Makalah PPh 21 Selain Pejabat Negara, PNS, dan TNI/POLRI

  • Published on
    05-Dec-2015

  • View
    19

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tata Cara Penghitungan PPh 21 Selain Pejabat Negara, PNS, dan TNI/POLRI (pemotongan dari Bendahara Pemerintah)

Transcript

PERPAJAKAN SEKTOR PUBLIK TERAPAN

PEMOTONGAN PPH 21 SELAIN PEJABAT NEGARA, PNS DAN TNI/POLRI18

PERPAJAKAN SEKTOR PUBLIK TERAPANMAKALAHAspek Perpajakan atas Pembayaran Gaji dan Honorarium,Selain Kepada Pejabat Negara, PNS, dan TNI/POLRI Ginrey Shandy Algam (146020306111003)Hendra Triantoro (146020306111004)Andry Yunanto (146020306111005)PROGRAM MAGISTER AKUNTANSISTAR BPKP BATCH 3

DAFTAR ISI

Pendahuluan1PERATURAN TERKAIT2KETENTUAN UMUM3Pemotong PPh Pasal 213Subjek dan Objek PPh Pasal 214Dasar Pengenaan dan Tarif5Ketentuan Khusus7TATA CARA PEMOTONGAN8Tata Cara Penghitungan91.Petunjuk Umum Penghitungan92.Contoh Penghitungan PPH Pasal 2117Tata Cara Pembayaran Atau Penyetoran23Tata Cara Pelaporan24Pengisian SPT dan Bukti Pemotongan25ringkasan26Referensi27Referensi Peraturan27

PERPAJAKAN SEKTOR PUBLIK TERAPAN

ASPEK PERPAJAKAN ATAS PEMBAYARAN GAJI DAN HONORARIUM,SELAIN KEPADA PEJABAT NEGARA, PNS, DAN TNI/POLRI

PendahuluanPajak memegang peranan utama dalam keberlangsungan negara. Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan betapa pentingnya peranan tersebut. Sekitar 72% lebih proporsi penerimaan pajak terhadap keseluruhan penerimaan negara. Artinya pajak menjadi sumber yang paling dominan bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mensejahterakan masyarakat.Tahun 2015, penerimaan pajak ditargetkan mencapai 1.294 triliun rupiah. Dari keseluruhan komponen penerimaan pajak, penerimaan pajak dari Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas masih menjadi primadona dan mengungguli penerimaan pajak lainnya, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Lainnya, dan Pajak Migas. Lebih jauh lagi, jika dilihat dari jenis pajaknya, PPh Pasal 21 yang merupakan bagian dalam PPh Non Migas, menjadi andalan kedua setelah PPh Pasal 25/29 untuk badan usaha, dengan target penerimaan sebesar 126 triliun rupiah atau 20% dari seluruh penerimaan PPh Non Migas. Oleh karena itu, PPh Pasal 21 dari tahun ke tahun selalu menjadi salah satu prioritas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengumpulkan penerimaan negara.PPh Pasal 21 merupakan salah satu PPh yang dikenakan pada Wajib Pajak, yang pengenaannya dilakukan dengan cara memotong penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak tersebut dengan jumlah tertentu berdasarkan tarif PPh yang berlaku. Pemotongan PPh Pasal 21 tersebut dilakukan oleh pihak yang melakukan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan. Dalam konteks pembayaran tersebut bersumber dari APBN maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka kewajiban untuk memotong PPh Pasal 21 menjadi tanggung jawab dari bendahara pemerintah. Bendahara pemerintah menjadi perpanjangan tangan dari DJP dalam menghimpun penerimaan pajak, khususnya PPh Pasal 21.Secara umum, berdasarkan subyeknya, ruang lingkup PPh Pasal 21 yang menjadi tanggung jawab bendahara pemerintah dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu PPh Pasal 21 yang dipotong atas pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain, kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan pensiunannya. Bagian yang berikutnya adalah PPh Pasal 21 yang dipotong atas atas pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain, kepada selain pejabat negara, PNS, anggota TNI, anggota POLRI dan pensiunannya, atau dengan kata lain PPh Pasal 21 yang dipotong atas pembayaran kepada pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, orang pribadi yang berstatus bukan pegawai, dan peserta kegiatan.Bendahara pemerintah, sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan dana APBN/D sekaligus sebagai pihak yang diwajibkan untuk memotong PPh Pasal 21, diharuskan memiliki pemahaman dan kemampuan terhadap aspek-aspek perpajakan khususnya PPh Pasal 21 yang dipotong atas pembayaran kepada pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, orang pribadi yang berstatus bukan pegawai, dan peserta kegiatan. Pemahaman tersebut meliputi kewajiban secara umum, yaitu kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dengan identitas bendahara yang menjalankan kewajiban pemotongan PPh Pasal 21, serta kewajiban khusus terkait dengan pemotongan PPh Pasal 21, yaitu menghitung, menyetor atau membayar, dan melaporkan sehubungan dengan pemotongan PPh Pasal 21. Makalah ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang memadai bagi bendahara pemerintah maupun pihak lain yang terkait, atas aspek-aspek pemotongan PPh Pasal 21 yang dipotong atas pembayaran kepada pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, orang pribadi yang berstatus bukan pegawai, dan peserta kegiatan.

PERATURAN TERKAITSebelum membahas lebih lanjut mengenai teknis, prosedur dan tata cara dalam pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 atas pembayaran kepada pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, orang pribadi yang berstatus bukan pegawai, dan peserta kegiatan, berikut ini disampaikan peraturan-peraturan yang mendasari dan terkait dengan pemotongan PPh Pasal 21 atas pembayaran kepada pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, orang pribadi yang berstatus bukan pegawai, dan peserta kegiatan. Peraturan tersebut antara lain:1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas PenghasilanSehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2015 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 32/PJ/2015 tentang Peraturan Direktur Jenderal Pajak Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 14/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26

KETENTUAN UMUMPemotong PPh Pasal 21Pada dasarnya, menurut Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), yang berkewajiban melakukan pemotongan PPh Pasal 21 adalah pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, badan, dan penyelenggara kegiatan. Dalam hal pembayaran yang terkait dengan APBN/D, khususnya terkait pembayaran kepada pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, orang pribadi yang berstatus bukan pegawai, dan peserta kegiatan, kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab bendahara pemerintah.Subjek dan Objek PPh Pasal 21Yang menjadi subjek PPh Pasal 21 atau pihak yang penghasilannya dipotong PPh Pasal 21 dalam makalah ini adalah (sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 32/PJ/2015):a. Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas, yaitu pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.b. Orang Pribadi Bukan Pegawai, yaitu orang pribadi selain Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari Pemotong PPh Pasal 21 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan, yang meliputi:1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;3. olahragawan;4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;7. agen iklan;8. pengawas atau pengelola proyek;9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;10. petugas penjaja barang dagangan;11. petugas dinas luar asuransi; dan/atau12. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.c. peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:1. peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;2. peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;3. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;4. peserta pendidikan dan pelatihan; atau5. peserta kegiatan lainnya.Sedangkan obyek PPh Pasal 21 atau penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut (Pasal 5 Perdirjen PER-31/PJ/2015):a. penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan;b. imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa

Recommended

View more >