Makalah tentang illegal logging

  • Published on
    28-May-2015

  • View
    28.705

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. BAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang MasalahIndonesia merupakan Negara agraris, yang mana terdiri dari daratan dan perairan yang luas. Indonesia memiliki banyak sekali pulau-pulau yang dipisahkan oleh lautan. Indonesia dari dulu terkenal merupakan daerah yang subur (daratan). Banyak sekali daerah daratan daripada negara kita ini yang dimanfaatkan sebagai daerah pertanian dan juga perkebunan, hal ini karena daratan indonesia terkenal subur sehingga baik untuk dikembangkannya sektor tersebut. Namun semakin hari keadaan negeri kita semakin banyak mengalami perubahan. Seiring dengan perkembangan teknologi industri, banyak lahan-lahan pertanian dan perkebuanan yang subur dibangun diatasnya pabrik-pabrik industri dan juga perkotaan. Perkembangan zaman juga diikuti dengan semakin banyaknya jumlah penduduk yang mendiami negeri kita tercinta ini. Akibatnya, lahan pertanian dan perkebunan pun semakin sempait, yang mana dikarenakan adanya pembukaan lahan untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan dan papan kita. Selain itu juga banyaknya lahan-lahan yang mulai tercemar dengan limbah dan tingginya kandungan bahan-bahan kimia yang ada di dalam tanah kita. Banyak sekali lahan-lahan perkebunan yang dulunya masih hijau bisa dikatakan vegetasi yang ada masih cukup sekarang menjadi daerah yang kering dan gundul. Ini semua tidak lepas dari tindakan manusia itu sendiri yang kurang bertanggung jawab. Pada dasarnya semua yang kita lakukan akan kembali kepada kita semua kelak. Dari kegiatan-kegiatan tersebut di atas, sudah pasti menjadi penyebab mengapa banyak sekali terjadi bencana alam seperti halnya lonsor, banjir, dll. Penebangan hutan yang tidak mengikuti prosedur tebang pilih menjadi hal yang paling mendasar yang menyebabkan daerah hutan kita yang seharusnya lebat dengan pepohonan menjadi kering kerontang. Dari hal tersebut, banyak sekali yang merasakan danpaknya baik secara langsung maupun tidak. Banyak hewan- hewan yang turun ke daerah pemukiman penduduk, hal ini karena mereka tidak lagi memiliki tempat tinggal yang cocok untuk diri mereka. Mereka juga kekurangan makanan, sehingga banyak dari mereka yang menyerang pertanian1

2. kita. Jika kita sadar, manusia sering dirugikan karena akibat ulahnya sendiri.Tidah hanya hewan yang dirugikan, namun di sini yang paling dirugikan adalahalam semesta ini. Sehingga jangan heran jika banyak sekali benca banjir, longsor,dll yang terjadi di daerah sekitar kita ini.Krisis lingkungan hidup yang dihadapi manusia modern merupakanakibat langsung dari pengelolaan lingkungan hidup yang nir-etik. Artinya,manusia melakukan pengelolaan sumber-sumber alam hampir tanpa peduli padaperan etika. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa krisis ekologis yangdihadapi umat manusia berakar dalam krisis etika atau krisis moral. Umatmanusia kurang peduli pada norma-norma kehidupan atau mengganti norma-norma yang seharusnya dengan norma-norma ciptaan dan kepentingannyasendiri. Manusia modern menghadapi alam hampir tanpa menggunakan hatinurani. Alam begitu saja dieksploitasi dan dicemari tanpa merasa bersalah.Akibatnya terjadi penurunan secara drastis kualitas sumber daya alam sepertilenyapnya sebagian spesies dari muka bumi, yang diikuti pula penurunan kualitasalam. Pencemaran dan kerusakan alam pun akhirnya mencuat sebagai masalahyang mempengaruhi kehidupan sehari-hari manusia. Kiranya tidak salah jikamanusia dipandang sebagai kunci pokok dalam kelestarian maupun kerusakanlingkungan hidup yang terjadi. Bahkan jika terjadi kerusakan dalam lingkunganhidup tersebut, YB Mangunwijaya memandangnya sebagai oposisi atau konflikantara manusia dan alam. Cara pandang dan sikap manusia terhadap lingkunganhidupnya menyangkut mentalitas manusia itu sendiri yang mempertanyakaneksistensinya di jaman modern ini dalam kaitannya dengan waktu, tujuan hidup,arti materi dan yang ada di atas materi. Dengan demikian masalah lingkunganhidup tak lain adalah soal bagaimana mengembangkan falsafah hidup yang dapatmengatur dan mengembangkan eksistensi manusia dalam hubungannya denganalam. Isu-isu kerusakan lingkungan menghadirkan persoalan etika yang rumit.Karena meskipun pada dasarnya alam sendiri sudah diakui sungguh memilikinilai dan berharga, tetapi kenyataannya terus terjadi pencemaran dan perusakan.Keadaan ini memunculkan banyak pertanyaan, perhatian kita pada isulingkungan ini juga memunculkan pertanyaan tentang bagaimana keterkaitan danrelasi kita dengan generasi yang akan datang. Kita juga diajak berpikir kedepan. 2 3. Kita akan menyadari bahwa relasi kita dengan generasi akan datang, yang memang tidak bisa timbal balik. Karenanya ada teori etika lingkungan yang secara khusus memberi bobot pertimbangan pada kepentingan generasi mendatang dalam membahas isu lingkungan ini. Para penganut utilitirianisme, secara khusus, memandang generasi yang akan datang dipengaruhi oleh apa yang kita lakukan sekarang. Apapun yang kita lakukan pada alam akan mempengaruhi mereka. Pernyataan ini turut memunculkan beberapa pandangan tentang etika lingkungan dalam pendekatannya terhadap alam dan lingkungan.B. Pokok Permasalahan 1 Apa dampak Illegal Logging? 2 Bagaimana kaitannya antara Illegal Logging dengan etika lingkungan?C. Tujuan dan ManfaatSehubungan dengan adanya suatu hal yang melatarbelakangi masalah, maka ada beberapa hal yang menjadi tujuan dalam penyusunan makalah ini, yakni: 1. Mengetahui dampak Illegal Logging di Kalimantan. 2. Mengetahui kaitan antara Illegal Logging dengan etika lingkungan.D. Landasan TeoriPenebangan liar atau disebut juga dengan illegal logging. Sedangkan pengertian Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah- wilayah yang luas di dunia. Dalam definisi lain disebutkan bahwa hutan adalah bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh dunia. Kita dapat menemukan hutan baik di daerah tropis maupun daerah beriklim dingin, di dataran rendah maupun daerah beriklim dingin, di dataran rendah maupun pegunungan, di pulau kecil maupun di benua besar.3 4. 1. Fungsi Hutan a. Sebagai penampung karbondioksida;Dalam proses fotosintesis tumbuhan mengambil Karbondioksida (Co2) dari atmosfer dikombinasi dengan air dan dibantu dengan energi cahaya memproduksi materi organik. b. Habitat Hewan;Hewan-hewan penghuni hutan seperti orang utan, harimau, singa, ular, babi hutan, gajah, dan lainnya merupakan penghuni asli hutan. Habitat mereka di hutan sehingga ketika hutan menjadi gundul hewan-hewan tersebut akan keluar dari hutan dan mendatangi pemukiman penduduk desa, serta memangsa hewan dan penduduk. Hal ini disebabkan karena rantai makan mereka terputus dan menyebabkan hewan-hewan buas tersebut mencari makan di luar hutan. c. Modulator arus hidrologikaHutan sebagai penyeimbang arus hidrologika, sebagai tempat penyerapan air, penahan air sehingga menghindari erosi tanah. d. Pelestari tanahTanah-tanah yang dibiarkan gundul maka akan kehilangan fungsinya sebagai tanah. Tanah akan kurang berfungsi, sehingga tanah akan menjadi tanah yang tandu, serta merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting.2. Penebangan Liar (Illegal Logging)Pembalakan liar adalah kegiatan penebangan, pengangkutan, dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Pembalakan liar dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau pribadi-pribadi yang membutuhkan. Pohon-pohon ditebang dengan seenaknya untuk keperluan pribadi dan tanpa ijin, membuka hutan dan menguras habis isinya, dan tanpa menanam kembali hutan untuk kelestarian selanjutnya. 4 5. BAB IIPEMBAHASANA. Illegal Loggingllegal logging atau dengan terjemahan sederhana pembalakan liar pada dasarnya merupakan istilah yang tidak pernah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan manapun. Biasanya istilah ini mengacu untuk serangkaian perbuatan pidana yang ada dalam Pasal 50 UU Kehutanan, mulai dari penebangan ilegal, penguasaan, transportasi, hingga penjualan terhadap kayu tersebut. Namun demikian, Pasal 50 tidak menyatakan kejahatan tersebut sebagai rangkaian kejahatan. Kejahatan penebangan ilegal diatur tersendiri sebagaimana pengangkutan dan penjualan kayu ilegal juga diatur terpisah dengan sanksi yang berbeda pula. Penebangan liar misalnya diatur dalam huruf e Pasal 50: menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang; Huruf h Pasal 50: mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan; huruf f Pasal 50: menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;Istilah illegal logging tampaknya cenderung kepada masalah penebangan liar atau penebangan tanpa izin, sedangkan perambahan luput dari kategori illegal logging. Akibatnya, kegiatan perambahan dilakukan secara terbuka / terang- terangan tanpa takut sedikitpun dengan petugas, sedangkan illegal logging dilakukan secara sembunyi-sembunyi, baik pada waktu siang hari ataupun pada malam hari.Dalamistilah kehutanan, logging adalah suatuaktivitas atau kegiatanpenebangan kayu di dalam kawasan hutan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok ataupun atas nama perusahaan, berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah atau instansi yang berwenang (kehutanan) sesuai dengan prosedur tata cara penebangan yang diatur dalam peraturan perundangan kehutanan. Dengan demikian, logging atau penebangan dapat dibenarkan5 6. sepanjang, mempunyai izin, mengikuti prosedur penebangan yang benarberdasarkan aspek kelestarian lingkungan, dan mengikuti prosedur pemanfaatandan peredaran hasil hutan berdasarkan ketentuan yang berlaku. (KeputusanMenteri Kehutanan No. 127/Kpts-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan;sebagai pengganti Kep. Menteri Kehutanan No. 316/Kpts-II/1999 tentang TataUsaha Kayu/Hasil Hutan). Sebaliknya ada peristilahan illegal logging yang merupakan antitesa dariistilah logging. Illegal berarti tidak didasari dengan peraturan perundangan ataudasar hukum positif yang telah ditentukan oleh pemerintah, dan berkonotasiliar serta mengandung konsekuensi melanggar hukum, karena mengambil ataumemiliki sesuatu milik pihak lain, yang bukan haknya. Kepada pelanggar ataupelaku dapat dikenakan sanksi hukum berdasarkan Kitab Undang-UndangHukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang HukumPidana(KUHP). Dengan demikian ilog adalah penebangan liar atau penebangan tanpaizin yang termasuk kejahatan ekonomi dan lingkungan karena menimbulkankerugian material bagi negara serta kerusakan lingkungan/ekosistem hutan dandapat dikenakan sanksi pidana dengan ancaman kurungan paling lama 10-15tahun dan denda paling banyak Rp 5-10 miliar (UU No. 41 1999 tentangKehutanan, Pasal 78). Masalah ilegal logging akan semakin menjadi luas pengertiannya, manakaladihubungkan dengan kegiatan yang disebut dengan perambahan hutan. Dalampermasalahan kehutanan, kedua kegiatan tersebut (ilegal logging danperambahan hutan) disebut sebagai penjarahan hutan.B. Akar Masalah Pada dasarnya masalah ilegal logging tidak terlepas dari masalah kajianpublik, yang sebenarnya berintikan masalah kebijakan (policy problem), sehinggapemecahan masalahnya (problem solving) juga harus dimulai dengan kebijakanpublik (public policy) itu sendiri. Perlu kita kaji akar permasalahan ilegalloggging tersebut secara saksama berdasarkan konsep kajian publik. Dari kajianini kita bisa mengetahui dan memahami bahwa akar permasalahan ilegal loggingsebenarnya adalah masalah kebijakan dan pemecahan masalah. 6 7. Masalah kebijakan dalam menangani ilegal logging sangat kompleks,mencakup masalah kebijakan internal (kehutanan) dan masalah kebijakaneksternal (di luar kehutanan). Kedua sumber masalah ini berinteraksi satu samalain. Akibatnya, hasil dari keduanya membuat suatu vector permasalahan. Makinkuat vector permasalahan; maka makin sulit pula ilog diatasi. Indikator tersebuttampak dari semakin maraknya ilog, baik dalam skala nasional maupun regionalatau provinsi, sehingga apabila kondisi ini tidak segera diatasi dengankomitmen bersama, maka dapat dipastikan pintu gerbang kehancuran hutantelah dekat dihadapan kita. Tidak berlebihan kiranya apabila dalam waktu 10-20tahun mendatang hutan tropis/alam akan punah, sementara hutan tanaman belummenampakkan hasil yang signifikan. Untuk mengetahui apa sebenarnya masalah kebijakan internal dan apamasalah kebijakan eksternal, perlu kita identifikasi masalah kebijakan tersebutsebagai berikut:1. Menyangkut masalah kebijakan internal dimulai dengan kelembagaan. Banyak lembaga kehutanan yang menangani hutan, lebih-lebih dengan adanya era otonomi daerah mulai dari pemerintah pusat yaitu Departemen Kehutanan dengan unit-unit pelaksana teknis (UPT)-nya di daerah, sampai tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kotamadya) dengan unit pelaksana teknis daerah (UPTD)-nya.2. Adanya lembaga atau instansi kehutanan ini tidak jelas tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Kadang terjadi tumpang tindih kewenangan, serta dalam operasional tidak jelas tata hubungan kerjanya. Dengan kata lain, tidak ada platform atau satuan pandang yang sama satu sama lain mengenai sistem pengelolaan hutan yang lestari, meskipun untuk itu telah ada banyak panduan tentang bagaimana konsep sistem pengelolaan hutan lestari itu dari Departemen Kehutanan. Ironisnya, kebijakan kelembagaan kehutanan antara pusat, provinsi dankabupaten/kota tidak merupakan kebijakan yang saling mendukung, bahkanterkesan pusat (Departemen Kehutanan) menjaga jarak dengan daerah dalam halkewenangan, sehingga tidak lagi terlihat arah pembangunan kehutanan yangjelas,Begitu kompleksnya masalah ilog sehingga apa sebenarnya akar7 8. permasalahan hingga penanganan ilog menjadi begitu sulit dan bahkanDepartemen Kehutanan telah mengeluarkan 5 (lima) kebijakan pokok, di manamasalah pemberantasan penebangan liar atau illegal logging menjadi kebijakanpokok yang pertama, di samping kebijakan pokok yang lain, yaitupenanggulangan kebakaran hutan, restrukturisasi sektor kehutanan, rehabilitasidan konservasi alam, dan desentralisasi sektor kehutanan (Kep. Menhut. no.7501/ Kpts-II/2002). Masalah lain, kebijakan pemerintah selama ini dengan menetapkan kawasanhutan berdasarkan Keputusan Menhut, ternyata tidak banyak mendukungprakondisi dalam pemantapan kawasan hutan. Sampai saat ini hampir 80%kawasan hutan belum selesai penetapan/pengukuhannya oleh Menteri Kehutanan,meskipun barangkali secara fisik sudah 100% kawasan hutan di tata bebas.Belum mantapnya status kawasan hutan ini, juga mengundang permasalahansengketa, di mana dalam setiap penyelesaian masalah sengketa batas ataukawasan hutan di pengadilan, pihak kehutanan selalu terpojok apabila sudahmenyangkut masalah bukti hukum status kawasan. Hal ini sudah barang tentu juga dapat merupakan andil timbulnya sengketa-sengketa kawasan baik karena penebangan liar (ilog), perambahan kawasan hutanmaupun sengke...

Recommended

View more >