Mampukah Auditor Internal Menjalankan Fungsinya Audit Internal Hal. 1 Mampukah Auditor Internal Menjalankan Fungsinya ... Suasana duka yang mendalam dan ketidak jelasan faktor ... magang secara konsisten

  • Published on
    16-Feb-2018

  • View
    216

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Peran Audit Internal Hal. 1 </p><p>Mampukah Auditor Internal Menjalankan Fungsinya Memberi Nilai </p><p>Tambah dan Meminimalkan Terjadinya Kecurangan (Fraud) Pada </p><p>Instansinya? </p><p>Bagian 1 dari 3 tulisan </p><p>Oleh: Nurharyanto </p><p>Abstraksi: </p><p>Sulit untuk membantah pernyataan bahwa penyimpangan anggaran dengan berbagai modus, salah satunya adalah modus perjalanan dinas fiktif dan modus-modus kecurangan lainnya tidak diketahui oleh inspektorat. Inspektorat sebagai lembaga pengawasan internal merupakan instansi yang secara rutin melakukan audit berkala dan melakukan proses pembinaan terhadap unit operasional dan unit pelayanan di wilayah kerjanya. Carut marutnya dunia pengawasan internal di Indonesia bukan sesuatu yang tidak disadari dan diketahui oleh pimpinan instansinya. Namun inspektorat seolah tidak mampu berbuat lain kecuali menjadi pelaksana pekerjaan audit yang berulang, hasil audit harus berhenti pada titik ditemukannya penyimpangan, dan mereka tidak mampu memberi solusi penyelesaian masalah yang dihadapi instansinya secara komprehensif. </p><p>Modus Lama, Berita Baru </p><p>Hingar bingar proses evakuasi dan identifikasi korban kecelakaan jatuhnya </p><p>pesawat Super Jet buatan Rusia Sukhoi, baru saja selesai. Kotak hitam yang </p><p>berwarna orange sudah ditemukan, namun untuk mengetahui hasil analisis </p><p>penyebab jatuhnya pesawat ternyata masih membutuhkan waktu satu tahun </p><p>kedepan. Suasana duka yang mendalam dan ketidak jelasan faktor penyebab </p><p>kecelakaan masih terus menerus menjadi bahan perdebatan dan sajian semua </p><p>media, elektronik, cetak maupun penyedia konten berita cepat (web). </p><p>Topik proses evakuasi dan identifikasi korban Sukoi bagi kalangan pegawai </p><p>negeri sipil (PNS) sudah tidak lagi menarik perhatian, pada waktu yang hampir </p><p>bersamaan berbagai media mengangkat berita tidak kalah menghebohkan dengan </p><p>headline yang besar dan mencolok. Rampok dimana-mana. Ayo lanjutkan </p><p>rampok uang rakyat. Penyelewengan anggaran perjalanan dinas sebesar 30-40% </p><p>dari total biaya perjalanan dinas Rp.18 Triliun selama 1 tahun merupakan indikasi </p><p>perampokan uang rakyat (Kompas, 14 Mei 2012). </p></li><li><p>Peran Audit Internal Hal. 2 </p><p>Sumber: Kompas Senin 14 Mei 2012 </p><p>Bagi mereka yang berkecimpung di dunia pengawasan (baik internal maupun </p><p>eksternal), temuan tersebut sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru dan </p><p>mengejutkan. Fenomena penyalahgunaan perjalanan dinas fiktif, setengah fiktif atau </p><p>agak fiktif telah berlangsung cukup lama (jauh sebelum rezim Orde Baru tumbang) </p><p>dan menjadi modus yang paling aman untuk menutupi penghasilan yang pas-pasan. </p><p>Modus ini terjadi pada hampir semua instansi pemerintah pusat maupun daerah. </p><p>Kalangan PNS sendiri menyebut penyimpangan menggunakan sarana perjalanan </p><p>dinas merupakan korupsi berjamaah, dan seolah-olah dianggap sebagai sesuatu </p><p>yang dapat dimaklumi. </p><p>Modus ini awalnya dilakukan dengan berbagai macam alasan pembenaran, </p><p>mulai dari alasan pemupukan dana non anggaran untuk tujuan sosial, dana taktis </p><p>untuk pencairan aggaran, biaya lobi anggaran untuk anggota dewan, dan saat ini </p><p>terus berlangsung dan berkembang dengan sejuta alasan pembenaran lainnya. </p><p>Modus yang digunakanpun bermacam-macam; untuk kegiatan yang hasilnya </p><p>dinikmati oleh PNS secara pribadi, biasanya mereka menyebut memanfaatkan </p><p>selisih penderitaan. Modus ini biasanya perjalanan dinas dilakukan sesuai dengan </p><p>hari yang diperintahkan, mereka hanya men-down grade fasilitas yang menjadi </p><p>hak-nya; perjalanan yang harusnya menggunakan pesawat terbang diganti dengan </p><p>menggunakan kendaraan umum (bus) atau kereta api. Fasilitas menginap yang </p></li><li><p>Peran Audit Internal Hal. 3 </p><p>seharusnya di hotel berbintang diganti dengan hotel melati atau di rumah kerabat </p><p>atau keluarga. </p><p>Sedangkan untuk penghimpunan dana taktis kantor, dana sosial, dana non </p><p>budgeter atau pemupukan dana yang dimotori sekelompok pegawai/pejabat, </p><p>umumnya modus yang digunakan sama dengan yang diungkap dalam temuan BPK </p><p>dan telah dipublikasikan secara luas oleh media masa saat ini. </p><p>Untuk mengungkapkan secara tuntas modus penyimpangan perjalanan dinas </p><p>fiktif sebenarnya bukanlah pekerjaan yang sulit. Modus penyimpangan perjalanan </p><p>dinas fiktif pada suatu instansi pemerintah pusat/daerah esensinya bukan lagi pada </p><p>kebenaran dan kewajaran pelaksanaan perjalanan dinas yang harus dilakukan oleh </p><p>seorang pegawai/pejabat dari satu wilayah ke wilayah lain. Penyimpangan </p><p>sebenarnya sudah sampai pada tahap pemalsuan pengesahan bukti perintah </p><p>perjalanan dinas. Dalam pengesahan bukti untuk menunjukkan bahwa seorang </p><p>pegawai/pejabat yang telah melakukan perjalanan dinas seharusnya dilaksanakan </p><p>oleh pejabat berwenang ditempat tujuan. Faktanya, bukti pengesahan yang berupa </p><p>bukti tanda tangan pejabat dan yang diperkuat dengan stempel basah tetap </p><p>diperoleh (meskipun sesungguhnya pegawai ybs sama sekali tidak berangkat </p><p>melaksanakan perjalanan dinas). </p><p>Umumnya bukti pengesahan (telah melakukan perjalanan dinas) diperoleh </p><p>dari pejabat daerah yang datang ke pusat atau sebaliknya. Banyak pejabat </p><p>pemerintah kemanapun mereka pergi selalu membawa atau mengantongi </p><p>stempel/cap instansinya. Demikian pula halnya dengan blanko kosong surat perintah </p><p>perjalanan dinas juga selalu tersedia pada tas kerja yang dibawanya. Sehingga </p><p>berapapun jumlah pegawai yang (ingin) diperintah untuk melakukan perjalanan </p><p>dengan mudah untuk mendapatkan pengesahan. Setelah kembali ke kantor ia </p><p>langsung dapat mencairkan dana yang ingin diperolehnya, sepanjang pagu anggaran </p><p>masih tersedia. Canggih bukan? </p><p>Sesungguhnya kecurangan (fraud) yang terjadi dilingkungan PNS bukan </p><p>hanya perjalanan dinas, masih banyak modus-modus lainnya. Hampir pada semua </p><p>proses bisnis dan pelayanan yang dijalankan oleh instansi pemerintah, pusat </p></li><li><p>Peran Audit Internal Hal. 4 </p><p>maupun daerah masih sarat dengan kecurangan dan KKN. Selain modus perjalanan </p><p>dinas fiktif, penyimpangan yang sudah banyak terungkap mencakup; rekayasa </p><p>pengadaan barang/jasa, penyimpangan penerimaan negara/daerah, biaya perijinan, </p><p>pungutan tidak resmi, penyalahgunaan wewenang, kontribusi pihak swasta yang </p><p>tidak dipertanggungjawabkan dan bantuan dana antar instansi yang </p><p>dipertanggungjawabkan secara tidak benar. </p><p>Inspektorat ikut berperan? </p><p> Secara fakta sulit untuk membantah pernyataan bahwa penyimpangan </p><p>anggaran dengan modus perjalanan dinas fiktif dan modus-modus kecurangan </p><p>lainnya tidak diketahui oleh unit pengawasan (baca inspektorat). Inspektorat sebagai </p><p>lembaga pengawasan internal merupakan instansi yang secara rutin melakukan </p><p>audit berkala dan melakukan proses pembinaan terhadap unit operasional dan unit </p><p>pelayanan di wilayah kerjanya. </p><p>Sumber: Kompas Jumat 18 Mei 2012 </p><p>Semua permasalahan teknis dan non teknis yang dilakukan oleh instansi </p><p>pemerintah pusat/daerah sejatinya telah dipantau dengan baik. Sesuai tugas dan </p><p>tanggungjawabnya; unit audit internal mememiliki fungsi sebagai unit penilai </p><p>independen yang dibentuk dalam organisasi untuk memeriksa, mengawasi dan </p><p>mengevaluasi pelaksanaan kegiatan organisasi yang diauditnya. Tujuan dibentuknya </p><p>unit audit internal adalah untuk membantu unit organisasi lainnya dalam </p><p>melaksanakan tanggung jawabnya terlaksana secara efektif, efisien dan ekonomis. </p></li><li><p>Peran Audit Internal Hal. 5 </p><p>Kembali kepada pertanyaan apakah Inspektorat ikut berperan dalam proses </p><p>pembiaran terjadinya fraud di lingkungan wilayah kerjanya? Secara mendasar </p><p>kegagalan, ketidakmampuan atau proses pembiaran terjadinya fraud secara massif </p><p>oleh inspektorat mencakup banyak faktor penyebab, baik secara kelembagaan, </p><p>kewenangan dan kempampuan sumberdaya manusia pengawasan yang </p><p>mendukungnya. </p><p>Pelaksanaan Peran audit internal yang salah kaprah </p><p> Gambaran carut marutnya dunia pengawasan internal di republik ini bukan </p><p>tidak disadari dan diketahui oleh pimpinan instansi yang bersangkutan. Mereka </p><p>seolah tidak mampu berbuat lain kecuali menjadi pelaksana pekerjaan audit yang </p><p>berulang. Hasil audit yang diperoleh berhenti sampai pada titik telah ditemukannya </p><p>penyimpangan namun tidak mampu memberikan solusi penyelesaian masalah </p><p>instansinya secara komprehensif. </p><p>Betapa tidak? Program pengawasan yang ditetapkan setiap tahun merupakan </p><p>program pengawasan (lebih tepat disebut pemeriksaan) yang bersifat parsial. Dalam </p><p>waktu audit yang sangat terbatas auditor dituntut untuk mengcover semua aspek </p><p>kelemahan tata kelola organisasi, mulai dari aspek keuangan, kepegawaian, sarana </p><p>prasarana dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi yang diaudit. </p><p>Program pengawasan tidak fokus pada pengawalan program yang menjadi </p><p>prioritas utama instansi. Pelaksanaan pengawasan (sekali lagi pemeriksaan) hanya </p><p>difokuskan pada sasaran audit yang sama dan cenderung berulang dari tahun ke </p><p>tahun. Pemilihan sasaran audit sama sekali tidak memperhatikan apakah kinerja </p><p>instansi pada periode audit yang lalu secara keseluruhan baik, atau kurang baik. </p><p>Fokus audit lebih banyak ditekankan pada temuan-temuan parsial terhadap aspek </p><p>tata kelola keuangan dan mengarah pada perbuatan kecurangan. Temuan audit </p><p>yang diangkat dalam setiap hasil pemeriksaan lebih banyak merupakan temuan yang </p><p>bersifat aspek penyimpangan keuangan, berulang, tidak realistis, sulit ditindak </p><p>lanjuti, dan cenderung tidak menyelesaikan akar permasalahan yang sesungguhnya </p><p>terjadi. </p></li><li><p>Peran Audit Internal Hal. 6 </p><p>Sumber: bizcon.dk </p><p>Audit akhirnya hanya menjadi pekerjaan ritual rutin, sepanjang semua sasaran </p><p>audit (unit kerja) sudah mendapat alokasi waktu, semua dana audit terserap dan </p><p>semua auditor dapat jatah melakukan perjalanan dinas. Maka tuntaslah sudah </p><p>pelaksanaan kinerja inspektorat. Sehingga persoalan sebenarnya yang dihadapi oleh </p><p>inspektorat sebagai auditor internal terletak pada ketidakmampuan dan </p><p>ketidakberanian auditor untuk mengoreksi kebijakan pimpinan instansinya yang </p><p>sudah keluar jauh dari tata kelola kempemerintahan yang baik. </p><p>Alasan umum yang diberikan oleh pimpinan unit pengawasan adalah </p><p>rendahnya kapasitas dan kapabilitas sumber daya audit yang dimiliki. Bisa jadi </p><p>persoalan sumberdaya audit memang persoalan yang harus segera di atasi, namun </p><p>ketiadaan komitmen dari pimpinan unit pengawasan untuk melaksanakan </p><p>pengawasan secara benar, adalah persoalan yang lebih mendasar. </p><p>Kelemahan pemanfaatan sumber daya pengawasan lebih banyak dikarenakan </p><p>beberapa faktor penyebab di bawah ini: </p><p> Ketidakmampuan pimpinan unit pengawasan mengelola persoalan </p><p>dunia pengawasan intern secara lebih mendasar </p><p> Pemilihan sasaran pengawasan berbasiskan pada aspek efektivitas </p><p>sistem pengendalian internal dan risiko bisnis proses instansi belum </p><p>diterapkan secara baik. </p><p> Kompetensi auditor yang sangat beragam dengan lalar belakang </p><p>pendidikan yang multi disiplin, tidak diikuti dengan proses pengenalan </p><p>dunia pengawasan melalui pelatihan teknis substansi, dan proses </p><p>magang secara konsisten. </p></li><li><p>Peran Audit Internal Hal. 7 </p><p> Perputaran tenaga audit yang tidak mengikuti pola yang tersruktur. </p><p>Tenaga audit yang baru saja menyelesaikan jenjang pendidikan </p><p>sertifikasi audit dimutasikan ke unit operasional. Auditor yang sudah </p><p>senior tetapi tidak mampu menyelesaikan ujian penjenjangan </p><p>sertifikasi dibiarkan dan tetap menjadi tim andalan dalam penugasan. </p><p>Kontribusi yang dapat diberikan unit audit internal untuk memperbaiki </p><p>kinerjanya. </p><p> Sebenarnya tidak ada kata terlambat untuk membenahi peran unit </p><p>pengawasan internal agar dapat menjadi mitra (perbaikan) bagi pimpinan instansi </p><p>yang di awasinya. Konsep yang diberikan bukanlah konsep yang baru dan juga tidak </p><p>sulit untuk dilaksanakan. </p><p>Sumber: Value Added Internal Audit -2012 : Sieker Consulting.Com </p><p>Setidaknya terdapat 6 langkah implementatif yang dapat dijalankan oleh pimpinan </p><p>unit pengawasan internal agar peran lembaga audit internal memberi value added </p><p>dan membantu melakukan pencegahan fraud dapat berjalan secara efektif. </p><p>Langkah-langkah tersebut adalah: </p><p>1. Menghilangkan dikotomi pihak yang di awasi dan yang mengawasi, auditor </p><p>internal adalah mitra auditee dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. </p><p>2. Membangun komunikasi kebijakan pengawasan internal sejak perencanaan </p><p>hingga pelaporan secara terbuka, dan selalu melibatkan pihak auditee. </p><p>3. Mengoptimalkan pelaksanaan audit berbasiskan manajemen risiko, minimal dari </p><p>sisi penetapan rencana audit tahunan. </p></li><li><p>Peran Audit Internal Hal. 8 </p><p>4. Merubah mekanisme penugasan audit yang lebih ditekankan pada kegiatan </p><p>masa lalu (ex-post) menjadi pengawalan kegiatan berjalan (ex-ante) </p><p>5. Titik berat pelaksanaan audit bukan pada banyaknya temuan audit yang mampu </p><p>diungkap oleh tim audit, tetapi saran perbaikan kelemahan apa yang dapat </p><p>dilaksanakan oleh auditee. </p><p>6. Menyerahkan semua temuan yang berindikasi kecurangan dan TPK kepada </p><p>aparat penegak hukum tanpa ada pengecualian. </p><p>Penjabaran secara lebih operasional akan diberikan pada bagian ke dua dari tulisan </p><p>ini..semoga dapat menjadi bahan masukan. </p></li></ul>