Mekanisme Pemberian IUP

  • View
    58

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mekanisme Pemberian IUP (Izin Usaha Pertambangan)

Transcript

  • MAKALAH

    Mekanisme Pemberian Izin Usaha Pertambangan

    Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah:

    TA4202 Kebijakan Tambang

    Disusun oleh:

    KELOMPOK 2

    Barkah Tutuka Aji 12109019

    Fadhlan Adit Rachmawan 12110022

    Andre Sebastiano Ginting 12110042

    Hafidha Dwi Putri A 12111003

    Joel Goklasmartua N 12111022

    Galih Pertiwi 12111040

    Cynthia Valentina 12111062

    PROGAM STUDI TEKNIK PERTAMBANGAN

    FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN

    INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

    2014

  • ii

    KATA PENGANTAR

    Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan atas segala

    limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini sesuai

    dengan waktu yang telah direncanakan.

    Penyusunan makalah yang berjudul Mekanisme Pemberian Izin Usaha Pertambangan ini

    merupakan tindak lanjut dari materi terkait yang telah diberikan pada mata kuliah Kebijakan

    Pertambangan (TA - 4202).

    Dalam penulisan makalah ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik

    moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada

    hingganya kepada :

    1. Bapak Prof. Dr. Ir. Made Astawa Rai selaku dosen pengajar mata kuliah Kebijakan

    Pertambangan yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat dan arahan kepada penulis.

    2. Ucapan terima kasih juga penulis persembahkan kepada semua sahabat yang telah banyak

    memberikan bantuan, dorongan serta motivasi sehingga makalah ini dapat terselesaikan.

    Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik

    yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

    Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga makalah ini

    dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya,

    semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya, amin.

    Bandung, April 2014

    Penulis .

  • iii

    DAFTAR ISI

    Kata Pengantar ...................................................................................................................... ii

    Daftar Isi ............................................................................................................................... iii

    Daftar Tabel .......................................................................................................................... iv

    Bab I PENDAHULUAN ....................................................................................................... 1

    1.1 Latar Belakang ......................................................................................................... 1

    1.2 Definisi Pelelangan ................................................................................................... 1

    Bab II USAHA PERTAMBANGAN ................................................................................... 2

    Bab III IZIN USAHA PERTAMBANGAN ......................................................................... 3

    3.1 Izin Usaha Pertambangan (IUP) ............................................................................... 3

    3.2 Izin Pertambangan Rakyat (IPR) .............................................................................. 3

    3.3 Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ............................................................... 4

    Bab IV MEKANISME PEMBERIAN IUP .......................................................................... 5

    4.1 Wewenang Pemberian IUP ....................................................................................... 5

    4.2 Pemegang IUP .......................................................................................................... 5

    4.3 Aturan Umum ........................................................................................................... 5

    4.4 mekanisme Pemberian IUP ...................................................................................... 6

    Bab V IUP EKSPLORASI .................................................................................................... 9

    Bab VI IUP OPERASI PRODUKSI ..................................................................................... 10

    Bab VII PENUTUP ............................................................................................................... 12

    Daftar Pustaka ....................................................................................................................... 13

  • iv

    DAFTAR TABEL

    Tabel 4.1 Wewenang Pemberian IUP ............................................................................................ 5

    Tabel 4.2 Persyaratan Administratif Lelang WIUP ........................................................................ 7

    Tabel 5.1 Jangka Waktu dan Luas IUP Eksplorasi ........................................................................ 9

    Tabel 6.1 Jangka Waktu dan Luas IUP Operasi Produksi ............................................................. 11

  • 1

    BAB I

    PENDAHULUAN

    1.1 Latar Belakang

    Bumi, air, dan segala kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan

    sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal tersebut merupakan amanat dari UUD Negara

    Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33. Artinya, negara memiliki kekuasaan terhadap

    pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Peraturan pengusahaan tambang yang berlaku

    sebelum tahun 2009 mengatur bahwa izin usaha pertambangan diberikan dalam bentuk kontrak

    karya, dimana posisi antara pemerintah dan pengusaha dalam tingkat yang sama. Oleh karena itu,

    untuk memenuhi amanat dari UUD 1945, dibentuk aturan baru mengenai pengusahaan tambang,

    yaitu adanya izin usaha pertambangan sebagai syarat memulai kegiatan pertambangan, yang

    menegaskan bahwa posisi negara sebagai pemegang kuasa atas barang tambang, dan

    memberikan izin pengelolaan terhadap pengusaha.

    1.2 Tujuan

    Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini adalah mempelajari mekanisme pemberian Ijin

    Usaha Pertambangan (IUP) dari pihak pemerintah ke pihak pengusaha.

    1.3 Batasan Masalah

    Makalah ini akan mengkhususkan bahasan mengenai usaha pertambangan beserta aturan yang

    terkait, bentuk pelaksanaan usaha pertambangan, mekanisme Pemberian IUP berdasarkan

    Bagian Kesatu Bab 7 UU NO 4 TAHUN 2009 dan PP no 23 tahun 2010, serta penjelasan

    mengenai IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi.

    1.4 Metode

    Metode yang penulis gunakan dalam menyusun makalah ini adalah studi literatur, baik literatur

    cetak maupun elektronik.

  • 2

    BAB II

    USAHA PERTAMBANGAN

    Berdasarkan UU nomor 4 tahun 2009, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan

    kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi

    penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan

    pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang; sedangkan

    Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang

    meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,

    pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

    Berdasarkan kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan usaha

    pertambangan adalah kegiatan yang bersifat profit-sentris. Untuk dapat melakukan kegiatan usaha

    pertambangan, seorang pengusaha tambang tidak bisa serta merta menggali kekayaan alam dan

    langsung menjualnya. Berdasarkan UU Minerba no. 4/2009 pasal 4, Pertambangan spesifik Mineral

    dan Batubara dikuasai oleh Negara, diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

    Meskipun demikian, seorang pengusaha tambang tetap bisa berusaha asalkan memiliki kuasa

    pertambangan, yakni wewenang yang diberikan kepada badan/perseorangan untuk melaksanakan

    usaha pertambangan (UU 11 1967 bab 1 pasal 2 i), kuasa pertambangan tersebut meliputi: Izin Usaha

    Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, yakni izin untuk melaksanakan usaha pertambangan

    (UU 4 2009 pasal 1 ayat 7).

  • 3

    BAB III

    IZIN USAHA PERTAMBANGAN

    Berdasarkan UU no. 11/1967 pasal 10, pada awalnya usaha pertambangan diatur dalam

    bentuk Kontrak Karya (KK), Kuasa Pertambangan (KP), Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD), dan

    Surat Ijin Usaha Pertambangan Rakyat (SIPR). Akan tetapi, ketika terbit UU Minerba no. 4/2009,

    bentuk usaha pertambangan diubah sesuai pasal 35, yaitu:

    1. Izin Usaha Pertambangan (IUP)

    2. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

    3. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

    3.1 Izin Usaha Pertambangan (IUP)

    Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 (7) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

    Batubara, Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha

    pertambangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan

    Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP dapat diberikan kepada:

    1. Badan Usaha (BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta);

    2. Koperasi; dan

    3. Perseorangan (Perseorangan, yang dapat berupa orang perseorangan yang merupakan warga

    Negara Indonesia, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.

    Pemberian IUP juga diatur d