Menilai Efektivitas - E-kkp3k

  • Published on
    22-Dec-2015

  • View
    36

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Menilai Efektivitas - E-kkp3k

Transcript

  • STATUS PENGELOLAAN EFEKTIF KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

    MENUJU TATA KELOLA KAWASAN KONSERVASI YANG EFEKTIF DAN MENYEJAHTERAKAN

    Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan

    Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan

    2014

    Lokakarya E-KKP3K WBL Lesser Sunda

  • REGULASI Konservasi Sumberdaya Ikan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya Undang-undang No. 26/2007 tentang Penataan Ruang UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ! UU No. 45 tahun 2009 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ! UU 12/2008 PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan Permen KP no. Per.17/Men/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Permen KP No. Per.02/Men/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Permen KP No. Per.03/Men/2010 tentang tata cara penetapan perlindungan jenis ikan Permen KP No. Per.04/Men/2010 tentang tata cara pemanfataan jenis dan genetik ikan Permen KP No. Per.30/Men/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan KepMen KP No Kep. 59/Men/2011 tentang Perlindungan terbatas ikan terubuk KepMen KP No. 18/KEPMEN-KP/ 2013 tentang Perlindungan Ikan Hiu Paus KepMenKP No. 37/KEPMEN-KP/2013 tentang Perlindungan Terbatas Ikan Napoleon KepMenKP No. 4/KEPMEN-KP/2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Pari Manta Permen KP No. 13/PERMAN-KP/2014 tentang Jejaring Kawasan Konservasi Perairan Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil No. Kep. 44/KP3K/2012 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (E-KKP3K) Peraturan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil No. 02/Per-DJKP3K/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

    2014

  • Pengembangan Luas Kawasan KonservasiEfektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (Pengalihan TNL)Pengelolaan Konservasi Jenis dan Genetik (CITES, dll)

    Melestarikan lingkungan

    Penggerak ekonomi

    Tanggung jawab sosial ! KESEJAHTERAAN

    12

    3

    TRIPLE BOTTOM LINE

    1. Pengelolaan Konservasi

    2. Pengelolaan Eko-Wisata dan Pendanaan

    Mandiri 3. Pemberdayaan

    Masyarakat

    PROGRAM

    Renstra Konservasi 2015 2019

  • KK ! " 2015-2019KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN YANG DIIDENTIFIKASI, DIPETAKAN, DILINDUNGI, DILESTARIKAN DAN DIMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN

    2014 Pengelolaan 4,5 juta Ha Penambahan 300.000 Ha

    TARGET 2015-2019

    2015 2016 2017 2018 2019

    Pengelolaan 15 KKP/3K

    Penambahan

    Pengelolaan 28 KKP/3K

    Penambahan

    Pengelolaan 30 KKP/3K

    Penambahan

    Pengelolaan 33 KKP/3K

    Penambahan

    Pengelolaan 35 KKP/3K

    Penambahan 1,2

    20 Juta Hektar th. 2019

  • RENSTRA 2015-2019*Program Sasaran Indikator Target 2015 Target 2016 Target 2017 Target 2018 Target 2019

    Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

    Meningkatnya Penataan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan, pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Secara Berkelanjutan dan Mensejahterakan Masyarakat

    J u m l a h L u a s K a w a s a n konservasi

    Penambahan 500.000 Ha/

    K o m u l a t i f 16,5 juta Ha

    Penambahan 600.000 Ha

    K o m u l a t i f 17,1 Juta Ha

    Penambahan 800.000 Ha

    K o m u l a t i f 17,9 Juta Ha

    Penambahan 900.000 Ha

    K o m u l a t i f 18,8 Juta Ha

    Penambahan 1.200.000 Ha

    K o m u l a t i f 20 Juta Ha

    J u m l a h P e n g e l o l a a n Efektif Kawasan Konservasi

    17 KKP/3K 28 KKP/3K 30 KKP/3K 33 KKP/3K 35 KKP/3K

    Termasuk Pengelolaan 7 (tujuh) Taman Nasional Laut inisiasi Kementerian Kehutanan, sebagai tindaklanjut amanat Pasal 78 A, Undang-Undang No.1 tahun 2014

    *) Draft - Teknokratik

    - TNP Laut Sawu, TWP Anambas, SAP Aru Tenggara, SAP Raja Ampat, SAP Waigeo sebelah Barat, TWP Kapoposang, TWP Padaido, TWP Gili Matra, TWP Laut Banda, TWP P. Pieh

    - SAP Sabang, TP Sukabumi, TP Batang, TWP Klungkung, TWP Alor, TWP Raja Ampat, TWP Bintan, KKP Nias Utara, KKP Tapanuli Tengah, KKP Kep. Mentawai , KKP Batam, KKP Lingga, KKP Natuna, KKP Pangkep, KKP Selayar, KKP Sikka, KKP Buton, KKP Biak

    - TNL Kep. Seribu, TNL Karimunjawa, TNL Wakatobi, TNL Togean, TNL

  • E-KKP3K! Marine protected areas (MPAs)/

    Kawasan Konservasi Laut didirikan di seluruh dunia untuk melestarikan ekosistem yang relatif masih utuh, untuk menjamin keberlanjutan fungsi barang dan jasa lingkungan dan sumberdaya laut.

    ! 2/3 wilayah Indonesia adalah laut ! komitmen untuk memiliki kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil (KKP3K) seluas 20 juta hektare pada tahun 2020.

    ! Pertanyaan: Apakah semua kawasan konservasi perairan (telah) dikelola secara efektif?

    2012 ! Luas Kawasan 15,78 juta HaTarget 2014 dikelola efektif 4,5 juta HaStandard minimum KKP/KKP3K efektif ?- Rencana Pengelolaan- Kelembagaan- Infrastruktur- Kapasitas SDM

    ?

  • Peringkat & Kriteria untuk menilai efektivitas pengelolaan KKP3K

    Peringkat KRITERIA Jumlah Pertanyaan

    MERAH (1)

    KKP3K DIINISIASI

    1 Usulan Inisiatif 82 Identifikasi & inventarisasi kawasan

    3 Pencadangan kawasan

    KUNING (2)

    KKP3K DIDIRIKAN

    4 Unit organisasi pengelola dengan SDM

    115 Rencana pengelolaan dan zonasi 6 Sarana dan prasarana pendukung pengelolaan

    7 Dukungan pembiayaan pengelolaan

    HIJAU (3)

    KKP3K DIKELOLA MINIMUM

    8 Pengesahan rencana pengelolaan & zonasi

    219 Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan

    10 Pelaksanaan rencana pengelolaan dan zonasi

    11 Penetapan Kawasan Konservasi Perairan

    BIRU (4)

    KKP3K DIKELOLA OPTIMUM

    12 Penataan batas kawasan

    2813 Pelembagaan14 Pengelolaan sumberdaya kawasan

    15 Pengelolaan sosial ekonomi dan budaya

    EMAS (5)

    KKP3K MANDIRI

    16 Peningkatan kesejahteraan masyarakat6

    17 Pendanaan berkelanjutan

    KKP MANDIRI

    (5)

    KKP dikeolaOptimum

    (4)KKP

    DikelolaMinimu

    m

    (3)KKP

    Didirikan

    (2)

    KKP Diinisias

    i

    1

    KEP.44/KP3K/2012 ! E-KKP3K

  • Pedoman E-KKP3KPengelolaan kawasan secara efektif bertujuan agar suatu kawasan dapat memberikan manfaat yang diharapkan, dengan langkah-langkah: ! (i) Pembuatan dan pelaksanaan rencana pengelolaan dan

    zonasi; ! (ii) Pendirian kelembagaan pengelolaan; dan ! (iii) Penetapan/ penguatan status kawasan, yang

    dipuncaki dengan ! (iv) Upaya-upaya pengelolaan yang secara simultan

    meliputi aspek-aspek ekologi/sumberdaya hayati, sosial-ekonomi-budaya, dan percepatan penatalaksanaan.

    KEP.44/KP3K/2012 ! E-KKP3K

  • Menuju Pengelolaan Efektif Kawasan Konservasi (KKP/3K) yang Menyejahterakan

    ! Suplemen E-KKP3K:(1) Panduan inisiasi/merah, meliputi seluruh aspek pada

    tahapan inisiasi hingga pencadangan KKP/KKP3K; (2) Panduan Rencana Pengelolaan dan Zonasi; (3) Panduan Kelembagaan; (4) Panduan Infrastruktur (Sarana dan Prasarana); (5) Panduan Pendanaan; (6) Panduan Penetapan KKP/KKP3K; (7) Panduan Penataan Batas; (8) Panduan Monitoring Biofisik (Sumberdaya Kawasan); dan (9) Panduan Monitoring Sosial Budaya dan Ekonomi.

    Pada tingkat makro, E-KKP3K digunakan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menilai tingkat pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia. Pada tingkat mikro, E-KKP3K dapat pula digunakan swa-evaluasi terhadap kinerja pengelolaan suatu kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil sekaligus membuat perencanaan dalam rangka peningkatan kinerja.PERANGKAT LUNAK/

    SOFTWARE !

    http://kkji.kp3k.kkp.go.id

  • Efektivitas Pengelolaan adalah

    (Tingkat) sejauh mana upaya-upaya pengelolaan memberikan hasil atau dampak yang positif baik bagi sumberdaya hayati dalam kawasan maupun bagi masyarakat yang berasosiasi dengan kawasan tersebut.

  • PENGELOLAAN

    SUMBERDAYA KAWASAN

    SOSIAL-EKONOMI-BUDAYA

    FUNGSI FUNGSI

    Pengelolaan Adaptif

    Konsep Efektivitas Pengelolaan

    a. perlindungan habitat dan populasi ikan;b. rehabilitasi habitat dan populasi ikan;c. penelitian dan pengembangan;d. pemanfaatan sumber daya ikan;e. pariwisata alam dan jasa lingkungan;f. pengawasan dan pengendalian; dan/ataug. monitoring dan evaluasi

    a. pengembangan sosial ekonomi masyarakat;b. pemberdayaan masyarakat;c. pelestarian adat dan budaya; dan/ataud. monitoring dan evaluasi

    a. peningkatan sumber daya manusia;b. penatakelolaan kelembagaanc. peningkatan kapasitas infrastruktur;d. penyusunan peraturan pengelolaan kawasan;e. pengembangan organisasi/kelembagaan masyarakat;f. pengembangan kemitraan;g. pembentukan jejaring kawasan konservasi perairan;h. pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan; dan/

    ataui. monitoring dan evaluasi

  • No Kriteria16 Peningkatan kesejahteraan masyarakat17 Pendanaan berkelanjutan

    1 Usulan Inisiatif 2 Identifikasi dan inventarisasi kawasan 3 Pencadangan kawasan

    4 Unit organisasi pengelola dengan Sumberdaya Manusia (SDM) 5 Rencana pengelolaan dan zonasi

    6 Sarana dan prasarana pendukung pengelolaan7 Dukungan pembiayaan pengelolaan

    8 Pengesahan rencana pengelolaan dan zonasi9 Standar Operasional Prosedur (SOP) 10 Pelaksanaan Rencana pengelolaan dan 11 Penetapan Kawasan Konservasi Perairan

    12 Penataan batas kawasan13 Pelembagaan14 Pengelolaan sumberdaya kawasan15 Pengelolaan sosial ekonomi dan

    KAWASAN KONSERVASI MANDIRI

Recommended

View more >