Morality Justice Of Law

  • Published on
    06-Mar-2016

  • View
    218

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

moralitas dalam penegakan hukum adalah bagian dari keadilan karena hukum tanpa moral tidak akan didapatkan suatu keadilan yang hakiki

Transcript

Morality justice of law (Moralitas penegak hukum diIndonesia)(Untuk memenuhi Tugas Mata Kuliah Filsafah Hukum)

Disusun Oleh:Alex Setiawan

8150408140

Leonardo Bambang W8111409143Khoirul Imam

8111409143

Mohammad khoerun8150408103

FAKULTAS HUKUMUniversitas Negeri Semarang2011BAB I

PENDAHULUANDi era sekarang ini tidak lah mudah untuk memaparkan kondisi hukum di Negara kita Melihat dari berbagai realitas yang ada di Negara kita sekarang ini Moralitas keadilan hokum di Negara kita sangat lah minim dan patut mendapat keprihatinan dari kita. Dapat kita lihat dan rasakan bahwa penegakan hukum berada dalam posisi yang tidak menggembirakan. Masyarakat mempertanyakan kinerja aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi, merebaknya mafia peradilan, mafia anggaran, hingga bergentangannya markus (makelar kasus) yang merupakan noda hitam bagi upaya penegakan hukum di negeri ini. Deretan ketidakpuasan masyarakat dalam penegakan hukum semakin bertambah panjang apabila menengok kembali beberapa masalah seperti kasus kasus nenek Minah, kasus Prita Mulyasari, kasus keluarga tuna netra pemilik ratusan kilo daun ganja, dan beberapa kasus-kasus hukum yang lainnya; termasuk kasus peredaran video mesum yang diduga diperankan oleh artis lokal yang sempat menggemparkan masyarakat dari setiap lapisan ini. Meskipun dalam tahap penyelidikan dan penyidikan dapat terungkap bahwa pembuat maupun pemeran didalam video tersebut adalah benar mereka, namun mereka bisa saja lolos dari jerat hukum apabila mereka mempunyai alasan kuat dan dapat dibuktikan bahwa apa yang mereka lakukan adalah hanya untuk kepentingan pribadi, bunyi aturan hukum kita memiliki celah untuk pengecualian itu.

Secara moral-agama apabila terbukti mereka adalah pembuat dan pemeran video mesum tersebut, jelas tindakan mereka sangat bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Jangankan melakukan sebagaimana yang terdapat dalam video tersebut, mendekati saja sudah merupakan larangan yang keras dalam ajaran Islam. Apalagi merekam kemudian menyebarkan adegan video asusila tersebut. Sungguh suatu tindakan yang tidak bermoral dan tidak bertanggungjawab, terlebih jika melihat efek negatif bagi generasi muda bangsa Indonesia.Berdasarkan contoh dari banyak kasus hukum yang mengusik rasa keadilan dan moral masyarakat, diantaranya sebagaimana yang disebutkan diatas; semestinya menjadi pelajaran dan pembelajaran berharga bagi aparat penegak hukum, lembaga pembuat Undang-Undang, hingga lembaga eksekutif kepresidenan untuk mengawal proses penegakan hukum yang tidak hanya berdasarkan aturan hitam putih teks undang-undang, tetapi musti dikawal dengan nilai-nilai moral-agama serta rasa keadilan masyrakat yang berlaku.

Rumusan Masalah1. Bagaimanakah Hubungan Moral Dengan Hukum

2. Bagaimanakah Moralitas Penegak Hukum Di IndonesiaBAB II

PEMBAHASAN

I. Hubungan Moral Dengan Hukum

Hubungan moral dengan penegakan hukum menentukan suatu keperhasilan atau ketidakberhasilan dalam penegakan hukum, sebagaimana diharapkan oleh tujuan hukum. Stephen Palmquis yang mengambil pandangan dari Immanuel Kant, bahwa tindakan moral ialah kebebasan. Kebebasan sebagai satu-satunya fakta pemberian akal praktis pada sudut pandang aktualnya menerobos tapal batas ruang dan waktu (kemampuan indrawi) dan menggantikannya dengan kebebasan. Kebebasan tidak berarti dalam arti sebenak kita dapat mengetahui kebenaran, yang kemudian tercermin pada pembatasan diri untuk menjalankan suatu kebajikan. Semua kaidah harus sesuai dengan hukum moral yang menciptakan suatu tuntutan yang tak bersyarat. Kewajiban adalah perintah yang mengandung kebenaran. Menurut Kant, kewajiban adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan hukum moral, dalam rangka ketaatan terhadap hati nurani manusia daripada hanya mengikuti nafsu.Rumusan Immanuel Kant terhadap tindakan moral (imperative kategoris) ada tiga kriteria yang mensyaratkan yaitu:

1. Suatu tindakan adalah moral hanya jika kaidahnya bisa di semestakan (kaidah sebagai hukum universal)

2. Menghargai pribadi orang, yang bertindak sedemikian rupa, sehingga memperlakukan manusia sebagai tujuan dan bukan hanya sebagai alat belaka.

3. Kaidah itu harus otonom. Kaidah moral harus selaras dengan penentuan kehendak hukum yang universal (Soerjono Soekanto, 1993:22)

Filsafat moral menurut Immanuel Kant yakni suatu tindakan bisa secara moral baik atau buruk hanya jika dilakukan secara bebas dan berasal dari penghargaan terhadap hukum moral, bukan dari keinginan untuk memenuhi hasrat kebahagiaan. Supaya moralitas benar-benar rasional maka tindakan moral harus mampu memenuhi tujuannya untuk menuju kebaikan tertinggi (summum bonum). Kaum Stoik menyatakan dengan keluhuran budi (virtue), kehidupan yang berbudi luhur perlu dicari tanpa memperdulikan kebahagiaan.

Pada dasarnya Kant memberikan argumen bahwa setiap orang yang bertindak secara moral dan beriman kepada rasionalitas dan harus beriman kepada Tuhan, kalau tidak pasti menolak salah satu proposi berikut ini:

1. Tindakan moral adalah baik

2. Moralitas adalah rasional

3. Kebaikan tertinggi (summum bonum) adalah menggabungkan keluhuran budi dengan kebahagiaan proporsional.

Filsafat moral Kant memberikan beberapa kontribusi penting untuk menarik garis tapal batas yang tegas antara tindakan moral dan non moral. Suatu tindakan bersifat moral hanya jika dilakukan secara bebas tanpa bergantung pada kebahagiaan dan sesuai dengan hukum moral (didasarkan pada kaidah yang bisa disemestakan). Hal ini semaunya merupakan syarat yang perlu dan pasti bagi siapa saja yang hendak bertindak secara moral, sehingga kondisi-kondisi itu menentukan perangkat sebagai pedoman mutlak bagi motivasi batiniah sesuai dengan ruang, waktu dankategori-kategori yang menentukan perangkat pedoman mutlak untuk memahami dunia luar.

Aspek moral dan etika dalam penegakan hukum pidana merupakan suatu hal yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana. Menurut Muladi, (2001:1-4), Kondisi distorsi dan penyimpangan dalam penegakan hukum pidana dalam praktik sehari-hari sering terjadi proses penanganan perkara pidana yang tidak sesuai dengan idealism keadilan. Padahal sistem peradilan pidana harus selalu mempromosikan kepentingan hukum dan keadilan. Elemen dari penegakan hukum pidana seharusnya merupakan proses penemuan fakta yang tidak memihak (impartial) dan penuh dengan resolusi atau pemecahan masalah yang harus dilakukan secara adil (fair) dan patut (equitable). Apapun teori keadilan yang dipakai defenisi keadilan harus mencakup kejujuran (fairness), tidak memihak (impartiality), serta pemberian sanksi dan hadiah yang patut (appropriate reward and punishment). Keadilan harus dibedakan dari kebajikan (benevolence), kedermawanan (generosity), rasa terimakasih (gratitude), dan perasaan kasihan (compassion). Moral dan morality menunjukkan pada apa yang dinilai dan dipertimbangkan sebagai good conduct.

Istilah moral digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mempunyai kapasitas untuk menilai dan melihat hal yang benar dari hal yang salah. Ethics menunjukkan pada studi dan analisis tentang apa yang merupakan perilaku yang baik dan yang buruk. Penegakan hukum pidana selalu bersentuhan dengan moral dan etika, hal ini didasarkan atas empat alasan yakni:

1. Sistem peradilan pidana secara khas melibatkan penggunaan paksaan atau kekerasan, dengan kemungkinan terjadinya kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan (abuse of power).2. Hampir semua professional dalam penegakan hukum pidana merupakan pemerintah (public servant) yang memiliki kewajiban khusus terhadap publik yang dilayani.

3. Bagi setiap orang, etika dapat digunakan sebagai alat untuk membantu memecahkan dilemma etis yang dihadapi seseorang didalam kehidupan profesionalnya

4. Dalam kehidupan profesi sering dikatakan bahwa a set of ethical requirements are as part of its meaning.Dengan demikian masalah etika dan moralitas menurut Muladi (2001; 5) mengemukakan bahwa dalam kriminalisasi Secara umum diperlukan syarat-syarat minimal harus mencakup keberadaan korban (victimizen), memperoleh dukungan publik, tidak semata-mata berupa pembalasan dan tidak bersifat ad hoc, memperhitungkan analisis biaya dan hasil, bersifat ultimun remedium, tidak menimbulkan over criminalization, harus enforceable, mengandung unsure subsocialiteit (membahayakan masyarakat) dan memperhatikan HAM.II. Moralitas Penegak Hukum Di IndonesiaSeiring dari perkembangan zaman yang terjadi di Indonesia belum dapat memajukan perkembangan dibidang hukum malah sebaliknya semakin bobroknya moralitas penegakan hukum di Negara ini, semuanya dapat dilihat dari kasus ini di saat Antasari Azhar, Ketua KPK saat itu, sedang gencar mengupayakan pemberantasan korupsi kemudian tersandung kasus pembunuhan berencana terhadap Nasaruddin Zulkarnaen, Dirut PT. Rajawali Putra Bandaran, dengan konstruksi kasus cinta segi tiga dengan seorang caddy golf bernama Rani Juliani. Kritik maupun pandangan bermunculan seiring dengan kasus yang sedang dihadapi Antasari ini yang secara umum merupakan tudingan adanya rekayasa terhadap kasus tersebut. Hal ini disebabkan karena dakwaan jaksa berubah-ubah hingga kemudian berujung pada penetapan motif cinta segi tiga sebagai dasar dari terjadinya pembunuhan tersebut.

Yang paling mengejutkan adalah, vonis Majelis Hakim 18 tahun kepada Antasari sebagai intellectual dader sangat tidak masuk akal dan oleh banyak pengamat dipandang sebagai mengada-ada. Lepas dari pusaran kasus Antasari, kita diperhadapkan lagi pada kasus bail out Bank Century sebesar 6,7 Triliun yang tidak jelas ujung pangkalnya. Rekomendasi DPR bahwa pengucuran dana bail out tersebut bermasalah dan sarat dengan praktik korupsi, nyatanya hingga saat ini belum menemukan titik terang, bahkan orang yang dianggap paling bertanggung jawab melenggang nyaman ke luar negeri.

Kasus paling hangat dan menyita banyak perhatian adalah kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus Halomoan P. Tambunan. Kasus Gayus membuka mata kita betapa penegakan hukum di negara ini masih jauh dari harapan masyarakat. Gayus, dengan dana multi miliarnya mampu menyuap penjaga Rutan Brimob untuk dapat melenggang mulus pelesiran ke luar negeri, membuat paspor palsu, semakin menunjukkan betapa rusaknya moral penegak hukum kita. Mereka berani menggadaikan hukum demi sejumput rupiah yang merusak sendi-sendi dasar kehidupan bangsa.

Korupsi, mafia pajak, penyalahgunaan kekuasaan, hingga konspirasi tingkat tinggi menunjukkan bahwa penegakan hukum di negara kita mengalami masalah yang sangat serius. Ini merupakan emisi hukum yang tidak biasa, tetapi luar biasa, sehingga tidak mengherankan jika kemudian hukum dipandang sebagai norma yang hanya tegas secara tertulis, tetapi tidak dalam pelaksanaannya. Hukum menjadi begitu inferior, tidak berdaya dalam melawan arus pelanggaran dan penyelewengan aturan hukum hingga kemudian hampir menyentuh titik nadir.

Persoalan mendasar dari rangkaian polemik tersebut adalah moral. Moral menjadi masalah utama dari rangkaian polemik di atas. Moralitas penegak hukum yang masih rendah menyebabkan suburnya praktik-praktik mafia dalam penegakan hukum.Mungkin kita sepakat bahwa dalam keseharian kita, sering terpampang secara nyata, tanpa malu-malu, aparat menerima uang suap, baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Meskipun moral secara normatif berada di luar hukum, tetapi moral memiliki daya penggerak yang luar biasa untuk menggiring hukum bergerak menuju supremasinya.

Moralitas penegak hukum akan sangat menentukan tegak tidaknya hukum dalam kehidupan sehari-hari. Pertarungan moral dengan tirani nafsu atau insting manusia menjadi pergulatan yang abadi dalam sejarah penegakan hukum, dan karenanya moral harus senantiasa menjadi aksentuasi dalam membuat maupun merekonstruksi konsep penegakan hukum di negara kita.

Di siniliah sesungguhnya letak relasi atau hubungan antara hukum dan moral dalam penegakan hukum. Hukum menyediakan serangkaian asas, kaidah, maupun aturan-aturan hukum yang menjadi guidance bagi aparat dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terjadi. Sementara hukum menyediakan guidance, moral menyediakan tameng yang mampu melindungi aparat dari sejumlah godaan maupun rintangan dari luar yang berusaha menerabas proses penegakan hukum yang sedang dijalankan. Moral memberi energi positif luar biasa bagi aparat untuk konsisten dalam menegakkan hukum dan tidak gentar dengan intimidasi maupun intervensi dari pihak luar.

Dalam konteks demikian, Taverne pernah mengemukakan: berikan pada saya hakim dan jaksa yang baik, maka dengan peraturan yang buruk sekalipun saya akan menciptakan putusan yang baik. Ungkapan ini kemudian melahirkan suatu postulat, bahwa penegakan hukum sejatinya berlandaskan pada kualitas dan kredibilitas struktur penegak hukumnya. Aparat dipandang sebagai sendi dasar yang paling penting bagi tegaknya hukum. Disinilah, moral memegang peranan yang begitu vital dalam membimbing aparat-aparat penegak hukum untuk senantiasa konsisten dalam menegakkan hukum demi tercapainya keadilan di masyarakat.Disini hukum tidak dapat bekerja sendiri karena hukum bukanlah dinamika tunggal melainkan saling berkaitan dengan dinamika di luar hukum itu sendiri. Bekerjanya hukum di masyarakat tidak dapat dilepaskan dari kontribusi moral sebagai polisi bagi aparat hukum untuk selalu fokus pada tegaknya aturan-aturan hukum.

Bagaimanapun juga aturan-aturan hukum hanyalah sekumpulan benda mati yang baru akan bergerak dan berfungsi ketika diberdayakan oleh manusia, dalam hal ini aparat hokum harus menggunakan hati nurani atau moralitasnya haruslah baik karena moralitas penegak hukum akan sangat menentukan optik keadilan mereka bahwa moralitas akan membimbing mereka dalam melihat keadilan pada optik yang terbaik sesuai dengan konteks masalah yang dihadapi sekaligus menjadikan keadilan sebagai tujuan tertinggi bagi sekalian proses penegakan hukum yang telah dan sedang dijalankan.

Keadilan selama ini masih setia berjalan di atas via dolorosa (jalan penderitaan). Keadilan masih setia merana dalam ketidakberdayaannya menghadapi masalah-masalah dan mafia hukum yang kian hari tampak kian terorganisir dan superior sementara di sisi lain keadilan menunjukkan kecenderungan inferioritas yang kian parah. Keadilan dengan suara yang lirih masih setia memanggil hukum untuk memperhatikan jalannya mengeluarkannya dari penderitaan yang selama ini telah cukup untuk membuatnya hanya sanggup berjalan merangkak. Kenyataan-kenyataan saat ini menunjukkan betapa keadilan masih harus bersabar untuk mencapai supremasinya.

Mungkin benar apa yang dituturkan pakar hukum kita Prof. Satjipto Rahardjo bahwa fenomena hukum luar biasa dalam hal ini pelanggaran dan penyalahgunaan hukum harus dilawan dan diatasi dengan kerja-kerja yang luar biasa pula. Tidak cukup hanya dengan mengandalkan mekanisme hukum semata. Diperlukan daya paksa dari luar hukum yaitu masyarakat dengan segenap potensi dan kekuatannya. Kita mungki...

Recommended

View more >