Pendekatan Dan Metodologi Kebijakan Dan Strategi

  • Published on
    02-Dec-2015

  • View
    234

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<p>Pendekatan dan metodologi bertujuan untuk mencapai maksud dan tujuan dari kegiatan Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat yang meliputi pendekatan pekerjaan, metodologi pekerjaan dan analisis yang digunakan.</p> <p>Pendekatan PekerjaanPendekatan pelaksanaan pekerjaan disusun dengan mengacu pada pemahaman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Bebasis Masyarakat. Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan atas prakarsa masyarakat meliputi penataan ruang partisipatif, pengembangan pusat pertumbuhan terpadu antardesa, dan penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan. Dalam rangka mengurangi kesenjangan antarwilayah (RPJMN 2010-2014), salah satu kebijakan diarahkan untuk pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan. Strategi yang diterapkan adalah mendorong keterkaitan ekonomi wilayah perkotaan dan perdesaan dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi.Apabila ditelaah lebih dalam, uraian kebijakan dan strategis pembangunan kawasan perdesaan terkait erat dengan penyelenggaraan penataan ruang kawasan perdesaan yang berbasis masyarakat. Dengan adanya arah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan perdesaan berbasis masyarakat maka menjadi pedoman atau acuan bagi pemangku kepentingan untuk membangun dan mengembangkan suatu wilayah/kawasan perdesaan. Pemangku kepentingan adalah para pihak yang mempunyai kepentingan langsung maupun tidak langsung dalam PKPBM antara lain Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Swasta dan Lembaga Kemasyarakatan.Pendekatan yang digunakan dalam Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat pada dasarnya menggunakan pendekatan normatif dan partisipatif.</p> <p>1. Pendekatan NormatifPendekatan normatif dalam pekerjaan ini menekankan pada kajian terhadap produk peraturan dan kebijakan yang terkait dengan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Pendekatan normatifyang digunakan dalam Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat ini, pada dasarnya merupakan pendekatan yang digunakan untuk merumuskan suatu kebijakan dan strategi berdasarkan data dan informasi yang tersedia serta mengacu pada produk peraturan dan perundangan yang terkait dengan substansi Pembangunan Kawasan Perdesaan.Terkait dengan kajian ini, pendekatan normatif ini tidak dipandang sekedar sebagai pendekatan untuk merumuskan kebijakan yang sifatnya konseptual. Pendekatan ini dilakukan secara komparatif mulai dengan membandingkan kondisi eksisting permasalahan kawasan perdesaan dengan kriteria dan standar yang ada sampai dengan perumusan kebijakan dan strategi yang tepat untuk mengatasi kondisi dan permasalahan tersebut.</p> <p>2. Pendekatan PartisipatifPerencanaan partisipatif, didefinisikan sebagai upaya perencanaan yang dilakukan bersama antara unsur pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini, peran masyarakat ditekankan pada penentuan tingkat kebutuhan, skala prioritas, dan alokasi sumber daya masyarakat. Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perencanaan participatory planning (pendekatan perencanaan partisipatif), dengan melibatkan berbagai pihak khususnya masyarakat sebagai subjek pembangunan. Pihakpihak yang terlibat, dengan kata lain berpartisipasi, selanjutnya melakukan kerjasama dalam mencapai suatu tujuan yang melibatkan kepentingankepentingan masingmasing pihak.Atas dasar hal tersebut maka Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat dilakukan dengan prinsip:1. Adil, yaitu setiap orang atau warga masayarakat di desa berhak untuk berpartisipasi dan menikmati manfaat dan hasil serta memperoleh kompensasi dari akibat yang ditimbulkan oleh pelaksanaan PKPBM;2. Partisipatif yaitu bahwa PKPBM dilakukan bersama masyarakat dengan melibatkan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan pemangku kepentingan lainnya termasuk lembaga swasta mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan serta pengendalian;3. Holistik yaitu bahwa PKPBM dilakukan melalui upaya yang mampu merespon permasalahan masyarakat perdesaan yang multi dimensional meliputi dimensi sosial budaya, kelembagaan, ekonomi, sumber daya alam, lingkungan dan infrastruktur;4. Keseimbangan yaitu bahwa PKPBM menekankan keharmonisan antara pencapaian tujuan ekonomi dalam rangka menciptakan kemakmuran bagi masyarakat banyak dan tujuan sosial dalam bentuk memelihara kelestarian lingkungan serta konservasi sumber daya alam;5. Keanekaragaman yaitu bahwa PKPBM dilakukan dengan mengakui perbedaan ciri masing-masing komunitas perdesaan, adapt istiadat dan sosial budaya yang hidup dalam masyarakat, ciri ekologis dan berbagi peran antar berbagai pelaku dan pemangku kepentingan.6. Keterkaitan ekologis yaitu bahwa PKPBM dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara satu tipologi kawasan pertanian terkait dengan kawasan lindung dan sebagainya.7. Sinergis yaitu bahwa PKPBM dilakukan secara sinergi antar penataan ruang, PPTAD, dan penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan.8. Keberpihakan yaitu bahwa PKPBM dilakukan dengan berpihak pada kepentingan penduduk miskin, penciptaan lapangan kerja, dan mendorong kegiatan ekonomi serta produksi rakyat yang berorientasi pasar.9. Transparan yaitu bahwa PKPBM dilaksanakan dengan semangat keterbukaan sehingga seluruh masyarakat dan pelaku memiliki akses yang sama terhadap informasi tentang rencana dan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan.10. Akuntabel yaitu bahwa dalam pelaksanaan PKPBM, pelaksana dapat diminta tanggung gugat dan tanggung jawab oleh publik atas proses dan hasil serta dampak yang diakibatkannya.Selain itu pendekatan yang digunakan juga berorientasi kepada hal-hal sebagai berikut :a. Pendekatan intersektoral holistik (komprehensif), yaitu pendekatan perencanaan yang bertumpu pada perencanaan yang menyeluruh dan selalu terkait dengan sektor-sektor lain serta wilayah dengan skala lebih luas secara regional atau nasional. Sehingga pada tahap selanjutnya didapatkan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dengan sektor terkait.b. Pendekatan Keberlanjutan (sustainability). Kata sustainability sangat penting dalam sebuah kerangka pengembangan dan pembangunan. Kata tersebut merujuk pada abilility of something to be sustained. Konsep ini memperhatikan kualitas pertumbuhan, bukan hanya kuantitasnya saja. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan ini dapat diartikan sebagai upaya menumbuhkan perekonomian dan pembangunan sosial tanpa mengganggu kelangsungan lingkungan hidup yang sangat penting artinya bagi generasi saat ini dan masa mendatang. Oleh karena itu, pembangunan keberlanjutan menempatkan 3 pilar utama yang satu sama lainnya saling terkait dan mendukung, yaitu: 1) pertumbuhan ekonomi, 2) pemerataan sosial, dan 3) pelestarian lingkungan hidup. </p> <p>Metodologi PekerjaanMateri yang akan dirumuskan dalam pekerjaan ini mencakup substansi kebijakan dan strategi pembangunan kawasan perdesaan yang berbasis masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat, PKPBM dilakukan dengan memperhatikan: aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa di kawasan perdesaan; kewenangan desa; potensi desa; kelancaran investasi ke kawasan perdesaan; kelestarian lingkungan dan konservasi Sumber Daya Alam; keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum; dan kondisi sosial budaya dan ciri ekologi kawasan perdesaan.Dalam memposisikan masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan kawasan perdesaan, kebijakan dan strategi yang dirumuskan harus terfokus, terukur, menjawab kebutuhan, dan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kawasan perdesaan.Adapun tahapan dalam pekerjaan ini mencakup:1. Tahap awal (persiapan)Tahap awal adalah melakukan kajian untuk dapat memahami berbagai kebijakan dan peraturan perundangan yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan. Hasil kajian menjadi acuan serta memberi gambaran umum tentang kebijakan dan peraturan perundangan yang mendasari pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan berbasis masyarakat dalam rangka meningkatkan harmonisasi dan integrasi berbagai program dan kegiatan yang akan diarahkan ke daerah/perdesaan.2. Identifikasi Isu dan Masalah Strategis Kawasan PerdesaanSelanjutnya, dilakukan pengidentifikasian isu dan masalah pembangunan kawasan perdesaan yang diperoleh melalui pengamatan yang dilakukan di 3 lokasi survei yaitu Kabupaten Serdang Bedagai (Sumatera Utara), Sambas (Kalimantan Barat) dan Bantaeng (Sulawesi Selatan). Langkah ini sekaligus menjadi media evaluasi efektivitas pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan berbasis masyarakat yang telah dilakukan dalam menjawab atau menyelesaikan isu dan permasalahan pembangunan di kawasan perdesaan.3. Komparasi dan AnalisisPembangunan desa ke depan harus terencana dengan baik berdasarkan hasil analisis atau kajian yang menyeluruh terhadap segenap potensi (kekuatan dan peluang) dan permasalahan (kelemahan dan hambatan/ancaman) yang dihadapi desa. Dengan melakukan komparasi dan analisa keterkaitan terhadap isu dan masalah yang ingin diselesaikan dengan telah ditetapkannya kebijakan dengan isu dan masalah yang masih ada hingga saat ini, maka akan dapat diidentifikasi kebijakan dan strategi dibutuhkan untuk mengatasi isu dan masalah pembangunan kawasan perdesaan, baik untuk menguatkan kebijakan yang telah ada maupun melengkapi agar dapat lebih efektif menjawab isu dan masalah yang akan diselesaikan.4. Perumusan Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis MasyarakatPerumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan perdesaan berbasis masyarakat didasarkan pada hasil analisa potensi (kekuatan dan peluang) dan permasalahan (kelemahan dan hambatan/ancaman) yang dihadapi desa. Ini digunakan sebagai bahan dasar bagi perencanaan dan program pembangunan desa di masa mendatang sehingga dapat dioptimalkan dengan melibatkan seluas-luasnya partisipasi masyarakat demi kesejahteraan masyarakat desa. </p> <p>Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis MasyarakatPersiapan PenyusunanKebijakan dan Peraturan Perundangan Pembangunan Kawasan PerdesaanPengolahan Data dan InformasiAnalisis isu-isu strategis pembangunan Kawasan PerdesaanPerumusan Visi dan MisiPerumusan Tujuan dan Sasaran3 wilayah pekerjaan: Serdang Bedagai, Sambas dan BantaengAnalisis gambaran umum kondisi kawasan perdesaanPerumusan Permasalahan Pembangunan Kawasan PerdesaanIdentifikasi KebijakanPERUMUSAN KEBIJAKANPERUMUSAN STRATEGI</p> <p>Gambar 6.1 Diagram Alir Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kawasan Perdesaan</p> <p>Metode Pengumpulan Data dan Identifikasi Isu Strategis Kawasan PerdesaanMetode pengumpulan data merupakan metode yang digunakan dalam proses pengadaan data terkait dengan Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat. Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan kebijakan dan strategi yang akan menentukan kualitas dokumen Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat yang disusun. Untuk itu, dalam penyusunan kebijakan dan strategi ini perlu dikumpulkan data dan informasi yang akurat dan relevan serta dapat dipertanggungjawabkan. Pengumpulan data dan informasi tersebut dilakukan dengan langkah-langkah, sebagai berikut: Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan kebijakan dan strategi dan disajikan dalam bentuk matriks (check list) untuk memudahkan analisis; Mengumpulan data/informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan; dan Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.Terdapat dua metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data, yaitu metode pengumpulan data primer dan metode pengumpulan data sekunder.A. Pengumpulan Data PrimerSumber data primer adalah data yang langsung diberikan kepada pengumpul data. Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi dan interview (wawancara). Data primer dikumpulkan untuk memperoleh situasi masalah pembangunan kawasan perdesaan di wilayah pekerjaan yang dipilih. Dari survei primer diperoleh isu dan permasalahan di kawasan perdesaan. Hasil survei ini kemudian diverifikasi melalui focus group discussion (FGD) dan dijadikan acuan untuk penyusunan desain kebijakan dan strategi.1. Observasi lapanganTeknik ini digunakan untuk memantapkan kegiatan Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat yang dilakukan di 3 (tiga) kabupaten. Teknik observasi lapangan yang dilakukan lebih ditekankan pada pengamatan visual berupa pengambilan gambaran umum dari kondisi eksisting wilayah perdesaan. Pendekatan dilakukan secara komparatif yaitu dengan membandingkan kondisi eksisting permasalahan kawasan perdesaan di lokasi survei untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang tepat.</p> <p>2. WawancaraWawancara adalah proses tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancara untuk meminta keterangan atau pendapat mengenai suatu tema. Dalam pekerjaan ini, wawancara digunakan untuk memberikan informasi yang mendalam terhadap data-data sekunder/literatur yang diperoleh seperti kondisi perekonomian, sosial budaya, transportasi, kelembagaan serta kondisi sarana prasarana di wilayah pekerjaan. Data yang diperoleh sebagian besar melalui wawancara adalah deskriptif yang akan menjadi bahan untuk mengungkapkan ide-ide mengenai potensi suatu daerah.3. DiskusiTeknik diskusi yang dilakukan berupa dialog dalam Focus Group Disscusion (FDG) antara tim konsultan dengan aparat pemerintah daerah dan masyarakat. Focus Group Discussion (FGD) dilaksanakan untuk menghasilkan rumusan potensi, permasalahan, serta isuisu strategis yang dihadapi dalam pengembangan kawasan perdesaan.Focus Group Discussion (FGD) adalah diskusi dengan peserta terbatas yang berasal dari satu kelompok tertentu dan dengan topik bahasan diskusi tertentu pula. Tujuan dari metoda FGD ini adalah untuk menambah dan memperdalam informasi, membangun kesepakatan/komitmen, mengklarifikasi informasi yang kurang dan juga bisa dipakai untuk memperoleh opini-opini yang berbeda mengenai hal-hal yang berkaitan dengan potensi dan permasalahan desa terkait kegiatan pengembangan kawasan perdesaan berbasis masyarakat. Dalam FGD ini dikumpulkan berbagai stakeholder mulai dari instansi-instansi, masyarakat, swasta dan stakeholder lain yang terkait.Langkah-langkah FGD, antara lain:1. Lakukan diskusi dengan satu topik tertentu ;2. Tentukan target peserta dan diskusikan dengan warga komunitas tersebut kriteria-kriteria target peserta ;3. Setelah menentukan kriteria-kriteria yang terkait, lalu identifikasi siapa-siapa yang akan mewakili masing-masing kelompok kriteria tersebut ;4. Rencanakan penjadwalan waktu pelaksanaan FGD ;5. Buat desain pedoman FGD ; Pedoman terdiri dari daftar pertanyaan untuk menjadi bahan fasilitator untu...</p>