Pengelolaan Taman Nasional Kawasan Timur ? Â· Pengelolaan Taman Nasional dalam Antisipasi Pelaksanaan Otonomi Daerah, ... E. Makalah Pakar 1 ... taman nasional dalam kaitannya dengan pembangunan daerah

  • View
    334

  • Download
    48

Embed Size (px)

Transcript

  • Pengelolaan Taman Nasional

    Kawasan Timur Indonesia

    Pengelolaan Taman Nasional

    Kawasan Timur Indonesia

    Kelembagaan Pengelolaan Taman NasionalKelembagaan Pengelolaan Taman Nasional

    Manado, 24 - 27 Agustus 1999

    Pertemuan RegionalPertemuan Regional

  • This proceeding was prepared by the Natural Resources Management/EPIQ Programs Protected Areas & Forest

    Management Team. The NRM/EPIQ PAF Team works with the Ministry of Forestry & Estate Crops and other

    stakeholders from Indonesias conservation community and forestry sector to strengthen protected areas and forest

    management. Work includes promotion of co-management models such as partnerships and community-based forest

    management and community conservation agreements; raising awareness of conservation and sustainable

    development; improving conservation financing; and building institutional and human resource capacity.

    For further information, please contact: NRM/EPIQ, Ratu Plaza 17th Floor, Jl. Jend. Sudirman No. 9, Jakarta 10270, Indonesia

    tel: (62-21) 720-9596; fax: (62-21) 720-4546; email: secretariat@nrm.or.id

    Environmental Policy & Strengthening IQC OUT-PCE-I-833-96-00002-00

  • i

    Kata Pengantar Pertemuan Regional Pengelolaan Taman Nasional Kawasan Timur Indonesia yang diadakan dari tanggal 23-27 Agustus 1999 ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari Lokakarya Kepala Balai dan Kepala Unit Taman Nasional se-Indonesia pada bulan Oktober tahun 1998. Pertemuan regional ini dihadiri berbagai instansi terkait dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang berkepentingan terhadap pembangunan taman nasional. Berbagai materi yang berkaitan dengan pembangunan taman nasional disajikan selama pertemuan. Dalam pertemuan ini para peserta pertemuan juga berkesempatan untuk saling tukar menukar informasi dan menyamakan visi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan pengelolaan taman nasional. Hal ini menjadi penting dan strategis mengingat bahwa komunikasi dan koordinasi antara instansi terkait, terutama Pemerintah Daerah, dengan pengelola taman nasional merupakan komponen penting yang perlu untuk ditingkatkan dan ditindaklanjuti demi terwujudnya pengelolaan taman nasional yang efektif dan optimal. Dengan tersusunnya prosiding ini, pengelola taman nasional di Kawasan Timur Indonesia mendapatkan gambaran dukungan dan keinginan instansi terkait terhadap pembangunan taman nasional, dan instansi terkait dapat lebih memahami prospek dan kontribusi taman nasional terhadap pembangunan daerah. Diharapkan bahwa rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan dari pertemuan ini dapat dipahami dan dibahas kembali untuk dikembangkan demi mewujudkan pengelolaan Taman Nasional yang optimal. Atas kerjasama semua pihak, khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Dati I Sulawesi Utara dan Program NRM/EPIQ-USAID, diucapkan terima kasih.

    Jakarta, 3 Desember 1999 DIREKTUR KONSERVASI KAWASAN

    Dr. Sunaryo NIP. 08003885

  • ii

  • iii

    Kata Pengantar Era Reformasi telah menghembuskan angin segar di Indonesia. Saat ini berbagai perubahan sedang terjadi, antara lain perubahan yang berkaitan dengan kebijakan mengelola lingkungan dan sumber daya alam. Kekompleksitasan dari transformasi ini terlihat jelas melalui perdebatan-perdebatan yang cukup hangat mengenai pelaksanaan UU Desentralisasi Indonesia yang baru, UU 22/99 dan UU 25/99 dengan segala kelebihan maupun kekurangannya. Pertemuan Regional Pengelolaan Taman Nasional Kawasan Timur Indonesia, ini merupakan satu dari serangkaian lokakarya hasil kerja sama antara Departemen Kehutanan dan Perkebunan dengan Program NRM/EPIQ, untuk memfasilitasi dialog dan menghimpun berbagai masukan dari para pihak berkepentingan (multi stakeholders) yang dapat dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan dan panduan yang dapat mendukung UU baru tersebut. Lokakarya ini memberi kesempatan bagi para peserta yang memiliki latar belakang yang sangat bervariasi, mulai dari lembaga pemerintahan, LSM hingga sektor swasta, untuk mempelajari dan mencari jalan keluar bagi pelaksanaan kedua Undang-undang baru tersebut. Pada akhir lokakarya, para peserta berhasil mengembangkan konsep tentang struktur kelembagaan taman nasional ditinjau dari UU 22/99 dan pendanaan taman nasional ditinjau dari UU 25/99. Rekomendasi-rekomendasi tersebut kemudian diserahkan kepada kelompok kerja antar lembaga di Jakarta dan akan dijadikan dasar pembahasan dalam lokakarya mendatang. Oleh karena itu sangat diharapkan bahwa rekomendasi-rekomendasi yang dikemukakan tersebut dapat berkembang menjadi peraturan serta panduan yang memadai dan disetujui untuk pengelolaan taman nasional yang efektif di Indonesia sehubungan dalam semangat desentralisasi Walaupun lokakarya ini pada awalnya memang hanya diantisipasikan untuk memperbaiki kebijakan yang berlaku serta menciptakan kondisi yang memungkinkan dilaksanakannya pengelolaan taman nasional yang partisipatoris di Indonesia, namun lokakarya ini juga Diharapkan dapat menjadi contoh baru dalam proses perumusan kebijakan. Workshop ini berhasil mencerminkan pendekatan partisipatoris dalam pengembangan suatu kebijakan.

  • iv

    Para peserta yang mewakili berbagai lembaga dan berasal dari berbagai daerah mampu bekerja sama untuk menghasilkan satu visi yang sama. Dalam kondisi yang sangat beraneka ragam bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan dan membutuhkan tingkat keterbukaan, komunikasi, kesabaran dan saling menghargai yang sangat tinggi. Saya yakin kesamaan visi ini telah tercapai di Manado dan saya percaya bahwa hal tersebut akan merupakan sumbangan yang berarti dalam proses perumusan kebijakan yang lebih partisipatoris baik untuk hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam maupun yang tidak Atas kerjasama dan bantuan semua pihak, khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan dan Perkebunan, saya mengucapkan terima kasih. Jakarta, 3 December 1999 Reed Merrill NRM/EPIQ Protected Areas & Forest Management Advisor

  • v

    DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ........................................................................................ i DAFTAR ISI ...................................................................................................... v 1. PENDAHULUAN ........................................................................................ 1

    1.1. Latar Belakang ..................................................................................... 1 1.2. Tema .................................................................................................... 2 1.3. Maksud ................................................................................................. 2 1.4. Tujuan .................................................................................................. 2 1.5. Waktu dan Tempat .............................................................................. 2 1.6. Hasil yang Diharapkan ......................................................................... 2 1.7. Metodologi .......................................................................................... 3 1.8. Peserta Pertemuan ............................................................................... 3 1.9. Agenda Acara ...................................................................................... 4

    2. HASIL DISKUSI ......................................................................................... 7

    2.1. Kelembagaan Pengelolaan Taman Nasional ........................................ 7 2.2. Peranan Pemerintah Daerah dalam Mendukung Pengelolaan TN ...... 11 3. DAFTAR LAMPIRAN A. Daftar Peserta ................................................................................................ A1 - 1

    B. Sambutan-sambutan

    1. Sambutan Panitia Penyelenggara Pertemuan Regional Pengelolaan TN Kawasan Timur Indonesia ............................................................... B1 - 1

    2. Sambutan Gubernur Sulawesi Utara ...................................................... B2 - 5 3. Sambutan Dir.Jen. PKA ......................................................................... B3 - 7 4. Sambutan Direktur USAID .................................................................... B4 - 11

    C. Pengarahan

    1. Kebijaksanaan Pembangunan Taman Nasional dalam Rangka Otonomi Daerah oleh Prof. Dr. Herman Haeruman Js, Deputi Ketua Bappenas Bidang Regional & Daerah, Bappenas .................................................. C1 - 1

  • vi

    2. Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional di Indonesia oleh Ir. Abdul Manan Siregar, Dir.Jen. PKA .................................................................. C2 - 9

    3. Peranan Pemerintah Daerah dalam Mendukung Kawasan Taman Nasional (Tinjauan dari Aspek U.U. No. 22, 99) oleh Rapiuddin Hamarung, Direktur Jenderal Pembangunan Daerah ........................... C3 - 15 4. Penerapan U.U. No. 25 Tahun 1999 Dikaitkan dengan Pendanaan

    Dalam Pengembangan & Pengelolaan Taman Nasional oleh Dr. Sahala Lumban Gaol, Direktur Penerimaan Minyak dan Bukan Pajak, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan DEPKEU............................... C4 - 21

    D. Instansi Terkait

    1. Dukungan Pemda Mengintegrasikan Pembangunan Wilayah dengan Pengelolaan Taman Nasional dalam Antisipasi Pelaksanaan Otonomi Daerah, oleh drs. J. Saruan, Ketua Bappeda Sulut ................................ D1 - 1

    2. Strategi Pelaksanaan Kebijaksanaan Pengelolaan Pembangunan Hutan dan Kebun, Khususnya di Bidang Konservasi Prop