Peningkatan Akses terhadap Jasa Keuangan: Analisis dan Ide ... Sektor... · merupakan faktor utama…

  • Published on
    08-Mar-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Catatan Teknis

Apa itu akses terhadap jasa keuangan/ sistem keuangan inklusif?

Pembiayaan mikro menjadi sangat populer dalam beberapa tahun terakhir dan operasi kredit mikro berkembang pesat di seluruh dunia. Pinjaman dalam skala kecil bagi wirausahawan yang berasal dari rumah tangga miskin dapat membantu mereka untuk memperoleh penghasilan dan keluar dari kemiskinan.

Dari pembiayaan mikro muncul konsep yang lebih luas yaitu akses terhadap jasa keuangan dan sistem keuangan inklusif, yang merujuk pada tingkat aksesibilitas individu atau perusahaan akan jasa dan produk keuangan seperti tabungan, kredit dan asuransi. Berbeda dengan pandangan umum, akses terhadap jasa keuangan tidak hanya terbatas kepada penyediaan kredit mikro, tetapi juga termasuk pembentukan aset keuangan dalam bentuk produk tabungan, serta konsep pengurangan risiko keuangan terhadap hal-hal yang tidak terduga melalui skema asuransi.

Untuk mengukur tingkat akses terhadap jasa keuangan di Indonesia, Bank Dunia telah melakukan penelitian dengan melihat sisi permintaan dan penawaran akses terhadap jasa keuangan, serta kerangka peraturan terkait yang berlaku.

Dimana posisi Indonesia saat ini?

Besarnya PDB per kapita Indonesia pada

tahun 20091 adalah sebesar USD 4.204,8. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar separuh dari penduduk memiliki akses terhadap jasa keuangan formal.

Tingkat akses keuangan formal Indonesia berada di bawah Malaysia, Thailand dan Sri Lanka, namun masih lebih baik dari Bangladesh dan Filipina.

Aspek sisi permintaan: Produk dan jasa apa yang dibutuhkan? Apa yang saat ini tersedia bagi mereka?

Hasil survei rumah tangga menunjukkan adanya permintaan akan berbagai jenis jasa keuangan. Dari berbagai jenis tersebut, jasa keuangan yang terpenting adalah rekening tabungan bank; lebih dari 40% responden memiliki rekening tabungan bank, sementara hanya 17% yang meminjam dari bank. Alasan utama untuk memiliki rekening tabungan bank adalah jaminan keamanan.

1 Angka itu adalah PDB per kapita, PPP (dalam internasional $), Bank Dunia (2010b); Indikator Pembangunan Dunia.

Sejumlah bukti menunjukkan bahwa pendapatan per kapita dan populasi merupakan faktor utama yang mempengaruhi jangkauan pelayanan sistem perbankan umum di Indonesia. Walaupun bank umum memiliki wilayah jangkauan yang luas, namun pelayanan mereka tidak cukup dalam hingga ke tingkatan masyarakat Indonesia yang lebih miskin.

Tabungan: Hampir 20% dari penduduk Indonesia menabung secara informal

Dari 68% penduduk Indonesia yang menabung, hanya 47% yang menabung di bank. Data ini menunjukkan keberadaan potensi pasar yang besar bagi bank umum.

Ketika melihat alasan keterbatasan jangkauan, akses fisik ke kantor cabang bank/ATM bukanlah merupakan masalah umum bagi nasabah bank. Masalahnya lebih terletak pada buruknya persepsi akan berbagai produk tabungan seperti tabungan yang ditawarkan bank umum. Produk-produk tersebut dianggap memiliki biaya pemeliharaan yang tinggi dan diperparah dengan rendahnya tingkat pemahaman

Makna Penting:Akses terhadap jasa keuangan formal telah diakui secara luas akan peranan pentingnya di dalam meningkatkan sistem ekonomi dan keuangan yang inklusif, mengurangi ketimpangan pendapatan dan pemberantasan kemiskinan di seluruh dunia. Akan tetapi, hanya sekitar setengah dari penduduk Indonesia yang memiliki akses terhadap jasa keuangan formal. Bank umum, yang mendominasi sektor keuangan Indonesia, secara relatif hanya melayani sebagian kecil rumah tangga Indonesia. Kurang dari setengah penduduk Indonesia yang memiliki tabungan di bank, sementara hanya 17% penduduk yang meminjam dari bank. Peningkatan akses terhadap jasa keuangan formal tidak hanya akan memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial; tetapi juga akan memberikan keuntungan bagi Pemerintah dan bank umum. Di Indonesia, masih terdapat sejumlah besar permintaan yang belum terpenuhi dimana konsumen menginginkan layanan keuangan formal namun tidak dapat memperolehnya, karena berbagai sebab, seperti tidak adanya produk yang tepat dan keterpencilan daerah mereka secara geografis. Kebijakan-kebijakan di masa lalu umumnya hanya menekankan pada pemeliharaan stabilitas sektor keuangan secara menyeluruh. Padahal, stabilitas dan peningkatan akses dapat dicapai secara beriringan. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan data, analisis dan rekomendasi bagi penyusun kebijakan yang dapat membantu meningkatkan akses terhadap jasa keuangan di Indonesia.

November 2010

Pengembangan Sektor Keuangan

Peningkatan Akses terhadap Jasa Keuangan: Analisis dan Ide-Ide bagi para Penyusun Kebijakan

Gambar 1. Proporsi penduduk yang memiliki akses keuangan formal

0

20

40

60

80

100%

Sumber: Bank Dunia (2008); Bank Dunia (2009a).

Gambar 2. Tingkat aksesibilitas jasa simpanan

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bank Formal lainnya Hanya Informal Tidak menabung

68% Terlayani jasa simpanan

32% Tidak terlayani

Sumber: Bank Dunia (2009a).

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

wb370910Typewritten Text59829

keuangan mengenai cara menabung secara formal. Tingginya biaya administrasi bulanan dan besaran persyaratan saldo minimum merupakan hambatan akan akses tabungan formal.

Pinjaman dan kredit: Hampir 33% penduduk Indonesia meminjam secara informal

Survei rumah tangga tentang permintaan akan pinjaman menunjukkan bahwa cukup banyak penduduk Indonesia (60%) yang meminjam uang. Akan tetapi hanya 27% penduduk yang meminjam dari bank atau lembaga keuangan mikro (LKM).

Sebagian besar penduduk meminjam dari sumber informal, seperti dari teman atau keluarga. Hasil survei juga menunjukkan bahwa sumber pembiayaan formal lebih sering digunakan untuk pinjaman usaha, sementara sumber-sumber informal lebih digunakan untuk kepentingan konsumsi.

Suku bunga: Suku bunga yang ditetapkan untuk pinjaman sangat bervariasi. Kredit dari bank umum dapat diperoleh dengan suku bunga sekitar 25% per tahun. Sementara pinjaman dari LKM dan skema kesejahteraan memiliki suku bunga di atas 40%. Perlu dicatat bahwa bank dan beberapa LKM menawarkan suku bunga yang lebih rendah bila sang peminjam memiliki rekening tabungan di bank. Dengan demikian, cara sederhana untuk menekan biaya pinjaman adalah dengan membuka rekening tabungan di bank, yang berguna sebagai indikator kelayakan kredit.

Asuransi: Terdapat perbedaan mencolok dalam penggunaan asuransi antara pekerja pertanian dan pegawai kantoran. Pegawai kantoran memiliki kemungkinan sepuluh kali lebih besar dari pekerja pertanian untuk membeli produk asuransi. Di Indonesia, penjualan asuransi sangat condong terjadi di kelompok berpenghasilan tinggi yang tinggal di daerah perkotaan. Sebagian besar pengguna asuransi adalah pegawai negeri (fasilitas asuransi kesehatan) dan pengguna transportasi umum (fasilitas asuransi perjalanan). Dengan demikian, pengguna

asuransi individu, dimana penggunanya harus membayar sendiri preminya, masih rendah. Hasil survei menunjukkan adanya permintaan diantara rumah tangga miskin bagi produk-produk asuransi mikro yang memberikan perlindungan dengan premi rendah terhadap gangguan kesehatan dan buruknya kondisi usaha, seperti gagal panen.

Perbandingan antar-pulau: Survei menunjukkan bahwa hampir 35% penduduk desa di pulau Jawa telah mengakses jasa perbankan, bandingkan dengan hanya 20% penduduk desa di luar pulau Jawa untuk kategori yang sama. Ini membuktikan keberadaan permintaan jasa keuangan yang belum dapat terpenuhi di daerah-daerah pedesaan di luar pulau Jawa, serta menegaskan pentingnya peranan penyusun kebijakan untuk melakukan intervensi dan mengurangi kesenjangan yang ada, dengan mendorong tersedianya pelayanan jasa keuangan yang lebih baik di daerah pedesaan

Aspek sisi penawaran: Siapa saja para pemain pasarnya dan apa peranan mereka dalam memberikan akses terhadap jasa keuangan?

Indonesia memiliki berbagai pemain pasar di dalam sistem perbankan. Secara singkat, mereka adalah bank-bank tingkat pertama, yaitu bank umum, serta bank tingkat kedua, seperti BPR (Bank Perkreditan Rakyat) dan BKD (Badan Kredit Desa). Beberapa pemain pasar lainnya diantaranya adalah koperasi, LDKP (Lembaga Dana Kredit Pedesaan) dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB).

Bank Umum dapat mengambil dua langkah penting untuk memperluas akses terhadap layanan keuangan.

1. Sebagai inovator, bank merupakan lembaga yang paling mungkin untuk memunculkan terobosan teknologi guna melayani nasabah-nasabah berpenghasilan rendah di daerah-daerah terpencil, yang saat ini relatif membutuhkan biaya lebih tinggi.

2. Keberadaan bank akan sangat membantu dalam perluasan akses jasa keuangan, karena mereka akan mendorong tercipatanya tekanan persaingan kepada pemberi jasa keuangan lainnya, yang pada akhirnya akan menekan biaya dan meningkatkan kualitas jasa keuangan.

BRI Unit Desa merupakan penyedia pembiayaan mikro utama di Indonesia dengan basis nasabah yang luas. Bank ini memiliki potensi besar untuk melayani nasabah-nasabah berpenghasilan rendah. Perubahan kebijakan di