Peningkatan Akses terhadap Jasa Keuangan: Analisis dan Ide ... Sektor... · merupakan faktor utama…

  • Published on
    08-Mar-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>Catatan Teknis</p> <p>Apa itu akses terhadap jasa keuangan/ sistem keuangan inklusif? </p> <p>Pembiayaan mikro menjadi sangat populer dalam beberapa tahun terakhir dan operasi kredit mikro berkembang pesat di seluruh dunia. Pinjaman dalam skala kecil bagi wirausahawan yang berasal dari rumah tangga miskin dapat membantu mereka untuk memperoleh penghasilan dan keluar dari kemiskinan.</p> <p>Dari pembiayaan mikro muncul konsep yang lebih luas yaitu akses terhadap jasa keuangan dan sistem keuangan inklusif, yang merujuk pada tingkat aksesibilitas individu atau perusahaan akan jasa dan produk keuangan seperti tabungan, kredit dan asuransi. Berbeda dengan pandangan umum, akses terhadap jasa keuangan tidak hanya terbatas kepada penyediaan kredit mikro, tetapi juga termasuk pembentukan aset keuangan dalam bentuk produk tabungan, serta konsep pengurangan risiko keuangan terhadap hal-hal yang tidak terduga melalui skema asuransi. </p> <p>Untuk mengukur tingkat akses terhadap jasa keuangan di Indonesia, Bank Dunia telah melakukan penelitian dengan melihat sisi permintaan dan penawaran akses terhadap jasa keuangan, serta kerangka peraturan terkait yang berlaku.</p> <p>Dimana posisi Indonesia saat ini?</p> <p>Besarnya PDB per kapita Indonesia pada </p> <p>tahun 20091 adalah sebesar USD 4.204,8. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar separuh dari penduduk memiliki akses terhadap jasa keuangan formal. </p> <p>Tingkat akses keuangan formal Indonesia berada di bawah Malaysia, Thailand dan Sri Lanka, namun masih lebih baik dari Bangladesh dan Filipina.</p> <p>Aspek sisi permintaan: Produk dan jasa apa yang dibutuhkan? Apa yang saat ini tersedia bagi mereka?</p> <p>Hasil survei rumah tangga menunjukkan adanya permintaan akan berbagai jenis jasa keuangan. Dari berbagai jenis tersebut, jasa keuangan yang terpenting adalah rekening tabungan bank; lebih dari 40% responden memiliki rekening tabungan bank, sementara hanya 17% yang meminjam dari bank. Alasan utama untuk memiliki rekening tabungan bank adalah jaminan keamanan.</p> <p>1 Angka itu adalah PDB per kapita, PPP (dalam internasional $), Bank Dunia (2010b); Indikator Pembangunan Dunia. </p> <p>Sejumlah bukti menunjukkan bahwa pendapatan per kapita dan populasi merupakan faktor utama yang mempengaruhi jangkauan pelayanan sistem perbankan umum di Indonesia. Walaupun bank umum memiliki wilayah jangkauan yang luas, namun pelayanan mereka tidak cukup dalam hingga ke tingkatan masyarakat Indonesia yang lebih miskin.</p> <p>Tabungan: Hampir 20% dari penduduk Indonesia menabung secara informal</p> <p>Dari 68% penduduk Indonesia yang menabung, hanya 47% yang menabung di bank. Data ini menunjukkan keberadaan potensi pasar yang besar bagi bank umum. </p> <p>Ketika melihat alasan keterbatasan jangkauan, akses fisik ke kantor cabang bank/ATM bukanlah merupakan masalah umum bagi nasabah bank. Masalahnya lebih terletak pada buruknya persepsi akan berbagai produk tabungan seperti tabungan yang ditawarkan bank umum. Produk-produk tersebut dianggap memiliki biaya pemeliharaan yang tinggi dan diperparah dengan rendahnya tingkat pemahaman </p> <p>Makna Penting:Akses terhadap jasa keuangan formal telah diakui secara luas akan peranan pentingnya di dalam meningkatkan sistem ekonomi dan keuangan yang inklusif, mengurangi ketimpangan pendapatan dan pemberantasan kemiskinan di seluruh dunia. Akan tetapi, hanya sekitar setengah dari penduduk Indonesia yang memiliki akses terhadap jasa keuangan formal. Bank umum, yang mendominasi sektor keuangan Indonesia, secara relatif hanya melayani sebagian kecil rumah tangga Indonesia. Kurang dari setengah penduduk Indonesia yang memiliki tabungan di bank, sementara hanya 17% penduduk yang meminjam dari bank. Peningkatan akses terhadap jasa keuangan formal tidak hanya akan memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial; tetapi juga akan memberikan keuntungan bagi Pemerintah dan bank umum. Di Indonesia, masih terdapat sejumlah besar permintaan yang belum terpenuhi dimana konsumen menginginkan layanan keuangan formal namun tidak dapat memperolehnya, karena berbagai sebab, seperti tidak adanya produk yang tepat dan keterpencilan daerah mereka secara geografis. Kebijakan-kebijakan di masa lalu umumnya hanya menekankan pada pemeliharaan stabilitas sektor keuangan secara menyeluruh. Padahal, stabilitas dan peningkatan akses dapat dicapai secara beriringan. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan data, analisis dan rekomendasi bagi penyusun kebijakan yang dapat membantu meningkatkan akses terhadap jasa keuangan di Indonesia.</p> <p>November 2010</p> <p>Pengembangan Sektor Keuangan </p> <p>Peningkatan Akses terhadap Jasa Keuangan: Analisis dan Ide-Ide bagi para Penyusun Kebijakan</p> <p>Gambar 1. Proporsi penduduk yang memiliki akses keuangan formal</p> <p>0</p> <p>20</p> <p>40</p> <p>60</p> <p>80</p> <p>100%</p> <p>Sumber: Bank Dunia (2008); Bank Dunia (2009a).</p> <p>Gambar 2. Tingkat aksesibilitas jasa simpanan</p> <p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>Bank Formal lainnya Hanya Informal Tidak menabung</p> <p>68% Terlayani jasa simpanan</p> <p>32% Tidak terlayani</p> <p>Sumber: Bank Dunia (2009a).</p> <p>Pub</p> <p>lic D</p> <p>iscl</p> <p>osur</p> <p>e A</p> <p>utho</p> <p>rized</p> <p>Pub</p> <p>lic D</p> <p>iscl</p> <p>osur</p> <p>e A</p> <p>utho</p> <p>rized</p> <p>Pub</p> <p>lic D</p> <p>iscl</p> <p>osur</p> <p>e A</p> <p>utho</p> <p>rized</p> <p>Pub</p> <p>lic D</p> <p>iscl</p> <p>osur</p> <p>e A</p> <p>utho</p> <p>rized</p> <p>Pub</p> <p>lic D</p> <p>iscl</p> <p>osur</p> <p>e A</p> <p>utho</p> <p>rized</p> <p>Pub</p> <p>lic D</p> <p>iscl</p> <p>osur</p> <p>e A</p> <p>utho</p> <p>rized</p> <p>Pub</p> <p>lic D</p> <p>iscl</p> <p>osur</p> <p>e A</p> <p>utho</p> <p>rized</p> <p>Pub</p> <p>lic D</p> <p>iscl</p> <p>osur</p> <p>e A</p> <p>utho</p> <p>rized</p> <p>wb370910Typewritten Text59829</p> <p>keuangan mengenai cara menabung secara formal. Tingginya biaya administrasi bulanan dan besaran persyaratan saldo minimum merupakan hambatan akan akses tabungan formal. </p> <p>Pinjaman dan kredit: Hampir 33% penduduk Indonesia meminjam secara informal</p> <p>Survei rumah tangga tentang permintaan akan pinjaman menunjukkan bahwa cukup banyak penduduk Indonesia (60%) yang meminjam uang. Akan tetapi hanya 27% penduduk yang meminjam dari bank atau lembaga keuangan mikro (LKM). </p> <p>Sebagian besar penduduk meminjam dari sumber informal, seperti dari teman atau keluarga. Hasil survei juga menunjukkan bahwa sumber pembiayaan formal lebih sering digunakan untuk pinjaman usaha, sementara sumber-sumber informal lebih digunakan untuk kepentingan konsumsi. </p> <p>Suku bunga: Suku bunga yang ditetapkan untuk pinjaman sangat bervariasi. Kredit dari bank umum dapat diperoleh dengan suku bunga sekitar 25% per tahun. Sementara pinjaman dari LKM dan skema kesejahteraan memiliki suku bunga di atas 40%. Perlu dicatat bahwa bank dan beberapa LKM menawarkan suku bunga yang lebih rendah bila sang peminjam memiliki rekening tabungan di bank. Dengan demikian, cara sederhana untuk menekan biaya pinjaman adalah dengan membuka rekening tabungan di bank, yang berguna sebagai indikator kelayakan kredit. </p> <p>Asuransi: Terdapat perbedaan mencolok dalam penggunaan asuransi antara pekerja pertanian dan pegawai kantoran. Pegawai kantoran memiliki kemungkinan sepuluh kali lebih besar dari pekerja pertanian untuk membeli produk asuransi. Di Indonesia, penjualan asuransi sangat condong terjadi di kelompok berpenghasilan tinggi yang tinggal di daerah perkotaan. Sebagian besar pengguna asuransi adalah pegawai negeri (fasilitas asuransi kesehatan) dan pengguna transportasi umum (fasilitas asuransi perjalanan). Dengan demikian, pengguna </p> <p>asuransi individu, dimana penggunanya harus membayar sendiri preminya, masih rendah. Hasil survei menunjukkan adanya permintaan diantara rumah tangga miskin bagi produk-produk asuransi mikro yang memberikan perlindungan dengan premi rendah terhadap gangguan kesehatan dan buruknya kondisi usaha, seperti gagal panen.</p> <p>Perbandingan antar-pulau: Survei menunjukkan bahwa hampir 35% penduduk desa di pulau Jawa telah mengakses jasa perbankan, bandingkan dengan hanya 20% penduduk desa di luar pulau Jawa untuk kategori yang sama. Ini membuktikan keberadaan permintaan jasa keuangan yang belum dapat terpenuhi di daerah-daerah pedesaan di luar pulau Jawa, serta menegaskan pentingnya peranan penyusun kebijakan untuk melakukan intervensi dan mengurangi kesenjangan yang ada, dengan mendorong tersedianya pelayanan jasa keuangan yang lebih baik di daerah pedesaan</p> <p>Aspek sisi penawaran: Siapa saja para pemain pasarnya dan apa peranan mereka dalam memberikan akses terhadap jasa keuangan?</p> <p>Indonesia memiliki berbagai pemain pasar di dalam sistem perbankan. Secara singkat, mereka adalah bank-bank tingkat pertama, yaitu bank umum, serta bank tingkat kedua, seperti BPR (Bank Perkreditan Rakyat) dan BKD (Badan Kredit Desa). Beberapa pemain pasar lainnya diantaranya adalah koperasi, LDKP (Lembaga Dana Kredit Pedesaan) dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB).</p> <p>Bank Umum dapat mengambil dua langkah penting untuk memperluas akses terhadap layanan keuangan.</p> <p>1. Sebagai inovator, bank merupakan lembaga yang paling mungkin untuk memunculkan terobosan teknologi guna melayani nasabah-nasabah berpenghasilan rendah di daerah-daerah terpencil, yang saat ini relatif membutuhkan biaya lebih tinggi. </p> <p>2. Keberadaan bank akan sangat membantu dalam perluasan akses jasa keuangan, karena mereka akan mendorong tercipatanya tekanan persaingan kepada pemberi jasa keuangan lainnya, yang pada akhirnya akan menekan biaya dan meningkatkan kualitas jasa keuangan.</p> <p>BRI Unit Desa merupakan penyedia pembiayaan mikro utama di Indonesia dengan basis nasabah yang luas. Bank ini memiliki potensi besar untuk melayani nasabah-nasabah berpenghasilan rendah. Perubahan kebijakan di sisi manajemen mungkin diperlukan dalam hal struktur biaya dan kebijakan pemberian pinjaman yang berlaku, yang saat ini merintangi kemampuan BRI Unit Desa untuk menjangkau calon nasabah berpenghasilan rendah.</p> <p>Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menawarkan kesempatan yang lebih luas untuk mengakses jasa keuangan bagi rumah tangga yang lebih miskin dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). BPR umumnya beroperasi dengan biaya yang relatif rendah dan lokasinya dekat dengan masyarakat, karena mereka memiliki pengetahuan lokal yang lebih baik dibanding bank-bank umum. Akan tetapi kurangnya kapasitas sumber daya manusia menjadi hambatan bagi BPR untuk melayani rumah tangga berpenghasilan rendah. Selain itu, BPR juga memiliki daerah operasional yang terbatas secara geografis.</p> <p>Peraturan apa saja yang menghambat akses terhadap jasa keuangan?</p> <p>Di tahun 2001, Bank Indonesia (BI) menetapkan prinsip Kenali Nasabahmu (Know-Your-Customer: KYC) bagi bank umum dan BPR dalam upaya untuk memperkuat transparansi dan meningkatkan informasi nasabah. Peraturan KYC yang meminta penunjukkan dokumentasi yang lengkap untuk memperoleh jasa keuangan menjadi hambatan akses jasa keuangan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah. Persyaratan identifikasi seperti KTP, SIM dan NPWP sulit untuk diperoleh, terutama bagi mereka yang memiliki penghasilan terbatas. Pendekatan yang lebih luwes untuk memenuhi prinsip KYC dan anti-pencucian uang telah diterapkan di negara-negara lain, seperti di Afrika Selatan, dan mungkin dapat memberikan manfaat yang sama jika diterapkan di Indonesia.</p> <p>Fokus pada UMKM</p> <p>Secara luas, UMKM telah diakui memiliki </p> <p>Pengembangan Sektor KeuanganCatatan Teknis</p> <p>Gambar 3. Tingkat aksesibilitas jasa pinjaman</p> <p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>Bank Semi-Formal Informal Tidak INGIN meminjam Tidak DAPAT meminjam</p> <p>60% Terlayani jasapinjaman40% Tidak terlayani</p> <p>Sumber: Bank Dunia (2009a).</p> <p>Gambar 4. Kepemilikan asuransi pekerja sektor pertanian &amp; pekerja kantoran</p> <p>0</p> <p>10</p> <p>20</p> <p>30</p> <p>Pendidikan Aset Kesehatan Swasta</p> <p>Jiwa</p> <p>Pekerja Sektor Pertanian Pekerja Kantoran</p> <p>%</p> <p>Sumber: Bank Dunia (2009a).</p> <p>peranan penting dalam pembangunan ekonomi, dimana penelitian internasional telah menunjukkan bahwa mereka mewakili sekitar 98% dari jumlah seluruh perusahaan dan menyerap sekitar 60% tenaga kerja sektor swasta. Akan tetapi mereka menjumpai banyak hambatan ketika mengakses jasa keuangan. </p> <p>Hasil survei BI menunjukkan bahwa hambatan utama bagi usaha mikro adalah agunan, sementara untuk UKM adalah tingginya suku bunga. Bantuan terbesar yang mereka harapkan dari Pemerintah adalah kredit, pelatihan dan informasi pasar.</p> <p>Pinjaman kepada sektor UMKM di Indonesia memiliki proporsi yang cukup signifikan di dalam total portofolio pinjaman perbankan. Proporsi pinjaman tersebut terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dan kini berada di kisaran 50%.</p> <p>Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program terbaru pemerintah yang dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan kredit bagi para petani dan UMKM. Skema KUR memberikan batasan risiko bagi bank umum guna mendorong percepatan pembangunan sektor primer dan pemberdayaan usaha kecil. Dengan KUR, bank umum dapat memberikan pinjaman kepada UMKM dimana 70% kreditnya dijamin pemerintah. Per Desember 2009, pencairan KUR berada pada kisaran Rp 17,2 triliun yang dilakukan oleh enam bank pelaksana. Program ini memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan ketersediaan kredit bagi rumah tangga miskin, walaupun masih menghadapi rintangan yang perlu diatasi.</p> <p>Peran TIK dalam meningkatkan akses terhadap jasa keuangan</p> <p>Peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sangatlah penting dalam meningkatkan akses terhadap jasa keuangan tanpa meningkatkan biaya bagi penyedia jasa. Bank memiliki sejumlah pilihan TIK yang dapat menggantikan peranan transaksi melalui kantor cabang. Dari beberapa pilihan </p> <p>tersebut, yang paling umum digunakan adalah mesin ATM yang dapat menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang tunai serta perangkat point of source (POS) seperti telepon selular/ponsel.</p> <p>Akan tetapi karena ATM harus dikosongkan dan diisi kembali secara teratur, akan lebih menghemat biaya bila mereka ditempatkan pada daerah-daerah dengan kepadatan yang tinggi dan dengan jumlah nasabah yang besar. Dengan demikian, layanan perbankan melalui ponsel dapat menjadi salah satu pilihan berbiaya rendah terbaik untuk menjangkau calon nasabah di desa-desa terpencil.2 </p> <p>Mobile-phone banking dan penerapan praktik terbaik: Operasi perbankan lewat ponsel (mobile phone banking) yang bertujuan untuk meningkatkan jangkauan jasa keuangan telah berkembang pesat di negara-negara berkembang pada beberapa tahun terakhir. Saat ini telah terjadi transformasi bentuk uang tunai kedalam sebuah nilai elektronis, yang memungkinkan untuk disimpan dan dipindahkan melalui ponsel. Di negara-negara yang telah berhasil menciptakan sistem keuangan inklusif melalui pemanfaatan ponsel, tersedia sejumlah besar outlet jasa perbankan sederhana (layanan penarikan dan pembayaran) yang memungkinkan transaksi orang-ke-orang (person-to-person) di luar kantor cabang/kas bank. Untuk mewujudkan kondisi seperti ini dibutuhkan penerbitan peraturan yang sesuai dari pihak penyusun kebijakan. Di Kenya, layanan mobile wallet yang ditawarkan oleh Safaricom hingga September 20103 telah berhasil menarik 13 juta pelanggan (di negara yang kurang dari 4 juta penduduknya memiliki rekening bank). Di Filipina, dua operator ponsel utamanya juga menawarkan transaksi p...</p>

Recommended

View more >