Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

  • Published on
    11-Nov-2015

  • View
    9

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

.ppt yg udah full

Transcript

  • Penyelesaian Sengketa Ekonomi SyariahDi susun olehKelompok 11

  • 1. MEDIASI ( Perdamaian/Sulh/Ishlah) Dalam kamus besar bahasa Indonesia, mediasi diartikan sebagai proses pengikut sertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai nasehat

  • Dalam hukum perikatan syariah, arbitrase dapat dipadankan dengan kata tahkim.Tahkim berasal dari kata hakkama, yahakkimu, tahkiman. Kata tahkim secara etimologis berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Kata jamaknya adalah hakam, yaitu orang yang ditunjuk sebagai wasit (penengah).

  • 3. PENGADILAN ( QADHA)Secara etimologis, qadha bermakna memutuskan dan menetapkan. Sedangkan secara etimologis, qadha adalah lembaga peradilan yang bertugas untuk menyampaikan keputusan hukum yang mengikat.Lembaga peradilan semacam ini berwenang menyelesaikan perkara-perkara perdata dan pidana. Orang yang berwenang untuk menyelesaikan perkara pada pengadilan semacam ini dikenal dengan qadhi ( Hakim ).

  • Perdamaian dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Perkara mengatur tentang penyelesaian sengketa di luar Pengadilan, yakni melalui konsultasi, negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan pendapat atau penilaian ahli. Undang-Undang ini tidak seluruhnya memberikan pengertian atau batasan-batasan secara rinci dan jelas.

  • Dasar hukum pemberlakuan arbitrase dalam penyelesaian sengketa dalam bidang bisnis adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mulai diberlakukan pada tanggal 12 Agustus 1999.

  • Menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 jo Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, secara eksplisit menyebutkan bahwa di Indonesia ada empat lingkungan lembaga peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan agama.

  • Adapun bagi lingkungan pengadilan agama, sumber-sumber hukum yang terpenting untuk dijadikan dasar dalam mengadili perkara-perkara perbankan syariah setelah Al Quran dan As Sunnah sebagai sumber utama, antara lain adalah:Peraturan Perundang-UndanganFatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)Aqad Perjanjian (Kontrak)Fiqh dan Ushul FiqhAdat KebiasaanYurisprudensi

  • Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) pada saat didirikan bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). BAMUI didirikan pada 21 Oktober 1993, berbadan hukum yayasan. Akte pendiriannya ditandatangani oleh Ketua Umum MUI, Bapak KH. Hasan Basri dan Sekretaris Umum, Bapak HS. Prodjokusumo. BAMUI dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MUI (1992). Perubahan nama dari BAMUI menjadi BASYARNAS diputuskan dalam Rakernas MUI (2002). Perubahan nama, bentuk dan pengurus BAMUI dituangkan dalam SK MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003.

    **********

Recommended

View more >