penyelesaian sengketa tanah

  • Published on
    27-Nov-2015

  • View
    234

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

sengketa hak tanah ulayat di papua.

Transcript

  • PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HAK ULAYAT DI KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA

    (STUDI KASUS SENGKETA TANAH BANDAR UDARA NABIRE)

    TESIS

    Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan

    Guna Menyelesaikan Strata Dua (S2)

    Disusun Oleh :

    RONALD AMAHORSEYA, S.H B4B 006 216

    PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

    PROGRAM PASCA SARJANA

    UNIVERSITAS DIPONEGORO

    SEMARANG

    2008

  • HALAMAN PENGESAHAN

    PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HAK ULAYAT

    DI KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA ( Studi Kasus Sengketa Tanah Bandar Udara Nabire )

    TESIS

    Disusun oleh :

    RONALD AMAHORSEYA, S.H B4B 006 216

    Telah di pertahankan di depan Tim Penguji

    Pada Tanggal 21 Juni 2008 dan dinyatakan telah

    memenuhi syarat guna menyelesaikan Strata S2

    Pembimbing Ketua Program Magister Kenotariatan Sukirno, S.H.,M.Si. H.Mulyadi, S.H.,M.S NIP.131 875 449 NIP.130 529 429

  • PERNYATAAN

    Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Ronald Amahorseya, S.H., dengan ini

    menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan di dalam tesis ini tidak

    terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar pada suatu Perguruan

    Tinggi atau Lembaga Pendidikan lainnya dimanapun berada.

    Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau

    diterbitkan sumbernya, dijelaskan semuanya dalam penulisan dan daftar pustaka.

    Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat

    dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

    Semarang,

    Penulis,

    RONALD AMAHORSEYA, S.H B4B 006 216

  • MOTTO DAN PERSEMBAHAN

    Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyalanyala dan

    layanilahTuhan.Bersukacitalahdalampengharapan, sabarlahdalamkesesakan

    danbertekunlahdalamdoa!.

    Roma12:1112

    KUPERSEMBAHKAN PENULISAN HUKUM/TESIS INI UNTUK : Ayahanda Frederik Amahorseya dan Ibunda Tabitha Vrideanne Sumangkut yang telah menjadi orang tua yang terbaik dan terima kasih atas doa dan dukungannya baik secara materiil maupun spiritual kepada penulis.

  • Kata Pengantar

    Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Bapa di Sorga yang telah melimpahkan

    berkat dan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan

    penulisan Hukum / Tesis yang berjudul Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat

    di Kabupaten Nabire Provinsi Papua (Studi Kasus Sengketa Tanah Bandar Udara

    Nabire).

    Tesis ini disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S-2

    pada Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas

    Diponegoro. Penulis berharap tesis ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan

    bagi pembaca, khususnya mengenai hukum agraria/pertanahan.

    Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak,

    maka Penulisan Hukum/Tesis ini tidak dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan

    ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

    1. Yang terhormat Bapak Mulyadi, SH.MS., selaku Ketua Program Studi Magister

    Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

    2. Yang terhormat Bapak Yunanto, SH.M.Hum., selaku Sekretaris I Program Studi

    Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

    3. Yang terhormat Bapak Budi Ispriyarso, SH.M.Hum., selaku Sekretaris II

    Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

    4. Yang terhormat Bapak Kashadi, SH., selaku dosen wali.

  • 5. Yang terhormat Bapak Sukirno, SH.M.Si., selaku Dosen Pembimbing penulis

    yang dengan penuh kesabaran dan telah meluangkan waktu untuk memberikan

    bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.

    6. Yang terhormat Bapak A.Kusbiyandono, SH.M.Hum., selaku dosen penguji

    tesis penulis yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penulisan tesis ini.

    7. Yang terhormat Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire.

    8. Yang terhormat Kepala Seksi Hak-Hak Atas Tanah Kantor Badan Pertanahan

    Nasional Kabupaten Nabire.

    9. Yang terhormat Kepala Bandar Udara Nabire.

    10. Yang terhormat Bapak Didimus Waray, selaku Ketua Adat Suku Besar Wate,

    atas waktu yang telah diluangkan dalam melakukan wawancara untuk penyusunan

    tesis ini.

    11. Yang terhormat Bapak Utrech Inggeruhi, selaku Ketua Adat Suku Yeresiam, atas

    waktu dan kesediaan untuk melakukan wawancara dalam rangka penyusunan tesis

    ini.

    12. Yang terhormat Kepala Kantor Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan

    Masyarakat Kabupaten Nabire.

    13. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dosen pengajar Program Studi Magister

    Kenotariatan Universitas Diponegoro.

    14. Yang terhormat Bapak dan Ibu Staf Pengajaran Program Studi Magister

    Kenotariatan Universitas Diponegoro.

    15. Kepada seluruh teman-teman Program Studi Magister Kenotariatan Universitas

    Diponegoro Kelas A angkatan 2006

  • 16. Kepada Sahabat dan teman-teman penulis yang telah banyak membantu.

    17. Serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah

    membantu penulis dalam penyusunan tesis ini.

    Penulis sadar bahwa Penulisan Hukum/Tesis ini masih jauh dari sempurna dan

    perlu terus dibenahi untuk hasil yang lebih baik lagi. Oleh karena itu kritik dan saran

    yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan sebagai masukan dan

    kesempurnaan Penulisan Hukum/Tesis ini.

    Pada akhirnya, semoga Penulisan Hukum/Tesis ini dapat bermanfaat bagi

    semua pihak yang membutuhkan.

    Semarang, Juni 2008

    Penulis,

    Ronald Amahorseya. S.H.,

  • DAFTAR ISI

    HALAMAN JUDUL i

    HALAMAN PENGESAHAN . ii

    HALAMAN PERNYATAAN .. iii

    KATA PENGANTAR .. .v

    DAFTAR ISI . viii

    DAFTAR LAMPIRAN . xi

    ABSTRACT ,,xiii

    ABSTRAK .. .xiv

    BAB I : PENDAHULUAN ... 1

    A. Latar Belakang Masalah ... 1

    B. Rumusan Masalah . 7

    C. Tujuan Penelitian ...7

    D. Manfaat Penelitian .7

    E. Sistematika Penulisan 8

    BAB II: TINJAUAN PUSTAKA .10

    1. Pengertian Hukum Adat ...10

    2. Hukum Adat dalam Perundang-undangan ...15

    3. Tinjauan Umum tentang Hak Ulayat 23

    a. Pengertian Tanah Ulayat .23

    b. Subyek dan Obyek Hak Ulayat serta Cara terjadinya.26

    c. Konsepsi Hak Ulayat Menurut Hukum Adat .29

  • d. Konsepsi Hak Ulayat Dalam Hukum Tanah Nasional ...31

    e. Kedudukan Hak Ulayat setelah berlakunya Peraturan

    Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional No.5 Tahun

    1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat

    Masyarakat Hukum Adat ...33

    4. Pelepasan Hak Atas Tanah .. 36

    BAB III : METODE PENELITIAN...39

    1. Metode Pendekatan...40

    2. Spesifikasi Penelitian.41

    3. Lokasi Penelitian...42

    4. Populasi dan Metode Penarikan Sampel.......43

    5. Teknik Pengumpulan Data45

    6. Metode Analisis Data....48

    BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....49

    A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Kabupaten Nabire

    Provinsi Papua..........................................................................49

    B. Alasan-alasan yang melatarbelakangi sengketa tanah hak ulayat

    di Kabupaten Nabire Provinsi Papua.........................................52

    C. Proses penyelesaian sengketa Tanah Hak Ulayat di Kabupaten

    Nabire Provinsi Papua..............................................................58

  • BAB V : PENUTUP

    A. Kesimpulan..............................................................................79

    B. Saran........................................................................................81

    DAFTAR PUSTAKA...................................................................................84

    LAMPIRAN-LAMPIRAN

  • DAFTAR LAMPIRAN

    Lampiran 1 : Peta Kabupaten Nabire

    Lampiran 2 :Surat Keputusan Nomor 7/KPTS/AGR/9/1966 tentang Terima

    Penjerahan Hak Milik Atas Tanah Guna Bangunan Daerah Nabire

    Lampiran 3 :Keputusan Bersama Nomor 001/KPTS/5/1966 tentang Penjerahan 3

    (tiga) bidang tanah kepada Pemerintah denga sukarela tanpa

    menuntut ganti rugi

    Lampiran 4 : Keputusan Bupati Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pembentukan

    Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten

    Nabire

    Lampiran 5 : Surat Kesepakatan Bersama antara Pemerintah dengan Masyarakat

    Adat Nabire tentang Langkah-Langkah Penyelesaian Permasalahan

    Tanah Di Bandar Udara Nabire

    Lampiran 6 : Surat Keputusan Badan Musyawarah Adat Suku Wate Nomor :

    Kep.01/BMASW/IX/2005 tentang Pembentukan Lembaga Kesaksian

    Perintis Lapangan Bandara Udara Nabire