Peran Apoteker Dalam Implementasi SJSN _ Chazali Situmorang, Apt

  • View
    468

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

  • Oleh : Dr. Drs. Chazali H. Situmorang, Apt, M,Sc,PH / Ketua DJSN Disampaikan pada Forum Seminar POSITIONING Aoteker dalam menjamin Cost-effectiveness di era SJSN di Hotel

    Bidakara Jakarta , 4 April 2013, IA Farmasi ITB

  • SJSN DAN BPJS : Reformasi Jaminan Sosial , dan regulasi sediaan farmasi

    Positioning Apoteker sebagai Tenaga Kesehatan di Indonesia

    Pengelolaan Faskes oleh Apoteker pada PPK I, PPK II, dan PPK III dan Pembiayaan Faskes

    Hubungan Faskes dengan BPJS Kesehatan dalam penyelenggaraan SJSN

    Mekanisme hubungan kerja Apoteker dengan BPJS Kesehatan dalam penyelenggaraan SJSN

    Kesimpulan dan saran

  • 3

    SJSN

    TATA CARA

    PENYELENGGARAAN

    PROGRAM JAMSOS

    OLEH

    BPJS

  • 4

    AZAS

    SJSN

    KEMANUSIAAN

    MANFAAT

    KEADILAN

    SOSIAL

    RAKYAT

    INDONESIA

  • 5

    PRINSIP

    SJSN

    AKUNTABILITAS

    Keterbukaan

    Nirlaba

    Gotong Royong

    Hasil pengelolaan DJS untuk Program

    dan Peserta

    PORTABILITAS

    PESERTA WAJIB

    DANA AMANAT

    Kehati-hatian

  • 6

    UU SJSN

    Ada 2 Jenis Lembaga

    DJSN BPJS

    Dibawah Presiden

  • UU SJSN, PASAL 22 Manfaat pelayanan kesehatan : Perorangan Komprehensif Promotif, preventif, kuratif dan

    rehabilitatif Obat dan bahan medis habis pakai yang

    diperlukan Sediaan farmasi harus ada disetiap PPK,

    sesuai dengan kebutuhan medis

  • Pasal 25

    Daftar dan harga tertinggi obat obat-an dan bahan medis habis pakai yang di jamin BPJS, ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan

    Diatur lebih lanjut dengan Permenkes

  • Sistem Pelayanan & Pembiayaan Kesehatan

    Public Health& Goods

    Private Goods

    Jaminan Kesehatan (UKP)

    Program Kesehatan (UKM)

    Individu Sehat, dan DTPK Individu Sakit

    Sis

    tem

    ruju

    kan

    UKP: Upaya Kesehatan Perorangan UKM: Upaya Kesehatan Masyarakat

    9

  • Peta Jalan Kepesertaan Menuju Jaminan Kesehatan Semesta (UHC)

    20% 50% 75% 100%

    20% 50% 75% 100%

    10% 30% 50% 70% 100% 100%

    `Perusahaan 2014 2015 2016 2017 2018 2019

    USAHA BESAR 20% 50% 75% 100%

    USAHA SEDANG 20% 50% 75% 100%

    USAHA KECIL 10% 30% 50% 70% 100%

    USAHA MIKRO 10% 25% 40% 60% 80% 100%

    2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

    Pengalihan Peserta JPK Jamsostek, Jamkesmas, PJKMU ke BPJS Kesehatan

    Perluasan Peserta di Usaha Besar, Sedang, Kecil & Mikro Penyusunan Sisdur

    Kepesertaan dan

    Pengumpulan

    Iuran

    Pemetaan Perusahaan

    dan sosialisasi

    Pengukuran kepuasan peserta berkala, tiap 6 bulan

    Integrasi Kepesertaan Jamkesda/PJKMU dan askes komersial ke BPJS Kesehatan

    Pengalihan Kepesertaan TNI/POLRI ke

    BPJS Kesehatan

    Kajian perbaikan manfaat dan pelayanan peserta tiap tahun

    Sinkronisasi Data Kepesertaan: JPK Jamsostek,

    Jamkesmas dan Askes PNS/Sosial -- NIK

    Penduduk yang dijamin di berbagai skema

    148,2 jt jiwa

    124,3 juta peserta dikelola BPJS Keesehatan

    50,07 jJuta pst dikelola oleh Badan Lain

    257,5 juta peserta (semua

    penduduk) dikelola BPJS Keesehatan

    Tingkat Kepuasan Peserta

    85%

    KEGIATAN: Pengalihan, Integrasi, Perluasan

    B S K

    73,8 juta belum jadi peserta

    90,4juta belum jadi peserta

    Perpres Dukungan

    Operasional Kesehatan bagi

    TNI Polri

    96,4 juta PBI 2,5 PBI dr non

    KTP

  • BPJS Kesehatan 2014 Jumlah Peserta %

    PBI (data lengkap name - alamat) 96.400.000 39,34%

    PBI (tidak ada data nama - alamat) 2.500.000 1,02%

    PNS dan Keluarga 17.163.208 7,00%

    TNI Polri Aktif dan keluarga 2.200.000 0,90%

    Jamsostek & Keluarga 6.075.200 2,48%

    Jumlah 124.338.408 50,75%

    Non BPJS Kesehatan 0,00%

    jamkesda 31.866.390 13,01%

    asuransi perusahaan 15.351.532 6,27%

    private insurance 2.856.539 1,17%

    Jumlah 50.074.461 20,44%

    Penduduk memiliki Jamkes 174.412.869 71,18%

    Penduduk belum memiliki Jamkes 70.608.831 28,82%

    Jumlah Penduduk 2014 245.021.700 100,00%

  • Positioning Apoteker sebagai Tenaga

    Kesehatan di Indonesia

  • Apoteker adalah tenaga kesehatan tetapi bukan katagori jenis tenaga medis

    Tenaga medis adalah dokter dan dokter gigi Apoteker masuk dalam jenis tenaga kefarmasian

    ( bersama analisis farmasis dan asisten apoteker) Dalam UU Kesehatan (36/2009), disebutkan

    bahwa penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dilakukan dengan pengendalian, pengobatan, dan/atau perawatan

    Ilmu yang digunakan adalah ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan.

    Artinya dokter dan perawat berinteraksi langsung dengan pasien dalam rangka penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan

  • Kalau begitu Apa peran Apoteker, dalam rangka penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan pasien ?

    Hal ini dijelaskan pada pasal 108 UU Kesehatan (36/2009), bahwa untuk penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan pasien, diperlukan obat / sediaan farmasi.

    Tugas Apoteker adalah melakukan praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan, termasuk pengendalian untuk sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan penyimpanan dan pendistribusian, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

    Hal ini berarti Apoteker tidak berhubungan langsung dengan pasien terkait dalam proses penyembuhan penyakitnya. Sehingga Apoteker tidak berhak mendapatkan Jasa Medis yang dilakukan tenaga medis (dokter) dan perawat

  • Lingkup tugas Apoteker sesuai pasal 108 (UU 36/2009), dapat dilihat pada Permenkes Nomor 695/2007, tentang masa bakti dan izin kerja apoteker, disebutkan dapat dilakukan pada sarana : Sarana kesehatan milik BUMN/BUMD Industri farmasi / pabrik obat Industri kosmetika Industri makanan dan minuman Pedagang besar farmasi Rumah sakit Apotik Apotik rakyat

  • Pekerjaan kefarmasian oleh apoteker hanya dapat dilakukan pada sarana segaimana tersebut dalam Permenkes 695/2007

    Intinya dokter mendapat jasa dari pelayanan medis, apoteker mendapat jasa dari penyediaan obat dan segala sesuatu yang terkait dengan pengelolaan obat

  • Pengelolaan Faskes oleh Apoteker pada PPK

    I,II dan III dan Pembiayaan Faskes

  • Faskes menurut UU SJSN, adalah 1) Rumah sakit 2) Dokter praktek 3) Klinik 4) Laboratorium 5) Apotik 6) Dan faskes lainnya (tidak disebutkan)

    Syaratnya : a. Ada izin dari pemerintah b. Membuat perjanjian kerjasama dengan BPJS

    Kesehatan

  • Pengertian Fasilitas pelayanan kesehatan tidak ada dalam UU SJSN, tetapi dicantumkan dalam UU Kesehatan (36/2009), yaitu suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

    UU SJSN, Fasilitas pelayanan kesehatan (faskes), dilakukan oleh Pemerintah dan swasta ( Pemerintah maksudnya Pemerintah Pusat dan Daerah, swasta adalah masyarakat)

  • Dalam kaitan Faskes, Apoteker dicantumkan sarana tempat pengabdian profesinya adalah pada Apotek, rumah sakit dan klinik ( karena syarat rumah sakit dan Klinik harus ada unit/instalasi farmasi yang penanggung jawabnya Apoteker).

    Praktek dokter (perorangan maupun tim), pada PPK I merupakan Faskes, sedangkan Apoteker harus bagian dan berada pada Sarana Faskes tertentu.

  • Pembiayaan Faskes tentu berkaitan erat dengan besarnya iuran ( pemusatan resiko dan pemusatan biaya).

    Diketahui dahulu apa saja manfaat yang diberikan, baru dapat dihitung besarnya iuran dengan mengunakan ukuran keekonomian yang proporsional.

    Manfaat yang diberikan adalah pelayanan kesehatan yang komprehensif dengan indikasi medis.

    Perkembangan terakhir, iuran PBI yang dapat diberikan Pemerintah untuk orang miskin dan tidak mampu adalah Rp.15.500.- perorang/bulan untuk semua tingkatan PPK.

  • Jumlah orang miskin dantidak mampu yang dibayarkan iurannya oleh Pemerintah adalah 86,4 juta jiwa ( total dana Rp. 16 trliun)

    Bandingkan dengan Jamkesmas Rp. 6.500.- perorang/bulan, usulan DJSN Rp. 27.000.- perorang/bulan, dan usulan Kemenkes Rp. 22.200. perorang perbulan

    Untuk PPK I, pembayaran dengan pola Kapitasi dan cara lain sesuai dengan kebutuhan (Perpres 12/2013). Untuk Kapitasi sebesar Rp. 6.000 , (untuk Jasa Medis, obat, dan lab. Sederhana).

    Untuk PPK II, dan III dilakukan CaseMix system ( Ina CBGs), bersifat Prospective Payment (Pembayaran tenaga medis dengan remunerasi).

  • Pertanyaannya : Dengan struktur biaya seperti itu, bagaiamana

    Jasa Apoteker?

    Jika sistem Kapitasi pada PPK I, Apoteker dapat apa?

    Pada sistem INA CBGs, Apoteker dapat apa?

    Berapa persen komponen obat pada pos biaya PPK I, II dan III?

    Apakah dari komponen obat itu, disitulah diperhitungkan jasa profesi Apoteker?

    Siapa yang melakukan penghitungan jasa profesi tersebut ?, apakah IAI, atau GP Farmasi atau kompromi keduanya, atau perlu melibatkan BPJS Kesehatan?

  • Hubungan Faskes dengan BPJS

    Kesehatan dalam penyelenggaraan

    SJSN