PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 1 TAHUN PELAKSANAANTENTANGSISTEM AKUNTABILITAS KINERJA ... organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ... Realisasi penyerapan dana bclanja iangsung icu j

  • View
    224

  • Download
    6

Embed Size (px)

Transcript

  • Negara

    BUPATI ROTE NDAO

    PERATURAN BUPATI ROTE NDAONOMOR 1 TAHUN 2012

    mmmtim*iitOtt&'M"

    TENTANG .,*PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJAPEDOMAN l',s'1'INSTANSI pemerintah (SAKIP)DI KABUPATEN ROTE NDAO

    BUPATI ROTE NDAO,

    Menimbang

    Mengingat

    v hn Hihm raneka mewujudkan pemerintahan yang baik" d^ be^erto iSbas dari korupsi kolusi dan nepotismetka dt^kan pengembangan dan Vg^Jg^

    gE r^a^ar=%iS^kedSfnb. tanwaterdasarkan instruksi Presiden Nomor 7Tahun 1999

    tentang Akuntabilitas Kinerja Pemenntah merupafcan"L yang wajib digunakan oleh instansi pemenntah

    ESTpuiat Lnpai daerah dalam memenuta keaJibanunfuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dankeoaRalan pelaksanaan misi organisasi;

    c. bahwa proses penganggaran yang ferlataiselama, ini Mummengarah pada penerapan anggaran yang berbasis kinerjaZ^ntea oerlu disusun pedoman pelaksanaan SistemaA.* msta^si Pemerintah diKabupatenRote Ndao sebagai acuan dalam mengukur kinerja instansipemerintah daerah;

    d. bahwa berdasarkan pertimbangan ***&*^*^^dalam huruf a, huruf b, dan huruf Cpcrlu ene^P*f"Peraturan Bupati Tentang Pedoman ?*sa^^^Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemenntah di KabupatenRote Ndao.

    1.

    2.

    Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPcnyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dan KorupsimL, dfn Nepotisme (Lembaran Negara RePubbk Indo^uaTahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3551);Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentangPembentukan labupaten Rote Ndao di Propmsij^NuaaTenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

    *

    */

  • Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4184);

    3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);

    4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4400);

    5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubahbeberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4844);

    6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4438);

    7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang PenataanRuang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4725);

    8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PengelolaanWilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

    9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5234);

    10. Peraturan Pemenntah Nomor 8 Tahun 2006 tentangPelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4614);

    11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPemba^ian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4737);

    12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentangOrganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran *mUUIlCSia ItUlUU Z.KJKJ I IIUUIUI , ICUIIUCUICUI lA-mumuii -. .Negara Republik Indonesia Nomor 4741); V

  • 7 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIPadalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemenntah untukmempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misiorganisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkanmelalui sistem perlanggungjawaban secara periodik.

    8 Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yangmenggambarkan tingkat pencapaian kegiatan, program, sasaran dantujuan dan instansi Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran ataupengeiola kegiatan.

    9. Indikator Kenerja Utama selanjutnya di sebut IKU adalah ukurankeberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi

    10. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten RoteNdao.

    11. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnyadisingkat SAKIP acla) ih instrumen yang digunakan Instansi Pemerintahdalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkankeberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dariberbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaanstrategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

    12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalahSatuan Kerja Perangkat Daerah dalam Lingkup Pemerintah DaerahKabupaten Rote Ndao.

    13. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnyadisingkat LAKIP adalah dokumen yang berisi gambaran, perwujudan AKIPyang disusun oleh masing-masing SKPD atau Pemerintah Kabupaten dandisampaikan secara sistematis dan melembaga.

    14. Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumenyang bensikan rencana kinerja SKPD yang direncanakan untukdilaksanakan pada satu tahun anggaran.

    15. Penetapan Kinerja yang selanjutnya disingkat PK adalah merupakan tekaddan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antarapihak yang menerima amanah/pengemban tugas dan penanggung jawabkinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tugas dan tanggungjawabkinerja.

    16. Pengukuran Kinerja Kegiatan yang selanjutnya disingkat PKK adalahPengukuran Kinerja untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaankegiatan.

    17. Pengukuran Pencapaian Sasaran yang selanjutnya PPS adalah pengukuranuntuk menilai pancapaian sasaran yang telah ditetapkan.

    18. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalahdokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatandan rencana belanja progran dan kegiatan.

    19. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaananggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang telahdipimpinnya.

    20. Indikator Kinerja Penunjang adalah indikator lokal yang turut diukur dandinilai serta berpengaruh dan berkontribusi terhadap kinerja SKPD secaraumum.

    21. Sistem Pengumpulan Data adalah cara, mekanisme, pola, alat dan strategiyang dipakai untuk mengumpulkan atau mendapatkan data AKIP danLAKIP seluruh SKPD secara cepat, akurat dan yang dapatdipertanggun gjawabkan.

    22. Sekretariat Tim SAKIP Kabupaten selanjutnya disebut Sekretariat adalahBagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten [ ,Rote Ndao. V

  • BAB II

    RUANG LINGKUP

    Pasal2

    Komponen SAKIP meliput.i :a. perencanaan stratejik (RS);b. perencanaan kinerja (RK/RKTj;c. pengukuran kinerja (PKK dan PPS);d. evaluasi kinerja; dan

    pelaporan kinerja (LAKIP).e

    BAB III

    PELAKSANAAN SAKIP

    Bagian KesatuUmum

    Pasal 3

    m Kabunaten dan SKPD wajib menyusun dan memiliki komponen SAKIP.{^n^su^n^po:^ SAKW dilakukan dengan menggunakan format-( format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati mi.

    Pasal 4

    (1) Untuk kelancaran pelaksanaan SAKIP maka setiap SKPD waj bm^ent^Tim SAKIP SKPD yang ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD sertawajib menyiapkan anggaran operasional untuk kegiatan Tim SAKIP SKPD

    (2) Peny^suna" komponen SAKIP tmgkat Kabupaten dilaksanakan oleh TimSAKIP Kabupaten yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

    (31 Penvusunan komponen SAKIP tmgkat Kabupaten -sebagaimana dimaksud( ' padaavat (2), berdasarkan pada komponen SAKIP SKPD yang dihimpun dan

    ditenma oleh sekretariat Tim SAKIP Kabupaten.

    Bagian KeduaPerencanaan Stratejik

    Pasal 5

    mPerencanaan Stratejik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil( vans msm dicapai selama kurun waktu 1sampai 5tahun secara sistematis

    ran^erkesfnambungan dengan memperhitungkan tugas pokok dan fungsi,notensi peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul _

    (2) Proses perencanaan stratejik menghasilkan dokumen rencana strategis (RS).(3) Rencana strategis Instansi Pemerintah memuat komponen :

    a. visi;

    b. misi;c. tujuan;

    t. caramencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan dan fyprogram.

  • Pasal 6

    (1) Setiap SKPD (termasuk Kecamatan dan UPT/Unit Mandiri) wajib menyusunrencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RP.JMD) Kabupaten dan Tugas Pokok dan Fungsinya

    (2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan langkahawal yang dilakukan oleh setiap SKPD agar mampu menjawab tuntutanlingkungan strategis lol-al.

    (3) Beniuk Formulir rencana strategis dan cara pengisiannya sebagaimanatercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupatimi.

    Bagian KetigaPerencanaan Kinerja

    Paragraf 1Penyusunan

    Pasal 7

    (1) Perencanaan Kinerja merupakan bagian dari rencana kinerja yang wajibdisusun oleh setiap SKPD sebagai penjabaran dari sasaran dan program yangtelah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh SKPDmelalui berbagai kegiatan tahunan.

    (2) P