Perbedaan Alpa & Sengaja

  • Published on
    21-Jan-2016

  • View
    177

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Menjelaskan tentang perbedaan antara alpa dengan sengaja dari segi hukum, terutama hukum pajak

Transcript

<p>1Willy 3K PajakSekolah Tinggi Akuntansi Negara</p> <p>Perbedaan Alpa (KUP Pasal 38) Dengan Sengaja (KUP Pasal 39)Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia</p> <p>Arti kata alpa berdasarkan KBBI adalah lalai dalam kewajiban; kurang mengindahkan; kurang memperhatikan; lengah.</p> <p>Arti kata sengaja berdasarkan KBBI adalah dimaksudkan (direncanakan); memang diniatkan begitu; tidak secara kebetulan.Berdasarkan penjelasan Pasal 38 UU Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.t.d. UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum PerpajakanPenjelasan Pasal 38</p> <p>Kealpaan yang dimaksud dalam pasal ini berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.</p> <p>Berdasarkan penjelasan pasal 38, dapat ditarik kesimpulan bahwa alpa yang dimaksud dalam UU KUP adalah lawan dari sengaja.Dipandang dari sudut pandang ilmu hukum (hukum pidana)Sengaja dan alpa adalah bentuk kesalahan dalam artian hukum pidana.</p> <p>Bentuk-bentuk kesengajaan antara lain :</p> <p>1. Kesengajaan sebagai maksud (Oogmerk)Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan pelaku. Pada delik formal misalnya merusak barang pasal 406 KUHP, sedangkan pada delik material pada pasal 338 KUHP, matinya seseorang adalah tujuan pelaku. </p> <p>2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet bijzekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn)Pengertian atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur daripada delik telah terjadi.Contoh : C mau menembak D yang berada di balik kaca, ini berarti dia menyadari dengan pasti bahwa kaca akan rusak selain matinya D.3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (Dolus eventualis)Disebut juga dengan kesengajaan bersyarat, kesengajaan ini bergradasi rendah dan sulit dibedakan dengan kealpaan (culpa), yang menjadi pokoknya adalah pengetahuan dan kesadaran pelaku tindakan dan akibatnya yang mungkin akan terjadi.Contoh : Seorang pemuda yang suka memacu kudanya, melewati jalan yang banyak anak-anak bermain tanpa memperlambat kudanya yang berarti tidak mengambil tindakan keamanan/kehati-hatian. Bila ada anak yang terinjak, dia bisa dipersalahkan dengan kesengajaan jenis ini.Beda dolus eventualis dengan culpa, dalam dolus eventualis disyaratkan adanya kesadaran akan kemungkinan walaupun dia bisa berbuat lain tetapi lebih suka melakukan tindakan itu. Pada kealpaan disyaratkan seharusnya dapat menduga (voorzien) akan adanya kemungkinan dan kekurang hati-hatian.Kekeliruan pada kesengajaan dijelaskan sebagai berikut :1. Kekeliruan mengenai orang (error in persona)Kekeliruan antara apa yang dikehendaki pelaku dengan apa yang telah dilakukan sebagai salah penglihatan. Misalnya mengenai identitas orang atau objek yang akan dibunuh A ternyata salah mengenali akibatnya B yang tertembak (karena B memakai baju A).2. Kekeliruan mengenai sasaran (error in objecto)Perumusan delik menentukan identitas seseorang yang akan menjadi korban (pasal 104 KUHP). Jika yang dituju presiden, sedang yang terkena ajudannya. Dalam hal ini pelaku dikenakan pasal 338 KUHP, namun bila presiden yang terkena pasalnya adalah 104 KUHP.</p> <p>3. Kekeliruan mengenai hukum (error in juris)Kekeliruan mengenai apakah suatu perbuatan dilarang undang-undang atau tidak, yang berarti dapat dipidana tidaknya suatu perbuatan. Misalnya seorang asing yang baru saja tiba dari Monaco (negara judi) bermain judi di sebuah hotel di Jakarta. Permainan judi di hotel tersebut tidak mempunyai izin pemerintah DKI. Tindakan orang asing tersebut merupakan kekeliruan mengenai hukum, bisa dipersalahkan sebagai pasal 303 KUHP berdasarkan asas tiap orang dianggap tahu hukum. Namun kepadanya bisa pula diterapkan asas tiada pidana tanpa kesalahan.</p> <p>4. Kekeliruan mengenai fakta (error in facti)Kekeliruan lain yang dapat digolongkan dalam hal ini adalah kekeliruan pada salah satu unsur perumusan delik. Apabila seorang pegawai penyidik menangkap basah seorang yang disangka melakukan suatu tindakan yang dilarang UU yang berarti telah melaksanakan tugasnya berdasarkan pasal 18 KUHAP terpleset (aberatio ictus) adalah sebagai akibat sesuatu pengaruh dari luar (uitwendige omstandigheid) dan bukan merupakan suatu kelupaan dari pelaku. A mau menembak B, peluru menyentuh benda keras dan berbalik arah mengenai C. Terhadap matinya C, A tidak dapat dipersalahkan dengan sengaja, melainkan alpa.</p> <p>Dalam undang-undang tidak ditentukan mengenai arti kealpaan. Kealpaan adalah salah satu bentuk kesalahan seperti halnya kesengajaan, hanya derajat kealpaan lebih rendah dibanding kesengajaan. Memorie van Toelichting (MvT) dijelaskan bahwa dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat :</p> <p>1. Kekurangan pemikiran yang diperlukan2. Kekurangan pengetahuan</p> <p>3. Kekurangan kebijaksanaan</p> <p>Gradasi kealpaan dari sudut kecerdasan atau ingatan pelaku adalah :</p> <p>1. Kealpaan yang berat (culpa lata)Disyaratkan adanya kekurangwaspadaan (onvoorzichtigheid).</p> <p>2. Kealpaan yang ringan (culpa levis)Disyaratkan hasil perkiraan atau perbandingan dengan yang lainnya.</p> <p>Gradasi kealpaan dari sudut kecerdasan (bewusthed) :</p> <p>1. Kealpaan yang disadari (bewusthe schuld)Jika pelaku dapat membayangkan/memperkirakan akan timbulnya suatu akibat. Tetapi kendati mencegah, akibatnya tetap timbul.</p> <p>2. Kealpaan yang tidak disadari (onbewuste schuld)Pelaku tidak dapat memprediksikan akan timbulnya suatu akibat, namun seharusnya dapat dibayangkan.</p> <p>KesimpulanDari tiga paparan di atas, dapat ditarik beberapa poin penting :1. Dari segi bahasa, alpa dan sengaja adalah sebuah antonim (lawan kata). Yang menjadi faktor pembeda adalah dalam hal perencanaan. Tidak seperti sengaja, alpa tidak memiliki maksud tertentu yang sudah direncanakan.</p> <p>2. Berdasarkan penjelasan Pasal 38 UU KUP, alpa diposisikan sebagai lawan dari sengaja.</p> <p>3. Berdasarkan paparan dari aspek hukum pidana, alpa memiliki tingkat yang lebih rendah daripada sengaja berkaitan dengan kualitas kesalahan (tercermin dari sanksi yang diberikan).Bila ditelaah lebih dalam, kesimpulan poin ketiga sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU KUP dimana sanksi yang diberikan atas kealpaan lebih ringan dibanding dengan sanksi yang diberikan atas kesengajaan. Sanksi yang diberikan atas kealpaan dapat berupa sanksi administrasi berupa denda atau sanksi pidana tergantung jenis kealpaannya. Adapun kealpaan oleh wajib pajak berdasarkan KUP dibedakan menjadi dua, yaitu :</p> <p>1. Kealpaan pertama kaliAtas pelanggaran ini, hanya dikenakan sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13A UU KUP.2. Kealpaan setelah kealpaan yang pertama kaliAtas pelanggaran ini, dapat dikenakan sanksi administrasi atau sanksi pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 38 UU KUP.Sedangkan sanksi yang diberikan atas kesengajaan adalah sanksi administrasi berupa denda dan sanksi pidana.Jelas di sini bahwa sengaja dan alpa sangatlah penting untuk dibedakan karena hal ini sangat berpengaruh terhadap sanksi apa yang akan dikenakan terhadap wajib pajak yang melanggar. Diperlukan penelaahan yang mendalam untuk mengetahui apakah perbuatan atau akibat yang terjadi adalah sebuah ketidaksengajaan (alpa) atau sebuah kesengajaan yang sudah direncanakan, sehingga keputusan yang diambil nantinya tidaklah bias.Perlu disadari juga bahwa dengan adanya sanksi pidana dalam UU KUP, maka secara tidak langsung hal ini mengharuskan adanya kesesuaian antara pidana yang dimaksud dalam UU KUP dengan KUHP. Dengan begini maka KUHP menjadi lex generalis dan UU KUP (UU Perpajakan pada umumnya) menjadi lex specialis.</p> <p>Pidana menjadi lingkup pajak adalah sebuah terobosan pemerintah untuk membentuk sebuah sistem yang tegas sebagai sarana pengawasan self assesment dan juga untuk mengamankan apa yang sudah seharusnya menjadi milik negara.TERIMA KASIH</p>