PERBEDAAN SIKAT PEMERINTAH TERHADAP FREEPORT DENGAN PERUSAHAAN ASING LAINNYA.docx

  • Published on
    02-Jan-2016

  • View
    19

  • Download
    0

Transcript

PERBEDAAN SIKAT PEMERINTAH TERHADAP FREEPORT DENGAN PERUSAHAAN ASING LAINNYAIndonesia memiliki potensi alam yang cukup besar. Indonesia merupakan produsen kopi nomor empat dunia, kako nomor tiga dunia, teh nomor enam dunia, minyak sawit nomor dua dunia, timah nomor dua dunia serta gas alam nomor enam dunia. Kekayaan total Indonesia mencapai 13.869 dolar AS per kapita. Dengan letak geografis yng cukup strategis dan potensi sumber daya alam yang cukup besar, Indonesia menjadi target utama bagi kaum imperalis.Sejarah penjajahan bangsa Indonesia dimulai dengan monopoli dagang hasil bumi oleh Serikat Dagang Belanda (VOC). Eksploitasi sumber daya alam Indonesia kemudian dilakukan dengan kekuatan bersenjata oleh Pemerintah Belanda dan Jepang. Setelah merdeka, pengisapan atas sumber daya alam di Indonesia kemudian dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asing. Pada saat yang sama, para elite politik dan pengusaha negeri ini selalu mengatasnamakan rakyat untuk mencari utang luar negeri. Hasilnya Indonesia saat ini terlilit utang luar negeri triliunan dolar AS. Atas nama globalisasi, pemerintan kemudian juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang ramah kepada perusahaan-perusahaan multinasional yang ingin mengeksplorasi sumber daya alam Indonesia. Dominasi perusahaan minyak asing dalam industri migas di Indonesia saat ini mencapai 85%. Bahkan menyentuh angka 90% untuk pengadaan barang dan jasa penunjang migas. Dari jumlah tersebut, 70% berbendera Amerika.Kehadiran perusahaan-perusahaan multinasional tersebut secara nyata telah menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap masyarakat. Dari realitas yang terjadi menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia hanya memikirkan keuntungan bisnis dan cenderung mengabaikan persoalan lingkungan hidup dalam operasinya. Serta dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia perusahaan multinasional justru meminggirkan masyarakat lokal.FREEPORTPT Freeport adalah perusahaan tambang emas terbesar di Indonesia dan merupakan anak cabang dari perusahaan-perusahaan multinasional raksasa Freeport McMoran Copper & Gold Incorporation yang berbasis di New Orleans. Perusahaan ini mulai mengembangkan proyek di Papua sejak tahun 1967. Dengan janji jaminan keuntungan, PT Freeport berhasil meyakinkan Pemerintah Indonesia menyetujuinya dan akhirnya PT Freeport menanamkan investasi pertamanya secara besar-besaran melalui kontrak jangka panjang, yakni 30 tahun. Tetapi dalam kontrak kerja tahun 1967 tersebut, telah disepakati bahwa pembagian saham dalam PT Freeport adalah 81,28% milik Freeport McMoran, 9,36% milik Pemerintah Indonesia. Pembagian saham ini sebenernya sangat merugikan. Indonesia sebagai pemilik sumber daya alam justru hanya mendapatkan saham yang paling kecil.Pada perkembangannya semakin luasnya area penambangan PT Freeport yang kini sudah mencapai 25.000 km persegi dari awalnya yang hanya 10 km, perluasan area ini membawa dampak bagi masyarakat di sekitar lokasi PT Freeport seperti suku Amungme dan suku Kamoro yang wilayahnya menjadi lahan eksploitasi selama lebih dari 30 tahun yang justru hanya menjadi penonton. Sebagian besar mereka masih hidup miskin. Karena penjagaan ekstraketat terhadap area penambangan seolah-olah tidak memberikan ruang dan peluang ekonomi sedikit pun bagi suku asli di Papua tersebut. Eksploitasi yang dilakukan oleh PT Freeport juga telah berdampak buruk bagi kerusakan lingkungan. Kerusakan alam tidak hanya terjadi sekitar Pegunungan Erstberg dab Grasberg, tetapi juga pencemaran atas jalur-jalur aliran sungai. Aliran Sungai Ajkwa di daerah itu telah berubah sama sekali menjadi aliran limbah tambang (tailing). Pencemaran yang terjadi tersebut telah merusak kondisi alam dan tanah yang sebagai daerah sumber penghidupan sehari-hari seperti berburu binatang bagi keperluan makan.Pada tahun 2000 terjadi banjir sampah akibatnya bocornya tempat penampungan sampah PT Freeport, sehingga terjadi kerusakan lingkungan yang parah akibat kebocoran tersebut selain itu juga menelan korban jiwa. Tetapi Freeport membela diri bahwa kebocoran tersebut diakibatkan oleh lebatnya hujan. Saat kasus ini dibawa ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan akhirnya Pengadilan Negeri memutuskan pada 2001, PT Freeport bersalah karena menyebarkan informasi yang tidak benar tentang kejadian tersebut. Dan yang paling disayangkan adalah tidak adanya sanksi fatal yang dijatuhkan ke PT Freeport, kecuali PT Freeport diminta memerhatikan faktor-faktor lingkungan seperti yang dianjurkan oleh Bapedal dalam aktivitas operasi penambangan.Dari kesekian dampak yang telah diakibatkan oleh Freeport tersebut tetapi tidak juga ada sikap tegas pemerintah Indonesia untuk mengatasinya. Bahkan dari rezim Orde Baru sampai pemerintahan SBY-Boediono terlihat bahwa kehadiran Freeport di Papua hanya memeberikan keuntungan dan kenikmatan bagi pemegang sahamnya dan sejumlah orang penting Indonesia. Padahal selama puluhan tahun, Pemeritah Indonesia telah membiarkan pengurasan besar-besaran pada kekayaan bumi Papua.NEWMONTSama halnya dengan Freeport, keberadaan Newmont di Indonesia juga cenderung tidak menguntungkan bagi penduduk lokal. Newmont merupakan perusahaan emas yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan multinasional Newmont Mining Corporation yang berbasis di AS. Tahun 2003 yang lalu, warga Teluk Buyat melakukan tuntutan karena daerah mereka tercemar akibat pembuangan sampah yang dilakukan oleh PT newmonr Minahasa Raya. Pencemaran ini mengakibatkan rusaknya ekosistem yang ada di laut dan menyebabakan masalah kesehatan bagi penduduk di sekitar teluk itu yang banyak menggantungkan hidup dari Teluk Buyat (kebutuhan ikan). Pada saat itu, 80% warga sekitar mengalami gangguan kesehatan cukup serius. Akibat tuntutan warga Teluk Buyat ini, Pimpinan PT Newmont Minahasa Raya kemudian bersedia membayar kompensasi 30 juta dolar AS dari tuntutan 124 juta dolar AS yang diajukan Kementerian Lingkungan Hidup.Kejadian yang serupa dengan dampak negatif dari PT Newmont Minahasa Raya juga terjadi di PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT). Akibat pencemaran yang dilakukan oleh PT NNT di Desa Tonggo Sejorong, Kabupaten Sumbawa dan perairan laut di Desa Keruak, Lombok Timur, pada 11 Juli 2001, Lembaga Olah Hidup (LOH) menempuh jalur hukum, pembuangan tailing dan kebocoran pipa tailing ke laut pada 16 Oktober dan 28 November 2000 telah menyebabkan tumpahnya minyak solar sebanyak 21 barel atau sekitar 4.864 liter dari kapal pengiriman dan mencemari ekosistem perairan di Teluk Benete sampai ke perairan Lombok tepatnya Lombok Timur pada Februari 2001. Namun demikian, tuntutan hukum tersebut tidak pernah mendapatkan penyelesaian secara tuntas dari lembaga-lembaga penegak hukum. Hal ini sebenarnya disebabkan karena memang tidak adanya keberpihakan lembaga-lembaga penegak hukum untuk mengayomi dan melindungi kepentingan seluruh rakyat dari keganasan industri pertambangan multinasional.Dari kedua kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap pemerintah Indonesia terhadap Freeport dan perusahaan asing lain, dalam hal ini Newmont, yang menanamkan modal di Indonesia tidak memiliki sikap yang tegas terutama yang berkaitan dengan dampak negatif yang ditimbulkan dari keberadaan perusahaan asing tersebut. Padahal sikap pemerintah sangat menentukan nasib rakyat, terutama masyarakat di sekitar daerah yang menjadi tempat perusahaan asing tersebut beroperasi. Hal ini menunjukkan sisi diplomasi Indonesia masih rendah terhadap kekuatan asing. Sehingga baik kepada Freeport ataupun kepada perusahaan asing lainnya tidak ada perbedaan sikap yang diberikan oleh pemerintah Indonesia.Oleh karena itu, untuk ke depannya pemerintah Indonesia mutlak harus memeberikan dukungan moral dan politik kepada pihak pihak yang berwenang untuk melakukan evaluasi penyesuaian kontrak karya dan perjanjian karya pertambangan. Sehingga dapat memperbaiki pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia agar tidak mudah takluk pada kekuatan bisnis perusahaan asing. Sehingga hasil keuntungan dari kekayaan alam tersebut tidak lagi mengalir ke bangsa asing akan tetapi benar-benar terdistribusi secara merata ke seluruh masyarakat Indonesia.DAFTAR PUSTAKABawono Kumoro. 2012. Arah Baru Pengelolaan Sumber Daya Mineral. [on-line]. http://www.shnews.co/detile-6094-arah-baru-pengelolaan-sumber-daya-mineral-.html. Diakses pada Sabtu, 21 September 2013, pukul 06.25 WIB.Suyatna, Hempri. 2007. Evo Morales: Presiden Bolovia Menantang Arogansi Amerika. Jakarta: Hikmah.

Recommended

View more >