Persebaran Penduduk Yang Tidak Merata Di Atas Ruang Wilayah Kota Dan Desa Juga Sering Menjadi Kendala Pemerataan Pembangunan

Embed Size (px)

Text of Persebaran Penduduk Yang Tidak Merata Di Atas Ruang Wilayah Kota Dan Desa Juga Sering Menjadi...

Persebaran penduduk yang tidak merata di atas ruang wilayah kota dan desa juga sering menjadi kendala pemerataan pembangunan. Konsentrasi pembangunan yang lebih terfokus di wilayah kota juga memberikan pengaruh terhadap konsep ketimpangan pembangunan. Padahal kuantitas dalam konteks jumlah penduduk menyebutkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia hidup di daerah pedesaan. Sehingga titik sentral pembangunan ideal adalah daerah pedesaan (Adisasmita, 2006). Desa adalah merupakan kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan

dihormati oleh negara. Pembangunan wilayah pedesaan mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat serta upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif. Daerah pedesaan sangat luas wilayahnya, sebagian besar penduduknya hidup di sektor pertanian dalam arti luas (meliputi sub-sub sektor tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan), artinya struktur perekonomiannya sangat berat sebelah pada sektor pertanian atau merupakan daerah yang berbasis agraris (agriculture base). Tingkat kesejahteraan penduduk, ketersediaan prasarana dan tingkat produktivitas pertanian, pendidikan, derajat kesehatan, ketersediaan kemudahan adalah lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan. Kondisi desa-desa yang terdapat di Indonesia masih belum seragam. Ada yang masih tertinggal, sedang berkembang, hingga yang sudah maju. Keragaman letak geografis, sosial budaya, dan potensi alam yang mengakibatkan perbedaan kondisi alam tersebut. Pendekatan pembangunan pedesaan pada masa orde baru (sampai tahun 1997) adalah sentralisasi serta bersifat top-down. Kewenangan perencanaan pembangunan sepenuhnya berada pada Pemerintah Pusat sehingga Pemerintah Daerah tidak dilibatkan. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan pembangunan berjalan lamban dan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat desa. Pada tahun 1998 terjadi reformasi yang mengganti sistem sentralisasi oleh sistem desentralisasi serta bersifat bottom-up development planning yang berarti

memberikan pelimpahan wewenang kepada daerah otonom dan masyarakat lokal diikutsertakan dalam penyusunan rencana pembangunan. Pembangunan desa merupakan upaya pembangunan yang dilaksanakan di desa dengan ciri utama adanya partisipasi aktif masyarakat dan kegiatannya meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat baik fisik material maupun mental spiritual. Otonomi masyarakat desa dicirikan dengan adanya kemampuan masyarakat untuk memilih pemimpinnya sendiri, kemampuan pemerintahan desa dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan sebagai perwujudan atas pelayanan terhadap masyarakat dari segi administrasi pemerintahan dan pelayanan umum. Menguatnya fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatnya kemampuan keuangan desa untuk membiayai kegiatan-kegiatan di desa baik yang bersumber dari swadaya maasyarakat maupun sumber lainnya. Swadaya masyarakat akan meningkat bila pendapatan masyarakat meningkat seiring dengan peningkatan kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat (Saragi, 2004: 30). Di desa selalu ada dua tokoh kepemimpinan, yakni tokoh informal dan tokoh formal. Tokoh informal merupakan tokoh yang mempunyai kekuatan ikatan batin dengan masyarakatnya sehingga mempunyai pengaruh yang besar. Tokoh informal yang dominan misalnya tokoh agama dan tokoh adat. Tokoh formal merupakan pemerintahan desa yang mempunyai kekuatan hukum. Kedua tokoh tersebut tidak dapat dilepaskan peranannya untuk menggerakkan masyarakat dalam pembangunan desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa dinamika masyarakat pada tingkat desa dapat terwadahi

dalam tiga institusi utama, yaitu Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dibentuk untuk mengelola, merencanakan dan melaksanakan pembangunan dengan menggali swadaya gotong-royong masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan pengganti dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan semangat otonomi daerah. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai wadah dalam menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan desa. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dibentuk di setiap desa dengan Peraturan Desa, sedangkan susunan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat desa yang disahkan atau dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Desa yang bersangkutan (www.pemkab-tanjungjabungbarat.go.id). Adapun tugas dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) antara lain: a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif b. Menggerakkan swadaya dan gotong royong masyarakat c. Melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi pembangunan

Di dalam melaksanakan tugasnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berfungsi sebagai: a. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa dan Kelurahan b. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan c. Pengkoordinasian perencanaan lembaga masyarakat d. Pengkoordinasian kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu e. Penggalian dan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Manusia untuk pembangunan di desa. Dalam pelaksanan suatu program pembangunan di perlukan partisipasi dari masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa pelaksanaan pembangunan di desa harus dilaksanakan melalui suatu pengelolaan pembangunan yang dapat mewujudkan demokratisasi dan transparansi pembangunan pada tingkat masyarakat serta mampu mendorong, memotivasi, menciptakan akses agar masyarakat desa lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan desa. Anggota masyarakat bukan hanya merupakan objek pembangunan semata, tetapi sebagai subjek pembangunan pula. Partisipasi masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat, peran sertanya dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program atau proyek pembangunan, dan merupakan aktualisasi, ketersediaan, dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi program pembangunan (Adisasmita, 2006: 39).

KAJIAN PUSTAKA Masyarakat sebagai suatu sistem sosial, dimana setiap unit sosial yang sifatnya berkelanjutan serta memiliki identitas tersendiri dan dapat dibedakan dengan unit sosial lainnya bisa dipandang sebagai sebuah sistem sosial. Artinya bahwa terdapat susunan skematis yang menjadi bagian dari unit tersebut yang memiliki hubungan ketergantungan antar bagian. Masyarakat memiliki batas yang berhubungan dengan lingkungan (secara fisik, teknis, dan sosial) serta memiliki proses eksternal dan internal. Setiap individu sebagai bagian dari masyarakat mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya dan hal itu sekaligus berarti bahwa peran tersebut menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Peran lebih menunjukkan kepada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Dalam suatu lembaga, peran diartikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada lembaga yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peran juga digambarkan apa yang diharapkan dan apa yang dituntut oleh masyarakat (Narwoko, 2004). Loomis dalam Boyle (1981) menyatakan bahwa suatu sistem sosial merupakan komposisi pola interaksi anggotanya. Boyle (1981) mendefenisikan beberapa unsur dalam sistem sosial yaitu tujuan, norma, status peran, kekuatan, jenjang sosial, sanksi, fasilitas, dan daerah kekuasaan. Selain itu, terdapat proses yang terjadi dalam sistem tersebut yaitu komunikasi, pembuatan keputusan, pemeliharaan

batasan dan keterkaitan sistem. Sistem nilai mengacu pada bagaimana anggota masyarakat menyesuaikan dirinya untuk bertingkah laku berdasarkan acuan (www.teoripembangunansosiologi.com). Dalam analisisnya tentang sistem sosial, Parsons menggunakan status-peran sebagai unit dasar dari sistem. Status mengacu pada posisi struktural di dalam sistem sosial dan peran adalah apa yang dilakukan aktor dalam posisinya tersebut. Parsons juga menjelaskan dalam teorinya sejumlah persyaratan fungsional dari suatu sistem sosial. Pertama, sistem sosial harus terstruktur (ditata) sedemikian rupa sehingga dapat beroperasi dalam hubungan yang harmonis dengan sistem lainnya. Kedua, untuk menjaga kelangsungan hidupnya, sistem sosial harus mendapat dukungan yang diperlukan dari sistem yang lain. Ketiga, sistem sosial harus mampu memenuhi aktornya dalam proporsi yang signifikan. Keempat, sistem harus mampu melahirkan partisipasi yang memadai dari para anggotanya. Kelima, sistem sosial harus mampu mengendalikan perilaku yang berpotensi mengganggu. Keenam, bila konflik akan menimbulkan kekacauan, harus dapat dikendalikan. Ketujuh, untuk kelangsungan hidupnya, sistem sosial memerlukan bahasa (Ritzer, 2008: 125). Struktural fungsionalisme menggunakan konsep sistem ketika membahas struktur atau lembaga sosial. Teori ini adalah lukisan abstraksi yang sistematis mengenai kebutuhan fungsional tertentu, yang mana setiap masyarakat harus memeliharanya untuk memungkinkan pemeliharaan kehidupan sosial yang stabil. Fungsi merupakan kumpulan kegiatan yang ditujukan kearah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem. Agar tetap bertahan, suatu sistem harus memiliki empat fungsi, yakni:

1. Adaptation (adaptasi); sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya. 2. Goal attainment (pencapaian Tujuan); sebuah si