PERUSAHAAN EO

  • Published on
    03-Jul-2015

  • View
    193

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

<p>9</p> <p>BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang</p> <p>Perusahaan (Bedriif) adalah suatu pengertian ekonomis yang banyak di pakai dalam kegiatan, usaha dan pekerjaan kehidupan sehari hari dan banyak di pakai dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang ( KUHD), Namun KUHD tidaklah memberikan penafsiran maupun penjelasan resmi tentang apakah perusahaan itu. Pihak pembentuk Undang Undang agaknya berkehendak menyerahkan perumusan perusahaan kepada pandangan para ilmuwan, dan sehubungan dengan itu rumusan tentang perusahaan pernah diberikan oleh : 1 1. Menteri Kehakiman Belanda menyatakan Perusahaan adalah tindakan ekonomi yang dilakukan secara terus menerus , tidak terputus putus dan terang terangan untuk memperoleh laba rugi bagi dirinya sendiri. 2. Menurut Molengraaff perusahaan harus mempunyai unsur unsur terus menerus atau tidak terputus putus , secara terang terangan karena berhubungan dengan pihak ketiga , kualitas tertentu karena dalam lapangan perniagaan, menyerahkan barang barang, mengadakan perjanjian perjanjian perdagangan dan harus bermaksud memperoleh laba. Dalam pelaksanannya perusahaan dalam dunia hukum indonesia dapat digolongkan menjadi dua macam yakni perusahaan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum, keduanya dapat dibedakan melalui bentuk pertanggung</p> <p>1</p> <p>Prof.Drs.C.S.T. Kansil, S.H. Hukum Perusahaan Indonesia ( Aspek Hukum Dalam Hukum Ekonomi ), Bagian 1 jakarta , 2005, hlm 67</p> <p>Universitas Sumatera Utara</p> <p>10</p> <p>jawabannya Perusahaan atas gugatan dari pihak ketiga. Dimana pada Perusahaan yang berbadan hukum pertanggung jawabannya sebatas pada harta pengurus, misalnya, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer. Undang Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) secara tegas mengakui bahwa PT adalah Badan Hukum. Pasal 1 ayat (1) UUPT menegaskan bahwa Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. 2 Suatu badan hukum dapat disebut sebagai badan hukum apabila telah dipenuhi beberapa syarat, yakni: 3 1. Adanya harta kekayaan yang terpisah (hak hak) dengan tujuan tertentu terpisah dengan kekayaan pribadi antara anggota atau sekutu atau pemegang saham dan badan yang bersangkutan. Tegasnya ada pemisahan kekayaan antara kekayaan badan atau perusahaan dan kekayaan pribadi para anggota atau sekutu atau pemegang sahamnya; 2. Adanya kepentingan yang menjadi tujuan badan yang bersangkutan; 3. Adanya beberapa orang yang menjadi pengurus badan tersebut. Ketiga syarat di atas merupakan syarat materiil bagi suatu badan hukum terpenuhinya syarat syarat materiil tersebut belum dapat menjadikan lembaga tersebut badan hukum, ia juga harus memenuhi syarat syarat formal badan hukum yakni syarat formal tersebut adalah adanya pengakuan dari Negara atau</p> <p>2 3</p> <p>Psl 1 UUPT 2007 H.M.N. Purwosujipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 2, Djambatan, Jakarta,1999,hlm 42</p> <p>Universitas Sumatera Utara</p> <p>11</p> <p>Undang Undang yang menyatakan bahwa lembaga itu adalah badan hukum. Perseroan Terbatas telah memenuhi syarat sebagai badan hukum. 4 Badan hukum sebagai subjek hukum mencakup unsur unsur sebagai berikut: 5 1. 2. 3. 4. 5. 6. Dapat memenuhi keputusan Memiliki harta kekayaan sendiri Dapat melakukan transaksi Dapat mempunyai utang piutang Dapat menuntut dan dituntut sebagaimana layaknya manusia Mempunyai hak dan kewajiban Status Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, maka sejak saat itu hukum memperlakukan pemilik atau pemegang saham dan pengurus atau Direksi, terpisah dari Perseroan Terbatas itu sendiri yang dikenal dengan istilah Separate legal personality yaitu sebagai individu yang berdiri sendiri, dengan demikian maka pemegang saham tidak mempunyai kepentingan kepentingan dalam kekayaan Perseroan Terbatas, sehingga oleh sebab itu juga tidak bertanggung jawab atas utang utang perusahaan atau PT. 6 Ketentuan yang memuat persyaratan konstitutif badan hukum dapat dilihat dalam anggaran dasar dan atau peraturan perundang undangan yang menunjukkan orang orang yang dapat bertindak dan atas pertanggungjawaban badan hukum orang orang tersebut disebut sebagai organ badan badan yang merupakan suatu esensialia organisasi itu. 7</p> <p>4 5</p> <p>Ridwan Khairandy et . al, Pengantar Hukum Dagang Indonesia 1, Yogyakarta.2000,hlm 23 I.G. Rai Widrajaya, Hukum Perusahaan, ctk Ketiga, kesaint Blanc, Jakarta, 2003, hlm 131 6 Ibid. 7 Ali Ridho, Badan Hukum dan Kedudukan Hukum Perseroan dan Perkumpulan koperasi , yayasan, wakaf, Alumni Bandung. 1986 hlm 17</p> <p>Universitas Sumatera Utara</p> <p>12</p> <p>Perseroan tidak memiliki kehendak untuk menjalankan dirinya sendiri, untuk itulah maka diperlukan orang orang yang akan menjalankan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya Perseroan. orang orang yang menjalankan, megelola, mengurus perseroan ini, dalam undang undang Perseroan Terbatas disebut dengan istilah organ perseroan UUPT 2007, tetap mempertahankan pola organ perseroan yang diatur dahulu pada KUHD pada Pasal 44 ( Direksi atau Pengurus ), pasal 52 ( Dewan Komisaris ) dan pasal 55 ( RUPS). Pola Organ Perseroan yang diatur pada KUHD , dilanjutkan oleh UUPT 1995, berlanjut terus pada UUPT 2007. Istilah organ perseroan ini dipakai sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) jo. Pasal 1 ayat 5, UUPT secara tegas menyebutkan bahwa organ perseroan terbatas mempunyai 3 (tiga) organ yang terdiri dari: 1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 2. Direksi dan 3. Dewan Komisaris Keberadaan RUPS sebagai organ perseroan, ditegaskan lagi pada Pasal 1 ayat 4 yang mengatakan, RUPS adalah organ perseroan. dengan demikian menurut hukum, RUPS adalah organ perseroan yang tidak dapat dipisahkan dari perseroan. Melalui RUPS tersebutlah para pemegang saham sebagai pemilik (eigenaar, owner) perseroan melakukan kontrol terhadap kepengurusan yang dilakukan direksi maupun terhadap kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan manajemen perseroan 8, selanjutnya sebagai organ perseroan Direksi juga mempunyai kedudukan, kewenangan atau memiliki kapasitas dan kewajiban,Ibid., James D. Cox, cs, Dalam buku M. Yahya Harahap, S.H Hukum Perseroan Terbatas hlm 3068</p> <p>Universitas Sumatera Utara</p> <p>13</p> <p>Direksi berfungsi menjalankan pengurusan perseroan tugas dan fungsi utama Direksi , menjalankan dan melaksanakan Pengurusan ( beheer, administration or management ) perseroan. Jadi perseroan diurus, dikelola atau di manage oleh Direksi. Hal ini ditegaskan dalam beberapa ketentuan, seperti : 1. Pasal 1 ayat (5) yang menegaskan, Direksi sebagai organ Perseroan berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, 2. Pasal 92 ayat (1) mengemukakan, Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan. Pengertian umum perseroan Direksi dalam konteks perseroan, meliputi tugas atau fungsi melaksanakan kekuasaan pengadministrasian dan pemeliharaan harta kekayaan perseroan. dengan kata lain, melaksanakan pengelolaan atau menangani bisnis perseroan dalam arti. 9 Sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan dalam batas batas kekuasaan atau kapasitas yang diberikan AD kepadanya. 10 Mengenai tugas dan wewenang masing masing organ perseroan diatur dalam UUPT, beberapa yang terpenting diantaranya adalah: 1. Pasal 75 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa RUPS memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang undang (UUPT) dan/atau anggaran dasar (Perseroan Terbatas). Jadi secara umum, kewenangan apa saja yang tidak dapat diberikan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menjadi kewenangan RUPS. Oleh karena itu, dapat dikatakan RUPS merupakan organ9 10</p> <p>Ibid ., Walter Woon, hlm 185 Ibid., Achmad Ichsan, S.H., hlm 191.</p> <p>Universitas Sumatera Utara</p> <p>14</p> <p>tertinggi perseroan. Namun , hal itu tidak persis demikian, karena pada dasarnya ketiga organ perseroan itu sejajar dan berdampingan sesuai dengan pemisahan kewenangan (separation of power ) yang diatur dalam undang undang dan AD. Dengan demikian, tidak dapat dikatakan RUPS lebih tinggi dari Direksi dan Dewan Komisaris. masing- masing mempunyai posisi dan kewenangan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang mereka miliki. 2. Pasal 92 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. 3. Pasal 108 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.</p> <p>Rumusan pada pasal 92 ayat (1) UUPT dapat kita ketahui bahwa organ perseroan yang bertugas melakukan pengurusan perseroan adalah direksi. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan adalah direksi. Direksi adalah sebagai organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, seperti yang disebutkan dalam pasal 98 ayat (1). dan selanjutnya dalam pasal 97 ayat (2) UUPT menyatakan Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Pada pokoknya tugas direksi dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu : 11 1. Tugas yang berdasarkan pada kepercayaan ( Fiduciary duties trust and confidence ). 2. Tugas yang berdasarkan kecakapan, kehati hatian dan ketekunan ( duties of skill, care, diligence), dan 3. Tugas yang berdasarkan ketentuan undang undang (statutory duties ).</p> <p>11</p> <p>I.G. Rai Widjaya, op.cit. hlm 220</p> <p>Universitas Sumatera Utara</p> <p>15</p> <p>Selanjutnya Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan artinya secara Fiduciary harus melaksanakan standard of care, Yang dimaksud dengan fiduciary duty adalah tugas yang dijalankan oleh Direksi dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan ( benefit ) orang atau pihak lain ( perseroan). Pengurusan perseroan sebenarnya hanya dapat dilakukan oleh Direksi kecuali dalam hal direksi tidak ada, Maka di dalam UUPT memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pengurusan perseroan.</p> <p>Selain itu ada 2 macam kewajiban Direksi, yaitu kewajiban Direksi yang berkaitan dengan perseroan, dan kewajiban direksi yang berkaitan dengan RUPS, berikut ini akan diuraikan keduanya: Kewajiban Direksi yang berkaitan dengan Perseroan yakni Direksi wajib Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi , Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 UUPT dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dalam Undang- Undang tentang dokumen perusahaan dan Memelihara seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan perseroan dan dokumen perseroan lainnya. 12 Seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan perseroan, dan dokumen perseroan lainnya disimpan di tempat</p> <p>kedudukan perseroan. 13 Atas permohonan tertulis di pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan</p> <p>12 13</p> <p>Pasal 100 ayat 1 UUPT Pasal 100 ayat 2 UUPT</p> <p>Universitas Sumatera Utara</p> <p>16</p> <p>tahunan, serta mendapatkan salinan RUPS dan salinan laporan utama. 14 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang undangan di bidang pasar modal menentukan lain. 15 Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila kegiatan usaha perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat; perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, Perseroan merupakan Perseroan Terbuka, Perseroan merupakan persero, perseroan merupakan asset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 ( lima puluh miliar rupiah ) atau diwajibkan dalam peraturan perundang undangan 16. Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dipenuhi, laporan keuangan tidak disahkan oleh RUPS 17. Laporan atau audit akuntan publik disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui Direksi. 18 Neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan sebagaimana dimaksud dengan kegiatan usaha perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan juga menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, dan perseroan merupakan perseroan terbuka setelah mendapat pengesahan RUPS diumumkan dalam satu surat kabar. 19</p> <p>14 15</p> <p>Pasal 100 ayat 3 UUPT Pasal 100 ayat 4 UUPT 16 Pasal 68 ayat 1 UUPT 17 Pasal 68 ayat 2 UUPT 18 Pasal 68 ayat 3 UUPT 19 Pasal 68 ayat 4 UUPT</p> <p>Universitas Sumatera Utara</p> <p>17</p> <p>Pengumuman neraca dan laporan laba rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 7 hari setelah mendapat pengesahan RUPS. 20 Pengurangan besarnya jumlah nilai sebagaimana dimaksud pada perseroan mempunyai asset dengan jumlah nilai paling sedikit lima puluh miliar rupiah ditetapkan peraturan pemerintah.21</p> <p>Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham, yang memuat sekurang kurangnya nama alamat pemegang saham, jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham; jumlah yang disetor atas setiap klasifikasi saham, nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut, keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana yang di maksud dalam pasal 34 ayat (2). 22 Selain Daftar pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu</p> <p>20 21</p> <p>Pasal 68 ayat 5UUPT Pasal 68 ayat 6 UUPT 22 Pasal 50 ayat 1 UUPT</p> <p>Universitas Sumatera Utara</p> <p>18</p> <p>diperoleh 23. Dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat juga sebagai kepemilikan saham 24. Daftar Pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat juga setiap perubahan kepemilikan saham 25. Dalam hal peraturan perundang undangan di bidang pasar modal tidak mengatur lain, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi Perseroan Terbuka 26. Kewajiban Direksi yang berkaitan dengan RUPS yaitu : Direksi wajib meminta perserujuan RUPS untuk; mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan ya...</p>