Poverty & Health

  • Published on
    06-Aug-2015

  • View
    120

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kemiskinan dan kesehatan memiliki kaitan yang sangat erat, terutama dalam hal hubungan kemiskinan dengan penyakit, faktor sosial ekonomi dan sikap terhadap kesehatan. Pada sistem penyelenggaraan kesehatan bagi masyarakat miskin, dalam rangka mewujudkan equity dan equality di dalam bidang kesehatan terdapat empat hal yang harus diperhatikan yakni kebijakan kesehatan, fasilitas dan tenaga kerja kesehatan, pembiayaan kesehatan dan pelayanan kesehatan.

Transcript

<p>BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Permasalahan kesehatan merupakan permasalahan yang sangat kompleks karena banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi kesehatan baik perseorangan maupun masyarakat. Salah satu faktor yang paling menonjol adalah sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, dalam upaya mewujudkan suatu keadilan dan kemerataan (equity dan equality) dalam bidang kesehatan harus selalu mempertimbangkan determinandeterminan sosial dan ekonomi tersebut. Salah satu variabel di dalam determinan sosial dan ekonomi yang mempengaruhi status kesehatan adalah kemiskinan. Secara umum masyarakat miskin menghadapi permasalahan kesehatan yang jauh lebih nyata terkait dengan adanya ketidakadilan dan ketidakmerataan (inequity dan inequality) akibat status sosial dan ekonomi mereka. Hubungan di antara ketiga hal ini (sosial dan ekonomi, kemiskinan, serta kesehatan) merupakan suatu hubungan yang terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Baik di skala global maupun nasional, persoalan yang timbul akibat hubungan ini amat beragam dan penyelesaiannya membutuhkan kerjasama dari banyak pihak. 1.2. Tujuan</p> <p>1.2.1. Mengetahui inequity dan inequality sosial ekonomi khususnya kemiskinan yang berpengaruh dalam status kesehatan 1.2.2. Mengetahui masalah yang timbul akibat inequity dan inequality tersebut dan solusi yang bisa diambil untuk mengatasinya.</p> <p>BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Equity dan Equality Equity adalah keadilan berdasarkan kebutuhan, sedangkan equality maknanya lebih kepada persamaan manfaat yang diperoleh tanpa merujuk pada kebutuhan (Picket, 1990). Dalam bidang kesehatan, Kawachi menyatakan bahwa equity berarti pelayanan diberikan berdasarkan kebutuhan dan setiap orang dengan kebutuhan yang sama harus diperlakukan secara sama. Sedangkan equality lebih mengacu pada situasi dimana semua orang mendapat perlakuan yang sama (Maharani, 2009). Kebalikan dari equity dan equality adalah inequity dan inequality. Konsep inequity dipahami sebagai adanya perbedaan-perbedaan yang sesungguhnya tidak diperlukan dan dapat dihindari, dan ditunjukkan dengan adanya perasaan mendapat ketidakadilan (unfairness dan unjustness). Dengan kata lain istilah inequity memiliki dimensi moral dan etika. Sedangkan konsep inequality lebih mengacu pada kuantitas yang dapat diukur dari perbedaan-perbedaan dan variasi tersebut tanpa melibatkan penilaian moral. Menurut Shin dan Kim (2010) inequity menyangkut perbedaan dalam mendapatkan akses, jangkauan, dan kualitas pelayanan kesehatan sehingga timbul ketimpangan status kesehatan antara kelompok masyarakat yang berbeda. Inequality dalam kesehatan sebagian mengacu pada pemanfaatan pelayanan kesehatan yang timpang antara kelompokkelompok yang berbeda secara sosial demografi. 2.2. Determinan Sosial dan Ekonomi Kesehatan Determinan sosial dan ekonomi kesehatan adalah kondisi sosial ekonomi dimana masyarakat hidup yang menentukan status kesehatan mereka. Determinan ini lebih berupa kondisi-kondisi yang berisiko sosial</p> <p>daripada faktor-faktor yang berisiko perseorangan. Kondisi-kondisi ini dapat meningkatkan maupun menurunkan risiko serangan penyakit. Raphael (2008) mengutarakan konsep mengenai determinan sosial kesehatan sebagai kondisi sosial dan ekonomi yang membentuk kesehatan individu, komunitas dan yuridiksinya secara menyeluruh. Determinan sosial kesehatan adalah determinan utama dalam menentukan apakah seseorang akan tetap sehat atau menjadi sakit. Tidak hanya itu, determinan sosial kesehatan juga meluas pada sumber daya fisik, sosial dan personal yang dimiliki seseorang untuk mengenali dan mencapai kepuasan akan kebutuhannya terkait dengan lingkungan. Determinan sosial kesehatan adalah juga tentang jumlah dan mutu dari berbagai sumber daya yang dimiliki masyarakat yang tersedia bagi anggotanya. Di dalam Social Determinants of Health: The Solid Facts (World Health Organization) disebutkan bahwa pada awalnya kebijakan kesehatan kebanyakan hanya menyinggung tentang peraturan dan pendanaan pelayanan kesehatan, sedangkan mengenai determinan sosial kesehatan hanya dibahas di dunia akademik. Namun sekarang hal ini telah berubah. Beberapa determinan sosial dan ekonomi kesehatan yang disebutkan di dalam Solid Facts tersebut antara lain stress, masa kehidupan awal, larangan sosial, pekerjaan, pengangguran, dukungan sosial, ketergantungan (addiction), pangan, dan transportasi. Sementara pelayanan kesehatan dapat memperpanjang ketahanan hidup dan meningkatkan prognosis (ramalan) beberapa penyakit serius, satu hal yang lebih penting di dalam kesehatan masyarakat sebagai suatu kesatuan adalah kondisi-kondisi sosial ekonomi yang membuat orang menjadi sakit dan membutuhkan pelayanan kesehatan. Dengan demikian jelaslah bahwa akses universal (tidak membeda-bedakan kondisi sosial ekonomi) ke berbagai pelayanan kesehatan merupakan salah satu determinan sosial kesehatan.</p> <p>2.4. Kemiskinan Dalam Chambers arti proper, kemiskinan dipahami sebagai keadaan</p> <p>kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. di dalam Suryawati (2005) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu konsep terintergrasi yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (proper), 2) ketidakberdayaan (powerless), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (state of emergency), 4) ketergantungan (dependence), dan 5) keterasingan (isolation) baik secara geografis maupun sosiologis. Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti tingkat kesehatan dan pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidak berdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri (Suryawati, 2005). Kemiskinan dibagi dalam empat bentuk, yaitu: 1. Kemiskinan absolut, kondisi dimana seseorang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja. 2. Kemiskinan relatif, kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan. 3. Kemiskinan kultural, mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar. 4. Kemiskinan struktural, situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.</p> <p>Menurut Nasikun dalam Chriswardani Suryawati (2005), beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu: a. Policy induces processes, yaitu proses pemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan, di antaranya adalah kebijakan antikemiskinan, tetapi relitanya justru melestarikan. Contohnya, pada pola produksi kolonial, petani menjadi marjinal karena tanah yang paling subur dikuasai petani sekala besar dan berorientasi ekspor. b. Population growth, prespektif yang didasari oleh teori Malthus, bahwa pertambahan penduduk and yang seperti deret ukur sedangkan unsure seperti pertambahan pangan seperti deret hitung. c. Resaurces manajemen produktivitas. d. Natural cycle and processes, kemiskinan terjadi karena siklus alam. Misalnya tinggal di lahan kritis, dimana lahan tersebuut jika turun hujan akan terjadi banjir, akan tetapi jika musim kemarau kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus-menerus. e. The marginalization of woman, peminggiran kaum perempuan karena masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang lebih rendah dari laki-laki. f. Cultural and ethnic factors, bekerjanya faktor budaya dan etnik yang memelihara kemiskinan. Misalnya pada pola konsumtif pada petani dan nelayan ketika panen raya, serta adat istiadat yang konsumtif saat upacara adat atau keagamaan. g. Exploratif intermediation, keberadaan penolong yang menjadi penodong, seperti rentenir. h. Internal political fragmentation and civil stratfe, suatu kebijakan yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya kuat, dapat menjadi penyebab kemiskinan. management sumber pertanian the asal environment, dan tebang adalah mismanagement daya alam lingkungan, akan</p> <p>menurunkan</p> <p>i. International miskin.</p> <p>processes,</p> <p>bekerjanya</p> <p>sistem</p> <p>internasional</p> <p>(kolonialisme dan kapitalisme) membuat banyak negara menjadi</p> <p>Indikator Kemiskinan Bank Dunia mengukur garis kemiskinan berdasarkan pada pendapatan seseorang. Seseorang yang memiliki pendapatan kurang dari US$ 1 per hari masuk dalam kategori miskin (Suryawati, 2005). Menurut BPS (Badan Pusat Statistik), tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah konsumsi berupa makanan yaitu 2100 kalori per orang per hari (dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk yang berada di lapisan bawah), dan konsumsi nonmakanan (dari 45 jenis komoditi makanan sesuai kesepakatan nasional dan tidak dibedakan antara wilayah pedesaan dan perkotaan). Patokan kecukupan 2100 kalori ini berlaku untuk semua umur, jenis kelamin, dan perkiraan tingkat kegiatan fisik, berat badan, serta perkiraan status fisiologis penduduk, ukuran ini sering disebut dengan garis kemiskinan. Penduduk yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan dikatakan dalam kondisi miskin. 2.5. Indikator Sehat Tantangan utama dalam pembangunan suatu bangsa adalah membangun sumber daya manusia yang bekualitas yang sehat, cerdas, dan produktif. Pencapaian pembangunan manusia yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) belum menunjukkan hasil yang menggembirakan dalam tiga dasawarsa terakhir. Pada tahun 2003, IPM Indonesia masih rendah yaitu berada pada peringkat 112 dari174 negara, lebih rendah dari negara-negara tetangga. Tiga komponen yang digunakan untuk mengukur IPM yaitu faktor ekonomi (pendapatan per kapita), pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan kesehatan (usia harapan hidup, angka kematian ibu dan angka kematian bayi).</p> <p>Dari komponen kesehatan, dewasa ini Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia masih tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Menurut data Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007, AKI di Indonesia adalah 228 per 100.000 kelahiran hidup, AKB 34 per 1.000 Menurut data Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI), AKI di Indonesia masih tinggi jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, yaitu sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup. Upaya penurunan AKI harus difokuskan pada Tujuan Jaminan Persalinan(Jampersal) ini adalah meningkatnya akses terhadap pelayanan persalinan yang dilakukan oleh dokter atau bidan dalam rangka menurunkan AKI dan AKB melalui jaminan pembiayaan untuk pelayanan persalinan. Kemiskinan dan status kesehatan merupakan suatu fenomena yang saling terkait, oleh karena itu untuk meningkatkan status kesehatan suatu masyarakat erat kaitannya dengan upaya peningkatan ekonomi. Beberapa penelitian di banyak negara menunjukkan bahwa proporsi bayi dengan BBLR berkurang seiring dengan peningkatan pendapatan nasional suatu negara. Secara umum dapat dikatakan bahwa peningkatan ekonomi sebagai dampak dari berkurangnya kurang gizi dapat dilihat dari dua sisi, pertama berkurangnya biaya berkaitan dengan kematian dan kesakitan dan di sisi lain akan meningkatkan produktivitas. Paling kurang manfaat ekonomi yang diperoleh sebagai dampak dari perbaikan status gizi adalah: berkurangnya kematian bayi dan anak balita, berkurangnya biaya perawatan untuk neonatus, bayi dan balita, produktivitas meningkat karena berkurangnya anak yang menderita kurang gizi dan adanya peningkatan kemampuan intelektualitas, berkurangnya biaya karena penyakit kronis serta meningkatnya manfaat intergenerasi melalui peningkatan kualitas kesehatan.</p> <p>2.6. Hubungan Kemiskinan dan Kesehatan Keadaan sosial ekonomi masyarakat mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Di antara bermacam-macam faktor sosial ekonomi yang menentukan kesehatan masyarakat, pendapatan adalah determinan yang paling menonjol. Pendapatan yang lebih tinggi, terutama di negaranegara maju, akan memacu lingkungan yang lebih sehat (Vafei et al, 2010). Masyarakat dan berpenghasilan Kemiskinan rendah dan menghadapi permasalahan pendidikan kesehatan yang lebih nyata, yakni tingginya angka kelahiran, kematian dependency. rendahnya tingkat mempengaruhi dimensi biologis melalui malnutrisi dan residu dari penyakit-penyakit yang terakumulasi selama masa kehidupan seseorang. Selain itu, kemiskinan memiliki dampak yang kuat terhadap dimensi lingkungan, antara lain terkait dengan (1) kualitas pemukiman, (2) peningkatan risiko kecelakaan/luka-luka, dan (3) paparan berlebihan dari bahaya-bahaya lingkungan, seperti polutan dan hewan sebagai vektor penyakit. Kemiskinan juga dapat mengubah dimensi perilaku, contohnya, kebanyakan perokok adalah masyarakat miskin daripada masyarakat yang mampu. Masyarakat miskin cenderung mengabaikan dan kurang menghargai tindakan pencegahan (preventif) penyakit karena bagi mereka yang lebih penting adalah mampu bertahan hidup dari hari ke hari. Meskipun secara organisasi masyarakat miskin telah memiliki sejumlah sistem pendukung kesehatan yang disediakan pemerintah, secara umum akses terhadap sistem pelayanan kesehatan yang dibutuhkan tersebut dinilai kurang efektif (Picket and Handlon, 1990). Sebuah teori sederhana mengenai rendahnya perilaku sehat pada masyarakat sosial ekonomi rendah dapat disusun dengan asumsi sebagai berikut: 1. Ada faktor primer yang mempengaruhi secara langsung kesehatan masyarakat sosial ekonomi rendah yang tidak dapat dihindari karena mereka sering terpapar dengan lingkungan berbahaya sepanjang hidup mereka.</p> <p>2. Karena faktor primer ini, pelaksanaan perilaku sehat berupa tindakan pencegahan akan berkurang karena mereka mau tidak mau terus terpapar. Ini akan menimbulkan efek sekunder dimana masyarakat sosial ekonomi rendah akan jarang berperilaku sehat. 3. Karena efek primer dan sekunder ini saling bergabung, maka perbedaan sosial ekonomi akan memiliki dampak pada kesehatan yang lebih besar dibandingkan dengan perbedaan kondisi lingkungan yang awal tadi. Ini merupakan lingkaran yang semakin memperburuk kondisi kemiskinan. Inequality pendapatan telah lama dihubungkan dengan perbedaan dalam dampaknya terhadap kesehatan, mencakup kematian, kesehatan fisik dan mental, serta efeknya pada reproduksi. Penelitian meyakini ada dua jalur dimana inequality pendapatan mempengaruhi kesehatan masyarakat: 1. Kurangnya investasi masyarakat pada infrastruktur yang diperlukan untuk peningkatan kesehatan di lingkungannya yang timpang secara ekonomi. 2. Dampak psikologis akibat inequality pendapatan pada mereka yang tidak mampu, seperti kurangnya ikatan sosial dan merasa mendapat perlakuan tidak adil. Inequality...</p>