PP No. 80 Tahun 2010 Tentang Pengenaan PPh Psl. 21 atas Penghasilan PNS, TNI, POLRI

  • Published on
    30-Jun-2015

  • View
    4.780

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. PRESIDEN R EP LJBLIK IND ONESIAPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 80 TAHUN 201O TENTANG TARIF PEMOTONGAN DAN PENGENMN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.Menimbang : a.bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor36 Tahun 2008 tentang PerubahanKeempat atasUndang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajakPenghasilan, perlu mengatur kembali tarif pemotongandan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 2l bagi pejabatNegara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara NasionalIndonesia, Anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia, dan Pensiunannya atas penghasilan yangmenjadi beban Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahsebagaimana diahrr dalam Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan bagi PejabatNegara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota AngkatanBersenjata Republik Indonesia, dan Para Pensiunan atasPenghasilan yang Dibebankan kepada Keuangan Negaraatau Keuangan Daerah;b. bahwa

2. PRESIDENREPUBLIKIND ONESIA -2-bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimanadimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuanPasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajakPenghasilan, perlu menetapkan Peraturan pemerintahtentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PajakPenghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang MenjadiBeban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atauAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;Mengingat :1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945: 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atasUndang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan (Lembaran Negara Repubtk IndonesiaTahun 2O08 Nomor 133, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4893);MEMUTUSKAN:Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TARIF PEMOTONGAN DAN PENGBNAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. Pasal 1 3. ljl, ,$},,, jbvYi", ,ffi, I .*. PRESIDEN REPUBLIKIND ONESIA -3-Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan: l. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO8 tentangPerubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. 2. Pajak Penghasilan Pasal 21 ada1ah pajakataspenghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, ataukegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yangditerima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalamnegeri sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. 3. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Pokok-PokokKepegawaian, 4. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS,adalah PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian. 5. Anggota Tentara Nasional Indonesia, yang selanjutnyadisebut Anggota TNI adalah anggota TNI sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Pokok-PokokKepegawaian. 6. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yangselanjutnya disebut anggota POLRI adalah anggota POLRIsebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian. 7. Pensiunan adalah orang pribadi yang menerima ataumemperoleh imba-1an atas pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu sebagai Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI atauAnggota POLRI, termasuk janda atau duda dan/atauanak-anaknva. 8. Anggaran 4. PRESIDEN REPUBLIK IN DONES IA8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yangselanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangantahunan pemerintahal negara yarg disetujui oleh DewanPerwakilan Ralyat.9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yangselanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangantahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DewanPerwakilan Rakyat Daerah. Pasal 2(1) PajakPenghasilan Pasal 2l yang terutang ataspenghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadibebem APBN atau APBD ditanggung oleh pemerintah atasbeban APBN atau APBD.(21 Penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadibeban APBN atau APBD sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi penghasilan tetap darr teratur bagi:a. Pejabat Negara, untuk:1) gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan; atau 2) imbalan tetap sejenisnya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;b. PNS, Anggota TNI, dan Anggota POLRI,untuk gaji dal tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; danc. Pensiunan, untuk uang pensiun dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;(3) Besarnya. 5. .. -,W,.iii ,{l;!. "FlRESIDEN R EPIIBL IK JND ONES IA-5-(3) Besarnya PajakPenghasilan Pasal 21 sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menerapkantarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang pajakPenghasilan atas jumlah penghasilan bruto setelahdikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun,iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.Pasal 3(1) Dalam hal Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, AnggotaPOLRI, dan Pensiunannya tidak memiliki Nomor PokokWajib Pajak, atas penghasilan tetap dan teratur setiapbulan yang dibebankan pada APBN atau APBD dikenaitarif Pajak Penghasilan Pasal 21 lebih tinggi sebesar 2070(dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkanterhadap Pejabat Negara, PNS, Anggota TNi, AnggotaPOLRI, dan Pensiunannya yang memiliki Nomor Pokokwajib Pajak.(21 Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar 2Oo/o (duapuluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dipotong dari penghasilan yang diterima Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya.(3) Pemotongan atas tambaian Pajak Penghasilan Pasal 21sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan padasaat penghasilan tetap dan teratur setiap bulandibayarkan.Pasal 4(1) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutangataspenghasilan selain penghasilan sebagaimana dimaksudda-lam Pasal 2 ayat (21 berupa honorarium atau imbalanlain dengan nama apapun yang menjadi beban APBNatau APBD, dipotong oleh bendahara pemerintah yangmembayarkan honorarium atau imbalan lain tersebut,(2) Pajak 6. PRESIDEN REPUBLIK INDONESI,A -6-(21 Pajak Penghasilanpasa_l 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fina1 dengan tarif: a. sebesarOo/o (nol persen) dari jumlah brutohonorarium atau imbalan tain bagi pNS Golongan Idan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota pOLRIGolongan Pangkat Tamtama dan Bintara. danPensiunannya; b. sebesar 5% (lima persen) dari jumlah brutohonorarium atau imbalan lain bagi pNS GolonganIII, Anggota TNI dan Anggota pOLRI GolonganPangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya; c. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah brutohonorarium atau imbalan lain bagi pejabat Negara,PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota pOLRIGolongan Pangkat perwira Menengah dan perwiraTinggi, dan Pensiunannya. Pasal 5Dalam hal PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI,danPensiunannya diangkat sebagai pimpinan dan/atau anggotapada lernbaga yang tidak termasuk sebagai pejabat Negara,atas penghasilan yang menjadi beban ApBN atau APBD terkaitdengan kedudukannya sebagai pimpinan dan/atau anggotapada lembaga tersebut dikenai pemotongan pajak penghasilanPasel 21 sesuai dengan Undang-Undang pajak penghasilandan tidak ditanggung oleh Pemerintah. Pasal 6(U Dalam hal Pejabat Negara, PNS, Anggota TNt, Anggota POLRI, dan Pensiunannya, menerima atau memperoleh penghasilan lain yang tidak dikenai Pajak penghasilan bersifat final di luar penghasilan tetap dan teratur yang menjadi beban APBN atau APBD, penghasilan lain tersebut digunggungkan dengan penghasilan tetap dan teratur setiap bulan dalam SuratPemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilar Wajib Pajak orang pribadi yang bersangkutan.(21 Pajak. 7. ,, i:.q i1ui5l,/F3, 1l PRES IDENREFUBLIK INDONESIA -7 -@ Pajak Penghasilan Pasal 2l yang ditanggung olehPemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat(1) dan tambahan Pajak penghasilan pasal 27sebagaimana dimaksud dalam Pasa,l 3 ayat (2) dapat dikreditkan dengan P4jak Penghasiian yang terutang atas seluruh penghasilan yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).Pasal 7Ketentuan mengenai tata ca-ra pemotongan Pajak PenghasilanPasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, AnggotaPOLRI, dan Pensiunannya atas penghasilan yang menjadibeban APBN atau APBD diatur dengan Peraturan MenteriKeuangan. Pasal 8Pada saat Perah-rran Pemerintah ini mulai berlaku, PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilanbagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota AngkatanBersenjata Republik Indonesia, dan Para Pensiunan atasPenghasilan yang Dibebankan kepada Keuangan Negara atauKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia. Nomor 3577), dicabut dan dinyatakan tidakberiaku. Pasal 9Peraturan Pemerintahini mulai berlaku pada tanggal1 Januari 201 1. Agar 8. PRESIDENR EF IJBLIK IND ONESIA-8- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan pernerintah ini denganpencmpatannya dalam Lembaran Negara Republik Indor resla,Ditetapkan di Jakartapada tanggal 20 Desember 2010PRDSIDEN REPUBUK INDONESIA, ttd.DR, H. SUSILO BAMBANCYUDH()YONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2010 MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESI,A