Presiden Jokowi - ?· langkah memerangi praktek pencurian ikan: pertama, merevisi kebijakan kelautan…

  • Published on
    06-Mar-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

KABAR BAHARI IX 1 Mei - Juni 20141

Kemudi

Tokoh Konsultasi Hukum Dapur

Mei - Juni 2014

Organisasi Dagang Dunia (WTO) dan Perdagangan Bebas

Hasan Gorang dan Laut Lembata

Kue Lalampa

Presiden Jokowi (harus) Atasi Pencuri IkanPenangkapan ikan secara ilegal, tidak diatur dan dilaporkan bukanlah fenomena baru dalam perikanan tangkap.

Maret - April 2014

Pencurian Ikan, Musuh DuniaDalam 10 tahun terakhir, praktek pencurian ikan kian marak. Tak terkecuali di Indonesia. Bahkan difasilitasi melalui kebijakan negara. Dalam tempo itulah, negara-negara tetangga mondar-mandir menguras sumber daya ikan kita, seperti Malaysia, Vietnam, Filipina, Thailand, Myanmar dan Kamboja.

Pencurian ikan merupakan musuh bersama bangsa-bangsa di dunia. Betapa tidak, selain menguras ketersediaan sumber daya ikan, juga menggerogoti pendapatan negara. Tak kurang pelbagai deklarasi regional dan internasional dipublikasikan untuk meneguhkan komitmen memerangi praktek pencurian ikan.

Badan Pangan Dunia (FAO), misalnya, menetapkan rencana pemberantasan praktek pencurian ikan yang dapat dijadikan sebagai panduan negara-negara anggotanya. Di Indonesia, pemerintah juga tak kalah serius di level kebijakan. Sayangnya, kebijakan progresif ini dirongrong oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan menelurkan aturan alih muatan tangkapan ikan di tengah laut (transhipment). Terbitnya aturan ini memudahkan para pencuri ikan.

Pencurian ikan jelas memberikan efek negatif kepada pelaku perikanan skala kecil/tradisional di Indonesia. Dengan kapasitas terbatas, nelayan kesulitan mendapatkan hasil tangkapan ikan di tengah merajalelanya kapal-kapal berteknologi tinggi mencuri ikan di perairan Nusantara. Tidak mengherankan jika ikan yang memasuki pasar-pasar nasional adalah hasil curian.

Sekali lagi praktek pencurian ikan adalah musuh besar bangsa Indonesia. Pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla untuk periode 2014-2019 harus all out mengamankan laut Indonesia demi kesejahteraan rakyat, khususnya keluarga-keluarga nelayan. Terdapat 2 langkah memerangi praktek pencurian ikan: pertama, merevisi kebijakan kelautan dan perikanan yang memberi kemudahan terjadinya praktek pencurian ikan; dan kedua, proaktif melaksanakan diplomasi maritim kepada negara-negara tetangga yang aktif mencuri ikan di perairan Nusantara. Bahkan jika dibutuhkan memboikot pasar-pasar ikan regional dan internasional tempat kapal pencuri ikan berasal.

KABAR BAHARI edisi Mei-Juni 2014 mengetengahkan pencurian ikan sebagai menu utama. Diselingi perkembangan terbaru dari dinamika kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di rubrik konsultasi hukum dan kiprah perempuan nelayan di Jawa Tengah. Semoga memberi manfaat.

KABAR BAHARI adalah Buletin dua bulanan terbitan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) yang mengangkat dinamika isu kenelayanan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

DEWAN REDAKSI

Pemimpin Redaksi: Abdul Halim Redaktur Pelaksana: Selamet Daroyni Sidang Redaksi: Susan Herawati, Ahmad Marthin Hadiwinata, Susi Oktapiana Desain Grafis: Dodo

Alamat Redaksi:Jl Manggis Blok B Nomor 4 Perumahan Kalibata Indah, Jakarta 12750; Telp./Faks: +62 21 799 3528; Email: kiara@kiara.or.id

CatatanREDAKSI

Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan; IllegalUnreported and Unregulated Fishing 2012-2016

Setara:Sarjana Pendidikan di Kampung Nelayan

Peran Aktif Nelayan Tradisional dalam POKMASWAS:Upayan Mencegah Pencurian Ikan di Perbatasan

Kartika Jahja:Perempuan Nelayan Itu Pahlawan

Perizinan kapal Perikanan Indonesia

4

8

16

20

24

26

DAF TAR ISI

Kebijakan

Kemudi

Setara

Jelajah

Nama dan Peristiwa

Konsultasi Hukum

Hasan Gorang dan Laut Lembata

Tinggalkan Kompresor Angin

Kue Lalampa

Indonesia Festival (Negeri ) Bahari: Mengembalikan Kejayaan Negeri Bahari; Taman Menteng Jakarta, 15-17 Mei 2014

31

37

39

35

Tokoh

Kesehatan

Dapur

Pernak Pernik

Kemudi

Penangkapan ikan secara ilegal, tidak diatur dan dilaporkan bukanlah fenomena baru dalam perikanan tangkap. Kerugian Indonesia akibat penangkapan ikan tanpa izin, tak dilaporkannya hasil tangkapan ikan, dan penangkapan ikan di area yang belum diatur pengelolaannya mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun. Pada 2001 saja, Organisasi Pangan Dunia (FAO) memperkirakan Indonesia kehilangan Rp30 triliun per tahun dari sektor ini.

Fisheries Resources Laboratory menyebut akibat pencurian ikan di Laut Arafura selama kurun 2001-2013, Indonesia merugi Rp520 triliun.

Merujuk pada data Kementerian Kelautan dan Perikanan, saat ini terdapat sedikitnya 550 ribu kapal yang mengantongi surat izin penangkapan ikan (SIPI) dan surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI). Dari jumlah itu, 1.200 adalah eks bahtera berbendera asing.

Masih tingginya kasus pencurian ikan atau illegal fishing di wilayah perairan laut Indonesia menunjukkkan lemahnya pengawasan negara dalam menjaga kekayaan sektor bahari kita. Pengawasan laut belum terkoordinasi dengan baik akibat adanya ego sektoral sejumlah kementerian dan lembaga negara.

Pusat Data dan Informasi KIARA (Agustus 2014) mencatat sedikitnya terdapat tiga faktor yang menyebabkan masih tingginya kasus pencurian di Tanah Air. Faktor pertama, pengawasan laut yang masih terpecah belah dan tak terkoordinasi dengan baik di sejumlah kementerian/lembaga negara.

Faktor kedua, kebijakan perikanan di dalam negeri yang memperbolehkan kapal asing ikut memanfaatkan sumber daya ikan nasional.

Faktor ketiga, dukungan anggaran yang minim untuk melakukan pengawasan di seluruh laut Indonesia. Anggaran itu tidak sebanding dengan luas wilayah laut kita.

Oleh karena itu, tata kelola pengawasan perlu diatur kembali dan setiap lembaga harus menghilangkan ego sektoral serta meningkatkan anggaran untuk pengawasan. Jika hal ini tidak dilakukan oleh Presiden Jokowi secara cepat, negara akan terus merugi puluhan triliun rupiah akibat kasus illegal fishing ini.

Seperti diketahui, kerugian negara akibat illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing) dapat mencapai 101 triliun rupiah per tahun atau meningkat lebih dari tiga kali lipat dalam sekitar satu dekade. Sebelumnya, estimasi kerugian akibat IUU Fishing per tahun oleh FAO (Organisasi Pertanian dan Pangan Dunia) lebih kurang 30 triliun rupiah per tahun.

KABAR BAHARI IX 1 Mei - Juni 20147 6KABAR BAHARI IX 1 Mei - Juni 2014Berdasarkan data yang dilansir FAO tahun 2001, negara-negara berkembang berpotensi kehilangan 25 persen dari stok sumber daya ikannya akibat dari IUU Fishing.

Indonesia, pada saat itu, memiliki sumber daya ikan hingga 6,5 juta ton per tahun sehingga perhitungan angka kerugian yang hilang adalah seperempat dari jumlah itu atau 1,6 juta ton.

Jika diasumsikan harga jual ikan di pasar internasional rata-rata 2 dollar AS per kilogram, kerugian Indonesia pada saat itu diperkirakan mencapai 3,2 miliar dollar AS atau setara 30 triliun rupiah ketika itu.

Namun pada saat ini, Ditjen PSDKP KKP melakukan kajian yang menyatakan bahwa total kerugian negara dapat dihitung dari hilangnya potensi sumber daya ikan yang ditangkap secara ilegal dikalikan indeks investasi bidang perikanan di Indonesia ditambah dengan kerugian terkait ketenagakerjaan. Hasil dari perhitungan tersebut mencapai sekitar 101 triliun rupiah.

Sekretaris Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Ida Kusuma Wardhaningsih, seperti dikutip dari Koran Jakarta (mengakui kemampuan KKP dalam mengawasi pencurian ikan atau IUU Fishing di kawasan perairan Republik Indonesia masih terbatas. Kemampuan pengawasan di laut sangat terbatas dibanding kebutuhan untuk mengawasi daerah rawan IUU Fishing.

8 2009 203

9 2010 183

10 2011 104

11 2012 75

Sumber: Pusat Data dan Informasi KIARA (Agustus 2013)

Selain itu, dalam anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), tidak tercermin upaya pengamanan laut. KKP hanya memiliki 24 kapal pengawas laut. Meskipun belakangan ada penambahan sekitar 2 atau 3 kapal, hal itu masih jauh dari kebutuhan lautan Indonesia. Idealnya, Indonesia memiliki 80 kapal pengawas laut. Kewenangan bidang kelautan dan perikanan yang terbagi pada TNI Angkatan Laut dan Kepolisian juga menjadi penyebab.

Di samping itu, KIARA juga telah melaporkan adanya dugaan korupsi di bidang kelautan dan perikanan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat ini KPK masih mendalami laporan tersebut. Akibat kasus pencurian ikan tersebut, menurut FAO, Indonesia tercatat mengalami kerugian Rp 300 triliun setiap tahunnya. Namun, jumlah itu hanya dari segi ikan. Jika ditambah dengan nilai pajak negara, kerugian mencapai Rp 50 triliun per tahun.

Permen Nomor 26 Tahun 2013 tentang perubahan atas perubahan Permen 30 Tahun 2012 tentang usaha perikanan tangkap dianggap tidak menyelesaikan masalah pencurian ikan. Bahkan berpotensi tetap melanggar Pasal 25B UU No. 45 Tahun

Praktik pencurian ikan dari tahun ke tahun bertambah banyak. Pada 2012 lebih dari 6.000 kapal asing mencuri ikan. Pencurian ikan rata-rata oleh 100 kapal asing setiap tahunnya.

Sepanjang 2001 hingga 2013 terjadi 6.215 kasus pencurian ikan (lihat Tabel 1). Dari jumlah itu lebih dari 60 persen atau 3.782 terjadi sampai November 2012. Ironisnya, kata Halim, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo justru mengesahkan aturan yang membolehkan alih muatan (transhipment). Ini menjadi salah satu penyebab melonjaknya kasus pencurian ikan di perairan Indonesia.

Penyebab lainnya, ideologi negeri ini tidak menganggap penting laut. Padahal Indonesia berbatasan dengan 10 negara dan mereka bebas masuk mencuri ikan. Beberapa negara yang tercatat melakukan pencurian ikan, yakni Malaysia, Filipina, Cina, Korea, Thailand, Vietnam dan Myanmar.

Tabel 1. Jumlah Kasus Pencurian Ikan di Perairan Indonesia

No Tahun Jumlah

2001 155 kasus

1 2002 210 kasus

2 2003 522 kasus

3 2004 200 kasus

4 2005 174 kasus

5 2006 216 kasus

6 2007 184 kasus

7 2008 243 kasus

2009. Pertama, kewajiban Vessel Monitoring System untuk Kapal 30 GT dan Asing Dilonggarkan. Kedua, alih muatan kapal masih diperbolehkan. Pengaturan mengenai transhipment (alih muatan) dari antara kapal di atas perairan masih dimungkinkan dilakukan berdasarkan Permen 26 Tahun 2013.

Dengan masih diberikan kebebasan untuk melakukan alih muatan merupakan celah yang berisiko tetap terjadinya pencurian ikan. Terlebih dengan adanya pengecualian terhadap komoditas tuna segar untuk wajib diolah di dalam negeri. Komoditas tuna segar dikecualikan dari Unit Pengolahan Ikan.

Di tengah minimnya kapasitas negara melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, merevisi peraturan menteri yang berpotensi merugikan Negara dan nelayan tradisional, serta mengganggu ketersediaan sumber pangan perikanan dalam negeri harus dilakukan. Tunggu apalagi Presiden Jokowi!***

Rencana Aksi Nasional

Pencegahan dan Penanggulangan

IllegalUnreported and Unregulated Fishing 2012-2016

Sejak 27 Desember 2012, Menteri Kelautan dan Perikanan telah mengesahkan Keputusan Menteri Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.50/MEN/2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing Tahun 2012-2016. Kepmen tersebut disahkan sebagai usaha untuk mencegah dan menanggulangi Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing, perlu dilakukan pengelolaan dan pembangunan perikanan yang tertib, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Indonesia sebagai bagian anggota dari Organisasi Pangan Dunia yang pada tahun 2001 telah menyusun International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing, di tingkat internasional dan Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices Including Combating Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing in the Southeast Asia Region di tingkat regional. Oleh karena itu dibentuklah rencana aksi di tingkat nasional untuk mencegah dan menanggulangi Perikanan yang melanggar hukum (illegal), tidak dilaporkan (unreported), dan tidak diatur (unregulated) yang berlaku selama 4 tahun dari 2012-2016.

Kebijakan

Rencana Aksi Nasional ini menjadi acuan bagi setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam upaya mencegah dan menanggulangi kegiatan IUU Fishing sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Fungsi koordinasi di laksanakan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. RAN ini memiliki dua lampiran yang pertama menjelaskan mengenai Rencana Aksi Nasional IUU Fishing yang terdiri dari 5 bab, yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Kondisi Perikanan Tangkap di Indonesia, Bab III Illegal, Unreported, And

Unregulated Fishing di Indonesia, Bab IV Pencegahan dan Penanggulangan IUU Fishing Saat Ini dan Bab V Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan IUU Fishing. Lampiran kedua menjelaskan jadwal pelaksanaan Rencana Aksi Nasional IUU Fishing dari tahun 2012 hingga tahun 2016

Kondisi Perikanan Tangkap dan IUU Fishing di IndonesiaKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selaku pihak yang berwenang mengelola sumber daya perikanan

KABAR BAHARI IX 1 Mei - Juni 201411 10KABAR BAHARI IX 1 Mei - Juni 2014mengelompokkan WPP-NRI untuk kegiatan penangkapan ikan menjadi 11 (sebelas) wilayah, yang ditetapkan dengan Permen Kelautan dan Perikanan No. PER.01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Selain melakukan pengelompokkan WPP-NRI tersebut, Indonesia melakukan penyempurnaan sistem perizinan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang melakukan kegiatan usaha di WPP-NRI dan laut lepas dengan ketentuan bahwa setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang digunakan untuk menangkap ikan dan mengangkut ikan wajib dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

Kewenangan penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI bagi kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang melakukan kegiatan di WPP-NRI terbagi ke dalam tingkat sebagai berikut:

Direktur Jenderal berwenang menerbitkan SIUP, SIPI, dan SIKPI untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT, menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing;

Gubernur berwenang menerbitkan SIUP, SIPI, dan SIKPI untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT, di wilayah administrasinya dan beroperasi di

wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing;

Bupati/walikota berwenang menerbitkan SIUP, SIPI, dan SIKPI untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT, di wilayah administrasinya dan b...

Recommended

View more >