PRESS RELEASE ARSIP NASIONAL REPUBLIK ?· PRESS RELEASE ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Informasi…

  • Published on
    13-Mar-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p> PRESS RELEASE </p> <p>ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA </p> <p>Informasi lebih lanjut hubungi: </p> <p>Kepala Subbagian Publikasi dan Dokumentasi </p> <p>Eli Ruliawati, S.Sos. (+62813 8172 5549) </p> <p>Arsip Nasional Republik Indonesia </p> <p>Jl. Ampera Raya No.7 , Cilandak, Jakarta Selatan 12560 </p> <p>Telp. (021) 7805851 ext. 404 Fax. (021) 7810280 </p> <p>www.anri.go.id </p> <p>ANRI DAN BKN TANDATANGANI PERATURAN BERSAMA PEDOMAN RETENSI ARSIP </p> <p>KEPEGAWAIAN PNS DAN PEJABAT NEGARA </p> <p>Tepat pukul 12.00 WIB, 12 Desember 2012 Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), </p> <p>M. Asichin dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Eko Sutrisno menorehkan satu peristiwa </p> <p>penting di Ruang Serba Guna Soemartini, Gedung A, Lantai 2, ANRI. Peristiwa penting pada tanggal </p> <p>cantik ini merupakan pengesahan atas Peraturan Bersama Kepala ANRI dan Kepala BKN tentang </p> <p>Pedoman Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pejabat Negara. Acara </p> <p>penandantanganan dihadiri oleh pejabat eselon I, II, dan III terkait di lingkungan ANRI dan BKN. </p> <p>Peraturan Bersama Nomor 08 Tahun 2012 dan Nomor 15 Tahun 2012 ini mengatur retensi arsip </p> <p>kepegawaian PNS dan Pejabat Negara lembaga negara dan pemerintahan daerah sebagai tindak lanjut </p> <p>implementasi ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang </p> <p>Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Retensi arsip merupakan </p> <p>jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip. Dalam pedoman rentensi </p> <p>arsip yang disahkan tersebut memuat jenis arsip/dokumen, retensi atau jangka waktu simpan minimal, </p> <p>dan keterangan. </p> <p>Pedoman Retensi Arsip Kepegawaian PNS dan Pejabat Negara akan digunakan lembaga negara dan </p> <p>pemerintahan daerah sebagai dasar penyususnan JRA Kepegawaian bagi setiap lembaga negara dan </p> <p>pemerintahan daerah. Dengan diundangkannya Peraturan Bersama Nomor 08 Tahun 2012 dan Nomor </p> <p>15 Tahun 2012, maka Peraturan Bersama Kepala ANRI dan Kepala BKN Nomor 05 Tahun 2007 dan </p> <p>Nomor 41 Tahun 2007 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian PNS dan Pejabat Negara dicabut </p> <p>dan tidak berlaku. (TK) </p>