Rasionalitas Dan Moralitas Politik

  • View
    658

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

RASIONALITAS DAN MORALITAS POLITIK : Seni Berpolitik Oleh : Rum Rosyid, Pendidikan Sosiologi Untan Pontianak Pemaknaan ulang terhadap kata politik juga menjadi kebutuhan mendesak. Mahasiswa sebagai bagian dari kekuatan social baru harus membangun kesadaran masyarakat tentang hakekat politik yang benar. Pemkanaan umum masyarakat terhadap politik sering berhenti pada tataran hajatan pemilu, upaya konspirasi merebut kekuasaan, serta konflik nternal kepartaian. Masyarakat harus menyadari bahwa politik harus dimaknai proses dari perumusan dan pelaksanaan kebijakan public yang harus dikontrol. Pasalnya inilah ruang yang rentan untuk dijadikan alat legitimiasi penyalahgunaan kekuasaan. Politik adalah suatu proses dimana masyarakat memutuskan bahwa aktivitas tertentu adalah lebih baik dari yang lain dan harus dilaksanakan. Dengan demikian struktur politik meliputi baik struktur hubungan antara manusia dengan manusia maupun struktur hubungan antara manusia dengan pemerintah. Selain itu, struktur politik dapat merupakan bangunan yang nampak secara jelas (kongkret) dan yang tak nampak secara jelas. Hal ini dapat terlihat dari contoh-contoh sebagai berikut: a). Factor -faktor yang bersifat informal (tidak atau kurang resmi) yang dalam kenyataan mempengaruhi cara kerja aparat masyarakat untuk mengemukakan, menyalurkan, menerjemahkan, mengkonversi tuntutan, dukungan, dan masalah tertentu dimana tersangkut keputusan yang berhubungan dengan kepentingan umum. b). Lembaga yang dapat di sebut sebagai mesin politik resmi atau formal, yang dengan absah mengidentifikasi segala masalah, menentukan dan menjalankan segala keputusan yang mengikat seluruh anggota masyarakat untuk mencapai kepentingan umum. Hukum dan kekuasaan politik merupakan subsistem dalam sistem kemasyarakatan. Masing-masing melaksanakan fungsi tertentu untuk menggerakkan sistem kemasyarakatan secara keseluruhan. Secara garis besar hukum berfungsi melakukan social control, dispute settlement dan social engeneering atau inovation. Sedangkan fungsi politik meliputi pemeliharaan sistem dan adaptasi (socialization dan recruitment), konversi (rule making, rule aplication, rule adjudication, interestarticulation dan aggregation) dan fungsi kapabilitas (regulatif extractif, distributif dan responsif). Dengan rasionalitas dan moralitas politik akan terlihat lebih seperti seni dan kemuliaan. Bukan kejam dan busuk yang selama ini kita lihat. Kesantunan, kedewasaan, dan keluhuran budi dalam berpolitik merupakan keniscayaan dalam membangun peradaban sebuah bangsa. Tanpa itu semua nihil rasanya kalau peradaban yang agung akan tercipta. Maka dari itulah mulai saat ini juga, baik elit politik maupun para (aktivis) pemuda/ mahasiswa wajib mengedepan etik moral berpolitik, berbangsa, dan bernegara. Karena politik tanpa rasionalitas moral dan ilmu pengetahuan akan menjadi sangat jahat. Sebaliknya, moral saja tanpa diimbangi kesadaran politik (kerakyatan dan kebangsaan) hanya akan menjadi tatanan kehidupan yang sia-sia. Maka berpolitiklah dengan akal sehat dan kejernihan nurani. Virgina Held (1989 : 106-123) secara panjang lebar membicarakan sistem hukum dan sistem politik dilihat dari sudut pandang etika dan moral. Ia melihat perbedaan diantara

keduanya dari dasar pembenarannya. Dasar pembenaran deontologis pada khususnya merupakan ciri dan layak bagi sistem hukum, sedangkan dasar pembenaran teleogis pada khususnya ciri dan layak bagi sistem politik. Argumentasi deontologis menilai suatu tindakan atas sifat hakekat dari tindakan yang bersangkutan, sedangkan argumentasi teleogis menilai suatu tindakan atas dasar konsekuensi tindakan tersebut. Apakah mendatangkan kebahagiaan atau menimbulkan penderitaan. Benar salahnya tindakan ditentukan oleh konsekuensi yang ditimbulkannya, tanpa memandang sifat hakekat yang semestinya ada pada tindakan itu. Sistem hukum, kata Held lebih lanjut memikul tanggung jawab utama untuk menjamin dihormatinya hak dan dipenuhinya kewajiban yang timbul karena hak yang bersangkutan. Dan sasaran utama sistem politik ialah memuaskan kepentingan kolektif dan perorangan. Meskipun sistem hukum dan sistem politik dapat dibedakan, namun dalan bebagai hal sering bertumpang tindih. Dalam proses pembentukan Undang-undang oleh badan pembentuk Undang-undang misalnya. Proses tersebut dapat dimasukkan ke dalam sistem hukum dan juga ke dalam sistem politik, karena Undang-undang sebagai output merupakan formulasi yuridis dari kebijaksanaan politik dan proses pembentukannya sendiri digerakkan oleh proses politik. Dari beberapa paparan diatas kita dapat menangkap beberapa situasi yang dapat dijadikan acuan strategis dalam melakukan perubahan. Dalam konteks internal Pertama, legitimasi masyarakat terhadap proses amandemen UUD 1945. dianggap premature selain dalam waktu yang terbatas juga pelibatan masyarakat dalam proses tersebut dinilai rendah. Kedua, fase reformasi dinilai gagal membuahkan kesejahteraan pada rakyat. Ketiga, perubahan politik tidak lebih dari pragmatisme actor politik untuk kekuasaan bukan kesejahteraan rakyat. Keempat, gelombang kesadaran terhadap kerugian yang diderita akibat eksploitasi sumberdaya alam. Sementara situasi eksternal yang dapat dijadikan momen strategis adalah : pertama, solidaritas masyarakat dunia yang diwujudkan dalam gerakan anti globalisasi. Kedua, kemenangan pemerintahan kerakyatan di Amerika latin. Ketiga, menguatnya perlawan terhadap dominasi Amerika di kawasan Asia . Berangkat dari realitas diatas maka perubahan mendesak yang harus segara dilakukan : 1. Penghapusan hutang luar negeri 2. Penguasaan Industri energi Oleh Negara untuk kemakmuran rakyat 3. Membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk rakyat berbasis pada pengembangan industri nasional 4. Revisi UU PM ( Penanaman Modal) 5. Tolak kenaikan harga bbm 6. pendidikan dan kesehatan gratis berkualitas untuk rakyat 7. mendesak pemerintah untuk segera melaksanakan reforma agraria 8. Mendesak agar parpol segera melakukan fungsi pendidikan politik pada rakyat 9. Percepatan regenerasi kepemimpinan politik Pragmatisme Politik Pemuda Istilah pemuda atau generasi muda umumnya dipakai sebagai konsep untuk memberi generalisasi golongan masyarakat yang berada pada usia paling dinamis, yang membedakan dari kelompok umur anak-anak dan golongan tua. Menurut budayawan Taufik Abdullah, pemuda bukan cuma fenomena demografis, akan tetapi juga sebuah gejala historis, ideologis, dan juga kultural. (Pemuda dan Perubahan Sosial, LP3ES,

1987). Dalam setiap episode transisi politik, peran pemuda-terutama para pemuda "elite" selalu terlibat di dalamnya. Mereka adalah generasi terpelajar - mahasiswa, profesional, akademisi, dan para aktivis pada umumnya - yang berasal dari kalangan menengah, tinggal di kota besar, memiliki kepekaan sosial dan empati politik yang tinggi. Pragmatisme adalah fenomena yang real ada dalam dunia politik. Betapa banyak dari mantan aktivis yang ketahuan melakukan kongkalikong, mark up anggaran, atau singkatnya melakukan tindakan korupsi dan tercela. Hukum,dan kekuasaan/politik sebagai subsistem kemasyarakatan adalah bersifat terbuka, karena itu keduanya saling mempengaruhi dan dipengaruhi ole subsistem lainnya maupun oleh sistem kemasyarakatan secara keseluruhan. Walaupun hukum dan politik mempunyai fungsi dan dasar pembenaran yang berbeda, namun keduanya tidak saling bertentangan. Tetapi saling melengkapi. Masing-masing memberikan kontribusi sesuai dengan fungsinya untuk menggerakkan sistem kemasyarakatan secara keseluruhan. Dalam masyarakat yang terbuka dan relatif stabil sistem hukum dan politiknya selalu dijaga keseimbangannya, di samping sistem-sitem lainnya yang ada dalam suatu masyarakat. Jika seorang mantan aktivis mahasiswa korupsi, mungkin saja itu terjadi karena ia sendiri telah melatihnya sejak mahasiswanya. Coba kita perhatikan anggaran yang harus dibayarkan oleh mahasiswa baru. Dalam beberapa kasus di fakultas, estimasi dana untuk baju kaos lebih dari 20 ribu rupiah, namun faktanya kemudian para mahasiswa baru hanya mendapatkan kaos seharga 10 ribu (seperti kaos kampanye gratisan) bahkan dengan kualitas dibawahnya lagi. Ini fakta nyata yang terjadi di lingkup aktivis mahasiswa mereka yang notabene disebut-sebut sebagai agent of change, agent of social control, calon pemimpin, idealis, dan kritis terhadap wakil rakyat. Dalam konteks sejarah Indonesia, secara periodikal peran mereka dapat dibagi dalam angkatan 08, 28, 45, 66, 74, 80-an, hingga 90-an. Secara ideologis, mereka adalah golongan yang kritis adaptif serta sanggup melahirkan ide-ide baru yang dibutuhkan masyarakatnya. Sementara secara kultural, mereka adalah produk sistem nilai yang mengalami proses pembentukan kesadaran dan pematangan identitas dirinya sebagai aktor penting perubahan. Sebagai golongan elite masyarakat, dalam banyak kasus, peran kaum muda amat menentukan arah kehidupan bangsanya. Seperti diulas Pareto, Mosca, atau Michel (1982), mereka adalah kaum elite yang memiliki mobilitas tinggi dan peran sentral dalam menentukan opini dan keputusan mayoritas. Pada gilirannya, kaum elite itulah yang mengontrol berbagai akses atas sumber daya ekonomi dan politik negara. Jika pemuda angkatan 08 berhasil memupuk bibit nasionalisme, pemuda angkatan 28 sukses menggalang ideologi persatuan nasional. Sedangkan pemuda angkatan 45 sanggup mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Untuk angkatan 66, 74, 80, hingga 98-an bisa dikatakan hanya mampu memerankan dirinya sebatas kekuatan korektif. Pascakekuasaan Orde Lama, politik nasional praktis berada di bawah kendali elite militer, khususnya angkatan darat. Pemuda 66 yang masuk dalam arena kekuasaan perannya tak lebih sebatas "penyuplai ide", sementara mereka yang memilih berada di luar lingkar kekuasaan berfungsi tak lebih sebagai "pengritik" negara.

Pragmatisme politik seperti yang pernah ada perlu diberantas. Mereka-mereka yang dulunya sangat getol mengutip ucapan Soe Hok Gie (bahkan menguasai isu buku Gie, Catatan Seorang Demonstran) tentang perla