REFORMASI PERTANAHAN

  • View
    94

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

REFORMASI PERTANAHAN. Prodi Agribisnis FP-UNS 2011. Reformasi Pertanahan Catur Tertib Pert a n a han : Tertib Hu k um P ertnhan : kondisi sadar h u k um masy. y g mengetahui hak & kewajiban dlm penguasaan, pemilikan & pengg. tnh, persepsi yg sama ttg h u k um - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

  • REFORMASI PERTANAHANProdi Agribisnis FP-UNS 2011

  • Reformasi Pertanahan Catur Tertib Pertanahan :Tertib Hukum Pertnhan : kondisi sadar hukum masy. yg mengetahui hak & kewajiban dlm penguasaan, pemilikan & pengg. tnh, persepsi yg sama ttg hukum pertanahan, pd aparat pemerinth, penegak hukum & masyarakat.2.Tertib Administrasi Pertnhan : adm. pertnhan yg lengkap & rapi, semua bid. tnh & pemilik terdaftar, aman, & mudah dipantau, penyalahgunaan sertifikat tnh dpt ditekan, &tumpang tindih hak atas tnh dpt dihindari.3.Tertib Penggunaan Tnh : pengg. tnh scr terencana, shg setiap bidang tnh dpt memberikan manfaat optimal & lestari, & diusahakan scr efisien & seimbang dg tetap menghormati hak-hak masy. scr proporsional.4.Tertib Pemeliharaan Tnh & Lingkungan Hidup : pemanfaatan tnh memperhatikan upaya pencegahan kerusakan tnh, peningkatan kesuburan tnh, & kelestarian SDA & lingkungan.

  • Kebijakan Pertanahan dlm Reformasi Pertanahan Arah Kebijakan :Penguasaan tnh : pembatasan penguasaan tnh, mengefektifkan ketentuan pembatasan penguasaan tnh yg sdh ada, meningkatkan redistribusi tnh, pembatasan & penertiban ijin lokasi, dgn mengakhiri berlakunya ijin lokasi yg blm direalisasi.2. Penatagunaan tnh : pemanfaatan tnh scr optimal melalui penertiban & pendayagunaan tnh yg blm dimanfaatkan (tnh tidur/tnh terlantar).3. Pelayanan pertnhan : ketentuan-ketentuan bersifat deregulatif & meringankan beban masy gol ekon. Lemah

    Kebijakan dlm bentuk perundangan :1. Permenneg Agraria/Ka BPN no 3 th 1998 ttg kewajiban pemegang hak atas tnh yg blm dimanfaatkan utk tnm pangan.2. Permenner Agraria/Ka BPN no 4 th 1998 ttg pedoman penetapan uang pemasukan dlm pemberian hak atas tnh negara.3. Kepmenneg Agraria/Ka BPN no 6 th 1998 ttg pemberian hak milik atas tnh utk rumah tinggal, utk menyediakan kepastian kelangsungan hak atas tnh utk memenuhi keb. dasar (tempat tinggal).

  • Kebijaksanaan Reformasi Hukum Bidang Pertanahan :Penguasaan tanah : mewujudkan keadilan dlm penguasaan tnh, &menjamin kepastian & perlindungan hukum hak atas tanah, & menjamin fungsi sosial hak atas tanah.Fakta : - Bidang pertanian : penguasaan tnh terlalu luas, di lain pihak banyak petani tdk punya tanah/sempit & banyak tnh pertanian yg dikuasai/dimiliki bukan petani- Bidang non pertanian : penguasaan tnh berlebihan, pemanfaatan tnh utk keperluan non produktif, tnh tdk dimanfaatkan krn terlalu lama menunggu utk dibuka (pemberian ijin lokasi), & kurang dukungan masy. dlm pola kemitraan (PIR, konsolidasi tnh).

    Tujuan prog. reformasi hukum di bidang penguasaan tnh :1. Perancangan peraturan yg membatasi penguasaan tnh luas2. Efektifitas ketentuan pembatasan penguasaan tnh yg sdh ada3. Peningkatan redistribusi tnh utk rakyat4. Peningkatan ijin lokasi & pencadangan tnh dlm rangka perolehan tnh utk pembangunan : pengendalian pemb. yg memerlukan tnh.

  • Titik berat prog. reformasi hukum & perundangan bidang pertanahan :Melanjutkan perancangan peraturan perundangan sbg pelaksanaan UUPA 2. Merancang perubahan peraturan pelaksanaan UUPA yg tdk sesuai dg kondisi sekarang3. Menegaskan beberapa pengertian hukum dlm pengoperasian ketentuan dlm UUPA yg memihak kepentingan rakyat4. Merancang peraturan operasional yg bersifat deregulatif, implementatif & koordinatif

  • Instruksi Meneg Agraria/Ka BPN no 3 th 1998 ttg peningkatan efisiensi & kualitas pelayanan administrasi pertanahan berdasar asas keterbukaan, kesederhanaan, kepastian, keadilan, keamanan, & kenyamanan.Upaya perbaikan pelayanan administrasi pertanahan : sinkronisasi pelaks. ketentuan renc. tata ruang nasional/daerah, HGU,HGB, Ijin lokasi, & tata cara pembebasan tnh2. perbaikan pelayanan & penertiban pedoman pelayanan ttg persyaratan, prosedur, biaya, & batas waktu penyelesaian pengurusan tnh.3.perlakuan sama kpd semua pemohon sertifikat HM, HGB, HGU, termasuk pemilik tnh dlm kawasan yg dikuasai perush. pengembang/investor.4.layanan pengaduan masy. lewat surat, faks, media massa & langsung, & menindaklanjuti pengaduan tsb (Kotak Pos 4000 disemua kantor BPN).Reformasi Pelayanan Bidang Pertanahan

  • Pelayanan Administrasi Pertanahan :pemberian ijin lokasi kpd org/bdn hk dg kewajiban pemanfaatan tnh scr optimal2. pemberian hak atas tnh kpd perorgan/bdn hk scr individu dan massal, misal prog. transmigrasi, pola PIR dan TIR, prog pencetakan sawah : landreform3. mempermudah dan mempercepat pemilik tnh dlm memperoleh tanda bukti/sertifikat tnh, shg memberikan ketenangan pemanfaatan tnh dan memperkuat kedudukan sbg pemilik tnh dan melindungi jika berhadapan dg investor/perusahaan. PRONA (Proyek Nas. Agraria) : percepatan dan kemudahan sertifikat tnh kpd gol. ekon. lemah PAP (Proyek Adm. Pertnhan) : percepatan sertifikat tnh melalui pendaftaran tnh scr sistematik, dg sasaran : pendaftaran semua bid. tnh di seluruh Indonesia selama 25 th. Pola sertifikasi swadaya/biaya masy. dg prakarsa scr massal ditentukan masy. 4. pengaduan masalah-masalah pertanahan

  • Langkah-langkah Reformasi Pelayanan Pertanahan : 1. menerbitkan pedoman pelayanan (persyaratan, prosedur, biaya, batas waktu), melalui buku panduan, pengumuman/ media informasi lain 2. menempatkan petugas yg bertangg. jwb melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan permohonan 3. menyelesaikan pelayanan permohonan sesuai batas waktu yg ditetapkan, jika terlampaui berarti disetujui 4. melarang/menghapus biaya tambahan yg dititipkan pihak lain & meniadakan segala bentuk pungutan liar. 5. menerapkan pola pelayanan terpadu (one stop service) bagi unit kerja pelayanan 6. penelitian berkala utk mengetahui kepuasan masy. atas pelayanan dan tindak lanjut 7. menata sistem & prosedur pelayanan scr berkesinambungan sesuai tuntutan & perkembangan dinamika masyarakat

  • Hambatan-hambatan :keterbatasan sarana dan prasarana, kondisi gedung kantor pertnhan yg tdk memadai2. kurang peralatan teknis yg menunjang kelancaran pelayanan3. kurangnya jumlah tenaga personil/pelaksana4. kurangnya SDM yg berkualitas (kemampuan, moral)5. belum berkembangnya pola pikir reformis pd pelaksana

    Upaya mengatasi :1. Gedung kantor pertanahan di kab/kota, yg volume pekerjaan pelayanan cukup besar (Bank Dunia) terpadu.2. Pelayanan kpd masyarakat (pengaduan) & jemput bola3. Pembelian peralatan teknis4. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan personil melalui diklat dalam dan luar negeri5. Peningkatan sikap dan moral bagi pelaksana6. Komputerisasi pelayanan

  • Perolehan hak atas tnh & sertifikat dlm administrasi pelayanan :Kolektif/massal (sistematik) : pelaks. berdsr prakarsa unsur pemerinth, misal prog.nas, redistribusi tnh kpd petani dan konsolidasi tnh.2. Individual/sporadik : berdsr inisiatif perorgan, misal permohonan oleh perorgan/bdn hk, konversi tnh, dan pengakuan hak atas tnh milik adat.

  • Pemberian hak milik atas tnh utk rumah tinggal : 1. Pemberian hak milik atas tnh utk RSS/RS 2. Perluasan pemberian hak milik 3. Persyaratan tnh utk rumah tinggal 4. Perubahan hak atas tnh utk rumah tinggal : utk semua bidang tnh utk rumah tinggal milik perorangan WNI dg luas 600 m yg msh HGB/hak pakai bisa mjd hak milik dg permohonan pendaftaran ke Ka BPN Kab/Kota.

    Pendaftaran tanah hak milik utk rumah tinggal : 1. data yuridis & fisik tnh : sertifikat HGB/hak pakai pengg. tnh utk rumah tinggal diperiksa IMB utk rumah tinggal/surat keterangan Kades/ Kelurahan (jika belum ada IMB). 2. Identitas pemohon (KTP/paspor) 3. Biaya pendaftaran tanah : Biaya utk pemberian hak milik atas tnh dg luas 200 m = 0 % / 0 rupiah Perhitungan biaya didasarkan NJOP pd tgl permohonan pendaft. tnh (SPPT PBB). Utk luas tnh 200 m, biaya > 0 %.

  • PENGATURAN YG BAIK (GOOD GOVERNANCE)Governance (pengaturan) proses pengambilan keputusan & implementasi keputusan, dlm suatu rangkaian sistem yg baik & bersifat mengutamakan kepentingan umum shg mjd proses yg baik & beretika Good Governance

    PRINSIP GOOD GOVERNANCE : Transparansi Tanggung Jawab Akuntabilitas Partisipasi Responsif

  • KARAKTERISTIK GOOD GOVERNANCEPartisipasi keterkaitan aktif antara berbagai pihak & keberpihakan pd masyarakatAturan Hukum legalitas scr adil, hak & kewajiban jelas, & perlindungan thd human right; mengacu pd : keberadaan hukum & regulasi/kebijakan, utk mengatur masy. & keadilan penerapan hukum yg konsistenTransparansi keputusan diambil & dilakukan melalui aturan yg diikuti scr benar & akses bersifat terbuka (dgn filter scr moral agar tdk memunculkan gejolak dlm masy)

  • KARAKTERISTIK GOOD GOVERNANCEResponsif cepat tanggap thd perubahan sosial, & memberi kesempatan luas bg masy. utk mengakomodasikan kepentingan & masalah-masalahnya.Berorientasi Konsensus kebersamaan dlm berbagai kepentingan masy. utk memperoleh kepentingan terbaik, bersifat adil, kesepakatan & kepentingan bersama & tdk memihak Adil & Bersifat Umum keseimbangan yg adil & dpt diterima umum dlm & antar komunitas , serta memenuhi kepentingan masy.

  • KARAKTERISTIK GOOD GOVERNANCEEfektif & Efisien pemanfaatan sumber daya scr kontinyu & berkelanjutan, serta dpt memberikan manfaat lebih & tepat guna bg masy.Pertanggungjawaban pertanggungjawaan semua keputusan/tindakan kpd seluruh pihak yg terpengaruh oleh keputusan/tindakan tsb (masy), yg didukung oleh transparansi & aturan hukum

  • Arah kebijakan penatagunaan tanah :Pem