Registrasi Apt

  • Published on
    14-Nov-2015

  • View
    3

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

n

Transcript

  • REGISTRASI, IZIN PRAKTIK DAN IZIN KERJA TENAGA KEFARMASIAN

    Disampaikan pada :

    Rapat Koordinasi Nasional IAI

    Jakarta, 18 Juni 2011

    Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

  • PENDAHULUAN (1)

    Peraturan Menteri Kesehatan No. 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian

    Ditetapkan 3 Mei 2011

    Diundangkan 1 Juni 2011

    Terdiri dari 7 Bab, 39 Pasal

  • PENDAHULUAN (2)

    Bab I. Ketentuan Umum

    Bab II. Registrasi

    Bab III. Izin Praktik dan Izin Kerja

    Bab IV. Komite Farmasi Nasional

    Bab V. Pembinaan dan Pengawasan

    Bab VI. Ketentuan Peralihan

    Bab VII. Ketentuan Penutup

  • Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja

    Tenaga Kefarmasian

    by whom

    STRA SIPA , SIKA atau SIKTTK

    how

    what

    where

    ED

    Dikeluarkan o/ Menteri Menteri mendelegasikan kepd KFN

    Dikeluarkan o/ Kepala DinKes Kab/Kota tempat

    pekerjaan kefarmasian

    dilakukan

    Permohonan kepd Ka DinKes

    Kab/Kota

    Tembusan kepd Ka DinKes Prov

    Permohonan kepd KFN

    Tembusan kepada DirJen Binfar &

    Alkes

    dan PP Org. Profesi

    Dpt on line Pusat (Jakarta)

    Tempat pekerjaan kefarmasian dilakukan

    5 (lima) Tahun

    - berlaku sepanjang STRA atau

    STRTTK masih berlaku

    - Tempat praktek/bekerja msh

    sesuai

    dg yg tercantum dlm SIPA, SIKA

    atau

    SIKTTK

    STRTTK

    Dikeluarkan o/ Menteri Menteri mendelegasi kepd Ka DinKes Prov

    Permohonan kepd Ka DinKes Prov

    Tempat menyelesaikan

    pendidikan

    5 (lima) Tahun

  • PERSYARATAN STRA (1)

    Ijazah Apoteker

    Sertifikat Kompetensi Apoteker

    Telah mengucapkan sumpah/janji Apoteker

    Surat Keterangan sehat fisik dan mental

    Membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi

  • PERSYARATAN STRA (2)

    ...bagi Apoteker lulusan luar negeri

    Surat Keterangan telah melakukan adaptasi pendidikan Apoteker dari Institusi Pendidikan yg terakreditasi

    Surat izin tinggal tetap untuk bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perUU-an di bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian bagi Apoteker WNA

  • SERTIFIKAT KOMPETENSI

    PROFESI

    Dikeluarkan oleh Organisasi Profesi setelah lulus uji kompetensi

    Berlaku 5 tahun dan dpt dilakukan uji kompetensi kembali setelah habis masa berlakunya

    Uji kompetensi dilakukan oleh Org. Profesi melalui pembobotan Satuan Kredit Profesi (SKP)

    Pedoman penyelenggaraan uji kompetensi ditetapkan oleh KFN

  • TATA CARA MEMPEROLEH

    STRA (1)

    Apoteker mengajukan permohonan kepada KFN, cc: DJ Binfar & Alkes dan PP Org. Profesi

    Dapat dilakukan secara online

    10 HK setelah permohonan diterima dan dinyatakan lengkap, KFN menerbitkan STRA

  • TATA CARA MEMPEROLEH

    STRA (2)

    Dokumen yang dilampirkan:

    FC Ijazah Apoteker

    FC Surat Sumpah/Janji Apoteker

    FC Sertifikat Kompetensi Profesi

    Surat Keterangan sehat fisik dan mental

    Surat pernyataan akan mematuhi dan melaksanaan ketentuan etika profesi

    Pas foto terbaru berwarna uk 4x6 dan uk 2x3 masing-masing sebanyak 2 lembar

  • APOTEKER BARU LULUS

    DAFTAR NAMA

    APOTEKER BARU

    Org. Profesi

    Fakultas Farmasi xxx

    PELANTIKAN & PENGUCAPAN SUMPAH APOTEKER

    Kolektif, 1 bln

    sebelum

    pelantikan

    KFN

    2 minggu sebelum

    pelantikan

    2 minggu

    sebelum

    pelantikan

    STRA

    SERTIFIKAT

    KOMPETENSI

  • REGISTRASI ULANG

    Registrasi ulang dilakukan sesuai tata cara memperoleh STR dengan melampirkan STRA yang lama

    Harus dilakukan minimal 6 (enam) bulan sebelum STRA habis masa berlakunya

  • PENCABUTAN STRA (1)

    STRA dapat dicabut karena:

    Permohonan ybs

    Pemilik STRA tdk lagi memenuhi persyaratan fisik dan mental untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian berdasarkan surat keterangan dokter

    Melakukan pelanggaran disiplin tenaga kefarmasian

    Melakukan pelanggaran hukum di bidang kefarmasian yg dibuktikan dengan putusan pengadilan

  • IZIN PRAKTEK DAN IZIN KERJA (1)

    SIPA:

    Apoteker penanggung jawab di fasilitas pelayanan kefarmasian

    Apoteker Pendamping di fasilitas pelayanan kefarmasian

    SIKA bagi Apoteker yg melakukan pekerjaan kefarmasian di fasilitas produksi atau fasilitas distribusi/penyaluran

  • IZIN PRAKTEK DAN IZIN KERJA (2)

    SIPA bagi Apoteker penanggung jawab atau SIKA hanya diberikan untuk 1 (satu) tempat fasilitas kefarmasian

    Apoteker PJ di Puskesmas dapat menjadi Apoteker Pendamping di luar jam kerja

    SIPA Pendamping dapat diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat fasilitas pelayanan kefarmasian

  • TATA CARA MEMPEROLEH SIPA

    atau SIKA (1)

    Apoteker mengajukan permohonan kepada Kepala Dina Kesehatan Kab/Kota tempat pekerjaan kefarmasian dillaksanakan, cc: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi

    Untuk permohonan SIPA sbg Apoteker Pendamping hrs dinyatakan permintaan SIPA untuk tempat PK pertama, kedua atau ketiga

    20 HK setelah permohonan diterima dan dinyatakan lengkap, Ka Dinkes Kab/Kota menerbitkan SIPA atau SIKA

  • TATA CARA MEMPEROLEH SIPA

    atau SIKA (2)

    Dokumen yang dilampirkan:

    FC STRA

    Surat pernyataan mempunyai tempat praktik profesi atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian atau dari pimpinan fasilitas produksi atau distribusi/penyaluran

    Surat rekomendasi dari organisasi profesi

    Pas foto terbaru berwarna uk 4x6 dan uk 3x4 masing-masing sebanyak 2 lembar

  • PENCABUTAN SIPA atau SIKA

    (1)

    SIPA atau SIKA dapat dicabut karena:

    Permohonan ybs

    STRA tidak berlaku lagi

    Ybs tidak bekerja pd tempat yg tercantum dlm surat SIPA atau SIKA

    Ybs tdk lagi memenuhi persyaratan fisik dan mental untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian berdasarkan pembinaan dan pengawasan dan ditetapkan dg surat keterangan dokter

    Melakukan pelanggaran disiplin tenaga kefarmasian

    Melakukan pelanggaran hukum di bidang kefarmasian yg dibuktikan dengan putusan pengadilan

  • KOMITE FARMASI NASIONAL

    SEKRETARIAT

    DIVISI

    SERTIFIKASI &

    REGISTRASI

    DIVISI

    PEMBINAAN

    DAN

    PENGAWASAN

    PNS BERTGGJWB KEPD SES DJ BINFAR & ALKES

    KOMPOSISI: Kemenkes 2 BPOM 1 Org. Prof. 3 Org. TTK 1 Perhimpunan PTFI 1 Kemendiknas 1

    DIVISI PEDIDIKAN

    DAN PELATIHAN

    BERKELANJUTAN

    KOMITE FARMASI NASIONAL (1)

  • Ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan DJ Binfar & Alkes

    Untuk anggota KFN yang berasal dari organisasi atau perhimpunan harus diusulkan oleh organisasi atau perhimpunan ybs kepd DJ Binfar & Alkes

    Masa bakti 3 tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 1 (satu) periode

    Ketua KFN harus seorang apoteker

    KOMITE FARMASI NASIONAL (2)

  • Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, KFN dapat membentuk tim ad hoc, yang bertugas menyelesaikan dugaan pelanggaran disiplin

    Ketentuan lebih lanjut mengenai dugaan pelanggaran disiplin diatur oleh KFN

    KOMITE FARMASI NASIONAL (3)

  • Pembinaan dan pengawasan thd pelaksanaan dan penerapan peraturan ini dilakukan oleh DJ Bina Kefarmasian & Alkes, Ka Dinkes Prov, Kab/Kota, organisasi dan/atau perhimpunan terkait sesuai dg fungsi dan tugas masing-masing

    Hasil pembinaan dan pengawasan dilaporkan secara berjenjang kepada DJ

    PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

  • Apoteker yg sudah memiliki SP atau SIK dianggap telah memiliki STRA, SIPA atau SIKA

    Wajib MENGGANTI SP atau SIK dg STRA dan SIPA/SIKA paling lambat 31 Agustus 2011

    Mendaftar melalui website KFN selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tgl 31 Agustus 2011, dg melampirkan:

    FC KTP/Sim/Paspor

    FC Ijazah Apoteker

    SIK atau SP

    Pas foto terbaru berwarna uk 4x6 dan uk 2x3 masing-masing sebanyak 2 lembar

    KETENTUAN PERALIHAN (1)

  • Setelah mendapatkan STRA pertama kalinya, wajib mengurus SIPA atau SIKA

    Masa berlaku STRA, SIPA, SIKA diberikan berdasarkan tanggal kelahiran apoteker

    KETENTUAN PERALIHAN (2)

  • Registrasi Anggota IAI

    Surat Keputusan PENGURUS DAERAH IAI

    JATIM Nomor : 01/IAI-JATIM/SK/I/2011

    Tentang PROSEDUR REGISTRASI

    ANGGOTA

  • PENGURUS DAERAH mengajukan permohonan NOMOR REGISTRASI

    ANGGOTA kepada PENGURUS PUSAT

    bagi para PEMOHON dengan melampirkan

    Rekapan data lengkap para Pemohon dalam bentuk soft copy (Microsoft Exel )

    Bukti setoran bank Iuran Anggota untuk Pengurus Pusat sebesar 15% ( lima belas

    persen )

  • PENGURUS PUSAT mengirimkan REKAPAN DATA NOMOR REGISTRASI

    ANGGOTA kepada PENGURUS DAERAH.

    PENGURUS DAERAH mencetak KARTU TANDA ANGGOTA dan selanjutnya

    menyerahkan kepada PEMOHON.

  • PENGURUS CABANG mengajukan permohonan pembuatan KARTU TANDA

    ANGGOTA kepada PENGURUS DAERAH

    bagi para PEMOHON dengan melampirkan

    / menyerahkan :

    Rekapan data lengkap para Pemohon dalam bentuk soft copy (Microsoft Exel )

    Iuran Anggota untuk Pengurus Daerah sebesar 35% ( tiga puluh lima persen ) dan

    Bukti setoran bank Iuran Anggota untuk

    Pengurus Pusat sebesar 15% ( lima belas

    persen )