Revisi Ranperda Perkotaan Wajak Rz

  • Published on
    06-Aug-2015

  • View
    22

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

<p>...Draft Raperda...</p> <p>PEMERINTAH KABUPATEN MALANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR..............TAHUN 2012 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN WAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KABUPATEN MALANG, Menimbang : a. bahwa pembangunan Daerah perlu diarahkan pada pemanfaatan ruang wilayah secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah daerah dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan; b. bahwa pertumbuhan dan perkembangan masyarakat dapat mengakibatkan penurunan kualitas pemanfaatan ruang dan ketidakseimbangan struktur dan fungsi ruang wilayah sehingga perlu ditata dengan baik; c. bahwa berdasarkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Tata Ruang No.26 Tahun 2007 menunjukkan bahwa setiap RTRW harus ditindaklanjuti dengan penyusunan RDTRK sebagai perangkat operasional RTRW d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta memperhatikan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor ...........Tentang .........., perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang RDTR Perkotaan Wajak; :</p> <p>Mengingat</p> <p>1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan danPemukiman;</p> <p>2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi(Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881)</p> <p>3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang BangunanGedung;</p> <p>4. Undang-undang Nomor 7Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477)</p> <p>5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembentukanPeraturan Perundang-Undangan;</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor</p> <p>Hal-1</p> <p>...Draft Raperda...</p> <p>4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;</p> <p>7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; 9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);</p> <p>11. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);</p> <p>12. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas danAngkutan Jalan;</p> <p>13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan danpengelolan lingkungan hidup;</p> <p>14. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang PedomanPelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;</p> <p>16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RencanaTata Ruang Wilayah Nasional;</p> <p>17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);</p> <p>18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentangPenyelenggaraan Penataan Ruang;</p> <p>19. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk DanTata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5160);</p> <p>20. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan danPembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;</p> <p>21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;</p> <p>22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentangTata Cara peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata ruang di Daerah;</p> <p>23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentangPedoman Perencanaan ;</p> <p>24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentangTata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah;</p> <p>25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang</p> <p>Hal-2</p> <p>...Draft Raperda...</p> <p>Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;</p> <p>26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/M/1993tentang Garis Sempadan dan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;</p> <p>27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2007tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik Dan Lingkungan, Ekonomi, Serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;</p> <p>28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya;</p> <p>29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2008 tentangPedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di ;</p> <p>30. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah;</p> <p>31. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;</p> <p>32. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PekerjaanUmum dan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 648-384 Tahun 1992,Nomor: 739/KPTS/1992, Nomor: 09/KPTS tentangPedoman Pembangunan Perumahan dan Permukiman dengan Lingkungan Hunian yang Berimbang;</p> <p>33. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 65 Tahun1993tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</p> <p>Hal-3</p> <p>...Draft Raperda...</p> <p>Dengan Persetujuan Bersama</p> <p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG dan BUPATI KABUPATEN MALANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA RUANG KAWASAN PERKOTAAN WAJAK. DETAIL TATA</p> <p>BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Malang. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Malang. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang. 5. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Wajak yang selanjutnya disingkat RDTRK Kawasan Perkotaan Wajak, adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ke dalam rencana pemanfaatan ruang kawasan dengan menetapkan blok-blok peruntukan pada kawasan fungsional yang dimuat dalam peta rencana berskala 1:5.000 atau lebih. 6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. 7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. 9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. 10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 11. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. 12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. 13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. 14. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang. 15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. 16. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan/atau budidaya. 17. Kawasan Strategis Daerah adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. 18. Ruang Terbuka Hijau atau disingkat RTH adalah bagian dari kota yang tidak didirikan bangunan atau sedikit mungkin unsur bangunan, terdiri dari unsur alam (antara lain vegetasi dan air) dan unsur binaan antara lain taman kota, jalur hijau, pohon-pohon</p> <p>Hal-4</p> <p>...Draft Raperda...</p> <p>pelindung tepi jalan, hutan kota, kebun bibit, pot-pot kota, pemakaman, pertanian kota yang berfungsi meningkatkan kualitas lingkungan. 19. Koefisian Dasar Hijau adalah angka prosentase berdasarkan perbandingan antara luas lahan terbuka untuk penanaman tanaman dan atau peresapan air terhadap luas persil yang dikuasai. 20. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan saluran/sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai 21. Garis Sempadan Bangunan adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah Garis Sempadan Jalan yang ditetapkan dalam rencana ruang kota. 22. Garis Sempadan Jalan adalah garis rencana jalan yang ditetapkan dalam rencana ruang kota. 23. Koefisien Dasar Bangunan atau disingkat KDB adalah angka perbandingan jumlah luas lantai dasar terhadap luas tanah perpetakan yang sesuai dengan rencana kota; 24. Koefisien Lantai Bangunan atau disingkat KLB adalah angka perbandingan jumlah luas seluruh lantai terhadap luas tanah perpetakan yang sesuai dengan rencana kota 25. Tempat Penampungan Sementara atau disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. 26. Limbah bahan berbahaya dan beracun, disingkat limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain; 27. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah. 28. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah dibawah Kecamatan. 29. Rencana Blok adalah perencanaan pembagian lahan dalam kawasan menjadi blok dan jalan, dimana blok terdiri atas unit lingkungan dengan konfigurasi tertentu. 30. Rencana Sub Blok adalah perencanaan pembagian blok dalam kawasan menjadi sub blok dan jalan dengan pemanfaatan ruang atau karakter lingkungan yang homogen. 31. Blok Peruntukan adalah bagian dari unit lingkungan yang mempunyai peruntukan pemanfaatan ruang tertentu yang dibatasi oleh jaringan pergerakan dan atau jaringan utilitas. 32. Sub Blok Peruntukan adalah wilayah perencanaan terkecil dengan batasan wilayah administrasi kelurahan. 33. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. 34. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>BAB II TUJUAN, FUNGSI, DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Tujuan Pasal 2 Penataan ruang di Perkotaan Wajak bertujuan untuk: a. Arahan bagi masyarakat dalam pengisian pembangunan fisik kawasan, b. Pedoman bagi instansi dalam menyusun zonasi, dan pemberian perijinan kesesuaian pemanfaatan bangunan dengan peruntukan lahan</p> <p>Hal-5</p> <p>...Draft Raperda...</p> <p>Bagian Kedua Fungsi Pasal 3 Penataan ruang di Perkotaan Wajak berfungsi sebagai a. Sebagai pedoman arah pembangunan kawasan terutama dalam pelaksanaan program pembangunan, penyusunan rencana teknik ruang kawasan (RTRK) perkotaan atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) b. Melalui RDTR ini akan memberikan kejelasan arah pembangunan kawasan hingga memudahkan aparat melaksanakan perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan fungsional perkotaan Bagian Ketiga Ruang Lingkup</p> <p>Pasal 4 (1) Ruang lingkup RDTR Kawasan Perkotaan Wajak meliputi : a. Wilayah Perencanaan b. Batas Batas Wilayah Perencanaan c. Materi yang ditentukan dalam Rencana Detail Tata Ruang d. Pengendalian Rencana Detail Tata Ruang e. Kelembagaan f. Peran Serta Masyarakat</p> <p>(2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dengan wilayahmeliputi Kawasan Perkotaan Wajak.</p> <p>(3) Muatan Rencana Detail Tata Ruangdimaksud ayat (1) huruf c meliputi:</p> <p>Kawasan Perkotaan Wajak sebagaimana</p> <p>a. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Perencanaan b. Rencana Pola Ruang yang meliputi rencana struktur kawasan perlindungan setempat / konservasi / mitigasi bencana, dan rencana struktur kawasan budidaya c. Rencana Jaringan Prasarana, yang meliputi rencana sistem jaringan pergerakan, rencana jaringan air minum, rencana jaringan drainase, prasarana kelistrikan, rencana jaringan telekomunikasi, dan prasarana persampahan d. Penetapan Bagian dari Wilayah Perencanaan yang Diprioritaskan Penanganannya, yang meliputi penetapan kawasan khusus perumahan, kawasan khusus perdagangan, kawasan khusus perkantoran, kawasan khusus zona campuran, kawasan khusus pengembangan minapolitan. e. Arahan Pemanfaatan Ruang, yang meliputi rencana persebaran penduduk, rencana blok kawasan, rencana skala pelayanan kegiatan, rencana sistem jaringan pergerakan, rencana sistem jaringan utilitas, dan prioritas dan tahapan pembangunan f. Peraturan Zonasi, yang meliputi rencana blok peruntukan, arahan zonasi, dan insentif dan disinsentif.</p> <p>(4) Pengendalian</p> <p>Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Wajak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d adalah zonasi, aturan insentif dan disinsentif, perijinan dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang melalui pengawasan;</p> <p>(5) Kelembagaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e adalah struktur organisasikelembagaan dalam pelaksanaan penataan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang serta tata cara peran serta masyarakat dalam pelaksanaan peraturan zonasi</p> <p>(6) Peran Serta Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f adalah hak dankewajiban serta peran serta masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang,</p> <p>Hal-6</p> <p>...Draft Raperda...</p> <p>pengendalian pemanfaatan ruang serta tata cara peran serta masyarakat dalam pelaksanaan peraturan zonasi. BAB III RECANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN WAJAK Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Wilayah Paragraf I Umum Pasal 5 (1) Tujuan penataan ruang wilayah perencanaan di Kawasan Perkotaan Wajak meliputi rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang; (2) Tujuan penataan ruang wlayah perencanaan merupakan nilai dan/atau kualitas terukur yang a...</p>