RUU kelautan

  • View
    214

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

Draft RUU XVII (revisi 14) DRAFT XVII REVISI 14

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR......... TAHUN......... TENTANG K E L A U T A N 45 Draft RUU XVII (revisi 14) DAFTAR ISI Halaman Bab IKetentuan Umum ................................................................................ 45 Bab IIRuang Lingkup..................................................................................... 46 Bab IIIAsas dan Tujuan ................................................................................. 46 Bab IVWilayah Laut........................................................................................ 47 Bab VPenelitian, Pengembangan,dan Penerapan Ilmu pengetahuandan teknologi kelautan......................................................................... 48 Bab VITata Ruang Kelautan........................................................................... 49 Bab VIIPemanfaatan dan Pendayagunaan Laut............................................. 49 Bab VIIIPerlindungan dan Pelestarian Lingkungan Kelautan......................... 51 Bab IXPemantauan dan Penanggulangan Bencana Alam di Laut ................ 51 Bab XTatanan Hukum Kelautan.................................................................... 52 Bab XISumberdaya Manusia dan Budaya Kelautan...................................... 52 Bab XIIPembangunan Kelautan...................................................................... 53 Bab XIIIOtonomi Daerah.................................................................................. 53 Bab XIV Penegakan Hukum Di Laut ................................................................. 54 Bab XVKetentuan Peralihan ........................................................................... 54 Bab XVIKetentuan Penutup.............................................................................. 55 Penjelasan Atas Rancangan Undang-UndangRepublik Indonesia........................ 56 46 Draft RUU XVII (revisi 14) RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG KELAUTAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.bahwaNegaraKesatuanRepublikIndonesiayangdiakuisecarainternasional sebagai suatu negara kepulauan memiliki sumber daya alam yangmelimpahmerupakanrahmatdankaruniaTuhanYangMahaEsa, bagiseluruhbangsadannegaraIndonesiayangwajibdimanfaatkan secaraberkelanjutandandikelolasecaraterpadubagikepentingan generasi sekarang dan mendatang; b.bahwawilayahlautmerupakanbagianterbesarwilayahIndonesia mempunyaiposisidannilaistrategisdariberbagaiaspekkehidupan, mencakup:politik,ekonomi,sosialbudaya,pertahanandankeamanan, dan ekologi yang diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia; c.bahwaIndonesiaadalahnegarakepulauanyangberbentuknegara kesatuan berwawasan nusantara perlu memiliki paradigma baru Indonesia masa depan yang berorientasi kelautan disegala bidang pembangunan. d.bahwaperaturanperundang-undangandibidangkelautanyang dilaksanakan secara sektoral memerlukan kebijakan dan pengaturan yang terpadu.e.bahwaberdasarkanpertimbanganhurufa,b,cdanddiatasperlu ditetapkanUndang-UndangtentangKelautanyangmerupakanrujukan bagiperaturanperundang-undanganyangberkaitandenganbidang kelautan. Mengingat :Pasal 5, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 25A, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Dengan PersetujuanBersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan :UNDANG-UNDANG TENTANG KELAUTAN. 47 Draft RUU XVII (revisi 14) BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 1.Laut adalah ruangperairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan danbentuk-bentukalamiahlainnyayangmerupakankesatuangeografisdanekologis besertasegenapunsurterkaitpadanyayangbatasdansistemnyaditentukanoleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum internasional. 2.Kelautan adalah hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan di laut yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, landas kontinen termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kegiatan di permukaan laut, dan ruang udara di atasnya. 3.Maritim adalah bagian dari kegiatan di laut yang mengacu pada pelayaran/ pengangkutan laut, perdagangan (sea-borne trade), navigasi, keselamatan pelayaran, kapal, pengawakan, pencemaran laut, wisata laut, kepelabuhanan baik nasional maupun internasional, industri dan jasa-jasa maritim. 4.Pulau adalah wilayah daratan yang terbentuk secara alamiah yang dikelilingi oleh airdanberada di atas permukaan air pada waktu air pasang. 5.Kepulauanadalahsuatugugusanpulautermasukbagianpulaudanperairandiantara pulau-pulautersebut,danlain-lainwujudalamiahyanghubungannyasatusamalain demikian eratnya sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografi (ekologis), ekonomi, pertahanan, keamanan, dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian. 6.NegaraKepulauanadalahsuatunegarayangseluruhnyaterdiridarisatuataulebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. 7.Pantaiadalahruangyangterbentukolehpertemuanantaralautdandaratanyang menimbulkan adanya pasang tinggi dan pasang rendah. 8.Negaramaritimadalahnegarayangmempunyaikegiatanmaritimsebagaipenggerak utamadanandalandibidangekonomiyangdidukungkekuatanarmadasipildanmiliter yang memberikan kontribusi penting bagi kesejahteraan rakyat. 9.WawasanNusantaraadalahcarapandangbangsaIndonesiaterhadapkedaulatan wilayahnya yang merupakan satu kesatuan dari berbagai aspek ekonomi, ekologi, sosial, budaya, politik, pertahanan, dan keamanan yang menjadikannya Indonesia adalah negara utuh menyeluruh sebagai negara kesatuan yang berdaulat. 10. Kawasan adalah dasar laut dan dasar samudera serta tanah dibawahnya diluar batas-batas yurisdiksi nasional, sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982. 11. Otoritaadalahorganisasiyangmelaluinyanegara-negarapesertaharusmengaturdan mengawasikegiatandikawasan,terutamadengantujuanuntukmengelolakekayaankekayaan di kawasan. 12. Pencemaran laut adalah masuknyaatau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turunsampaiketingkattertentuyangmenyebabkanlingkunganlauttidaksesuailagi 48 Draft RUU XVII (revisi 14) denganbakumutudanataufungsinyasesuaidenganperaturanperundangundangan danatau ketentuan hukum internasional. 13. Pemanfaatan laut berkelanjutan adalah penggunaan laut secara optimal untuk kepentingan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat baik bagi generasi sekarang maupun generasi yang akandatangdenganmetodedanteknologiyangramahlingkungansebagaimanadiatur oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum internasional. 14. Masyarakatkelautanadalahsekelompokorangyangmemilikikepentingandibidang kelautan. 15. MenteriadalahMenteriyangtugasdanwewenangnyadibidangkelautandanMenteri-menteri yang terkait dengan bidangnya masing-masing. 16. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota. 17. Konvensi adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 (1982 United Nations Convention on the Law of the Sea). 18. Bank Data Kelautan adalah kumpulan data berbagai aspek kelautan yang diperlukan untuk dapat mengelola kelautan secara efektif dan efisien.Data tersebut dihimpun dari berbagai institusi baik pemerintah maupun swasta. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 RuangLingkupUndang-Undangini meliputipengaturandanpengelolaankelautanIndonesia secara terpadu dan berkelanjutan. BABIII ASAS DAN TUJUAN Pasal 3 Undang-Undang tentang Kelautan ini berdasarkan pada asas-asas kedaulatan, tanggung jawab negara,pengelolaanberbasisekosistemdanekologis,keterpaduan,kehatihatian, pembangunan berkelanjutan, kemandirian, kepentingan nasional, dan berkeadilan. Pasal 4 Tujuan Undang-Undang tentang Kelautan adalah: 1.Mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri Nusantara. 2.Menciptakanlautyanglestari,aman,sertateridentifikasinyasumberdayalautdalam yurisdiksi nasional dan diluar yurisdiksi nasional. 3.MemanfaatkansumberdayakelautandankekayaanlautdalamwilayahlautNegara Kesatuan Republik Indonesia, laut lepas dan dasar samudera dalam, secara berkelanjutan, 49 Draft RUU XVII (revisi 14) untuksebesar-besarnyabagigenerasisekarangtanpamengorbankankepentingan generasi mendatang. 4.Mengembangkan budaya dan pengetahuan kelautan bagi masyarakat untuk menumbuhkan pembangunan yang berorientasikan kelautan. 5.Menciptakansumberdayamanusiakelautanyangprofesional,beretika,berdedikasi,dan mampu mendukung pembangunan kelautan secara optimal dan terpadu. BAB IV WILAYAH LAUT Pasal 5 (1)Pemerintahmenetapkandanmengaturwilayahlautyangberadadibawahkedaulatan penuh NKRI, yaitu Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan dan Laut Territorial.(2)Pemerintahmenetapkandanmengaturwilayahlautyangberadadibawahhak-hak berdaulat dan yurisdiksiNKRI, yaituZona Tambahan, Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2)diatas,diaturdenganperaturanperundang-undangandanmemperhatikanhukum internasional yang berlakuPasal 6 (1)Pemerintahmenetapkanbatas-batasterluarwilayahlautsebagaimanadimaksuddalam Pasal 5 diatas. (2)Pemerintah menetapkandelimitasiwilayah lautsebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas denganNegara lain yang berbatasan. (3)Pemerintah menetapkan nama-nama laut, selat, teluk, gugus pulau,pulau dan gosong. (4)Penetapan batas terluar, delimitasiwilayahlaut, nama-nama laut, selat teluk, gugus pulau, pulau dan gosong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2)dan (3) diatas, diaturdalamperaturanperundang-undangandenganmemperhatikanketentuanhukum internasional.Pasal 7 (1) Pemerintahmenetapkanhakdankewajibandilautbebassesuaidenganhukumlaut InternasionalyangberlakusertaPerjanjian-PerjanjiandenganNegaraatauLembaga Internasional yang berwenang. (2) Pemerintahme