Seminar ASP Presentasi Tugas

  • Published on
    07-Mar-2016

  • View
    10

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

seminar akuntansi sektor publik

Transcript

<p>15</p> <p>IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL( STUDI PUSTAKA PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DI INDONESIA )I.PENDAHULUANAkuntansi bagi pemerintah dan lembaga pemerintahan selama ini diketahui menggunakan basis kas, akan tetapi organisasi pemerintahan mulai beralih menggunakan prinsip akuntansi yang serupa dengan yang digunakan pada sektor swasta. Perubahan ini merupakan bagian dari New Public Management (NPM) dimana akuntansi memegang peranan yang krusial sebagai instrumen untuk mendukung peningkatan kinerja organisasi sektor publik. Australia dan New Zealand merupakan negara pionir yang memulai peralihan basis akuntansi ke basis akrual. Migrasi ke akuntansi berbasis akrual murni (full accrual) di negara-negara ini merupakan bagian dari reformasi sektor publik yang dibawa oleh ideologi NPM (Hood, 1995). Pemerintah Indonesia mengikuti langkah negara maju dalam membangun standar akuntansi pemerintahan berbasis akrualnya sendiri. Perubahan ini diinduksi oleh faktor eksternal seperti ketentuan International Monetary Fund (IMF), World Bank dan Asian Development Bank (ADB). Selain itu, organisasi multinasional ini juga menjalin kerjasama dengan badan profesi akuntansi internasional seperti International Federation of Accountants (IFAC) untuk memfasilitasi perubahan dalam sistem akuntansi pemerintahan di negara berkembang (Hepworth, 2003).Berbagai upaya sudah dilakukan Pemerintah Indonesia untuk memperbaiki kualitas kinerja, tranparansi, dan akuntabilitas pemerintahan di Indonesia selama beberapa dekade terakhir. Upaya ini mendapat momentum dengan reformasi keuangan negara berupa diterbitkannya tiga paket Undang-Undang (UU) di bidang keuangan negara yaitu UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara. Salah satu reformasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia adalah keharusan penerapan akuntansi berbasis akrual pada setiap instansi pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 36 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.</p> <p>Setelah jangka waktu pengadopsian kas menuju akrual telah habis, pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dalam Peraturan tersebut, pemerintah diwajibkan untuk menerapkan SAP berbasis akrual secara penuh selambat-lambatnya 4 tahun setelah peraturan tersebut diterbitkan, yaitu pada tahun 2015. Penerapan basis akrual dalam sistem akuntansi pemerintahan merupakan suatu keharusan karena sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.Namun, bukan berarti penerapan basis akrual dapat dengan mudah untuk dilaksanakan tanpa adanya hambatan. Akuntansi akrual, sementara bisa dikatakan berhasil dilaksanakan di negara maju, namun belum berhasil diintegrasikan ke dalam sistem akuntansi dari banyak negara berkembang. Hal Ini telah diakui oleh Komite Sektor Publik dari International Federation of Accountants (IFAC) bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sifat dan kecepatan migrasi ke akuntansi akrual salah satunya meliputi kemampuan sistem informasi yang ada, dan kapasitas dan keterampilan orang-orang dan organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan perubahan (Tickell, 2010).</p> <p>Untuk itu perlu dilakukan persiapan mengenai kondisi-kondisi yang dapat mendukung keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual (Ichsan, 2014). Penerapan basis akuntansi akrual dipercaya sebagai suatu teknologi informasi yang superior untuk menciptakan transparansi yang lebih besar atas aktivitas sektor publik. Menurut Irawan (2014), proses implementasi SAP berbasis akrual perlu dirancang secara hati-hati karena mempunyai implikasi yang tidak dapat dihindari. Implikasi tersebut mencakup mandat yang jelas, komitmen politik, komitmen pemerintah dan pejabat kunci, sumber daya yang memadai, struktur manajemen perubahan yang efektif, dukungan kapasitas teknologi informasi dan sistem informasi yang memadai serta dukungan legislatif. Fadlan (2013) menyatakan keberhasilan atau kegagalan penerapan akuntansi akrual pada pemerintah daerah tidak lepas dari peran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pengaruh faktor-faktor yang terkait didalamnya. Faktor-faktor tersebut meliputi sumber daya manusia, faktor organisasional, dan faktor situasional lainnya. Terdapat beberapa alasan mengapa penelitian mengenai kondisi penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah perlu dilakukan. Pertama, karena konsep akuntansi akrual di lingkungan sektor publik masih tergolong baru dan membutuhkan penyesuaian dalam penerapannya. Kedua, penerapan akuntansi berbasis akrual merupakan amanat dalam Undang-Undang agar pemerintah segera menerapkan SAP berbasis akrual dalam jangka waktu yang telah ditentukan.</p> <p>Akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah salah satu bentuk reformasi dalam lingkup organisasi sektor publik di bidang keuangan negara. Basis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Reformasi menuju penerapan basis akrual pada sektor pemerintahan dilatarbelakangi oleh keterbatasan basis kas, yang selama ini digunakan sebagai dasar dalam penyusunan anggaran dan laporan keuangan pemerintah. Peneltian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai bagaimana penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan mengkaji hasil-hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan.II. TINJAUAN PUSTAKA2.1 Pengertian Akuntansi Berbasis Akrual</p> <p>Ada beberapa definisi akuntansi berbasis akrual, yaitu : Menurut Nunuy (2007, 17) : Akuntansi berbasis akrual merupakan sistem akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan. Fokus sistem akuntansi ini pada pengukuran sumber daya ekonomis dan perubahan sumber daya pada suatu entitas.Basis akrual yang menurut PSAP 01, yaitu :</p> <p>Basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarSelain penjelasan tersebut, terdapat beberapa penjelasan lainnya yang akan lebih menambah wawasan tentang basis akrual ini. Basis akrual menurut International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) adalah :</p> <p>accrual basis means basis of accounting under which transactions and other events are recognized when they occur (and not only when cash or its equivalent is received or paid). Therefor, the transactions and events are recorded in the accounting records and recognized in the financial statement of the periods to which they relate. The elements recognized under accrual accounting are assets, liabilities, net assets/equity, revenue and expenses</p> <p>2.2 Tujuan dan Manfaat Basis Akuntansi Akrual</p> <p>Secara sederhana, dikatakan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual ditujukan untuk mengatasi ketidakcukupan basis kas untuk memberikan data yang lebih akurat dan dapat digunakan oleh para pengguna informasi. Heather Thompson, Project Manager dari Transition from Cash to Accrual Accounting Project, Public Expenditure Management, Pemerintah Barbaros, menyampaikan beberapa tujuan penggunaan basis akrual yakni sebagai berikut :</p> <p>1. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem keuangan (penganggaran, akuntansi dan pelaporan) dalam sektor publik.2.Untuk meningkatkan pengendalian fiskal, manajemen aset dan budaya sektor public.3.Untuk meningkatkan akuntabilitas dalam program penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah.4.Menyediakan informasi yang lebih lengkap bagi pemerintah untuk pengambilan keputusan.5.Untuk mereformasi sistem anggaran belanja (apropriasi).6.Untuk mencapai transparansi yang lebih luas atas biaya pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah.</p> <p>Dengan demikian, tujuan penerapan basis akuntansi akrual pada dasarnya untuk memperoleh informasi yang tepat atas jasa yang diberikan pemerintah dengan lebih transparan.</p> <p> International Monetary Fund (IMF) sebagai lembaga kreditur menyusun Government Finance Statistics (GFS) yang di dalamnya menyarankan kepada negara-negara debiturnya untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam pembuatan laporan keuangan. Alasan penerapan basis akrual ini karena saat pencatatan sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya sehingga basis akrual ini menyediakan estimasi yang lebih tepat atas pengaruh kebijakan pemerintah terhadap perekonomian secara makro. Selain itu basis akrual menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat, termasuk transaksi internal, in-kind transaction, dan arus ekonomi lainnya ( Khan dan Mayes, 2009)</p> <p>Manfaat-manfaat penerapan basis akrual, menurut Thompson, akan mencakup hal-hal di bawah ini :</p> <p>1.Menyediakan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah.</p> <p>2.Menunjukkan bagaimana aktivitas pemerintah dibiayai dan bagaimana pemerintah dapat memenuhi kebutuhan kasnya.3.Menyediakan informasi yang berguna tentang tingkat yang sebenarnya kewajiban pemerintah.</p> <p>4. Meningkatkan daya pengelolaan asset dan kewajiban pemerintah.5.Basis akrual sangat familiar pada lebih banyak orang dan lebih komprehensif dalam penyajian informasinya.6. Prinsip dan standar yang dapat diterima umum membentuk basis transaksi pelaporan.7.Menyediakan data yang lebih meningkat ketika pemerintah melakukan kegiatan perencanaan dan pengambilan keputusan ekonomi.8.Secara signifikan memperkuat pengelolaan dan pengembangan anggaran, khususnyamelalui pengakuan dan pengendalian asset dan kewajiban pemerintah.9.Statistik Keuangan Pemerintah (GFS) yang dipraktekkan secara internasional berbasis akrual.2.3Penerapan SAP Berbasis Akrual</p> <p>Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) harus mengacu pada Peraturan Pemerintah yang berlaku, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sampai dengan tahun anggaran 2013, pemerintah daerah masih menerapkan SAP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Perbedaan fundamental Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 terletak pada basis pencatatan transaksi dan jenis laporan keuangan.Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan Keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Untuk mencapai hal tersebut, Standar Akuntansi Pemerintahan menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan (Zeyn, 2011).</p> <p>Penerapan SAP mewajibkan setiap entitas pelaporan, yang dalam hal ini termasuk pemerintah daerah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antara generasi dan evaluasi kinerja. Melalui penerapan SAP akan dapat disusun laporan keuangan yang useful. Kegunaan laporan keuangan ditentukan oleh isi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut. Agar laporan keuangan berisi informasi yang bermakna maka laporan keuangan harus disusun berpedoman pada SAP.</p> <p>III.PEMBAHASAN</p> <p>3.1.Kendala dalam Implementasi SAP Berbasis Akrual </p> <p>Penerapan sistem akrual basis telah dilakukan oleh negara-negara maju, seperti New Zealand, Australia, dan beberapa negara di Eropa. Sementara di ASEAN, Indonesia menjadi yang pertama sehingga menimbulkan kepercayaan yang besar terutama dari publik khususnya para investor bahwa ke depan laporan keuangan pemerintah yang betul-betul transparan dan akuntabel (Waisapy, 2015).</p> <p>Namun dalam implementasinya beberapa daerah mengalami kendala dalam menerapkan SAP berbasis akrual. Kota Semarang yang menerapkan akuntansi akrual sejak tahun 2004 dan Kota Lampung pada awal tahun 2013 dalam penerapannya mengalami beberapa kendala seperti kendala SDM, kebijakan kota/kabupaten, serta kendala pada sistem dan teknologi informasi. Demikian juga dengan Propinsi Jawa Timur dan Propinsi Kalimantan Tengah yang menerapkan SAP berbasis akrual di tahun 2015 mengalami kendala kualitas SDM yang belum memadai (Opay, 2014 ; Soekarno , 2015).Begitu juga yang terjadi pada Pemerintah Pusat. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam pemeriksaannya menemukan sejumlah masalah yang perlu mendapat perhatian. Seperti yang disampaikan Ketua BPK, Harry Azhar Azis dalam laporannya di Sidang Paripurna kepada DPR di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/5/2015), masalah tersebut adalah, persiapan pemerintah pusat belum sepenuhnya efektif mendukung penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual pada 2015. Kendalanya adalah ketentuan turunan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang sistem akutansi Pemerintah Pusat dan Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual tidak segera ditetapkan. Akibatnya muncul ketidakjelasan dalam menerapkan akuntansi berbasis akrul pada satuan kerja pengelola Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, ketidakseragaman penyajian keuangan di kementerian/lembaga, dan ketidakhandalan data untuk menyusun laporan keuangan. (Abrar, 2015)Indonesia dalam penerapan SAP berbasis akrual harus dapat berkaca pada pengalaman negara-negara yang sudah menerapakan akrual seperti Selandia Baru dan Nepal. Saat ini, Selandia Baru merupakan salah satu negara yang paling sukses dalam menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual di sektor publiknya. Tingkat perubahan (the degree of change) dalam manajemen sektor publik di Selandia Baru dilalui dengan cepat dan sangat inovatif. Pemerintah mereformasi hampir di semua lini pemerintahan, mulai dari pelaksana (para pejabat pengelola keuangan dan akuntan negara), sistem yang digunakan, hingga ke budaya yang dianut di setiap lembaga negara, yang dituangkan dalam Public Finance Act 1989. </p> <p>Namun tidak demikian halnya dengan yang terjadi di...</p>