Sengketa ekonomi

  • View
    410

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. HUKUM BISNISSENGKETA EKONOMI Oleh: 1.Wulan Agustiningsih(12812141020)2.Dinar Wahyudiati(12812141021)3.Dian Friantoro(12812141022)4.Anugrah Gilang R(12812141023)5.Tri Hanani(12812141024)

2. PENGERTIAN Menurut Winardi Sengketa adalah pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu -individu atau kelompok - kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang samaatas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dngan yang lain. Menurut Ali Achmad Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepemilikan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum antara keduanya. 3. PENGERTIAN Dari dua pendapat tersebut dapat di simpulkan: Sengketa adalah perilaku pertentangan antarakedua orang atau lembaga atau lebih yang menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberikan sanksi hukum bagi salah satu diantara keduanya. 4. Macam macam Penyelesaian Sengketa1. Negosiasi 2. Mediasi 3. Arbitrasi 5. 1. NEGOSIASI Pengertian: Negosiasi adalah suatu bentuk pertemuan antara dua pihak: pihak kita dan pihal lawan dimana keduabelah pihak bersama-sama mencari hasil yang baik, demi kepentingan kedua pihak. 6. Pola Perilaku dalam Negosiasi 1. Moving against (pushing) 2. Moving with (pulling) 3. Moving away (with drawing) 4. Not moving (letting be) 7. Fungsi Informasi dan Lobi dalam Negosiasi 1.Pihak yang lebih banyak memiliki informasi biasanya berada dalam posisi yang lebih menguntungkan.2.Dampak dari gagasan yang disepakati dan yang akan ditawarkansebaiknya dipertimbangkan lebih dulu. 3.Jika proses negosiasi terhambat karena adanya hiden agenda dari salah satu/ kedua pihak, maka lobying dapat dipilih untukmenggali hiden agenda yang ada sehingga negosiasi dapat berjalan lagi dengan gagasan yang lebih terbuka. 8. 2. MEDIASI Pengertian: Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat parapihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. 9. Prosedur untuk Mediasi 1.Setelah perkara dinomori dan telah ditunjuk majelis hakim oleh ketua, kemudian majelis hakim membuat penetapan untuk mediator supaya dilaksanakan mediasi.2.Setelah pihak-pihak hadir, majelis menyerahkan penetapan mediasi kepada mediator berikut pihak-pihak yang berperkara tersebut.3.Selanjutnya mediator menyarankan kepada pihak-pihak yang berperkara supaya perkaraini diakhiri dengan jalan damai dengan berusaha mengurangi kerugian masing-masing pihak yang berperkara. 4.Mediator bertugas selama 21 hari kalender, berhasil perdamaian atau tidak pada hari ke 22 harus menyerahkan kembali kepada majelis yang memberikan penetapan. Jika terdapat perdamaian, penetapan perdamaian tetap dibuat oleh majelis. 10. 3. ARBITRASE Pengertian: Istilah arbitrase berasal dari kata Arbitrare (bahasa Latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan. 11. Asas-asas Arbitrase Asas kesepakatan, artinya kesepakatan para pihak untuk menunjuk seorang ataubeberapa orang arbiter. Asas musyawarah, yaitu setiap perselisihan diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah, baik antara arbiter dengan para pihak maupun antara arbiter itu sendiri.Asas limitatif, artinya adanya pembatasan dalam penyelesaian perselisihan melalui arbirase, yaiu terbatas pada perselisihan-perselisihan di bidang perdagangan dan hakhak yang dikuasai sepenuhnya oleh para pihak;Asa final and binding, yaitu suatu putusan arbitrase bersifat puutusan akhir danmengikat yang tidak dapat dilanjutkan dengan upaya hukum lain, seperi banding atau kasasi. Asas ini pada prinsipnya sudah disepakati oleh para pihak dalam klausa atau perjanjian arbitrase. 12. DASAR HUKUM ARBITRASE 1.Pasal II Aturan Peralihan UUD 19452.Pasal 377 HIR3.Pasal 615 s/d 651 RV4.Pasal 3 ayat (1) UU No. 14 /19705.Pasal 80 UU NO. 14/19856.Pasal 22 ayat (2) dan (3) UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing7.UU No. 5/19688.Kepres. No. 34/19819.Peraturan Mahkamah Agung No. 1/199010.UU No. 30/1999 13. KASUS TERKAIT SENGKETA EKONOMI Liputan6.com, Jakarta: Dualisme penyelesaian secara hukum (litigasi) dalam sengketa ekonomi syariah yang bisa ditangani Pengadilan Agama maupun Pengadilan Umum dikhawatirkan membuat kegamangan bagi kepastian hukum ekonomi syariah di masa mendatang. Demikian diungkapkan Ketua Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO) Dr. H. A. Riawan Amin, M.Sc. usai seminar "Penyelesaian Hukum Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia", yang diselenggarakan Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI),Jakarta, Sabtu (18/6). 14. SEKIAN DAN TERIMAKASIH