Serangan Israel Terhadap Kapal Mavi Marmara

  • Published on
    29-Nov-2015

  • View
    161

  • Download
    0

DESCRIPTION

Penyerangan israel terhadap kapal kemanusiaan mavimarmara

Transcript

SERANGAN MILITER ISRAEL TERHADAP KAPAL MAVI MARMARAI. PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang

Hak asasi Manusia merupakan sebuah nilai universal yang harus dihargai oleh seluruh manusia. Nilai-nilai tersebut lah yang menjaga manusia dari kelamnya sejarah ketika nilai-nilai Hak Asasi Manusia mulai dibekukan dalam bentuk-bentuk piagam internasional. Seperti Universal Declaration Of Human Rights (DUHAM) misalnya merupakan nilai-nilai Hak Asas Manusia yang telah dibekukan oleh system internasional dan memiliki kekuatan Hukum yang kuat di dalamnya. DUHAM muncul akibat kekhawatiran manusia akan muncul kembalinya masa-masa kelam perang Dunia, ketika nilai-nilai Hak asasi Manusia dilanggar dan tak berarti. Sedikit penjelasan di atas terkait tentang masalah Hak asasi Manusia akan menjadi gerbang dalam pembahasan kasus kita kali ini. Karena apa yang dicita-citakan dalam deklarasi Hak Asasi Manusia Internasional yang hukumnya bersifat mengikat bagi seluruh anggota PBB , nyatanya masih ada pelanggaran terkait pasal-pasal yang dijunjung tinggi oleh organisasi Internasional tersebut. Kasus Blokade Gaza oleh pemerintahan Israel merupakan salah satu kasus pelanggaran Hak asasi Manusia yang masih belum hilang hingga saat ini. Kasus pelanggaran yang telah mencederai pasal-pasal dari universal declaration of Human rights seperti ;a. Pasal I ; ketentuan tentang kesamaan martabat dan hak dari setiap manusia.b. Pasal II ; Hak untuk menerima segala ketentuan dalam DUHAMc. Pasal III ; Hak hidup , Kebebasan dan keselamatand. Pasal V ; Hak untuk tidak diperlakukan kejam dan merendahkan martabatPasal-pasal di atas menjadi segelintir kecil pasal dari banyaknya pasal yang telah dilanggar oleh pemerintahan Israel terhadap warga Palestina di Gaza. Keadaan Pelanggaran Hak asasi Manusia yang dilakukan oleh pemerintah Israel menjadi semakin Brutal ketika pemerintah Israel dengan kekuatan militernya menyerang kapal Mavi Marmara yang berisikan relawan dari 37 negara serta organisasi The Free Gaza Movement. Sebelumnya Kapal Mavi Marmara hendak mengirim bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina serta sekaligus mengkampanyekan Pembebasan Gaza dari kolonialisasi yang dilakukan oleh Israel. Namun kapal yang berisikan relawan-relawan tersebut dihadang dan ditembaki oleh militer Israel. Kurang lebih 10 Orang tewas dalam peristiwa tersebut.1.2 Rumusan MasalahDari gambaran latar belakang di ataslah kami mencoba meninjau lebih jauh terkait pelanggaran Hak asasi Manusia yang dilakukan pihak Israel dan peranannya Persatuan Bangsa-Bangsa sebagai Organisasi Internasional yang memayungi dan memberikan perlindungan Hukum terhadap korban-korban pelanggaran Hak asasi Manusia Internasional serta Bagaimana PBB mengatasi permasalahan tersebut. Maka pertanyaan yang timbul dari masalah Serangan Militer Israel Terhadap Kapal Mavi Marmara adalah sebagai berikut : a. Apa yang melatar belakangi penyerangan Israel terhadap Kapal Mavi Marmara ?b. Kenapa Persatuan Bangsa-Bangsa cenderung lambat dalam mengatasi kasus pelanggaran Hak asasi Manusia di Kapal Mavi Marmara ?c. Bagaimana Persatuan Bangsa-Bangsa atau Mahkamah Internasional menyelesaikan Kasus tersebut ?1.3 Kerangka TeoriSeperti yang kita ketahui Definisi Hak Asasi Manusia jika kita berkaca pada UU no.39/1999, Adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dengan akal budinya dan naruninya, manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perbuatannya. Disamping itu, untuk mengimbangi kebebasannya tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

Membahas terkait masalah pelanggaran Hak Asasi Internasional maka kita tidak lepas kaitannya dengan Organisasi Internasional yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keadilan dunia. Secara Definisi Organisasi Internasional adalah suatu bentuk Organisasi dari gabungan beberapa negara atau bentuk unit fungsi yang memiliki tujuan bersama mencapai persetujuan yang juga merupakan isi dari perjanjian atau charter. Lebih lanjut Daniel S. Cheever &Field Haviland Jr. menjelaskan Organisasi sebagai :Any cooperative arrangement instituted among states, usually by a basic agreement , to perform some mutually advantageous functions implemented through periodic meetings and staff activities.

II. Pembahasan2.1 Latar belakang penyeranganPada tanggal 27 Mei 2010, sebuah kapal bantuan kemanusiaan bernama Mavi Marmara berangkat untuk bergabung bersama delapan kapal bantuan kemanusiaan lainnya yang membentuk sebuah armada kecil yang disebut Freedom Flotilla. Tujuan kemanusiaan dari kapal ini tidak pernah tercapai karena pada tanggal 31 Mei 2010 pukul 4 dini hari waktu setempat, kapal tersebut menerima serangan dari angkatan laut pasukan Israel. Kejadian tersebut sempat menggemparkan dunia karena Israel menyerang kapal tersebut saat masih berada di wilayah perairan internasional, sekitar 65 Km lepas pantai Gaza. Sehingga secara sepintas, Israel dianggap melakukan kejahatan dan pelanggaran hukum internasional berlapis. Terdapat berbagai versi mengenai jumlah korban pasca serangan yang dilakukan Israel. Namun, yang dilaporkan kantor berita Al Jazeera, sebanyak 19 orang kehilangan nyawa dan 30 orang lainnya terluka parah. Militer Israel sendiri, korban tewas akibat peristiwa itu hanya mencapai sembilan orang sementara korban yang terluka diperkirakan antara 20 sampai 30 penumpang dan tujuh prajurit Israel, dimana dua diantaranya disebut-sebut dalam kondisi serius. Korban selamat sendiri, memiliki nasib yang tidak jauh lebih baik, bersama dengan kapal Mavi Marmara, mereka diarak ke pelabuhan Ashdod untuk kemudian disandera di penjara Ela. Israel membenarkan serangan militer ke kapal mavi marmara, karena sebelum berlayar Sebelum melakukan pelayaran kemanusiaannya menuju Palestina, Pemerintah Israel telah memberi peringatan kepada pemerintah Turki dan kepada nakhoda Mavi Marmara untuk tidak memasuki wilayah perairan Gaza. Dengan pemberlakuan blokade sejak 2008 silam, Pemerintah Israel menegosiasikan alternatif pengiriman bantuan dengan mengubah arah tujuan kapal Mavi Marmara ke pelabuhan Ashdod. Namun demikian, pihak Mavi Marmara yang tidak percaya terhadap Israel, menolak pertimbangan itu dan bersikeras menembus blokade militer di Gaza. Sehingga, jika melihat peristiwa penyerangan Mavi Marmara ini melalui paradigma Realis untuk kebijakan atau politik luar negeri, maka insiden yang dipicu oleh Israel itu merupakan tindakan yang legal. Hal tersebut disebabkan oleh, suatu Negara tidak memiliki kewajiban Internasional yang datang sebelum kepentingan nasional mereka.[footnoteRef:2] [2: Robert, J dan Georg, S. 2005, Pengantar Studi Hubungan Internasional, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hal: 187]

2.2 Peranan PBB dalam kasus mavi marmaraHukum internasional mempunyai peranan penting pada kasus penyerangan Kapal Mavi Marmara. Israel yang melakukan penyerangan tersebut memang tidak terikat oleh KHL1982, namun Israel terikat oleh Konvensi Jenewa 1958 tentang Laut Lepas dan sudah sewajarnya sebagai salah satu anggota PBB mematuhi Pasal 4 Piagam PBB yaitu keanggotaan PBB terbuka bagi negara yang cinta damai, dan sebagai anggota PBB juga seharusnya bertujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. PBB sering menegur Israel melalui resolusi yang mengecam Israel yang disetujui Dewan Keamanan PBB, namun Amerika Serikat memveto resolusi-resolusi tersebut karena ia adalah satu dari lima negara yang menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB, sehingga setiap resolusi harus mendapatkan persetujuan terbuka dari Amerika Serikat.Pada kenyataannya Israel bukan merupakan negara yang meratifikasi KHL 1982, sehingga seharusnya Israel tidak dapat dianggap melanggar ketentuan yang tercantum di dalam konvensi tersebut. Khususnya Prinsip kebebasan di laut lepas ini telah diterima sebagai kebiasaan internasional yang telah dipraktekan oleh negara-negara Eropa sejak abad ke-16.[footnoteRef:3] [3: Peter Prows, Tough Love: The Dramatic Birth and Looming Demise of UNCLOS Property Law and What Is to Be Done About It, ]