Sinyal Bahaya untuk Presiden Jokowi? - yang mengemban amanat sebagai ... Arcandra sebagai warga negara…

  • Published on
    06-Mar-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Transcript

1

Sinyal Bahaya untuk Presiden Jokowi? Kamis, 18 Agustus 2016, 07:31 WIB

Red: Karta Raharja Ucu

http://www.republika.co.id/berita/kolom/fokus/16/08/17/oc29zc282-sinyal-bahaya-untuk-presiden-jokowi

Arif Supriyono

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Wartawan Republika, Arif Supriyono

Dunia ini panggung sandiwara

Ceritanya mudah berubah

Kisah Mahabharata

Atau tragedi dari Yunani

Setiap kita dapat satu peranan

Yang harus kita mainkan

Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura

Penggalan syair lagu Panggung Sandiwara yang liriknya dibuat oleh Taufik Ismail dan Ian

Antono-- serta dipopulerkan oleh penyanyi Ahmad Albar-- itu memang bisa dipakai untuk

menggambarkan gonjang-ganjing politk nasional saat ini. Ya, kita baru saja menyaksikan

panggung sandiwara paling aneh di pentas politik kenegaraan.

Bisa jadi ini merupakan sejarah atau rekor baru dunia sebagai pejabat paling

singkat yang mengemban amanat sebagai menteri. Hanya 20 hari Arcandra Tahar

menduduki posisi sebagai menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM). Ia dilantik

sebagai menteri ESDM, hasil perombakan kedua dalam kabinet Joko Widodo, pada 27

Juli 2016. Lalu pada 14 Agustus 2016, Presiden Joko Widodo membuat surat keputusan

yang memberhentikan Arcandra dari jabatannya mulai 15 Agustus 2016.

http://www.republika.co.id/berita/kolom/fokus/16/08/17/oc29zc282-sinyal-bahaya-untuk-presiden-jokowihttp://www.republika.co.id/

2

Menteri berhenti dari jabatannya dalam waktu singkat sejatinya bukan merupakan hal

yang luar biasa dan aneh. Keanehan dari pemberhentian Arcandra adalah kasus yang

sejak sepekan sebelumnya, suara yang mempersoalkan kewarganegaraan Arcandra sudah

terdengar riuh-rendah. Pria yang telah 20 tahun tinggal di Amerika Serikat tersebut

dituding sudah menjadi warga negara negeri adidaya itu. Sanggahan sempat dilontarkan

Arcandra namun tak juga menyurutkan opini publik.

Semua anggota kabinet ikut ramai membahas. Bahkan presiden dan wakil presiden pun

tak luput dari incaran media untuk dimintai keterangan. Sampai akhirnya ada informasi

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Yasonna Laoly.

Yasonna menyatakan, saat dilantik sebagai menteri, Arcandra masih tercatat sebagai

warga negara AS. Arcandra saat itu memiliki paspor AS. Ini menjadi bukti, bahwa dia

merupakan warga negara AS.

Lantaran Indonesia tak mengakui kewarganegaraan ganda, maka secara otomatis status

Arcandra sebagai warga negara Indonesia gugur begitu dia menjadi warga negara AS.

Padahal, syarat menjadi menteri adalah warga negara Indonesia (WNI). Dengan

demikian, tak ada satu pun dalih untuk mempertahankan keberadaan Arcandra di kabinet.

Permohonan Arcandra sebagai warga negara AS dilakukan tahun 2012 dalam proses

naturalisasi. Arcandra pun bahkan memiliki hak pilih dalam pemilu di AS. Karena tak ada

bantahan lagi, maka palu godam pun dijatuhkan dan Arcandra harus angkat kaki dari

kantor Kementerian ESDM.

Peristiwa ini tentu mencoreng wajah pemerintahan kita. Gembar-gembor tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance) tak lebih dari slogan belaka. Pemerintah

Indonesia mengangkat seorang menteri yang berstatus WNA, sungguh merupakan

lelucon yang sama sekali tak pantas terjadi. Saya yakin, presiden pun malu bukan

kepalang atas kasus ini. Hal itu sekaligus memperlihatkan kecerobohan dan kekurang

seriusan dalam mengelola, Pihak yang seharusnya paling bertanggung jawab dalam kasus

ini adalah Sekretariat Negara. Dalam urusan dengan pejabat baru, Setneg harus mencari

tahu seluk-beluk kandidat yang bersangkutan. Setneg wajib memiliki data dari A hingga

Z milik sang calon. Ini agar saat presiden membuat surat keputusan, segala hal ihwal yang

berkaitan dengan calon menteri tersebut bisa diketahui.

Bila Setneg tak bisa menelusuri secara mendetail jejak kandidat menteri atau pejabat

tinggi itu, maka sah-sah saja kalau kemudian minta bantuan kepada Badan Intelijen

3

Negara (BIN). Dengan kaki-tangannya yang panjang, bagi BIN hal seperti ini bukanlah

sesuatu yang rumit. Ada sebagian pihak yang menilai, semestinya ini menjadi tugas BIN

untuk menelusuri keberadaan calon menteri atau pejabat tinggi. Benarkah demikian?

Jika kita tilik lima poin tugas BIN (sesuai Pasal 29 UU No 17/2011), ada dua yang seolah

terkait dengan masalah ini. Kedua poin tugas BIN yang sekilas terkait itu adalah:

membuat rekomendasi yang berkaitan dengan orang dan/atau lembaga asing (poin d)

serta memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi tentang pengamanan

penyelenggaraan pemerintahan (poin e).

Namun apabila dicermati dalam penjelasan pasal 29 itu, maknanya agak berbeda.

Rekomendasi yang dimaksud dalam UU itu adalah berisi persetujuan atau penolakan

terhadap orang dan/atau lmbaga asing tertentu yang akan menjadi warga negara

Indonesia, menetap, berkunjung, bekerja, meneliti, belajar, atau mendirikan perwakilan

di Indonesia dan terhadap transaksi keuangan yang berpotensi mngencam keamanan

serta kepentingan

Arcandra jelas bukan untuk mencari pekerjaan di Indonesia. Dia juga bukan berniat

menjadi warga negara Indonesia. Oleh sebab itu, tidak secara otomatis keberadaan

Arcandra pada saat akan menjadi menteri tersebut menjadi kewajiban BIN untuk

menelusuri identitasnya. BIN wajib melakukan penelusuran bila memang diminta oleh

Setneg.

Adapun penjelasan di UU tersebut untuk poin e tugas-tugas BIN (memberikan

pertimbanngan, saran, dan rekomendasi itu berkaitan dengan: pengangkatan, pemindahan,

dan pemberhentian pjabat eselon I, pemberian hak akses terhadap rahasia negara, serta

pengamanan internal (personel, informasi intelijen negara, dan material). Ini pun

membuktikan BIN tak wajib menelusuri keberadaan calon menteri.

Lalu ada pula yang bertanya, orang yang mengusulkan masuknya Arcandra sebagai

anggota kabinet harus bertanggung jawab. Bagi saya, siapa pun bisa mengusulkan nama

kepada presiden untuk kandidat menteri atau pejabat tinggi lainnya. Jika kemudian

presiden memberi sinyal atau respon atas nama yang diusulkan, maka otomatis Setneg

harus menyibukkan diri untuk mencari data tentang sosok tersebut.

Ini pelajaran yang sungguh berharga pada siapa pun yang mendapat amanah untuk

mengelola negeri ini. Jangan pernah menyepelekan atau bahkan abai atas persoalan

adminstrasi untuk urusan kenegaraan. Siapa pun yang menjadi pejabat, wajib meneliti

4

setiap lembar dokumen yang masuk dan diperlukan. Ini juga menjadi bagian penting dari

tata kelola kasus keteledoran ini sempat membuat suara sumbang masyarakat.

Ada sebagian masyarakat yang menilai: ya beginilah kalau mengelola negara bak

mengurus sebuah rukun tetanggat (RT). Semuanya serbamenggampangkan persoalan,

seolah yang perlu dilakukan oleh hanyalah bekeja dan bekerja. Bagi seorang pejabat,

bekerja keras adalah sebuah keniscayaan. Bekerja seperti apa dan untuk siapa, itulah hal

yang paling penting.

Syarat pintar/ahli dan pekerja keras bagi pejabat tinggi atau menteri memang perlu.

Namun, kita tetap harus tahu persis bahwa di dalam dada (calon) pejabat itu tetap

bersemayam warna merah-puti yang menandakan tingginya komitmen kepada bangsa,

negara, dan rakyat.

Saya yakin, Presiden Joko Widodo pasti merasa tertampar dengan kasus ini. Bisa jadi,

rasa malu luar biasa menghinggapi presiden pada hari-hari ini. Mudah-mudahan ini hanya

sekadar kecelakaan saja (walau fatal) akibat ketidakcermatan dan bukan lantaran niat

untuk menjerumuskan presiden. Jika kasus itu diniatkan untuk menjatuhkan presiden

(pemerintahan), maka negara ini dalam keadaan bahaya.

Recommended

View more >