Sistem Ekonomi Islam, Solusi Problematika Ummat (?)

  • Published on
    30-Nov-2015

  • View
    101

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Makalah ini adalah kumpulan artikel saya yang disusun untuk memenuhi undangan Forum Group Discussion (FGD) dari Kelompok Studi EKonomi Islam (KSEI) Fak. Ekonomi Universitas Jember (FE-UJ) pada 21 September 2013.

Transcript

  • SISTEM EKONOMI ISLAM,

    SOLUSI PROBLEMATIKA UMMAT (?)1

    Oleh: Khairunnisa Musari2

    1. LATAR BELAKANG

    1.1. Rentannya Sistem Moneter Kita3

    Belakangan ini, pasar bursa sarat dengan sentimen negatif. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

    tertekan hingga level terendah di tahun ini. Anjloknya harga minyak mentah dunia dan pelemahan

    rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) menekan pasar. Rupiah bahkan hampir menyentuh

    level Rp 9.500. Tingginya suku bunga perbankan menyebabkan minimnya likuiditas di pasar.

    Terlebih lagi, setelah Bank Indonesia (BI) Rate dinaikkan hingga 9,25 persen. Ada apa?

    Jika mencermati fenomena tersebut di atas, kita bisa melihat betapa sistem moneter

    Indonesia dan dunia sesungguhnya rapuh dan rentan terhadap berbagai gejolak. Tidak ada

    satupun yang mampu mengendalikannya. Sifat sektor moneter akan menuju hal-hal yang

    bersifat jangka pendek, spekulatif, dan mobile. Siapapun yang mengikuti langgamnya, maka

    hanya akan menjadi bulanannya.

    Jika kita simak, anomali ekonomi mikro-makro dan growth paradox antara sektor

    keuangan-riil, serta turbulensi faktor eksternal yang mempengaruhi ekonomi domestik,

    memang makin sering terjadi. Tidak bisa kita mungkiri, hal ini sesungguhnya

    mencerminkan berbagai kegagalan sistem ekonomi dalam menciptakan kealamiahan

    mekanisme pasar yang stabil, benar, dan adil.

    Ketidakbenaran

    Dalam ekonomi Islam, sistem moneter kita saat ini memang mengandung banyak

    ketidakbenaran. Hal ini setidaknya terlihat dari, pertama, fungsi utama uang dalam teori

    ekonomi saat ini adalah sebagai alat tukar, kesatuan hitung, dan penyimpan nilai kekayaan.

    Dengan penggunaan uang kertas, fungsi uang sebagai satuan hitung dan penyimpan nilai

    sudah terpatahkan. Pasalnya, uang kertas yang kita gunakan saat ini memiliki nilai yang

    selalu berubah karena adanya inflasi yang bisa menyurutkan nilai. Dalam ekonomi Islam,

    fungsi uang hanya sebagai alat tukar dan kesatuan hitung. Mata uang yang dipilih harus

    bisa menjamin kestabilan nilai.

    Kedua, di waktu lalu, sejak dilepasnya sistem crawling-band, Bank Indonesia (BI)

    menggunakan base-money targeting sebagai kerangka kebijakan moneter. Base-money

    targeting didasarkan pada teori kuantitas uang. Efektivitas kebijakan ini sangat tergantung

    stabilitas velocity uang beredar. Penggunaan base-money ini tidak sesuai dengan ekonomi

    Islam lantaran nilai uang tersebut cenderung berfluktuasi. Ekonomi Islam mengajarkan

    untuk mencari alat moneter yang menjamin kestabilan. Makanya, emas-perak dipilih

    sebagai instrumen moneter.

    1 Makalah ini disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI)

    Fakultas Ekonomi Universitas Jember (FE UJ), tanggal 21 September 2013. 2 Peneliti Tamkin Institute; Peneliti Divisi Syariah Risk Management International (RMI). 3 Artikel asli yang sudah dimuat di Harian Republika, 29 September 2008.

  • 2

    2

    Ketiga, kestabilan nilai rupiah tercermin dari tingkat inflasi dan nilai tukar. Tingkat

    inflasi tercermin dari naiknya harga barang secara umum. Dalam hal ini, BI memiliki

    kemampuan untuk mempengaruhi tekanan inflasi yang berasal hanya dari sisi permintaan.

    Transmisinya dapat melalui berbagai jalur, yaitu suku bunga, kredit perbankan, neraca

    perusahaan, nilai tukar, harga aset, dan ekspektasi. Jika jalur transmisi tersebut ada yang

    berinteraksi dengan riba, syubhat, maisyir, dan gharar, maka ini tidak sesuai dengan

    ekonomi Islam.

    Keempat, Inflation Targeting Framework (ITF) yang saat ini menjadi kebijakan moneter BI

    menggunakan BI Rate sebagai suku bunga instrumen sinyaling. Jelas sekali, cara tersebut

    bertentangan dengan ekonomi Islam. Pelaksanaan kebijakan moneter Islam tidak

    memungkinkan penetapan suku bunga sebagai target atau sasaran operasional. Fakta

    menunjukkan, suku bunga yang digaungkan dapat menjadi media kontrol ternyata juga tak

    bernyali dalam menstabilkan nilai uang dan moneter.

    Kelima, bila dicermati, krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan negara lain,

    sesungguhnya dipicu oleh keterikatan pada mata uang negara lain dan tidak pada dirinya

    sendiri. Hal inilah yang menyebabkan nilai mata uang kita sulit stabil. Jika hard-currency

    bergejolak, maka kestabilan mata uang lain pun bergejolak.

    Keenam, kenyataan saat ini menunjukkan uang tidak lagi dijadikan alat tukar, tapi juga

    sebagai komoditi perdagangan dan ditarik bunga dari setiap transaksi peminjaman/

    penyimpanan uang. Tidak hanya itu, uang kini juga kerap dijadikan alat spekulasi.

    Ketujuh, dalam konsep ekonomi Islam, uang harus mencerminkan sektor riil. Jika ada

    yang menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif, ini berarti mengurangi jumlah uang

    beredar yang berdampak pada tidak jalannya perekonomian. Kondisi ini berbeda dengan

    kebijakan BI yang menyerap dana Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan menyimpannya.

    Kedelapan, dari aspek kelembagaan, keberadaan bank sentral tidak mempersoalkan

    adanya entitas individu. Hal ini berbeda halnya dengan ekonomi Islam yang objeknya

    kepada mukallaf secara individual.

    Moneter Islam

    Kita meyakini, moneter Islam bisa menjadi solusi semua kekacauan ini. Namun harus

    diakui, moneter Islam saat ini belum mampu menjawab sepenuhnya berbagai persoalan

    moneter dunia. Moneter Islam saat ini masih dalam tahap pencarian guna kristalisasi diri

    karena terlahir ditengah sistem moneter sosialis kapitalis. Meskipun moneter Islam sudah

    mulai diimplementasikan di sedikit negara dan juga komunitas-komunitas tertentu, namun

    moneter Islam masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar pada tataran tertentu.

    Keberadaan moneter Islam tidak cukup dengan hanya membeberkan fakta-fakta historis

    dengan berbagai filosofi yang terkandung didalamnya. Oleh karena itu, perumusan teori

    dan praktek moneter Islam memerlukan rekonstruksi teori dan praktek moneter

    konvensional. Mengawalinya, butuh pendekatan normatif yang kemudian dilengkapi

    dengan pendekatan empiris, positif, dan induktif. Kita masih menunggu...

    1.2. Ketika Wall Street Menceraikan Etika4

    Sejak September, aksi protes warga Amerika Serikat (AS) semakin agresif. Protes menentang sistim

    keuangan dan kebijakan pemerintah AS kian meluas. Kemarahan warga atas terjadinya rebound di

    4 Artikel asli yang sudah dimuat di Harian Republika, 19 Oktober 2011.

  • 3

    3

    Wall Street yang tak diikuti dengan perbaikan tingkat pengangguran, menuai aksi demo yang terus

    bermunculan.

    Krisis keuangan dunia secara maraton terus bermunculan sejak 2008. Kasus subprime

    mortgage, bangkrutnya bank-bank investasi besar, krisis utang, bailout, kegaduhan di pasar

    finansial, terus saja saling mengekor. AS dan Eropa yang menjadi barometer perekonomian

    dan keuangan dunia kini terus menjadi bulan-bulanannya.

    Yang menarik untuk disimak saat ini adalah aksi protes warga AS terhadap rebound

    di Wall Street yang terjadi disaat meningkatnya jumlah PHK di negara tersebut. Kebanyakan

    dari mereka meyakini bahwa pemerintah telah dikendalikan oleh bank dan korporasi-

    korporasi besar yang serakah sehingga mengabaikan kepentingan sebagian besar warga

    negaranya.

    Ya, AS kini sedang menguji kesolidan sistem dan kebijakan ekonomi mereka yang

    selama ini menjadi jantung ekonomi dunia. Jika kekacauan ekonomi di Eropa banyak dipicu

    oleh krisis utang dengan rasio utang yang mencengangkan, maka yang belakangan terjadi

    di AS dipicu oleh krisis ketidakpercayaan akibat berbagai kecurangan dari pelaku ekonomi

    dan keuangan.

    Bush-Obama Paradox

    Pasca jatuhnya sejumlah perusahaan investasi keuangan di AS pada 2008 lalu,

    Presiden Bush saat itu meminta konggres untuk menyetujui rencana penyelamatan sektor

    finansial bernilai USD 700 miliar. Bush menyatakan, perekonomian dalam kondisi bahaya

    sehingga perlu intervensi pemerintah untuk menyelamatkannya. Upaya Bush mendapat

    banyak kritikan karena menyimpang dari ideologi pasar-bebas yang dianut AS. Terlebih

    lagi, Bush dikenal memiliki keyakinan yang tinggi bahwa pasar-bebas adalah sebuah

    prinsip moral yang harus diwujudkan karena merupakan hak asasi manusia dalam mencari

    kebebasan penghidupan.

    Jika disimak, pasar-bebas yang menjadi prinsip moral Bush sesungguhnya bertitik

    tolak dari paham Adam Smith yang mengasumsikan mekanisme permintaan dan

    penawaran mampu melakukan self-regulating dan self-correcting melalui an invisible-hand.

    Jika bertitik tolak dari paham ini, maka upaya Bush tersebut adalah paradox.

    Mengingat kehancuran pasar finansial di AS, Bush Paradox ini sesungguhnya dapat

    dipahami. Pada titik inilah, Bush mungkin baru merasa pentingnya campur tangan

    pemerintah pada pasar meski hal itu bertentangan dengan paham yang ia anut.

    Lebih jauh, Obama kemudian melanjutkan paradox ini. Obama menggelontorkan dana

    untuk mengembalikan kepercayaan dunia kepada AS sebagai motor ekonomi dunia meski

    harus menanggung konsekuensi defisit anggaran yang besar. Berbagai program

    penanggulangan yang menghabiskan uang rakyat yang kebanyakan berasal dari kelas

    menengah, nyatanya tak juga memulihkan perekonomian domestik. Yang ada, PHK terus

    menyebar ke penjuru negeri.

    Obama memang meminta pertanggungjawaban lembaga keuangan yang didonor

    pemerintah. Obama mengingatkan, wajib pajak adalah yang paling dirugikan atas

    keruntuhan keuangan jika pelaku pasar memanfaatkan masa pemulihan untuk keuntungan

    pribadi. Sayang, aksi spekulan di Wall Street tampaknya tidak terbendung untuk mendapat

    untung berlipat setelah sebelumnya mengalami kerugian besar. Meski masalah krisis utang

    Eropa dan ketakutan resesi baru melanda AS terus menghantam bursa Wall Street dan

  • 4

    4

    tekanan jual membuat indeks saham utama tergerus, tetapi Wall Street masih mampu

    beberapa kali melanjutkan penguatannya. Hal inilah yang memicu kemarahan sebagian

    warga AS.

    Mengawinkan Etika pada Pasar Keuangan

    Fenomena yang berkembang dan berujung pada munculnya Bush-Obama Paradox

    semakin menguatkan kita bahwa intervensi pemerintah dibutuhkan dalam pasar. Pasar-

    bebas sejatinya bukan dimaknai sebagai terbukanya pasar tanpa batas dan dibiarkan

    mengatur dan memulihkan dirinya sendiri. Tidak bisa dimungkiri, pasar sesungguhnya

    sarat dengan berbagai ketidakmampuan. Kapitalis berpotensi besar untuk mengendalikan

    pasar sesuai dengan kepentingan. Kecurangan dan berbagai penyimpangan lain berpeluang

    besar untuk terjadi. Uang yang dijadikan bulan-bulanan komoditi dan spekulasi ternyata

    menyebabkan pasar tidak terkendali.

    Sebagai suatu lembaga yang mempunyai kekuatan besar, daulat pasar dapat

    menggusur daulat rakyat. Semua manusia di dalamnya dianggap memiliki kekuatan yang

    sama. Kegiatan ekonomi dalam sistem kapitalis diarahkan untuk memenuhi keinginan para

    pemilik modal daripada kebutuhan masyarakat yang lebih besar. Filsafat ekonomi

    kapitalisme menceraikan etika sehingga perilaku manusia hilang arah karena terdorong

    hasrat untuk menjadi greedy.

    Sebagai sebuah norma yang tak tertulis, mengawinkan etika dengan pasar keuangan

    diharapkan dapat menghantar pelaku di dalamnya menghindari praktek-praktek yang

    menjatuhkan. Dengan etika pula, pelaku pasar diharapkan tidak lagi melakukan spekulasi

    yang secara nyata bersifat predatorik. Spekulasi inilah yang menggoncang ekonomi

    berbagai negara, khususnya negara yang kondisi politiknya tidak stabil. Akibat spekulasi

    itu pula, jumlah uang yang beredar menjadi tidak seimbang dengan jumlah barang di sektor

    riil karena adanya penghisapan. Sejalan dengan itulah, etika diharapkan dapat

    menjembatani sektor keuangan dan sektor riil untuk bertemu.

    Dalam hal ini, jika kegiatan ekonomi dapat dikembalikan pada etika yang bersumber

    dari religi, maka keadilan akan lebih jelas. Kegiatan ekonomi di sektor keuangan tidak lagi

    memfasilitasi pelaku yang menarik keuntungan dari mengkomoditaskan uang dalam pasar

    uang, bank atau pasar modal. Kegiatan ekonomi di sektor keuangan kelak hanya

    memfasilitasi ketersediaan dana untuk modal usaha melalui mekanisme yang benar.

    Dengan cara ini, sistem ekonomi yang bertumpu pada sinergi sektor riil dan keuangan akan

    berjalan mantap, tidak mudah goyang atau digoyang seperti saat ini. Wallahualam bish

    showab.

    2. EKONOMI ISLAM?

    2.1. Ekonomi Syariah, New Intitutional Economics?5

    Ketika krisis keuangan global melanda dunia, salah satu pemikiran yang mengemuka di kalangan

    para ekonom adalah apakah penerapan sistem ekonomi syariah merupakan solusi bagi masalah ini dan

    apakah ekonomi syariah akan menjadi paradigma baru yang menggantikan sistem ekonomi kapitalis.

    5 Artikel asli yang ditulis bersama Rifki Ismal, Mahasiswa S3 Islamic Banking and Finance, Durham

    University, UK, (saat ini menjadi Peneliti Senior Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia) dan sudah

    dimuat di Harian Republika, 24 Januari 2009.

  • 5

    5

    Bagi sejumlah ekonom, krisis global yang tengah terjadi saat ini merupakan

    pembuktian lemahnya sistem ekonomi kapitalis sekaligus menjadi momentum kebangkitan

    ekonomi syariah. Fenomena ini jika dikaji dengan pendekatan konsep new institutional

    economics (NIE), maka pandangan tersebut mendekati kebenaran.

    4 Elemen NIE

    Secara teoretis, NIE adalah suatu konsep yang memaparkan kriteria atau syarat untuk

    membangun suatu paradigma sistem ekonomi baru yang setidaknya terdiri dari empat

    elemen.

    Elemen pertama, budaya adalah cara berpikir, perasaan, kecenderungan, dan perilaku

    individu atau kelompok masyarakat. Budaya antara lain dipengaruhi oleh pengetahuan,

    kondisi sosial politik, dan komunikasi. Jika ingin menghadirkan suatu paradigma baru,

    maka diperlukan penyesuaian (perubahan) budaya.

    Elemen kedua, institusi adalah keberadaan peraturan atau regulasi, dukungan

    pemerintah, dan sistem peradilan. Elemen ini mencakup ada tidaknya institusi publik di

    tingkat eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Ahmed, Habib, 2008). Dikaitkan dengan

    pengembangan ekonomi syariah di tanah air, kehadiran undang-undang (UU) Perbankan

    Syariah pada April 2008 lalu merupakan pengukuhan terhadap pilar institusi dalam

    ekonomi syariah. Hal ini kian menguat dengan berkembangnya lembaga pendukung lain

    seperti sistem peradilan untuk perbankan syariah, sistem pendidikan yang mengajarkan

    ekonomi/perbankan syariah, legalisasi UU Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN), cetak

    biru pengembangan perbankan syariah, peraturan Bapepam untuk perusahaan pembiayaan

    syariah, dan lainnya.

    Elemen ketiga, organisasi adalah suatu alat yang diciptakan individu/sekelompok

    masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, Indonesia boleh dikatakan telah

    berhasil mengembangkan bank syariah, asuransi syariah, sukuk, dan perusahaan

    pembiayaan syariah dengan baik. Rata-rata pertumbuhan aset, simpanan, dan pembiayaan

    bank syariah lebih dari 50 persen sepanjang 2000-2008. Hal ini sekaligus menjadi salah satu

    bukti empirik selain jumlah bank syariah, asuransi syariah, dan lembaga syariah...