Sistem Pencatatan

  • Published on
    30-Jun-2015

  • View
    572

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

BAB V SISTEM PENCATATAN (Studi untuk APBD TK II Kabupaten/Kota) A. PENYUSUNAN NERACA AWAL. Secara umum, pada saat pemerintah daerah mulai menerapkan akuntansi keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, terdapat tugas yang harus dikerjakan yaitu menyusun neraca awal berdasarkan data/informasi yang dihasilkan oleh sistem pembukuan tunggal berbasis kas yang sebelumnya digunakan. Neraca awal yang dimaksud menggunakan basis akuntansi akrual, dan setiap perkiraan asetnya memiliki perkiraan pasangan (balancing acoount). Garis besar penyusunan neraca awal yang dimaksud dapat dipaparkan sebagai berikut : A.1. Kas dan Setara Kas. Kas umumnya meliputi : (1) Kas Di Kas Daerah ; (2) Kas di Bendahara Pengeluaran, dan (3) Kas Di Bendahara Penerimaan. Perkiraan pasangannya adalah : (db) Kas Di Kas Daerah (kr) SILPA (db) Kas Di Bendahara Pengeluaran (kr) SILPA (db) Kas Di Bendahara Penerimaan (kr) Pendapatan Yg Ditangguhkan Pada awal periode, pengakuan pendapatan yang ditangguhkan harus direklasifikasi berdasarkan basis kas untuk mengakui penyetoran pendapatan ke Kas daerah, yaitu dengan melakukan Jurnal Balik (reversing entry). Selanjutnya bila terjadi penyetoran uang dari Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah akan dijurnal sebagai berikut : (db) Kas Di Kas Daerah (kr) Kas Di Bendahara Pengeluaran (kr) Pendapatan (misal: Pendapatan Retribusi) ---Perhatikan jurnal balik ! A.2. Investasi Jangka Pendek. Diakui pada saat terjadinya pemindahan kepemilikan, yaitu pada saat pemerintah menerima bukti investasi, misalnya : deposito berjangka 3 s/d 12 bulan, dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Perkiraan pasangannya : (db) Investasi Jangka Pendek (kr) SILPA A.3. Piutang. Piutang umumnya terdiri atas : Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Denda, Bagian Lancar (pemberian) Pinjaman kepada , (Bagian lancar) Tagihan Angsuran,

(Bagian lancar) Tuntutan Ganti Rugi, dan Piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan/tahun anggaran. Perkiraan pasangannya : (db) Piutang (misalnya : Piutang Pajak) (kr) Cadangan Piutang Pada awal periode, pengakuan piutang harus direklasifikasi untuk mengakui pendapatan dengan basis kas, yaitu dengan melakukan Jurnal Balik (reversing entry). A.4. Persediaan. Persediaan meliputi barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan. Pencatatan persediaan dapat menggunakan metode periodik (berdasarkan hasil perhitungan fisik pada akhir periode) atau metode perpetual (dicatat setiap terjadi transaksi yang berakibat pada penambahan/pengurangan persediaan). Perkiraan pasangannya : (db) Persediaan (kr) Cadangan Persediaan A.5. Investasi jangka Panjang. Investasi jangka panjang terdiri atas : investasi permanen (misalnya : penyertaan modal pemerintah pada BUMN/BUMD, dan investasi permanen lainnya (misalnya properti)), dan investasi non-permanen (misalnya : pembelian obligasi/surat utang dimiliki sampai tanggal jatuh tempo, penanaman modal pada proyek yang dapat dialihkan, dan investasi non permanen lainnya (misalnya : modal penyehatan ekonomi)). Perkiraan pasangannya : (db) Ditulis sesuai dgn nama perkiraan ydm, misal : Penyertaan Modal Pemda (kr) Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang A.6. Aset Tetap. Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsi dalam aktivitas operasi entitas pemerintahan, yaitu terdiri atas : a. Tanah (diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai (terdapat bukti hak atas tanah). b. Gedung Dan Bangunan c. Peralatan Dan Mesin d. Jalan, Irigasi, Dan Jaringan e. Aset Tetap Lainnya f. Konstruksi Dalam Pengerjaan Untuk memunculkan aset tetap di Neraca dilakukan dengan cara membuat jurnal pendamping (korolari) disamping jurnal pengakuan belanja modal (akan dibahas tersendiri). Pada tahap penyusunan Neraca awal, aset tetap disajikan berdasarkan jurnal korolari tersebut, yaitu :

(db) Ditulis sesuai dgn nama perkiraan ydm, misal : Gedung Dan bangunan (kr) Diinvestasikan Dalam Aset Tetap A.7. Dana Cadangan. Dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya, misalnya : pembentukan dana cadangan untuk pembangunan gedung perkantoran, jalan, dan pembelian tanah. Perkiraan pasangannya adalah : (db) Dana Cadangan (kr) Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan A.8. Kewajiban. Kewajiban dapat muncul dari : 1) Transaksi Pertukaran 2) Transaksi Tanpa Pertukaran (ditentukan oleh aturan/hukum) 3) Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah (adanya interaksi dengan lingkungan, misalnya : kerusakan kepemilikan pribadi akibat aktivitas pemerintah) 4) Kejadian yang diakui Pemerintah yang membawa konsekuensi keuangan (kriteria : adanya otorisasi Legislatif dalam penggunaan sumber daya dan terjadinya transaksi dengan pertukaran (misal : perbaikan prasarana/sarana publik karena faktor tidak terkendali)/transaksi tanpa pertukaran (misal : pembayaran langsung kepada korban bencana alam). Pada saat penyusunan Neraca Awal, ada beberapa jenis kewajiban yang perlu diperhatikan, yaitu : a. Utang Perhitungan Fihak ketiga (Utang PFK) : Kewajiban tersebut muncul karena pemerintah sampai akhir periode pelaporan belum melakukan peyetoran kepada fihak ketiga atas dana yang dipungut/dipotong oleh pemerintah dari pegawai/pihak lain, misalnya : pungutan/potongan iuran kesehatan, tabungan perumahan, dan pajak penghasilan. Pengakuan utang tersebut di Neraca Awal dilakukan dengan mengkredit Utang PFK dan mendebet Kas Di Kas Daerah. Dengan cara demikian, maka saldo kas di Kas Daerah mencerminkan adanya SILPA dan Kewajiban.Catatan : 1) Pengakuan adanya Perhitungan Fihak Ketiga pada periode berjalan dilakukan dengan cara : (1) penghitungan pungutan/potongan dijurnal dengan mendebet perkiraan jenis belanjanya (misal : Belanja Pegawai) dan mengkredit Penerimaan PFK(sebagai pengurang jumlah kas yang dikeluarkan, dan ditandai dengan mengredit Kas Di Kas Daerah yang jumlahnya merupakan selisih Total Belanja dikurangi Penerimaan PFK),dan (2) penyetoran kas kepada fihak ketiga (misalnya PT ASKES, KP PPh, BAPERTARUM) dilakukan dengan cara mendebet Pengeluaran PFK dan mengkredit Kas Di Kas Daerah. 2) Pencatatan tersebut akan dibahas terpisah.

b. Bagian Lancar Utang jangka Panjang Pada saat penyusunan Neraca Awal, pengakuan kewajiban tersebut dilakukan dengan mencatat jumlah kewajiban jangka panjang berikut mengklasifikasikan bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Adapun pencatatannya sebagai berikut : Pengakuan Utang Jangka Panjang :

(db) Dana YHD Utk Pembayaran Utang Jangka Panjang (kr) Utang Kepada (misal : Kepada Pemerintah Pusat) Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang (Jumlah yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan) : (db) Utang Kepada (misal : Kepada Pemerintah Pusat) (kr) Dana YHD Utk Pembayaran Utang Jangka Panjang (db) Dana YHD Utk Pembayaran Utang Jangka Pendek (kr) Bagian Lancar Utang Kepada (misal : Kepada Pemerintah Pusat) Pada awal periode, bagian lancar dari utang jangka panjang harus direklasifikasi kedalam utang jangka panjang, yaitu dengan melakukan Jurnal Balik (reversing entries) sbb : (db) Bagian Lancar Utang Kepada (misal : Kepada Pemerintah Pusat) (kr) Dana YHD Utk Pembayaran Utang Jangka Pendek (db) Dana YHD Utk Pembayaran Utang Jangka Panjang (kr) Utang Kepada (misal : Kepada Pemerintah Pusat) B. AKUNTANSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN. B.1. Akuntansi Anggaran. Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan APBD. Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat APBD disahkan dan anggaran dialokasikan, serta sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri atas : 1) Anggaran pendapatan. Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. 2) Anggaran belanja. Anggaran belanja meliputi apropriasi belanja yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment) belanja. 3) Anggaran pembiayaan. Anggaran pembiayaan meliputi anggaran penerimaan pembiayaan dan anggaran pengeluaran pembiayaan. Estimasi penerimaan pembiayaan dijabarkan menjadi alokasi estimasi penerimaan pembiayaan, sedangkan apropriasi pengeluaran pembiayaan dijabarkan menjadi allotment pengeluaran pembiayaan. Pencatatan pada saat pengesahan anggaran dengan pendebetan perkiraan Estimasi Pendapatan (untuk masing-masing anggaran pendapatan) dan mengkredit perkiraan Apropriasi Belanja (untuk masing-masing anggaran belanja) mungkin menimbulkan selisih jumlah di debet atau di kredit. Selisih yang muncul tersebut ditampung dalam perkiraan Surplus (Defisit). Hal yang sama berlaku untuk anggaran pembiayaan, tetapi perkiraan yang digunakan untuk menampung selisih jumlahnya adalah perkiraan Pembiayaan Neto.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah teknis pencatatan pada Buku Jurnal Umum untuk membukukan pengesahan dan alokasi anggaran : 1) Pada saat Pengesahan Anggaran : Pencatatan untuk Estimasi Pendapatan dan Apropriasi Belanja : (db) Estimasi Pendapatan (utk masing-masing anggaran pendapatan) (kr) Apropriasi Belanja (utk masing-masing anggaran belanja) (kr) Surplus (Defisit) (bila anggaran pendapatan > anggaran belanja) Pencatatan utk Estimasi Penerimaan dan Alokasi Pengeluaran Pembiayaan : (db) Estimasi Penerimaan Pembiayaan (utk masing2 ang. Penerimaan) (kr) Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan (utk masing2 ang. Pemb.) (kr) Pembiayaan Neto (bila ang. penerimaan > ang. pengeluaran) 2) Pada saat Anggaran dialokasikan : Pencatatan Alokasi Estimasi Pendapatan : (db) Estimasi Pendapatan Yg Dialokasikan (utk masing2 ang pendapatan) (kr) Alokasi Estimasi Pendapatan (utk masing2 ang. pendapatan) Pencatatan Allotment Belanja : (db) Alokasi Apropriasi Belanja (utk masing2 ang.belanja) (kr) Allotment Belanja (utk m