Stop asap, stop kebakaran, dan stop

  • Published on
    02-Jul-2015

  • View
    1.697

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Deklarasi Kalimantan Tengah : Stop Asap, Stop Bencana, Dan Stop Kebakaran

Transcript

<ul><li> 1. Media Daerah oleh Rustan A. Deklarasi Kalimantan Tengah : Stop Asap, Stop Bencana, Dan Stop KebakaranUUD 1945 Pasal 28 H menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir danbatin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal inimenunjukkan bahwa warga negara mempunyai hak yang harus dijamin oleh negara dalamkaitannya memperoleh kualitas lingkungan yang baik. Namun, kondisi dengan kualitaslingkungan yang baik dan sehat ini ternyata tidak cukup mudah terwujud, khususnya padadaerah rawan kebakaran hutan dimana setiap tahunnya menghasilkan kabut asap yangmenyebabkan kualitas udara sangat tidak sehat.Di Indonesia telah terjadi bencana asap dan kebakaran hutan pada Tahun 1997 dan 1998 yangmengakibatkan kerugian lingkungan dan manusia serta memunculkan reaksi keras darinegara tetangga Malaysia dan Singapura. Tercatat rekor kebakaran di dunia selalu dipecahkandi Indonesia, kebakaran yang cukup besar pernah terjadi di Kalimantan Timur pada Tahun1982/1983, yang menghanguskan 3,5 juta hektar hutan yang merupakan rekor terbesarkebakaran hutan dunia setelah kebakaran hutan di Brazil yang mencapai 2 juta hektare padaTahun 1963. Rekor kemudian dipecahkan kembali oleh kebakaran di beberapa wilayahIndonesia pada Tahun 1997/1998 yang melalap 11,7 juta hektar hutan. Data dari DirektoratPerlindungan Hutan dan Konservasi Alam menunjukan bahwa kebakaran hutan yang terjaditiap tahun sejak 1998 hingga 2002 tercatat sekitar antara 3000 hektar dan 515 ribu hektar(Koran Tempo, 25 Juni 2004).Kabut asap dari Indonesia terbang ke Malaysia dan Singapura setiap tahun pada musimkemarau ketika para petani di Indonesia secara ilegal membersihkan kebun dengan caramembakar lahan. Polusi karena asap itu menyebabkan kualitas udara memburuk di KualaLumpur dan negara bagian Serawak di Malaysia Timur. Malaysia dan Singapura telahmelakukan komplain soal kabut asap dari Indonesia sejak tahun 1997. Kondisi terburukterakhir terkait kabut asap terjadi tahun 2006. Persoalan kabut asap ini telah menimbulkanmasalah kesehatan dan kerugian jutaan dollar, antara lain akibat kehilangan pendapatan disektor pariwisata dan penundaan penerbangan. Indonesia sejauh ini mengaku kekurangandana dan kemampuan untuk membendung praktik pembakaran lahan di Sumatera danKalimantan, dua pulau yang berdekatan dengan Malaysia dan Singapura (Kompas, 5 Agustus2009).Pemerintah Pusat sejak Tahun 2007 sudah benar-benar tak ingin kecolongan dalam mengatasibencana asap. Sejumlah provinsi, terutama yang kawasannya masih banyak hutan dan lahan,diinstruksikan agar mengantisipasi sejak dini kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau,seperti provinsi-provinsi di Kalimantan dan Sumatera. Tekad bebas kebakaran dan asap jugadilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Gubernur Kalimantan TengahAgustin Teras Narang, meneruskan instruksi ini agar Bupati/ Walikota se-Kalteng menjagahutan dan lahan. Bahkan, masyarakat kecil yang terbiasa hidup bertani dengan cara ladangdibakar, juga dilarang melakukan pembakaran ladangnya. (www.kabarindonesia.com, 1Agustus 2007).Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu daerah pengekspor asap terbesar bagi duniapun kemudian melakukan langkah tegas dengan memberlakukan kebijakan 3 (tiga) stop yaituStop Asap, Stop Bencana, dan Stop Kebakaran yang telah dideklarasikan pada Tahun 2007dan Tahun 2009 ini diberlakukan kembali guna membendung kebiasaan pembukaan lahan</li></ul> <p> 2. dan pekarangan dengan cara membakar. Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narangpada Tanggal 10 Agustus 2009 akhirnya mencabut Peraturan Gubernur Kalteng Nomor 52Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat diKalimantan Tengah yang belum genap berumur setahun dan selama ini menjadi acuanmasyarakat untuk melakukan pembakaran lahan terkendali. Pergub No. 52 Tahun 2008tersebut dinyatakan tidak berlaku hingga batas waktu tertentu, yang berarti tidak boleh lagiada praktik pembakaran lahan.Gubernur Agustin Teras Narang menetapkan larangan pembakaran lahan pada musimkemarau melalui kebijakan Stop Kebakaran, Stop Asap, dan Stop Bencana kembali di Tahun2009 ini menyusul memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran lahan.Berdasarkan data Laboratorium Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kota Palangkaraya,selama Agustus 2009 hanya dua hari kualitas udara masuk kategori sedang, satu hari kualitasudara sangat tidak sehat dengan nilai Indeks Standar Pencemaran Udara mencapai 277, dantujuh hari masuk kategori tidak sehat. Selain itu ditambah pula Penderita penyakit InfeksiSaluran Pernafasan Akut (ISPA) di Kota Palangkaraya yang semakin meningkat. Kebijakanitu pertama kali diterapkan pada 2006 saat Kalteng mengalami bencana kabut asap akibatkebakaran lahan dan hutan. Pada 2007-2008 peraturan tersebut efektif mencegah maraknyakebakaran lahan dan kabut asap di Kalteng. Namun, pada Desember 2008 keluar PeraturanGubernur No 52 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan bagiMasyarakat di Kalteng karena tuntutan masyarakat adat agar diizinkan melakukanpembakaran terkendali untuk sawah, ladang, dan atau kebun masyarakat. Sejak saat itupembukaan lahan dan pekarangan dengan pembakaran terbatas dan terkendali diperbolehkandengan izin dari pejabat di tingkatan sesuai luasan yang akan dibakar. Kini, denganpencabutan Pergub No 52/2008, pembukaan lahan dengan cara dibakar tidak diizinkan lagi.Aparat penegak hukum di Provinsi, Kabupaten/ Kota, hingga tingkat terbawahpun dimintamenindak tegas siapa pun yang membakar lahan di Kalimantan tengah.Sejalan dengan pencabutan itu, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembalimelarang keras semua pembakaran hutan, lahan, dan pekarangan dalam bentuk dan tujuanapapun seperti yang diberlakukan Tahun 2007 lalu. Gubernur Kalteng mengatakan bahwaPergub tersebut tidak efektif dilaksanakan sejak diterbitkan pertengahan tahun lalu, sehinggaakan segera diperbaiki agar lebih efektif khususnya mengangkut masalah luas lahan danproses perizinannya. Pergub tersebut pada awalnya diterbitkan untuk mengakomodasikebutuhan petani dalam pembukaan lahan budidaya dengan cara pembakaran terkendali,sehingga diharapkan kebakaran tidak meluas dan menimbulkan bencana. Pembukaan lahandengan pembakaran itu harus mendapatkan izin dengan kewenangan pemberian izinpembakaran lahan dilimpahkan kepada camat untuk lahan seluas 0,5 sampai 2,5 hektare,lurah dan kades seluas 0,1 sampai 0,5 hektare dan ketua RT kurang dari 0,1 hektare. Alasanlain yaitu, Pergub tersebut juga belum disosialisasikan dengan baik oleh daerah sehinggamasyarakat salah persepsi dalam menjabarkan kebijakan tersebut dengan menganggap bahwadengan peraturan ini mereka bisa membakar lahan.Larangan pembakaran lahan pada Tahun 2007 lalu yang diberlakukan secara keras danrepresif meski berhasil mewujudkan provinsi itu menjadi wilayah bebas asap, namunmembuat ribuan petani gagal bercocok tanam. Aksi demo para petani juga sempat terjadi disejumlah daerah di Kalimantan Tengah karena insiden penangkapan beberapa petani karenadiduga mencoba membakar lahan untuk keperluan budidaya. Oleh karenanya, perludiupayakan komunikasi dan sosialisasi secara berkesinambungan kepada masyarakat 3. khususnya petani untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar danmenunjukkan pengaruh negatif yang dapat ditimbulkan.Sebagaimana diketahui bahwa baik hutan di Kalimantan maupun di Sumatra merupakanlahan gambut yang rawan kebakaran baik akibat percikan api maupun terkena panasnyamatahari. Bara api yang berada di dalam tanah menyebabkan permukaan tanah keluar asapyang tak terkira, makin luas lahan yang terbakar menambah banyak asap yang dikeluarkan.Asap akibat kebakaran tersebut menyebabkan dampak tidak hanya pada kerusakanlingkungan tetapi juga, (1) mengganggu kesehatan yang dapat menimbulkan penyakit asma,batuk-batuk, dan Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) sehingga masyarakat harussenantiasa menggunakan masker, (2) menyebabkan terganggunya jarak pandang khususnyapada sektor transportasi dan perhubungan darat dan udara, (3) serta menyebabkan aktivitas diruang terbuka menjadi terbatas dan sempit, dimana turut juga menghambat aktivitas duniakepariwisataan.Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bertekad: Stop Kebakaran, Stop Asap, dan StopBencana diwilayahnya. Oleh karenanya, Pemerintah Daerah dan masyarakat KalimantanTengah menghendaki bencana kebakaran dan asap yang terjadi pada Tahun 2006 tidakterulang lagi di tahun-tahun mendatang. Bahkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengahmenyelenggarakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh seluruh Bupati/ Walikota ProvinsiKalimantan Tengah, Kepala SKPD, Perkebunan Besar (PB), dan Petani/ Pekebun dengantujuan :- Membangun/ memantapkan kesamaan pemahaman/persepsi tentang pentingnya tindakanpengendalian (pencegahan, penanggulangan dan penindakan) kebakaran lahan dan kebun- Memantapkan operasionalisasi komitmen " Stop Kebakaran, Stop Asap, dan StopBencana "- Konsolidasi keterpaduan dan sinergisitas kesiapan semua stakeholder untukmengendalikan kebakaran lahan dan kebun.Pemerintah dan masyarakat kemudian bersepakat tentang pentingnya tindakan pengendalian(pencegahan, penanggulangan dan penindakan) kebakaran lahan dan kebun serta mendukungkomitmen " Stop Kebakaran, Stop Asap, dan Stop Bencana " melalui peningkatan berbagaiupaya dan tindakan pencegahan, penanggulangan dan penindakan/ penegakan hukum. Selainitu, tindakan pencegahan lebih penting/ harus diutamakan dan supaya lebih ditingkatkan lagisecara sinergis, berupa :1. Berbagai bentuk kegiatan sosialisasi tentang dampak negatif kebakaran lahan dan kebun serta sosialisasi Peraturan Perundangan mengenai pengendalian kebakaran lahan dan kebun serta sanksi bagi pelaku pembakaran lahan dan kebun;2. Pelatihan-pelatihan tentang teknik pengendalian kebakaran lahan dan kebun;3. Pemasangan rambu-rambu dan spanduk-spanduk peringatan;4. Pengaktifan sistem pemantauan dan peringatan/ deteksi dini;5. Penyiapan organisasi, personil, sarana, prasarana, bahan, peralatan dan dana yang memadai.Berdasarkan rapat koordinasi tersebut, Semua pimpinan daerah dan pimpinan unit tentunyadiharapkan dapat merealisasi komitmen mewujudkan tiga stop tersebut di wilayah Kalteng.Pimpinan perusahaan, baik perkebunan, kehutanan maupun pertambangan serta Kepala UnitSatuan Kerja, juga senantiasa dapat melaporkan kesiapan sistem tanggap darurat kebakaranhutan dan lahan di areal konsesinya kepada pemerintah provinsi. Dengan sistem tanggapdarurat ini, diharapkan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan 4. khususnya yang terjadi di perusahaan perkebunan kelapa sawit, kehutanan dan pertambangandapat berjalan lebih optimal. Upaya antisipasi lain yang dilakukan pemerintah provinsi yaitusemakin meningkatkan koordinasi dengan pihak Manggala Agni dari Departemen Kehutanan,termasuk juga TNI dan kepolisian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga telahmenyiapkan posko untuk memonitor ke-13 kabupaten dan satu kota selama 24 jam. Bahkandana untuk mengatasi dan mencegah kebakaran hutan, lahan, dan pekarangan juga telahdisiapkan hingga ke pedesaan.Segenap komponen masyarakat tanpa pengecualian baik itu LSM, akademisi, para tokohmasyarakat, serta para pemerhati lingkungan hidup di Kalteng harus secara bersinergi danterpadu untuk saling membantu antara satu dengan lain sehingga kebijakan Stop Asap,Bencana dan Kebakaran dapat berjalan dengan baik. Dengan kesiapsiagaan Kalimantantengah tersebut dengan deklarasi 3 (tiga) Stop yakni Stop Kebakaran, Stop Asap, dan StopBencana tersebut dapat memberikan inspirasi dan motivasi kepada provinsi lain untuk segeramelakukan tindakan-tindakan serupa yang paling dini dalam melaksanakan penanggulangandan pencegahan kebakaran hutan, lahan, dan pekarangan.</p>

Recommended

View more >