Strategi Perekonomian Pemerintahan Jokowi

  • Published on
    17-Dec-2015

  • View
    36

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Strategi Perekonomian Pemerintahan Jokowi

Transcript

<ul><li><p>TULISAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN</p><p>STRATEGI PEREKONOMIAN PEMERINTAHAN JOKOWI/JK</p><p>Oleh :ROHADI SETAWAN</p><p>(18213055)2EA33</p><p>Sri Waluyo (Dosen)</p><p>FAKULTAS EKONOMIUNIVERSITAS GUNADARMA</p></li><li><p>2015</p><p>STRATEGI PEREKONOMIAN PEMERINTAHAN JOKOWI/JK</p><p>Sebagai warga Negara NKRI, saya, tentu seluruh rakyat Indonesia, menaruh</p><p>harapan besar kepada pemerintahan Jokowi-JK untuk sesegera mungkin</p><p>merealisasikan semua janji kampanyenya selama pemilihan presiden 2014 lalu, yaitu</p><p>mensejahterahkan rakyat.</p><p>Arah PembagunanDengan pembentukan Tim Transisi, Jokowi menginginkan proses transisi kekuasaan</p><p>dari SBY kepada dirinya berjalan mulus. Berikut inti dari sembilan program Nawa</p><p>Cita yang diusung Jokowi-JK (sumber kompas.com 09- agustus 2014):</p><p>1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan</p><p>memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri</p><p>bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan</p><p>negara Tri Matra terpadu, yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat</p><p>jati diri sebagai negara maritim.</p><p>2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan</p><p>yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas</p><p>pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi</p><p>dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian,</p><p>pemilu, dan lembaga perwakilan.</p><p>3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan</p><p>desa dalam kerangka negara kesatuan.</p><p>4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan</p><p>hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.</p><p>5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas</p><p>pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar" serta peningkatan</p><p>kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia</p></li><li><p>Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah</p><p>seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang</p><p>disubsidi, serta jaminan sosial untuk rakyat pada tahun 2019.</p><p>6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional</p><p>sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia</p><p>lainnya.</p><p>7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis</p><p>ekonomi domestik.</p><p>8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali</p><p>kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan</p><p>kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan,</p><p>seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta</p><p>Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan</p><p>Indonesia.</p><p>9. Memperteguh kebinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui</p><p>kebijakan memperkuat pendidikan kebinnekaan dan menciptakan ruang-ruang</p><p>dialog antarwarga.</p><p>Selain arah pembangunan di atas, Jokowi-JK menjanjikan kepada rakyat program</p><p>nyata Nawacita sebagaimana telah terekspos secara luas di beberapa media publik</p><p>Intinya adalah berikut:</p><p>1. Menaikan gaji PNS dan memperluas program remunerasi PNS hingga PNS</p><p>Daerah.</p><p>2. Mengalokasikan dana 1,4 juta untuk setiap desa dan menjadikan perangkat desa</p><p>sebagai PNS secara bertahap</p><p>3. Meningkatkan anggaran penanggulangan kemiskinan, diantaranya dengan</p><p>subsidi Rp 1 juta per bulan untuk kelompok prasejahtera.</p><p>4. Program kepemilikan tanah untuk Rp 4,5 juta kepala keluarga, pembangunan 25</p><p>bendungan, 1 juta hektar lahan pertanian baru, penguatan bulog, serta pendirian</p><p>bank petani dan UMKM.</p><p>5. Perbaikan 4000 pasar tradisional dan pusat pengelolaan ikan</p><p>6. Menciptakan 10 juta lapangan kerja baru selama 5 tahun</p></li><li><p>7. Layanan kesehatan gratis dengan kartu Indonesia sehat dan membangun 6 ribu</p><p>puskesmas rawat inap</p><p>8. Meningkatkan mutu pendidikan pesantren dan kesejahteraan guru pesantren</p><p>9. Menyediakan fasiltas pendidikan gratis dengan kartu Indonesia pintar dan tingkat</p><p>partisipasi 95 % SMP serta meningkatkan program sertifikasi guru.</p><p>Semua janji kampanye Jokowi-JK tersebut di atas sungguh merupakan harapan baru</p><p>bagi seluruh rakyat Indonesia sekaligus merupakan tantangan besar dan berat bagi</p><p>pemerintahan Jokowi-JK.</p><p>Kita semua tahu, rakyat Indonesia telah terlalu sering dikecewakan dan dibohongi</p><p>oleh pemimpin nasional maupun daerahnya. Rakyat Indonesia telah lama</p><p>merindukan pemimpin nasional dan pemimpin daerah yang patut dikenang karena</p><p>keberhasilannya mensejahterahkan rakyat. Bukan karena penghianatannya.</p><p>Oleh karena itu, jangan kita membiarkan korupsi, kolusi dan nepotisme terjadi,</p><p>apalagi membudaya di internal pemerintahan Jokowi-JK di pusat maupun daerah, di</p><p>kalangan partai politiknya, di kalangan koalisi partai politik pendukungnya, di</p><p>kalangan anggota DPR RI senayan, di kalangan DPRD, di kalangan saudara, di</p><p>kalangan kerabat, di kalangan teman-temannya dan di kalangan pengusaha mitra</p><p>pemerintahannya.</p><p>Kita tidak boleh lagi membiarkan NKRI kita ini dikendalikan oleh kapitalis global dan</p><p>segelitir kapitalis lokal yang selama ini nyata-nyata hanya merampas, menggarong,</p><p>merampok kekayaan Negara untuk kenikmatan / keuntungan diri mereka sendiri</p><p>namun selalu merugikan kepentingan rakyat Indonesia secara keseluruhan.</p><p>Penyia-nyiaan kepercayaan rakyat dapat menyulut kemarahan rakyat seluruh</p><p>Indonesia kepada pemerintahan Jokowi-JK.</p><p>Saran-saranTanggung jawab moral membuktikan janji-janji kampanyenya selama kampanye</p><p>pemilihan presiden dan wakil presiden beberapa waktu lalu adalah tanggung jawab</p><p>moral Jokowi-JK. Kita semua berharap semoga Jokowi-JK benar-benar dapat</p><p>membuktikannya</p><p>Sebagai warga Negara, kita semua, berkewajiban menjaga kedaulatan dan masa</p><p>depan NKRI serta menjadi bagian yang supportif dari keberhasilan pembangunan</p><p>nasional di segala bidang dalam rangka mensejahterahkan rakyat Indonesia.</p><p>Oleh karena itu tentu tidaklah fair jika kita hanya menuntut pemerintahan Jokowi-JK</p><p>saja yang harus mensejahterahkan rakyat Indonesia secara keseluruhan</p><p>Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, saya menyarankan kepada</p><p>pemerintahan Jokowi-JK untuk mempertimbangkan implementasi 14 langkah</p></li><li><p>strategis awal yang saya pikir dapat menjadi salah satu penentu keberhasilan</p><p>pemerintahan Jokowi-JK ke depan.</p><p>Selengkapnya ke 14 langkah strategis awal penentu keberhasilan pemerintahan</p><p>Jokowi-JK yang saya sarankan tersebut adalah sebagai berikut:</p><p>1. MMENGANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS INDONESIA SEBAGAI SEBUAHSISTEM YANG KOMPLEKS, YANG DIPANDANG SECARA HOLISTIK DARIBERBAGAI PERSPEKTIF: POLITIK, EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA,PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL YANG MERUPAKAN BAGIANINTEGRAL DARI SEBUAH SUPRA SYSTEM ATAU ECO-SYSTEM (DUNIA)YANG COMPOUND DAN COMPLEX, YANG DIPANDANG DARI BERBAGAIPERSPEKTIF: GEO-POLITIK, EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, PERTAHANANDAN KEAMANAN GLOBAL.</p><p>2. MENGIDENTIFIKASI TANTANGAN-TANTANGAN STRATEGIS BERDASARKANISU-ISU STRATEGIS NASIONAL DAN GLOBAL YANG KREDIBEL DANMEREKOMENDASIKAN AGENDA PEMBAGUNAN (DEVELOPMENTINITIATIVES) UNTUK LIMA TAHUN MENDATANG SECARA TEPAT.</p><p>3. Merancang atau memastikan akurasi, validitas dan akseptiblitas skenario</p><p>Strategis pemerintahan dan pemba ngunan nasional Indonesia di segala bidang</p><p>(Sistem kepemimpinan pemeritah / RPJMN 2014-2019), lengkap dengan</p><p>indikator keberhasilannya untuk lima (5) tahun mendatang.</p><p>4. Mernacang strategi alokasi sumber daya pemerintah dan pembangunan nasional</p><p>di segala bidang dan penyelarasannya dengan Rencana Anggaran Pendapatan</p><p>Negara 2014-2019 yang diusulkan oleh pemerintah demisioner (pemerintahan</p><p>SBY) untuk memastikan memadainya ketersediaan sumber daya pembangunan</p><p>nasional (keuangan dan non keuangan) untuk membiayai pembangunan</p><p>nasional 2014-2019 dari awal pemerintahan hingga sasaran pemerintahan</p><p>Jokowi-JK dan sasaran pembangunan nasional tercapai secara optimal.</p><p>5. Membangun dan memberdayakan organisasi pemerintahan Jokowi-JK</p><p>yang slim-agile-effective-efficient-responsive, beriorietasi pada kesejahteraan</p><p>rakyat (people value-based) dan terfokus pada strategi pemerintahan Jokowi-JK</p><p>dan strategi pembangunan nasional (national development strategy-focused),</p><p>6. Menetapkan profil pemangku posisi strategis di pemerintahan Jokowi-JK dan</p><p>mentapkan persyaratan standar kompetensi, integritas, komitmen dan kapasitas</p><p>yang realistis sesuai tuntutan perubahan lingkungan nasional dan global yang</p></li><li><p>diimplementasikan bagi calon tim pengendali pemerintahan (government</p><p>controller) dan calon anggota kabinet dengan semua jajarannya.</p><p>7. Merekrut tim pengendali pemerintahan dan anggota kabinet berdasarkan</p><p>persyaratan standar nomor 5 di atas. Memastikan bahwa sistem rekrutmen yang</p><p>digunakan solid dan responsif. Input, proses dan output sistem rekrutmen mesti</p><p>dipastikan terkendali secara ketat (baik dan benar)</p><p>8. Menstandarisasi dan mendeploy nilai-nilai, pandangan strategis dan budaya</p><p>pemerintahan Jokowi-JK di kalangan tim pengendali, anggota kabinet (baru dan</p><p>lama) dan kepala daerah dengan seluruh jajaran pemerintah pusat dan</p><p>pemerintah daerah melalui strategic visioning workshop yang</p><p>diselenggarakan secara holistik, terstruktur, sistematik, terintegrasi, terukur dan</p><p>berkelanjutan. Kepala daerah lama diwajibkan mengikuti strategic visioning</p><p>workshop ini.</p><p>9. Penerjemahan Skenario Strategis Pemerintah dan Pembangunan</p><p>Nasional (Sistem kepemimpinan pemeritah / RPJMN 2014-2019), Skenario</p><p>Strategis menjadi rencana managerial operational tahunan Tim pengendali,</p><p>anggota kabinet, kepala daerah dengan seluruh jajaran pemerintahannya.</p><p>10. Peningkatan sinergi (integrasi, koordinasi dan sinkronisasi) di antara tim</p><p>pengendali, anggota kabinet dan kepala daerah dengan seluruh jajarannya. Ini</p><p>dilakukan untuk mengatasi disparitas antara pemerintah pusat dengan</p><p>pemerintah daerah dan antara fungsi pemerintahan yang melekat di pemerintah</p><p>pusat dan di pemerintah daerah yang selama ini selalu menjadi masalah.</p><p>Untuk mencapai sasaran strategis pemerintahan dan pembangunan nasional</p><p>pemerintahan Jokowi-JK secara optimal, upaya peningkatan sinergi ini</p><p>seyogyanya juga dibarengi dengan peningkatan sinergi kegiatan strategis</p><p>maupun teknis operasional pembangunan nasional di segala bidang baik di</p><p>tingkat pemerintah pusat maupun di tingkat pemerintah daerah.</p><p>11. Melakukan konsolidasi baik di internal pemerintah pusat (antara tim pengendali</p><p>pemerintahan dan anggota kabinet) maupun di internal pemerintah daerah</p><p>(kepala daerah dengan seluruh jajarannya). Selanjutnya diikuti dengan</p><p>konsolidasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.</p><p>Konsolidasi internal di pemerintah pusat dan di internal pemerintah daerah ini</p><p>sebaiknya difokuskan pada memastikan kesiapan dan memadainya infrastruktur</p><p>dan pemberdayaannya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan</p></li><li><p>pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang selama lima tahun ke</p><p>depan.</p><p>Infrastruktur yang dimaksud disini adalah: seluruh sistem dan proses</p><p>pemerintahan dan pembangunan nasional di segala bidang yang disiapkan untuk</p><p>mendukung implementasi organisasi baru pemerintah yang lebih (people value-</p><p>based) dan lebih (strategy-focused), termasuk indikator kinerja, sistem</p><p>pengawasan, sistem perencanaan, teknologi informasi dan sistem informasi</p><p>manajemen, sumber daya manusia dan operasi, sistem komunikasi, dan sistem</p><p>alokasi sumber daya pemerintah.</p><p>Konsolidasi infrastruktur pemerintahan ini diarahkan untuk menciptakan</p><p>pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan benar untuk mendukung</p><p>tercapainya (government operational excellence) dan kesejahteraan rakyat</p><p>(quality excellence).</p><p>12. Menjadikan strategi pemerintahan dan strategi pembangunan nasional yang</p><p>telah ditetapkan di dalam Skenario Strategis Pemerintah di atas (RJPMN &amp;</p><p>Sistem kepemimpinan pemeritah) sebagai dasar dan acuan berprilaku bagi</p><p>seluruh tim pengendali pemerintahan, anggota kabinet, kepala daerah (gubernur,</p><p>bupati dan walikota) dengan jajarannya dalam merancang rencana manajerial</p><p>operasional, mengalokasikan segala sumber daya pendukungnya, menjalankan</p><p>dan mengendalikan kegiatan operasional pemerintahan dan pembangunan</p><p>nasional di segala bidang dan pembangunan daerah masing-masing, dan</p><p>memastikan bahwa sasaran strategis tim pengendali, anggota kabinet, kepala</p><p>daerah (gubernur, bupati dan walikota) dan jajaran pemerintahannya tercapai</p><p>secara optimal.</p><p>13. Menjadikan strategi pemerintah dan strategi pembangunan nasional (RPJMN &amp;</p><p>Sistem kepemimpinan pemeritah) sebagai dasar dan acuan dalam melakukan</p><p>pengukuran kinerja pemerintah pusat, pemerintah daerah dengan seluruh</p><p>jajarannya / evaluasi secara periodik, memperoleh feed back dan melakukan</p><p>tindakan perbaikan (change) yang diperlukan secara holistik, sistematik,</p><p>terintegrasi, terukur dan berkelanjutan.</p><p>14. Mobilisasi kepemimpinan pemerintahan Jokowi-JK di pusat dan daerah</p><p>(Leadership mobilization) untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan /</p><p>manajemen pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan seluruh</p><p>jajarannya, sekaligus untuk memastikan bahwa pemerintahan dan pembangunan</p></li><li><p>nasional di segala bidang secara baik, benar, efektif dan efisien sehingga</p><p>sasaran pemerintah dan sasaran sasaran pembangunan nasional di segala</p><p>bidang tercapai secara optimal.</p><p>Ke 14 langkah strategis awal tersebut di atas akan lebih efektif mendukung</p><p>keberhasilan pemerintahan Jokowi-JK bila dilaksanakan secara holistik, menyeluruh,</p><p>simultan, sistematik, terintegrasi, terukur dan berkelanjutan.</p><p>Total System Quality AssuranceUntuk memastikan terbangunnya pemerintahan pusat dan pemerintah daerah yang</p><p>bersih, baik, benar, efektif dan efisien, saya menyarankan kepada pmerintahan</p><p>Jokowi-JK untuk mempertimbangkan mengimplementasikan prinsip-prinsip dan</p><p>budaya total system quality management/TSQM baik di pemerintah pusat maupun di</p><p>pemerintah daerah. Berikut inti prinsip-prinsip dan budaya TSQM yang saya</p><p>sarankan:</p><p>a. internalisasi pandangan strategis, nilai-nilai, dan budaya baru pemerintahan</p><p>b. penciptaan iklim pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang kondusif</p><p>untuk implementasi Skenario Strategis pemerintahan dan pembangunan</p><p>nasional.</p><p>c. input, proses dan output pemerintahan tidak boleh salah, tidak boleh cacat</p><p>hukum dan tidak boleh tertunda.</p><p>d. penjaminan kualitas penyelenggaraan pemerintahan (government quality</p><p>assurance) dan hasil pemerintahan dalam rangka meningkatkan nilai rakyat</p><p>(people value) bago rakyat, yaitu kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.</p><p>e. Implementasi total system risk management</p><p>f. Benchmarking kepada pemerintah mancanegara berkinerja terbaik</p><p>g. pelibatan semua unit pemerintahan dan komponen bangsa pendukung</p><p>pemerintahan dan pembangunan nasional untuk optimalisasi pencapaian</p><p>sasaran strategis pemerintahan dan sasaran strategis pembangunan nasional</p><p>h. peningkatan teamwork &amp; sinergi di internal dan di eksternal pemerintahan</p><p>i. peningkatan komptensi, integritas, komitmen, kapasitas dan rasa pengabdian</p><p>sumber daya manusia pemerintah pusat dan daerah secara berkelanjutan</p><p>j. menjadikan tim pengendali, anggota kabinet, kepala daerah dan jajarannya</p><p>sebagai contoh dan tauladan (role model) pembangunan nasional di segala</p><p>bidang</p><p>k. pemberian penghargaan yang kompetitif</p></li><li><p>Pengelolaan KinerjaKinerja pemeri...</p></li></ul>