SYARAT-SYARAT TEKNIS PEKERJAAN rehab rumah dinas BBPTUHPT.docx

  • Published on
    15-Dec-2015

  • View
    29

  • Download
    17

Embed Size (px)

Transcript

<p>BAB III</p> <p>1</p> <p>SYARAT-SYARAT TEKNIS PEKERJAANBAGIAN IURAIAN PEKERJAAN UMUM</p> <p>Pasal 1.PENJELASAN UMUM1. Tata Cara Penyelengaraan pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana umum harus mengacu syarat-syarat dalam RKS maupun perubahan-perubahannya dalam Berita Acara Aanwijzing serta gambar kerja dan atau gambar gambar perubahan dan tambahan yang telah disetujui Pengawas/Kuasa Penguna Anggaran/Barang.2. Pemberian pekerjaan meliputi :Mendatangkan, pengolahan, pengangkutan semua bahan, pengerahan tenaga kerja, pengadaan semua alat-alat bantu dan sebagainya. Yang pada umumnya langsung atau tidak langsung termasuk di dalam usaha penyelesaian dengan baik dan menyerahkan pekerjaan dengan sempurna lengkap.Hal tersebut di atas juga dimaksudkan pekerjaanpekerjaan atau bagian-bagian pekerjaan yang walaupun tidak disebutkan di dalam bestek tetapi masih berada di dalam lingkungan pekerjaan harus dilaksanakan sesuai petunjuk Direksi.3. Lingkup Kegiatan yang dilaksanakan :Kegiatan yang dimaksud dalam uraian ini adalah Penyelenggaraan Kegiatan REHAB RUMAH DINAS BBPTUHPT BATURRADEN Pekerjaan yang harus dilaksanakan meliputi :I. Pekerjaan PersiapanII. Pekerjaan Infrastruktur terdiri dari :a. Pekerjaan Pasangan dan Plesteranb. Pekerjaan Betonc. Pekerjaan Rangka Atap dan Penutup Atap.d. Pekerjaan Kusen Pintu, Jendela dan Penggantunge. Pekerjaan Plafondf. Pekerjaan Instalasi Listrik.g. Pekerjaan Sanitasi.h. Pekerjaan Pengecatan.Pasal 2.SITUASI1. Lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan terletak di Baturraden, Banyumas2. Kondisi trase akan diserahkan kepada pelaksana sebagaimana adanya pada waktu rapat penjelasan, terutama kondisi topografi, sifat dan luasnya pekerjaan dan hal lain yang berpengaruh harga penawaran.</p> <p>Pasal 3.GAMBAR - GAMBARGambar yang dipakai adalah gambar yang dibuat Konsultan Perencana dan telah disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada BBPTUHPT Baturraden dan Tim Teknis Pembangunan sesuai yang disampaikan pada pemberian penjelasan. Apabila terdapat ketidak sesuaian antara gambar-gambar detail, maka agar dikonsultasikan kepada Konsultan Perencana/Pengawas dan Direksi atau diadakan Rapat Koordinasi Lapangan.</p> <p>Pasal 4.PENJELASAN RKS DAN GAMBAR1. Pelaksana wajib meneliti semua Gambar Kerja / Bestek, Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) termasuk tambahan dan perubahannya yang dicantumkan dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) atau Rapat Koordinasi Lapangan.2. Bila gambar tidak sesuai dengan RKS, maka yang mengikat/berlaku adalah RKS sebagai Teknis Pelaksanaan. Bila suatu gambar tidak cocok dengan gambar yang lain, maka gambar yang mempunyai skala yang lebih kecil yang berlaku, begitu pula apabila dalam bestek (RKS) tidak dicantumkan, sedangkan gambar ada, maka gambar yang mengikat.3. Bila perbedaan-perbedaan ini menimbulkan keraguan sehingga dalam pelaksanaan menimbulkan kesalahan, Pelaksana bersama Konsultan Pengawas wajib menanyakan kepada Konsultan Perencana dan Pelaksana mengikuti keputusannya atau sesuai keputusan rapat lapangan. </p> <p>Pasal 5.PEKERJAAN TAMBAH / KURANG1. Tugas mengerjakan pekerjaan tambah/kurang diberitahukan dengan tertulis dalam buku harian dengan persetujuan Direksi Pekerjaan.2. Pekerjaan tambah/kurang hanya berlaku bila nyata-nyata ada perintah tertulis dari Direksi Pekerjaan3. Biaya pekerjaan tambah/kurang akan diperhitungkan menurut daftar harga satuan pekerjaan yang pembayarannya diperhitungkan bersama-sama angsuran terakhir.4. Untuk pekerjaan tambah yang harga satuannya tidak tercantum dalam harga satuan yang dimasukkan dalam RAB, harga satuannya akan ditentukan lebih lanjut oleh Direksi Pekerjaan bersama Penyedia Jasa Konstruksi.5. Adanya pekerjaan tambah tidak dapat dijadikan alasan sebagai penyebab kelambatan penyerahan pekerjaan, tetapi Direksi Pekerjaan dapat mempertimbangkan perpanjangan waktu, karena adanya pekerjaan tambah tersebut.</p> <p>Pasal 6.SYARAT-SYARAT TEKNIS KHUSUSJenis dan mutu bahan yang dipakai diutamakan produksi dalam negeri dan mengacu Peraturan Pemerintah yang berlaku kecuali ditentukan lain.</p> <p>Pasal 7SYARAT-SYARAT PEMERIKSAAN BAHAN BANGUNAN1. Semua bahan bangunan yang didatangkan harus memenuhi Syarat dan Standart yang ditentukan atau yang berlaku menurut (SNI).2. Semua bahan bangunan yang akan digunakan harus diperiksakan dahulu kepada Direksi Pekerjaan dan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan .3. Jika ada perkembangan lain, sehingga suatu ketika Pelaksana mengajukan bahan bangunan berbeda dengan bahan bangunan yang tercantum dalam Dokumen Lelang, baik berpengaruh ataupun tidak terhadap konstruksi dan ataupun arsitektural, Penyedia Jasa Konstruksi sebelum menggunakannya harus mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan .4. Bahan bangunan khusus yang berkaitan dengan estetika yang telah didatangkan oleh Penyedia Jasa Konstruksi di lapangan pekerjaan, tetapi ditolak pemakaiannya oleh Direksi Pekerjaan harus segera dikeluarkan dari lapangan pekerjaan selambatnya-lambatnya dalam waktu 2x24 jam, terhitung dari jam penolakan.5. Apabila Pengawas merasa perlu meneliti suatu bahan lebih lanjut, Direksi Pekerjaan berhak mengirimkan bahan tersebut kepada Balai Penelitian Bahan-bahan Bangunan (Laboratorium) yang terdekat untuk diteliti. Biaya pengiriman dan penelitian menjadi tanggungan Penyedia Jasa Konstruksi.6. Pekerjaan atau bagian pekerjaan yang dilakukan Penyedia Jasa Konstruksi tetapi ternyata ditolak Direksi Pekerjaan harus segera dihentikan dan selanjutnya dibongkar atas biaya Penyedia Jasa Konstruksi dalam waktu yang ditetapkan oleh Direksi Pekerjaan .7. Setiap bahan bangunan yang telah disetujui oleh Direksi Pekerjaan akan digunakan untuk pelaksanaan, diambil sampelnya dan disaji kemas yang layak untuk memudahkan pemeriksaan oleh Direksi Pekerjaan atau pihak lain yang berwenang.</p> <p>Pasal 8.PERSIAPAN DI LAPANGAN1. Penyedia Jasa Konstruksi harus membuat bangsal kerja untuk para pekerja dan gudang penyimpanan barang-barang dengan luas yang cukup dan dapat dikunci.2. Pembongkaran bangunan bangsal kerja menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa Konstruksi.3. Tempat/lokasi bengkel kerja sesuai petunjuk Direksi.</p> <p>Pasal 9.KUASA PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DI LAPANGAN1. Di lapangan pekerjaan Penyedia Jasa Konstruksi wajib menunjuk seorang kuasa atau biasa disebut Pelaksana yang cakap untuk memimpin pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan mendapat kuasa penuh dari Penyedia Jasa Konstruksi, berpendidikan teknik dengan pengalaman minimal 5 (lima) tahun dengan pengalaman pekerjaan diidang konstruksi perpipaan, bangunan sipil.2. Dengan adanya Koordinator Lapangan, tidak berarti bahwa Penyedia Jasa Konstruksi lepas tanggungjawab sebagian maupun keseluruhan terhadap kewajibannya.3. Penyedia Jasa Konstruksi wajib memberitahu secara tertulis kepada Direksi Pekerjaan, nama dan jabatan Koordinator Lapangan untuk mendapatkan persetujuan.4. Bila kemudian hari menurut pendapat Direksi Pekerjaan, bahwa Koordinator Lapangan kurang mampu atau tidak cakap memimpin pekerjaan, maka akan diberitahukan kepada Penyedia Jasa Konstruksi secara tertulis untuk menggantinya dengan tenaga-tenaga yang memenuhi syarat.5. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan Surat Pemberitahuan, Penyedia Jasa Konstruksi harus sudah menunjuk Koordinator Lapangan baru atau Penyedia Jasa Konstruksi sendiri (penanggungjawab/Team Leader) yang akan memimpin pelaksanaan pekerjaan.</p> <p>Pasal 10.TEMPAT TINGGAL PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DAN KOORDINATOR LAPANGAN1. Koordinator Lapangan selalu berada di kantor direksi lapangan2. Untuk menjaga kemungkinan diperlukannya kerja di luar jam kerja, apabila terjadi hal-hal mendesak, Penyedia Jasa Kontruksi dan Koordinator Lapangan wajib memberitahukan secara tertulis alamat dan nomor telepon di lokasi kepada Direksi Pekerjaan.3. Alamat Penyedia Jasa Kontruksi dan Koordinator Lapangan diharapkan tidak sering berubah-ubah selama pekerjaan. Bila terjadi perubahan alamat, Penyedia Jasa Kontruksi dan Koordinator Lapangan wajib memberitahukan secara tertulis.</p> <p>Pasal 11.PENJAGAAN KEAMANAN DI LINGKUNGAN PEKERJAAN1. Penyedia Jasa Konstruksi wajib menjaga keamanan lapangan pekerjaan terhadap barang-barang milik Direksi Pekerjaan yang berada di lingkungan pekerjaan.2. Penyedia Jasa Konstruksi wajib menjaga lingkungan pekerjaan dari kerusakan yang diakibatkan adanya pekerjaan ini.3. Penyedia Jasa Konstruksi wajib memperbaiki dan atau mengganti apabila ada kerusakan yang diakibatkan adanya pekerjaan ini.4. Penyedia Jasa Konstruksi wajib menyediakan air bersih, kamar mandi dan WC yang layak dan bersih bagi semua petugas dan pekerja. Membuat tempat penginapan di dalam lapangan pekerjaan untuk para pekerja tidak diperkenankan, kecuali untuk penjaga keamanan dan seijin Direksi Pekerjaan .</p> <p>Pasal 12.JAMINAN DAN KESELAMATAN KERJA1. Penyedia Jasa Konstruksi diwajibkan menyediakan obat-obatan menurut syarat-syarat Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK) yang selalu dalam keadaan siap pakai di lapangan untuk mengatasi segala kemungkinan musibah bagi semua petugas dan pekerja lapangan.2. Penyedia Jasa Konstruksi wajib menyediakan air minum yang cukup, bersih dan memenuhi syarat kesehatan bagi semua petugas dan pekerja yang berada di bawah kekuasaan Penyedia Jasa Konstruksi.3. Segala hal yang menyangkut jaminan sosial keselamatan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.</p> <p>Pasal 13.PEKERJAAN PERSIAPAN1. Penyedia Jasa Konstruksi harus membersihkan segala sesuatu yang kemungkinan akan dapat mengganggu pelaksanaan pekerjaan, pada waktu ataupun setelah selesainya pekerjaan.2. Selama berlangsungnya pekerjaan Penyedia Jasa Konstruksi harus dapat menjaga lingkungan agar tidak terganggu oleh jalannya Pekerjaan.3. Penyedia Jasa Konstruksi harus memasang nama Kegiatan 1 (satu) unit dari papan/tiang kayu. Redaksi papan nama Kegiatan tersebut akan ditentukan kemudian, dengan papan ukuran minimal 1,20m x 0,70 m.4. Penyedia Jasa Konstruksi harus membuat barak kerja untuk para pekerja dan gudang penyimpanan barang-barang dengan luas yang cukup dan dapat dikunci.5. Pembongkaran bangunan barak kerja menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa Konstruksi 6. Tempat/lokasi barak kerja sesuai petujuk Direksi</p> <p>Pasal 14.JADUAL PELAKSANAAN PEKERJAAN1. Sebelum memulai pekerjaan di lapangan , Penyedia Jasa Konstruksi wajib membuat metoda pelaksanaan Rencana Kerja Pelaksanaan dan bagian-bagian pekerjaan berupa Barchart dan Curve S untuk bahan/tenaga, Bending Schedule dan Shop Drawing untuk gambar yang akan dikerjakan.2. Rencana kerja tersebut harus sudah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pejabat Pembuat Komitmen, paling lambat dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender setelah Surat Perintah Mulai Kerja diterima oleh Penyedia Jasa Konstruksi dan disahkan oleh Direksi Pekerjaan.3. Penyedia Jasa Konstruksi wajib memberikan salinan rencana kerja sebanyak rangkap 4 (empat) kepada Direksi Pekerjaan, satu salinan rencana kerja harus ditempel pada dinding di bangsal kerja di lapangan yang selalu diikuti dengan grafik kemajuan pekerjaan (prestasi kerja) secara riil.4. Direksi Pekerjaan akan menilai prestasi pekerjaan Penyedia Jasa Konstruksi berdasarkan rencana kerja Penyedia Jasa Konstruksi tersebut.5. Penyedia Jasa Konstruksi diwajibkan membuat As Built Drawing sebagai syarat kelengkapan berkas serah terima pekerjaan.</p> <p>Pasal 15.SARANA PEKERJAANUntuk kelancaran pekerjaan pelaksanaan di lapangan Penyedia Jasa Konstruksi harus menyediakan :1. Tenaga Pelaksana yang selalu ada di lapangan tenaga kerja yang trampil dan cukup jumlahnya dengan kapasitas yang memadahi dengan pengalaman untuk pekerjaan bangunan sipil dan bangunan perpipaan.2. Penyediaan alat-alat bantu :3. Beton mollen, pompa air, alat pengangkut, dan peralatan-peralatan lainnya yang digunakan harus selalu tersedia dilapangan sesuai kebutuhan.4. Bahan-bahan bangunan harus tersedia di lapangan dengan jumlah yang cukup dan kualitas sesuai dengan spesifikasi teknis.5. Melaksanakan tepat dengan schedule.</p> <p>BAGIAN IIPERSYARATAN KHUSUS PEKERJAAN SIPILPASAL 1PERATURAN TEKNIS PEMBANGUNAN YANG DIGUNAKAN1. Dalam melaksanakan pekerjaan, kecuali bila ditentukan lain dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) ini, berlaku dan mengikat ketentuan-ketentuan di bawah ini termasuk segala perubahan dan tambahannya :a. Peraturan Umum tentang Pelaksanaan Pembangunan di Indonesia (Algemene Voorwarden).b. Permen PU No 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.c. Keputusan-keputusan dari Majelis Indonesia untuk Arbitrasi Teknik dari Dewan Teknik Pembangunan Indonesia (DTPI).d. Persyaratan Umum Bahan Bangunan di Indonesia (PUBI-1982)e. Peraturan Beton Bertulang Indonesia (PBI 1991), SK SNI T-15.1919.03.f. Tata Cara Pengadukan dan Pengecoran Beton SNI 03-3976-1995.g. Ubin Lantai Keramik, Mutu dan Cara Uji SNI 03-3976-1995.h. Peraturan Konstruksi Kayu di Indonesia (PKKI)NI 5.i. Mutu Kayu Bangunan SNI 03-3527-1984.j. Peraturan Semen Portland Indonesia NI 8 Tahun 1972.k. Peraturan Bata Merah Sebagai Bahan Bangunan NI 10.l. Tata Cara Pengecatan Kayu Untuk Rumah dan Gedung SNI 03-2407-1991.m. Tata Cara Pengecatan Dinding Tembok Dengan Cat Emulsi SNI 03-1962-1990.n. Peraturan Direktorat Jenderal Perawatan Departemen Tenaga Kerja, Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerjao. Peraturan dan Ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Setempat yang Bersangkutan dengan Permasalahan Bangunan.2. Untuk melaksanakan pekerjaan dalam Pasal 1 Ayat 2 tersebut di atas berlaku dan mengikat pula :a. Gambar-gambar kerja yang dibuat Konsultan Perencana yang sudah disahkan oleh pemberi tugas, termasuk gambar-gambar detail yang diselesaikan Kontraktor dan sudah disahkan atau disetujui direksi.b. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).c. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan.d. Jadwal pelaksanaan (time schedule) yang sudah disetujui direksi.PASAL 2 PEKERJAAN BETON1. KETENTUAN UMUMa. Persyaratan-persyaratan konstruksi beton, istilah teknis dan syarat-syarat pelaksanaan beton secara umum menjadi kesatuan dalam bagian buku persyaratan teknis ini. Kecuali ditentukan lain dalam buku persyaratan teknis ini, maka semua pekerjaan beton harus sesuai dengan referensi dibawah ini :1.Peraturan Beton Bertulang Indonesia (PBI 1991)2. Peraturan Pembebanan Indonesia Untuk Gedung 19833. American Society of Testing and Materials (ASTM)4. Standar Industri Indonesia (SII)5.Standard Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung. SKSNI T-15-1991-036. Pedoman Perencanaan Beton Bertulang dan Struktur Dinding Bertulang untuk Rumah dan Gedung (SKBI 2362-1986), yang diterbitkan oleh Departemen Pekerjaan Umum.b. Bilamana ada ketidaksesuaian antara peraturan-peraturan tersebut diatas, maka peraturan-peraturan di Indonesia yang menentukan.c. Kontraktor Pelaksana harus melaksanakan pekerjaan ini dengan tepatan serta kesesuaian yang tinggi menurut persyaratan teknis, gambar rencana dan instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh Konsultan Pengawas untuk pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan harus dibongkar dan diganti atas biaya Kontraktor Pelaksana sendiri.d. Se...</p>