Tanggung Jawab Hukum Auditor

  • Published on
    14-Nov-2015

  • View
    13

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tanggung Jawab Hukum Auditor

Transcript

Tanggung Jawab Hukum Auditor

Tanggung Jawab Hukum AuditorRenata Dian Brandina 125020300111030Atzarina Dyah Pravitasari 125020300111080Refi Cintya Hayoeningtyas 125020300111082Gita Dwi Ariani Putri 125020305111009

Tanggung Jawab Hukum AuditorvsTanggung Jawab EtisTanggung Jawab AuditorAuditor mempunyai tanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit. Pekerjaan auditor ini bertujuan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan klien yang diaudit bebas dari salah saji materialSelama melakukan proses audit, auditor bertanggung jawab untuk:

1. Mendeteksi kecurangan - Tanggung jawab untuk mendeteksi kecurangan ataupun kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja - Tanggung jawab untuk melaporkan kecurangan jika terdapat bukti adanya kecurangan

2. Mendeteksi tindakan pelanggaran hukum oleh klien - Tanggung jawab untuk mendeteksi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh klien - Tanggung jawab untuk melaporkan tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh klien

Tanggung Jawab Auditor menurut SoedarjonoTanggung jawab terhadap opini yang diberikanTanggung jawab terhadap profesiTanggung jawab terhadap klienTanggung jawab untuk mengungkapkan kecuranganTanggung jawab terhadap pihak ketigaTanggung jawab terhadap pihak ketiga atas kecurangan yang tidak ditemukan

Tanggung Jawab Hukum AuditorAuditor secara umum sama dengan profesi lainnya, merupakan subjek hukum dan peraturan lainnya. Auditor akan terkena sanksi atas kelalaiannya, seperti kegagalan untuk mematuhi standar profesional di dalam kinerjanya.

Seorang professional Audit memiliki tanggung jawab dibawah Hukum untuk:Memenuhi apa yang telah dicantumkan di dalam kontrak dengan kliennyaMelakukan pencarian serta melaporkannya bila terjadi suatu penggelapan

Tanggung Jawab Hukum AuditorMelakukan pencarian serta melaporkannya bila terjadi suatu tindakan yang illegalMenilai suatu internal kontrolMelaporkan hasil penilaian kepada pemegang saham

Tanggung Jawab Etis Tanggung jawab Etis merupakan suatu prinsip untuk melakukan suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti mengenai informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi untuk dapat menentukan serta melaporkan kesesuaian informasi yang ada, dengan kriteria-kriteria yang dilakukan oleh seorang yang berkompeten dan juga independen.

Tanggung Jawab Hukum Auditor Dalam Sistem Hukum Tanggung Jawab hukum auditor dalam pelaksanaan audit apabila adanya tuntutan ke pengadilan yang menyangkut laporan keuangan adalah sebagai berikut:Kewajiban Menurut Common LawKewajiban Kepada KlienHukum KontrakHukum KerugianKewajiban Kepada Pihak KetigaKewajiban Kriminal

Tanggung Jawab Hukum Profesi Akuntan Publik di Indonesia

Dalam hal terjadinya pelangaran yang dilakukan oleh seorang Akuntan Publik dalam memberikan jasanya, berdasarkan PMK No. 17/PMK.01/2008 hanya dikenakan sanksi administratif,berupa: sanksi peringatan, sanksi pembekuan ijin dan sanksi pencabutan ijin seperti yang diatur antara lain dalam pasal 62, pasal 63, pasal 64 dan pasal 65.

Peraturan-Peraturan Tentang Profesi Akuntan Publik di IndonesiaUndang-Undang no. 5 tahun 2011 mengenai Akuntan PublikKeputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksaan Kerja Komite AuditUndang-Undang Perseroan Terbatas pasal 68 ayat 1 yang membahas tentang Kewajiban Direksi untuk menyerahkan Laporan Perseroan kepada Akuntan Publik yang nantinya akan diaudit (Undang-Undang Perseroan Terbatas no. 40 Tahun 2007)

Undang-Undang no. 21 tahun 2011 pasal 38 ayat 8 mengenai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang wajib untuk menyerahkan Laporan Keuangan tahunannya untuk diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) atau Kantor Akuntan Publik (KAP)Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008 tentang jasa Akuntan Publik

Kewajiban Hukum Bagi Auditor di IndonesiaRegulasi terhadap auditor di Indonesia terbagi di dalam 2 hal, yaitu:Regulasi Oleh PemerintahGelar Akuntan (UU Nomor 34 Tahun 1954)Penyelenggaraan Pendidikan Profesi (Kepmen Nomor 179/U/2001Register Negara (Kepmen Nomor 331/KMK/017/1999)Pemberian Jasa (Kepmen Nomor 426/KMK.06/2002dan Nomor 359/KMK.06/2003)Undang-Undang Akuntan Publik (rancangan)Regulasi oleh Badan Pemerintah lainnya, seperti otoritas pasar modal, Bank Sentral dan lain-lain.

Kewajiban Hukum Bagi Auditor di IndonesiaRegulasi Oleh Profesi Akuntan - Standar Akuntansi - Standar Audit - Kode Etik Profesi

Surat Perikatan AuditSurat perikatan audit (audit engagement letter) adalah surat persetujuan antara auditor dengan kliennya tentang syarat-syarat pekerjaan audit yang akan dilaksanakan oleh auditor.Surat Perikatan AuditSurat Perikatan Audit berkaitan dengan:Rencana Pemeriksaan Internal Control Questionnaire (ICQ)Kertas Kerja Laporan KeuanganBentuk dan Isi Surat Perikatan AuditTujuan audit ataslaporan keuanganTanggung jawab manajemen atas laporan keuanganLingkup audit, termasuk penyebutan undang-undang, peraturan, pernyataan dari badan profesional yang harus dianut oleh auditorBentuk laporan atau bentuk komunikasi lain yang akan digunakan oleh auditor untuk menyampaikan hasil perikatan

Fakta bahwa karena sifat pengujian dan keterbatasan bawaan lain suatu audit, dan dengan keterbatasan bawaanpengendalian intern, terdapat risiko yang tidak dapat dihindari tentang kemungkinan beberapa salah saji material tidak dapat terdeteksiAkses yang tidak dibatasi terhadap catatan, dokumentasi, dan informasi lain apa pun yang diminta oleh auditor dalam hubungannya dengan auditPembatasan atas tanggung jawab auditorKomunikasi melaluie-mail

Tahapan Dalam Pembuatan Surat Perikatan AuditMengevaluasi integritas manajemen.Mengidentifikasi keadaan khusus dan risiko luar biasa.Menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit.Menilai independensi.Menentukan kemampuan untuk menggunakan kemahiran profesionalnya dengan kecermatan dan kesesakmaan.Membuat surat perikatan audit.

Undang-Undang No.5 Tahun 2011 sebagaiUpaya Peningkatan Profesionalisme Auditor

Tujuan:Melindungi kepentingan publikMendukung perekonomian yang sehat, efisien, dan transparanMemelihara integritas profesi Akuntan PublikMeningkatkan kompetensi dan kualitas profesi Akuntan PublikMelindungi kepentingan profesi Akuntan Publik sesuai dengan standar dan kode etik profesi

Undang-Undang No.5 Tahun 2011 sebagaiUpaya Peningkatan Profesionalisme Auditor

Mengatur tentang:Lingkup jasa Akuntan PublikPerizinan Akuntan Publik dan KAPHak, kewajiban, dan larangan bagi Akuntan Publik dan KAPKerja sama antar Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA) atau Organisasi Audit Asing (OAA)

Undang-Undang No.5 Tahun 2011 sebagaiUpaya Peningkatan Profesionalisme Auditor

Asosiasi Profesi Akuntan PublikKomite Profesi Akuntan PublikPembinaan dan pengawasan oleh MenteriSanksi administratifKetentuan pidanaSyarat-Syarat Sebagai Akuntan Publik yang Sesuai Dengan UU Akuntan PublikMemiliki sertifikat tanda lulus ujian yang sahBerpengalaman praktik memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik IndonesiaMemiliki Nomor Pokok Wajib PajakTidak pernah dikenai sanksi administratifSyarat-Syarat Sebagai Akuntan Publik yang Sesuai Dengan UU Akuntan PublikTidak pernah dipidanaTidak berada dalam pengampuan.

Recommended

View more >