Tanggung Jawab Hukum Pelayanan Kesehatan

  • Published on
    27-Nov-2015

  • View
    145

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

hukum

Transcript

<ul><li><p>TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAYANAN KESEHATANDr. HM. Chanifudin, M.H.Kes</p></li><li><p>UU KESEHATAN Pasal 271. Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan pelindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya</p></li><li><p>PP NAKESPasal 24 1.Perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan</p></li><li><p>PP NAKESPasal 23 1.Pasien berhak atas ganti rugi apabila dalam pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mengakibatkan terganggunya kesehatan, cacat , atau kematian yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian</p></li><li><p>TIGA BENTUK PERTANGGUNGJAWABANBidang hukum administrasi dimuat dalam Undang Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.Bidang hukum pidana, terdiri dari :Undang Undang Hukum Pidana ( UU No. 1 tahun 1946 ) antara lain : pasal 48 51, 224, 267, 268, 322, 344 361, 531 KUHP.Ketentuan Pidana dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.Ketentuan Pidana dalam Undang Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.Bidang Hukum Perdata, terdiri dari :Buku III BW tentang Hukum Perikatan ( pasal 1239, 1365, 1366, 1367 BW ).Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ( pasal 19 ).</p></li><li><p>Pertanggungjawaban Hukum PerdataPada dasarnya pertanggungjawaban perdata bertujuan untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang diderita disamping untuk mencegah terjadinya hal hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, dasar untuk menuntut tanggung jawab SAR YAN KES yang dianggap telah merugikan pasiennya adalah mengenai perbuatan melawan hukum atau wanprestasi yang memberikan hak kepada yang dirugikan untuk menerima kompensasi dari pihak lain yang mempunyai kewajiban terhadap pihak yang menderita kerugian tersebut.</p></li><li><p>3 Prinsip Pertanggungjawaban Perdata ( BW )Setiap tindakan yang menimbulkan kerugian atas diri orang lain berarti orang yang melakukannya harus membayar kompensasi sebagai pertanggungjawaban kerugian ( pasal 1365 BW ).Seseorang harus bertanggung jawab tidak hanya karena kerugian yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga karena kelalaian atau kurang berhati hati ( pasal 1366 BW ).Seseorang harus memberikan pertanggungjawaban tidak hanya atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakan orang lain yang berada di bawah pengawasannya ( pasal 1367 BW ).</p></li><li><p>Bentuk Pertanggungjawaban dalam bidang Hukum PerdataMelakukan wanprestasi ( pasal 1239 KUH Perdata / BW );Melakukan perbuatan melawan hukum ( pasal 1365 KUH Perdata );Melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian ( pasal 1366 KUH Perdata );Melalaikan pekerjaan sebagai penanggung jawab ( pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata ).</p></li><li><p>Tanggung Jawab Hukum Perdata karena Wanprestasi ( pasal 1239 KUH Perdata )Menurut ilmu hukum perdata, seseorang dapat dianggap melakukan wanprestasi apabila :Tidak melakukan yang disanggupi akan dilakukan,Terlambat melakukan apa yang dijanjikan akan dilaksanakan,Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan,Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.</p></li><li><p>Gugatan yang berkaitan dengan wanprestasi ini, biasanya berupa gugatan ganti rugi terhadap SAR YAN KES yang dianggap telah melakukan perbuatan yang merugikan pasien.Dalam gugatan wanprestasi ini, pasien harus mempunyai bukti bukti kerugian sebagai akibat tidak dipenuhinya kewajiban SAR YANKES terhadap dirinya sebagaimana yang dijanjikan tersebut.</p></li><li><p>Tanggung Jawab Perdata SAR YAN KES karena Perbuatan Melawan Hukum ( onrechtmatige daad )Tuntutan terhadap perbuatan melawan hukum dapat diajukan berdasar pasal 1365 KUH Perdata. Berbeda dengan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perikatan yang lahir karena perjanjian ( wanprestasi ), maka pada perbuatan melawan hukum tidak harus didahului adanya perjanjian.</p></li><li><p>Unsur Unsur yang dapat dipakai sebagai dasar pengajuan tuntutan perbuatan melawan hukumAda perbuatan melawan hukum;Ada kerugian;Ada hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian;Ada kesalahan.</p></li><li><p>Kriteria perbuatan melawan hukumMelanggar hak orang lainBertentangan dengan kewajiban hukum diri sendiriMenyalahi pandangan etis yang umumnya dianut ( adat istiadat yang baik ) atau kesusilaan yang baikBerlawanan dengan sikap hati hati yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap diri atau benda orang lain</p></li><li><p>Contoh perbuatan melawan hukumSeorang dokter umum melakukan pemeriksaan dalam ( Vaginal Toucher/VT ) terhadap seorang pasien wanita tanpa indikasi medis yang jelas. Maka perbuatan dokter ini dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, karena perbuatan tersebut menyalahi pandangan etis atau kesusilaan yang baik.Melakukan tindakan yg TIDAK SESUAI KOMPETENSINYA</p></li><li><p>Perbuatan melawan hukum dapat diidentikkan dengan perbuatan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan standar profesi</p></li><li><p>Tanggung Jawab Perdata SAR YAN KES yang Mengakibatkan Kerugian karena KelalaianTuntutan ganti kerugian dapat diajukan berdasar pasal 1366 KUH Perdata.Ilustrasi :Dokter ahli kandungan melakukan operasi dengan diagnosa myoma uteri berdasarkan USG. Ternyata setelah dioperasi, pasien hamil. Hal ini dapat mengakibatkan dokter terkena tuntutan berdasar pasal 1366 KUH Perdata tersebut.</p></li><li><p>Tanggung Jawab Perdata Dokter sebagai Penanggung JawabDalam pasal 1367 KUH Perdata, seseorang harus memberikan pertanggungjawaban tidak hanya atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakan orang lain yang berada di bawah pengawasannya.</p></li><li><p>Ilustrasi Pendelegasian kepada perawat di rumah sakitPenanggung jawab balai pengobatan ?Penanggung jawab rumah bersalin ?</p></li><li><p>ZaakwarnemingPasal 1354 KUHPerdataJika seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapat perintah untuk itu, mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini, maka secara diam diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut, hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu. Ia memikul segala kewajiban yang harus dipikulnya, seandainya ia kuasakan dengan suatu pemberian kuasa yang dinyatakan dengan tegas.</p></li><li><p>IlustrasiDari pasal tersebut, dapat diartikan bahwa, bila dokter menolong seseorang secara sukarela, misalnya melakukan resusitasi terhadap pasien yang tidak sadar dan tidak diketahui keluarganya, maka dokter tersebut harus meneruskan dan menyelesaikan semua urusan penanganan pasien tersebut sampai pasien mampu mengurus dirinya sendiri atau ada keluarga yang mengambil alih tanggung jawab dokter tersebut. Dokter tidak boleh meninggalkan penanganan terhadap pasien, karena undang undang mewajibkan ia memikul segala kewajiban pasien yang ditanganinya secara sukarela tersebut.</p></li><li><p>Tanggung Jawab Dokter dalam UU No. 8 / 1999 tentang Perlindungan KonsumenPasal 19 Undang Undang No. 8 / 1999Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Substansi dalam pasal 19 ayat (1) tersebut menunjukkan adanya tanggung jawab dari pelaku usaha terhadap segala kerugian yang dialami konsumen.Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau pengembalian barang dan/atau jasa yang setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Dalam hal ganti kerugian yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien, maka bentuk ganti rugi yang dimaksud pasal 19 ayat (2) tersebut berupa perawatan kesehatan dalam rangka memulihkan kondisi pasien yang menderita penyakit/cacat sebagai akibat perbuatan/kesalahan dokter atau dokter gigi.Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.</p></li><li><p>Tahap AdministratifpenggugatPaniteraKetua Pengadilan NegeriMajelis HakimJuru SitaPenggugatTergugat</p></li><li><p>Tahap JudisialSidang hari IMediasiPembacaan GugatanBerhasilJawabanReplikDuplikPutusanHakimUpaya Hukum</p></li><li><p>Upaya HukumPutusan HakimUpaya HukumBiasaUpaya HukumLuarBiasaBandingKasasiVerzetPeninjauan KembaliDerden Verzet</p></li><li><p>TANGGUNG JAWAB PIDANA DOKTERKUHPPelanggaran kewajiban dokterKejahatan terhadap nama baik seseorangKejahatan terhadap kesusilaanKejahatan terhadap pemalsuanKejahatan terhadap tubuh dan nyawa</p></li><li><p>PELANGGARAN KEWAJIBAN DOKTERPasal 322 KUHPWajib simpan rahasia pasienPasal 304 KUHP dan 531 KUHPkewajiban memberikan pertolongan kepada orang yang perlu ditolongPasal 310 KUHPpenghinaan terhadap seseorang</p></li><li><p>KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAANPasal 289 KUHPPerbuatan cabulPasal 299 KUHPPengguguran kandungan</p></li><li><p>KEJAHATAN TERHADAP PEMALSUANPasal 267 KUHPMembuat dengan sengaja memberi surat keterangan palsu</p></li><li><p>KEJAHATAN TERHADAP TUBUH DAN NYAWA</p></li><li><p>PROSES PERADILAN PIDANAPeristiwaHukum Pidana</p><p>Bisa disidik?(1) Orang bebas(3) TersangkaHakSurat Pengalihan/ Penangguhan Penahanan dengan jaminan uang atau jaminan orang dengan kompensasi uangBAPSDSTPutusanUpaya paksaUpaya paksaPra-PSPDPHakHakSurat KeberatanPra PeradilanWewenangJPUWewenangHakimTugas &amp; TanggungJawab LPHakim WasmatPembuktianEksepsiPledoiRemisi, Asimilasi, &amp; Pelepasan bersyaratPasca-AjudikasiTerima atau upaya hukum,Biasa &amp; luar biasa(2) Saksi/ Bukti(4) Terdakwa(5) TerpidanaPra-AjudikasiAjudikasi</p></li><li><p>PROSES PERADILAN MALPRAKTIK MEDIK</p></li><li><p>PENYIDIKAN &amp; PENYELIDIKANPENYIDIK DAN PENYELIDIK</p><p>PENYIDIK POLISI ATAU PNS YANG BERWENANG MELAKUKAN PENYIDIKANPENYELIDIK ADALAH POLISI PENYIDIKAN DILAKUKAN APABILA ADA LAPORAN ATAU PENGADUAN DARI PASIEN TENTANG ADANYA TINDAK PIDANAKHUSUS UNTUK KEMATIAN, TANPA LAPORAN ATAU PENGADUAN DARI SIAPA PUN, PIHAK KEPOLISIAN DAPAT MELAKUKAN PENYIDIKAN, APABILA DIDUGA AKIBAT KEMATIAN ITU TIDAK WAJARTUGAS PENYELIDIK ADALAH MENINDAKLANJUTI LAPORAN/PENGADUAN DENGAN CARA MENCARI KETERANGAN DAN BARANG BUKTI</p><p>PENYELIDIKANPENYELIDIK DAPAT MELAKUKAN: * PENANGKAPAN; * LARANGAN MENINGGALKAN TEMPAT; * PENGGELEDAHAN; * PENYITAAN; * PEMERIKSAAN DAN PENYTAAN SURAT * MENGAMBIL SIDIK JADI DAN MEOTRET SESEORANG * MEMBAWA SESEORANG KEPADA PENYIDIKPENYELIDIK MEMBUAT LAPORAN KE PENYIDIK</p></li><li><p>PENYIDIKANKEWAJIBAN PENYIDIK:* MENERIMA LAPORAN ATAU PENGADUAN* MELAKUKAN TINDAKAN PERTAMA DI TEMPAT KEJADIAN* MENYURUH BERHENTI, MEMERIKSA IDENTITAS* PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGELEDAHAN, PENYITAAN* PEMERIKSAAN DAN PENYITAAN SURAT* MENGAMBIL SIDIK JARI DAN MEMOTRET SESEORANG* MEMANGGIL ORANG SEBAGAI TERSANGKA ATAU SAKSI* MENDATANGKAN AHLI* MENGADAKAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN* MELAKUKAN TINDAKAN LAIN YANG MENURUT HUKUM DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN</p><p>PENYIDIK MEMBUAT BERITA ACARA PELAKSANAAN TUGAS</p></li><li><p>BERITA ACARAPEMERIKSAAN TERSANGKAPENANGKAPANPENAHANANPENGGELADAHANPEMASUKAN RUMAHPENYITAAN BENDAPEMERIKSAAN SURATPEMERIKSAAN SAKSIPEMERIKSAAN DI TEMPAT KEJADIANPELAKSANAAN PENETAPAN DAN PUTUSAN PENGADILANPELAKSANAAN TINDAKAN LAIN SESUAI DENGAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG</p></li><li><p>PENYERAHAN BERITA ACARAKEPADA PENUNTUT UMUMTAHAP PERTAMA: * PIHAK KEPOLISIAN MENYERAHKAN HASIL PEMERIKSAAN/PENYIDIKAN, JAKSA AKAN MEMERIKSA KELENGKAPAN BERKAS PERKARA HASIL PENYIDIKAN, APABILA DIANGGAP KURANG, MAKA PIHAK PENYIDIK DIBERITAHUKAN KEKURANGAN YANG PERLU DILENGKAPI DENGAN SP19</p><p>TAHAP KEDUA: SETELAH PENUNTUT UMUM MENGANGGAP BERKAS PERKARA HASIL PEMERIKSAAN PIHAK KEPOLISIAN CUKUP LENGKAP DIKELUARKAN OLEH PENUNTUT UMUM SP21, MAKA PIHAK KEPOLISIAN AKAN MENYERAHKAN BERKAS PERKARA BERSAMA TERSANGKA KEPADA PIHAK KEJAKSAAN TERSANGKA MENJADI TANGGUNGJAWAB KEJAKSAAN, DAPAT DITAHAN ATAU TIDAK DITAHAN, TERGANTUNG DARI KEYAKINAN JAKSA APAKAH TERSANGKA AKAN LARI/BERBAHAYA, DSB</p><p>TAHAP KETIGA BERKAS DISERAHKAN KE PENGADILAN, MAKA RPOSES PERSIDANGAN DILAKSANAKAN</p></li><li><p>PENUNTUT UMUM (JAKSA)PENUNUTUT DAN PELAKSANA PENETAPAN HAKIMTUGAS JAKSA* MENERIMA DAN MEMERIKSA BERKAS PERKARA DARI PENYIDIK* PENGADAKAN PRAPENUNUTUTAN DALAM HAL BERKAS PENYIDIK DIANGGAP KURANG* PERPANJANGAN, LANJUTAN PENAHANAN, MENGUBAH STATUS TERSANGKA* MEMBUAT SURAT DAKWAAN* MELIMPAHKAN PERKARA KE PENGADILAN* MEMBERITAHUKAN PERSIDANGAN KEPADA TERDAKWA, SAKSI* MELAKUKAN PENUNTUTAN * MENUTUP PERKARA DEMI KEPENTINGAN UMUM* MELAKUKAN TINDAKAN YANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG* MELAKUKAN PENETAPAN HAKIM</p></li><li><p>PENUNTUTANJAKSA HARUS MEMBUKTIKAN TERDAKWA BERSALAH SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN DENGAN BERDASARKAN BUKTI-BUKTI DAN SAKSI-SAKSI YANG TELAH DIBERKAS DALAM BERITA ACARA OLEH PENYIDIK</p><p>PEMBELA TERDAKWA BERUPAYA MEMATAHKAN PEMBUKTIAN DARI JAKSA DENGAN MENGAJUKAN SAKSI-SAKSI YANG MERINGANKAN, ALAT-ALAT BUKTI LAINNYA</p><p>DAKWAAN TIDAK TERBUKTI, MAKA TERDAKWA DIBEBASKAN DARI SEGALA TUNTUTAN</p><p>DAKWAAN TERBUKTI, MAKA HAKIM AKAN MENJATUHKAN HUKUMAN, DAPAT SESUAI/LEBIH KURANG/LEBIH BANYAK DARI TUNTUTAN</p></li><li><p>PENGADILANKEWENANGAN PENGADILAN UNTUK MENGADILI</p><p>PRAPERADILAN* SAH TIDAKNYA PENANGKAPAN* PENAHANAN* PENGHENTIAN PENYIDIKAN* PENGHENTIAN PENUNTUTAN* GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI, PADA PENGHENTIAN PENYIDIKAN ATAU PENUNTUTANPIHAK-PIHAK DALAM PENGADILAN* JAKSA SEBAGAI PENUNTUT UMUM* TERDAKWA DIDAMPINGI PEMBELA* MAJELIS HAKIM</p></li><li><p>MALPRAKTIK MEDIKSYARAT HARUS ADA KESALAHAN/ KELALAIANHARUS ADA KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PASIEN AKIBAT KESALAHAN/KELALAIAN YANG DIPERBUAT OLEH DOKTERKERUGIAN BERUPA CACAT ATAU MENINGGAL DUNIA (UNTUK KASUS PIDANA)SELAMA PASIEN DAPAT SEMBUH, ATAU KEMBALI PADA KEADAAN SEMULA, TIDAK ADA KERUGIAN FISIK, MAKA TIDAK ADA TUNTUTAN PIDANA (SEHARUSNYA)ARTINYA PENYIDIK SEHARUSNYA MENYATAKAN MASALAHNYA ADALAH MASALAH PERDATA, BUKAN MASALAH PIDANA, KARENA TIDAK ADA CACAT ATAU KEMATIAN, MENGELUARKAN SP3PASIEN DAPAT MELAKUKAN GUGATAN GANTIRUGI PERDATA ATAS KERUGIAN MATERIIL DAN ATAU IMATERIIL YANG DIDERITA PASIENHARUS DAPAT MEMBUKTIKAN KERUGIANNYA APA; KESALAHANNYA APA DAN ADA HUBUNGAN SEBAB AKIBAT ANTARA KESALAHAN DAN KERUGIANYANG DAPAT MEMBUKTYIKAN KESALAHAN DOKTER ADALAH TEMAN SEJAWAT DENGAN KATEGORI YANG SAMA DAN SITUASI DAN KONDISI YANG SAMA, YAITU BERTINDAK SEBAGAI SAKSI AKHLI</p></li><li><p>VISUM ET REPERTUMVER ADALAH LAPORAN TERTULIS UNTUK JUSTISI YANG DIBUAT OLEH SEORANG DOKTER ATAS SUMPAH, TENTANG YANG DILIHAT DAN DITEMUKAN PADA TUBUH ORANG HIDUP, MAYAT ATAU BENDA YANG BERASAL DARI TUBUH MANUSIA, BERDASARKAN PEMERIKSAAN DAN PENGETAHUAN SEBAIK-BAIKNYA</p><p>VER TENTANG LUKA, CACAT DAPAT DIMINTAKAN OLEH YANG BERSANGKUTAN, NAMUN SURAT VER HARUS DIBERIKAN KEPADA POLISI KALAU PERKARA BERLANJUT KE PENGADILAN (JANGAN DIBERIKAN KEPADA YBS)</p><p>VER TENTANG PENYEBAB KEMATIAN, HARUS MELALUI POLISI DAN YANG MELAKUKAN HANYA OLEH KEDOKTERAN FORENSIK, DILAKUKAN AUTOPSI</p><p>TUJUAN UTAMA UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN KEADAAN SAAT VER DIBUAT</p></li><li><p>VISUM ET REPERTUMTERDIRI DARI 5 BAGIAN* IRAH-IRAH PROJUSTITIA* KETERANGAN TENTANG PEMOHON, DOKTER, TEMPAT, WAKTU, SIAPA DAN APA YANG DIPERIKSA* HASIL PEMERIKSAAN D...</p></li></ul>