Tanggung Jawab Hukum Pelayanan Kesehatan

  • View
    145

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

hukum

Transcript

  • TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAYANAN KESEHATANDr. HM. Chanifudin, M.H.Kes

  • UU KESEHATAN Pasal 271. Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan pelindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya

  • PP NAKESPasal 24 1.Perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan

  • PP NAKESPasal 23 1.Pasien berhak atas ganti rugi apabila dalam pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mengakibatkan terganggunya kesehatan, cacat , atau kematian yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian

  • TIGA BENTUK PERTANGGUNGJAWABANBidang hukum administrasi dimuat dalam Undang Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.Bidang hukum pidana, terdiri dari :Undang Undang Hukum Pidana ( UU No. 1 tahun 1946 ) antara lain : pasal 48 51, 224, 267, 268, 322, 344 361, 531 KUHP.Ketentuan Pidana dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.Ketentuan Pidana dalam Undang Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.Bidang Hukum Perdata, terdiri dari :Buku III BW tentang Hukum Perikatan ( pasal 1239, 1365, 1366, 1367 BW ).Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ( pasal 19 ).

  • Pertanggungjawaban Hukum PerdataPada dasarnya pertanggungjawaban perdata bertujuan untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang diderita disamping untuk mencegah terjadinya hal hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, dasar untuk menuntut tanggung jawab SAR YAN KES yang dianggap telah merugikan pasiennya adalah mengenai perbuatan melawan hukum atau wanprestasi yang memberikan hak kepada yang dirugikan untuk menerima kompensasi dari pihak lain yang mempunyai kewajiban terhadap pihak yang menderita kerugian tersebut.

  • 3 Prinsip Pertanggungjawaban Perdata ( BW )Setiap tindakan yang menimbulkan kerugian atas diri orang lain berarti orang yang melakukannya harus membayar kompensasi sebagai pertanggungjawaban kerugian ( pasal 1365 BW ).Seseorang harus bertanggung jawab tidak hanya karena kerugian yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga karena kelalaian atau kurang berhati hati ( pasal 1366 BW ).Seseorang harus memberikan pertanggungjawaban tidak hanya atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakan orang lain yang berada di bawah pengawasannya ( pasal 1367 BW ).

  • Bentuk Pertanggungjawaban dalam bidang Hukum PerdataMelakukan wanprestasi ( pasal 1239 KUH Perdata / BW );Melakukan perbuatan melawan hukum ( pasal 1365 KUH Perdata );Melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian ( pasal 1366 KUH Perdata );Melalaikan pekerjaan sebagai penanggung jawab ( pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata ).

  • Tanggung Jawab Hukum Perdata karena Wanprestasi ( pasal 1239 KUH Perdata )Menurut ilmu hukum perdata, seseorang dapat dianggap melakukan wanprestasi apabila :Tidak melakukan yang disanggupi akan dilakukan,Terlambat melakukan apa yang dijanjikan akan dilaksanakan,Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan,Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

  • Gugatan yang berkaitan dengan wanprestasi ini, biasanya berupa gugatan ganti rugi terhadap SAR YAN KES yang dianggap telah melakukan perbuatan yang merugikan pasien.Dalam gugatan wanprestasi ini, pasien harus mempunyai bukti bukti kerugian sebagai akibat tidak dipenuhinya kewajiban SAR YANKES terhadap dirinya sebagaimana yang dijanjikan tersebut.

  • Tanggung Jawab Perdata SAR YAN KES karena Perbuatan Melawan Hukum ( onrechtmatige daad )Tuntutan terhadap perbuatan melawan hukum dapat diajukan berdasar pasal 1365 KUH Perdata. Berbeda dengan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perikatan yang lahir karena perjanjian ( wanprestasi ), maka pada perbuatan melawan hukum tidak harus didahului adanya perjanjian.

  • Unsur Unsur yang dapat dipakai sebagai dasar pengajuan tuntutan perbuatan melawan hukumAda perbuatan melawan hukum;Ada kerugian;Ada hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian;Ada kesalahan.

  • Kriteria perbuatan melawan hukumMelanggar hak orang lainBertentangan dengan kewajiban hukum diri sendiriMenyalahi pandangan etis yang umumnya dianut ( adat istiadat yang baik ) atau kesusilaan yang baikBerlawanan dengan sikap hati hati yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap diri atau benda orang lain

  • Contoh perbuatan melawan hukumSeorang dokter umum melakukan pemeriksaan dalam ( Vaginal Toucher/VT ) terhadap seorang pasien wanita tanpa indikasi medis yang jelas. Maka perbuatan dokter ini dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, karena perbuatan tersebut menyalahi pandangan etis atau kesusilaan yang baik.Melakukan tindakan yg TIDAK SESUAI KOMPETENSINYA

  • Perbuatan melawan hukum dapat diidentikkan dengan perbuatan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan standar profesi

  • Tanggung Jawab Perdata SAR YAN KES yang Mengakibatkan Kerugian karena KelalaianTuntutan ganti kerugian dapat diajukan berdasar pasal 1366 KUH Perdata.Ilustrasi :Dokter ahli kandungan melakukan operasi dengan diagnosa myoma uteri berdasarkan USG. Ternyata setelah dioperasi, pasien hamil. Hal ini dapat mengakibatkan dokter terkena tuntutan berdasar pasal 1366 KUH Perdata tersebut.

  • Tanggung Jawab Perdata Dokter sebagai Penanggung JawabDalam pasal 1367 KUH Perdata, seseorang harus memberikan pertanggungjawaban tidak hanya atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakan orang lain yang berada di bawah pengawasannya.

  • Ilustrasi Pendelegasian kepada perawat di rumah sakitPenanggung jawab balai pengobatan ?Penanggung jawab rumah bersalin ?

  • ZaakwarnemingPasal 1354 KUHPerdataJika seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapat perintah untuk itu, mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini, maka secara diam diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut, hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu. Ia memikul segala kewajiban yang harus dipikulnya, seandainya ia kuasakan dengan suatu pemberian kuasa yang dinyatakan dengan tegas.

  • IlustrasiDari pasal tersebut, dapat diartikan bahwa, bila dokter menolong seseorang secara sukarela, misalnya melakukan resusitasi terhadap pasien yang tidak sadar dan tidak diketahui keluarganya, maka dokter tersebut harus meneruskan dan menyelesaikan semua urusan penanganan pasien tersebut sampai pasien mampu mengurus dirinya sendiri atau ada keluarga yang mengambil alih tanggung jawab dokter tersebut. Dokter tidak boleh meninggalkan penanganan terhadap pasien, karena undang undang mewajibkan ia memikul segala kewajiban pasien yang ditanganinya secara sukarela tersebut.

  • Tanggung Jawab Dokter dalam UU No. 8 / 1999 tentang Perlindungan KonsumenPasal 19 Undang Undang No. 8 / 1999Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Substansi dalam pasal 19 ayat (1) tersebut menunjukkan adanya tanggung jawab dari pelaku usaha terhadap segala kerugian yang dialami konsumen.Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau pengembalian barang dan/atau jasa yang setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Dalam hal ganti kerugian yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien, maka bentuk ganti rugi yang dimaksud pasal 19 ayat (2) tersebut berupa perawatan kesehatan dalam rangka memulihkan kondisi pasien yang menderita penyakit/cacat sebagai akibat perbuatan/kesalahan dokter atau dokter gigi.Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

  • Tahap AdministratifpenggugatPaniteraKetua Pengadilan NegeriMajelis HakimJuru SitaPenggugatTergugat

  • Tahap JudisialSidang hari IMediasiPembacaan GugatanBerhasilJawabanReplikDuplikPutusanHakimUpaya Hukum

  • Upaya HukumPutusan HakimUpaya HukumBiasaUpaya HukumLuarBiasaBandingKasasiVerzetPeninjauan KembaliDerden Verzet

  • TANGGUNG JAWAB PIDANA DOKTERKUHPPelanggaran kewajiban dokterKejahatan terhadap nama baik seseorangKejahatan terhadap kesusilaanKejahatan terhadap pemalsuanKejahatan terhadap tubuh dan nyawa

  • PELANGGARAN KEWAJIBAN DOKTERPasal 322 KUHPWajib simpan rahasia pasienPasal 304 KUHP dan 531 KUHPkewajiban memberikan pertolongan kepada orang yang perlu ditolongPasal 310 KUHPpenghinaan terhadap seseorang

  • KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAANPasal 289 KUHPPerbuatan cabulPasal 299 KUHPPengguguran kandungan

  • KEJAHATAN TERHADAP PEMALSUANPasal 267 KUHPMembuat dengan sengaja memberi surat keterangan palsu

  • KEJAHATAN TERHADAP TUBUH DAN NYAWA

  • PROSES PERADILAN PIDANAPeristiwaHukum Pidana

    Bisa disidik?(1) Orang bebas(3) TersangkaHakSurat Pengalihan/ Penangguhan Penahanan dengan jaminan uang atau jaminan orang dengan kompensasi uangBAPSDSTPutusanUpaya paksaUpaya paksaPra-PSPDPHakHakSurat KeberatanPra PeradilanWewenangJPUWewenangHakimTugas & TanggungJawab LPHakim WasmatPembuktianEksepsiPledoiRemisi, Asimilasi, & Pelepasan bersyaratPasca-AjudikasiTerima atau upaya hukum,Biasa & luar biasa(2) Saksi/ Bukti(4) Terdakwa(5) TerpidanaPra-AjudikasiAjudikasi