Tanggung Jawab Negara (Teori Dan Kasus)

  • Published on
    25-Oct-2015

  • View
    684

  • Download
    14

Embed Size (px)

Transcript

<p>BAB IILANDASAN TEORI</p> <p>1.1. PendahuluanYang menjadi latar belakang timbulnya tanggung jawab negara dalam hukum internasional yaitu bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain. Setiap pelanggaran terhadap hak negara lain, menyebabkan negara tersebut wajib untuk memperbaiki pelanggaran hak itu. Dengan kata lain, negara tersebut harus mempertanggungjawabkannya. Suatu negara bertanggung jawab, misalnya, karena telah melanggar kedaulatan wilayah negara lain, merusak wilayah atau harta benda negara lain dan lain-lain.Menurut Professor Higgins, hukum tentang tanggung jawab negara tidak lain adalah hukum yang mengatur akuntabilitas (accountability) terhadap suatu pelanggaran hukum internasional. Jika suatu negara melanggar suatu kewajiban internasional, negara tersebut bertanggung jawab (responsibility) untuk pelanggaran yang dilakukannya. Menurut beliau, kata accountability mempunyai dua pengertian. Pertama, negara memiliki keinginan untuk melaksanakan perbuatan dan/atau kemampuan mental (mental capacity) untuk menyadari apa yang dilakukannya. Kedua, terdapat suatu tanggung jawab (liability) untuk tindakan negara yang melanggar hukum internsional (internationally wrongful behaviour) dan bahwa tanggung jawab tersebut (liability) harus dilaksanakan.Menurut Shaw, yang menjadi karakteristik penting adanya tanggung jawab (negara) ini bergantung kepada faktor-faktor sebagai berikut:1) Adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu.2) Adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab negara.3) Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.</p> <p> 1.2. Tanggung Jawab Negara: Perdata dan PidanaMenurut para sarjana penganut aliran hukum internasional tradisional, sepanjang menyangkut perbuatan atau tindakan suatu negara yang bertentangan dengan hukum internasional, maka tanggung jawab yang lahirnya daripadanya selalu akan berupa tanggung jawab perdata. Aliran tradisional tidak mengenal pembedaan tanggung jawab negara dalam arti tanggung jawab pidana. Sarjana hukum internasional ternama, seperti Shaw dan Brownlie, berpendapat bahwa konsep suatu negara dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tidak mempunyai nilai hukumnya sama sekali dan tidak ada justifikasi (pembenaran) terhadapnya.Namun, penulis-penulis selain penganut ajaran tradisional, berpendapat bahwa pembedaan tersebut seyogyanya diadakan. Pendapat ini didasarkan pada adanya perkembangan serta perubahan yang terjadi dalam konsep hukum internasional khususnya sejak tahun 1945. Perkembangan yang dimaksud yaitu:1) Perkembangan konsep Jus Cogens2) Lahirnya tanggung jawab pidana individu menurut hukum internasional3) Lahirnya piagam PBB dan ketentuan-ketentuannya untuk tindakan penegakan hukum (enforcement) terhadap suatu negara sehubungan dengan tindakannya yang mengancam atau melanggar perdamaian atau tindakan agresi.Sanksi terhadap tanggung jawab negara dalam bidang pidana bisa berupa sanksi embargo ekonomi atau diadakannya persidnagan terhadap pelaku atau organ negara (misalnya tentara) yang melanggar hukum internasional. Hal terakhir ini sesuai dengan doktrin imputabilitas. Dengan kata lain, tanggung jawab negara di bidang pidana dapat diwujudkan ke dalam tanggung jawab pejabat pemerintanhnya (yang berkuasa pada waktu pelanggaran hukum internasional terjadi)Tanggung jawab perdata tampak misalnya dari tanggung jawab negara terhadap negara lain atau pengusaha asing sehubungan dengan tidak dipenuhinya kewajiban-kewajibannya dalam pelaksanaan perjanjian atau kontrak komersil. Lahirnya pembedaan perbuatan negara ke dalam jure imperii dan jure gestionis juga memperkuat kesimpulan perlu adanya pembedaan tanggung jawab negara. Dalam hal jure gestionis suatu negara diperlakukan sebagai halnya orang perorangan yang melakukan kegiatan atau transaksi komersial.</p> <p>1.3. Macam-macam Tanggung Jawab NegaraSecara garis besar, tanggung jawab negara dapat dibagi menjadi:1. Tanggung Jawab Perbuatan Melawan Hukum (Delictual Liability)Tanggung jawab seperti ini dapat lahir dari setiap kesalahan atau kelalaian suatu negara terhadap orang asing di dalam wilayahnya atau wilayah negara lain. Hal ini dapat timbul karena:a. Ekplorasi Ruang AngkasaNegara peluncur satelit selalu bertanggung jawab terhadap setiap kerugian yang disebabkan oleh satelit terhadap benda-benda (obyek) di wilayah negara lain. Sistem tanggung jawabnya adalah tanggung jawab absolut (absolut liability). Ketentuan hukum yang mengatur tanggung jawab atas kegiatan-kegiatan peluncuran satelit (benda-benda ruang angkasa) ini diatur oleh Konvensi tentang Tanggung Jawab Internasional untuk Kerusakan yang Disebabkan oleh Benda-Benda Ruang Angkasa tahun 1972 (Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects).b. Eksplorasi NuklirNegara bertanggung jawab terhadap setiap kerusakan yang disebabkan karena kegiatan-kegiatnnya dalam bidang eksplorasi nuklir. Sistem tanggung jawabnya pun adalah tanggung jawab absolut. Perjanjian internasional yang mengatur eksplorasi nuklir adalah the Vienna Convention on Civil Liability, tanggal 21 Mei 1963. Konvensi mulai berlaku efektif tanggal 27 November 1977. Menurut Konvensi, operator nuklir bertanggung jawab atas kerusakan (rekator) nuklir (Pasal II). Tanggung jawab tersebut sifatnya adalah absolut (Pasal IV).c. Kegiatan-kegiatan Lintas Batas NasionalSetiap negara harus mengawasi dan mengatur setiap kegiatan di dalam wilayahnya, baik yang sifatnya publik maupun perdata, yang tampaknya kegiatan tersebut dapat melintasi batas negaranya dan menimbulkan kerugian terhadap negara lain. Sistem tanggung jawab yang berlaku di sini bergantung kepada bentuk kegiatan yang bersangkutan.2. Tanggung Jawab Atas Pelanggaran Perjanjian (Contractual Liability)a. Pelanggaran Suatu PerjanjianPada sengketa Chorzow Factory (1927), pelanggaran terhadap perjanjian melahirkan suatu kewajiban untuk membayar ganti rugi. Sifat dan berapa ganti rugi untuk pelanggaran suatu internasional dapat ditentukan oleh Mahkamah Internasional, pengadilan, peradilan arbitrase atau melalui perlindungan. Pelanggaran seperti ini dapat pula dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip pacta sunt servanda atau bone fides dalam hukum internasional.b. Pelanggaran KontrakDalam hal pelanggran kontrak, hukum internsional dapat memainkan perannya dalam dua hal kemungkinan berikut:Pertama, para pihak (negara dan negara atau negara dan perusahaan asing) sepakat untuk memberlakukan prinsip-prinsip hukum internasional dalam kontrak mereka. Sejak hukum internasional diberlakukan, hukum internasional akan memberi perlindungan hukum kepada pihak yang lemah dalam suatu kontrak.Kedua, hukum internasional akan memainkan peran pentingnya manakala suatu negara melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kontrak menurut hukum internasional. Tindakan tersebut umumnya dilakukan berupa tundakan untuk menghindari kewajiban negara sebagaimana tertuang dalam kontrak. 1) Kontrak dengan indikasi KKNMasalah lain timbul manakala pejabat negara atau pejabat pemerintah yang menandatangani kontrak ternyata menyalahgunakan jabatannya. Praktek seperti ini tampak cukup subur di negara-negara berkembang.2) Internasionalisasi KontrakIstilah ini diperkenalkan secara formal oleh guru besar hukum internasional ternama kebangsaan Perancis, Profesor Dupuy dalam sengketa Texaco v Libya (1977). Internasionalisasi kontrak adalah suatu kontrak yang dibuat oleh negara dengan perusahaan asing (foreign private person) yang di dalamnya termuat 3 hal berikut:1) Para pihak sepakat untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum umum (genaral principles of law) yang dikenal dalam hukum internasional untuk mengatur kontrak.2) Para pihak sepakat untuk menyerahkan sengketanya kepada arbitrase internasional.3) Kontrak yang dibuat antar negara dengan individu (perusahaan) termasuk ke dalam bentuk atau kategori yang dinamakan dengan perjanjian pembangunan ekonomi (economic development agreements). Kontrak seperti ini misalnya adalah perjanjian eksploitasi minyak.3. Pengecualian Tanggung Jawab Negaraa. Adanya persetujuan dari negara yang dirugikan (consent)Contoh yang umum tentang hal ini adalah pengiriman tentang negara lain atas permintaannya. Persetujuan ini harus diberikan sebelum atau pada saat pelanggran terjadi. Persetujuan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran sama artinya dengan penanggalan hak untuk mengklaim ganti rugi. Namun dalam hal ini, persetujuan yang diberikan kemudian itu tidak menghilangkan unsur pelanggran hukum internasional.b. Diterapkannya sanksi-sanksi yang sahSuatu tindakan pelanggran dikesampingkan manakala tindakan itu dilakukan sebagau sautu upaya yang sah menurut hukum internasional sebagai akibat adanya pelanggaran internasional yang dilakukan oleh negara lainnya.c. Keadaan Memaksa (Force Majeure)Pasal 23 Rancangan Komisi Hukum Internasional tentang tanggung jawab negara menentukan bahwa kesalahan negara dapat dihindari apabila tindakan itu disebabkan karena adanya kekuatan yang dapat diduga sebelumnya di luar kontrol/pengawasan suatu negara yang membuatnya da yang secara materiil tidak mungkin bagi negara yang bersangkutan untu memnuhi kewajiban internasional tersebut.d. Tindakan yang sangat diperlukan (Doctrine of necessity)Doctrine of necessity menyatakan bahwa suatu negara dapat melakukan suatu tindakan yang merupakan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan kepentingan yang esensil terhadap bahaya yang sangat besar.Ada perbedaan antara doctrine of necessity dengan force majeure. Dalam doctrine of necessity tindakan pelanggaran hukum suatu negara terpaksa dilakukan karena tindakan tersebut adalah satu-satunya cara untuk melindungi kepentingan vitalnya. Sedang force majeure adalah suatu keadaan di mana kekuatan yang bersifat di luar kemampuan dan tidak dapat dihindari serta suatu tindakan pelanggaran yang dilakukan karena adanya kondisi yang berada di luar kontrol atau pengawasan negara.e. Tindakan Bela Diri (Self-defense)Yang menjadi tolok ukur dari dari sautu tindakan tersebut harus sesuai dengan Piagam PBB. Jika tidak, tindakan tersebut harus menghapus tindakan tanggung jawab negara.1.4. Teori Kesalahana. Teori Subyektif (Teori Kesalahan)Menurut teori subyektif, tanggung jawab negara ditentukan oleh adanya unsur keinginan atau maksud untuk melakukan suatu perbuatan (kesengajaan atau dolus) atau kelalaian (culpa) pada pejabat atau agen negara yang bersangkutan.b. Teori Obyektif (Teori Risiko)Menurut teori obyektif, tanggung jawab negara adalah selalu mutlak (strict). Manakala suatu pejabat atau agen negara telah melakukan tindakan yang merugikan orang (asing) lain, maka negara bertanggung jawab menurut hukum internasional tanpa dibuktikan apakah tindakan tersebut terdapat unsur kesalahan atau kelalaian.Dari kasus-kasus yang timbul, kedua teori tersebut mendapat pengakuan dalam hukum internasional. Namun demikian, kecenderungan penerapan yang lebih banyak dianut adalah teori obyektif.</p> <p>2. Exhaustion of Local RemediesSehubungan dengan lahirnya tanggung jawab negara ini, hukum kebiasaan internasional menetapkan bahwa sebelum diajukannya kliam/tuntutan ke pengadilan internasional, langkah-langkah penyelesaian sengketa (local remedies rule) yang tersedia atau yang diberikan oleh negara tersebut harus terlebih dahulu ditempuh (exhausted). Tindakan ini dilakukan baik untuk memberi kesempatan kepada negara itu untuk memperbaiki kesalahnnya menurut sistem hukumnya dan untuk mengurangi tuntutan-tuntutan internasional.Ketentuan Local remedies ini tidak belaku manakala:1) Suatu negara telah melakukan pelanggaran langsung hukum internasional yang menyebabkan kerugian terhadap negara lainnya.2) Ketentuan local remedies ini dapat ditarik berdasarkan suatu perjanjian internasional, misalnya saja pasal XI ayat (1) Space Treaty 1972.3) Suatu upaya penyelesaian setempat (local remedies) tidak perlu dipergunakan manakala pengadilan setempat tampaknya tidak menunjukkan akan memberi ganti- kerugian.4) Upaya penyelesaian setempat tidak perlu digunakan apabila hasil atau putusan dari pengadilan setempat sudah dipastikan akan memberi putusan yang sama dengan putusan-putusan sebelumnya.5) Upaya penyelesaian setempat tidak perlu dilakukan manakala upaya tersebut memang tidak tersedia.6) Apabila suatu pelanggaran dilakukan oleh pemerintah (eksekutif) yang tidak tunduk kepada yurisdiksi pengadilan setempat.7) Negara-negara dapat menyepakati untuk menanggalkan upaya penyelesaian setempat (local remedies).</p> <p>2.5.Doktrin ImputabilitasDoktrin ini merupakan salah satu fiksi dalam hukum internasional. Latar belakang doktrin ini adalah bahwa negara sebagai suatu kesatuan hukum yang abstrak tidak dapat melakukan tindakan-tindakan yang nyata. Dalam sengketa the German Settlers in Poland case (1923), Mahkamah Internasional Permanen mengeaskan bahwa State can only act by and throuh their agents and representatives. Jadi tampak disini adanya ikatan atau mata rantai yang erat antara negara dengan subjek hukum (pejabat atau perwakilannya) yang bertindak untuk negara.Sebagaii contoh doktrin ini adalah Pasal 4 Rancangan pasal-pasal Komisi Hukum Internasional tentang tanggung jawab negara. Rumusan dalam ILC dari suatu tindakan organ atau pejabat negara tidak bergantung pada : (1). Kelembagaan suatu negara, apakah ia dari legislatif, eksekutif, atau yudikatif ; (2) Besar kecilnya jabatan (pangkat) suatu organ atau pejabat, apakah ia pegawai sipil berpangkat rendah atau jenderal dalam militer; (3) Kedudukan pegawai yang bersangkutan, apakah ia pegawai pusat atau daerah (lokal, federal, dan lain-lain) (ayat 1); (4) dan status lainnya yang menurut hukum nasional suatu negara dianggap sebagai pegawai atau pejabat negara atau pemerintah (ayat 2).Suatu negara dapat pula bertanggung jawab kepada agen-agen rahasianya. Misalnya dalam the rainbow Warrior case (1987).</p> <p>2.6. Ekspropriasi (Nasionalitas)Ekspropriasi mengacu pada pengertian pengambilalihan suatu kepemilikan harta kekayaan orang asing berupa suatu aset tertentu, misalnya perkebunan karet atau pembangunan suatu gedung. Pengambilalihan suatu perusahaan asing adalah suatu pelanggaran hukum. Namun demikian dalam hal-hal tertentu tindakan ini dapat pula dianggap dibenarkan apabila dipenuhinya syarat-syarat sebagai berikut :a. Untuk Kepentingan Umum ( Public Purpose)Hal ini dilakukan untuk kepentingan umum. Sutau tindakan nasionalisasi tidak sah dalam hukum internasional, kecuali tindakan itu memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :(1) Ekspropriasi dilakukan untuk kepentingan umum sehubungan dengan kebutuhan dalam negeri tersebut;(2) Ekspropriasi harus diikuti oleh pembayaran ganti rugi yang prompt. Adequate, and effective . b. Ganti Rugi yang Tepat ( Appropriate Compensation)Suatu pengambilan perusahaan asing dapat dibenarkan mana kala tindakan itu diikuti oleh ganti rugi yang prompt, adequate, and effective. Adequate berarti...</p>