teori efektivitas

  • Published on
    05-Aug-2015

  • View
    439

  • Download
    10

Embed Size (px)

Transcript

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Sejak diberlakukannya penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang disempurnakan dengan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004, telah terjadi pergeseran model pemerintahan dari yang semula menganut efesiensi struktural ke arah model demokrasi. Penerapan model demokrasi mengandung arti bahwa penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah menuntut adanya partisipasi dan kemadirian masyarakat daerah (lokal) tanpa mengabaikan prinsip persatuan negara dan bangsa. Desentralisasi (devolusi) dan dekonsentrasi merupakan keniscayaan dalam organisasi negara bangsa yang hubungannya bersifat kontinum, artinya desentralisasi tidak meninggalkan sentralisasi. Patisipasi dan kemandirian disini adalah berkaitan dengan

kemampuan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan atas prakarsa sendiri yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Hoessein (2001:5) Otonomi daerah merupakan wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan yang bersifat lokalitas menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian desentralisasi sebenarnya mejelaskan otonomi masyarakat setempat untuk memecahkan berbagai masalah dan pemberian layanan yang bersifat lokalitas demi kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan. Desentralisasi dapat pula

2 disebut otonomisasi, otonomi daerah diberikan kepada masyarakat dan bukan kepada daerah atau pemerintah daerah. Mengacu pada pengertian dasar tersebut, tulisan ini akan memaparkan tentang peran pemerintah (sebagai penjelmaan otonomi masyarakat) dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Paparan ini menjadi penting karena pelayanan publik yang berkualitas adalah salah satu pilar untuk menunjukan berubahnya penyelenggaraan pemerintah yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala telah memiliki kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah membutuhkan suatu sistem

pemerintahan yang baik (good Govermance). Sistem ini sangat diperlukan setidaknya oleh dua hal, yaitu 1) sebagai alat untuk melaksanakan berbagai pelayanan publik dan 2) sebagai alat bagi masyarakat setempat untuk dan cara mengembangkan taraf

berperan aktif dalam menentukan arah

hidupnya sendiri selaras dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam koridor-koridor kepentingan nasional. Mengacu pada pengertian dasar tersebut, tulisan ini akan memafarkan tentang peran pemerintah (sebagai penjelmaan otonomi masyarakat) dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Paparan ini menjadi penting karena pelayanan publik yang berkualitas adalah salah satu pilar untuk menunjukan berubahnya penyelenggaraan pemerintah yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Penerapan model efesiensi struktural selama ini telah berdampak pada berbagai pelayanan disektor publik yang tidak berkualitas. Terdapat

3 kecenderungan keengganan pemerintah pusat untuk menyerahkan

kewenangan yang lebih besar kepada daerah otonom, sehingga pelayanan publik menjadi tidak efektif, efesien dan ekonomis. Bahkan lebih dari pada itu, pelayanan cenderung tidak memiliki responsibilitas, responsivitas, dan tidak representatif sesuai dengan tuntutan masyarakat. Banyak contoh yang dapat diidentifikasikan, pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, fasilitas, sosial dan berbagai pelayanan dibidang jasa yang dikelola pemerintah tidak memuaskan kebutuhan masyarakat, bahkan kalah bersaing dengan pelayanan yang dikelola oleh pihak swasta. Pergeseran peranan pemerintahan daerah ke arah model demokrasi tentunya menuntut pelayanan publik yang lebih berkualitas, karena keterlibatan masyarakat yang bersifat lokalitas atas prakarsa sendiri sangat strategis dan menentukan berkaitan dengan kualitas pelayanan yang mereka terima. Hal yang perlu dipahami adalah dimungkinkan adanya kualitas pelayanan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi masyarakat, mengingat masyarakat Indonesia adalah bersifat majemuk baik secara agama, ras, bahasa, geografis, kultural dan kemajemukkan lainnya. Sebagaimana dikemukakan Hoessein (2001:5) : Mengingat kondisi masyarakat lokal beraneka ragam, maka lokal government dan lokal autonomy akan beraneka ragam pula. Dengan demikian fungsi desentralisasi (devolusi) untuk mengakomodasikan kemajemukakan aspirasi masyarakat local. Desentralisasi (devolusi) melahirkan political variety dan structural variety untuk menyalurkan local voice dan local choice.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas tujuan desentralisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam kerangka model demokrasi ini

4 harus benar-benar menjunjung nilai-nilai demokrasi dan kemandirian yang berakar dari masyarakat setempat. Masyarakat melalui representasi wakilwakilnya dapat menentukan kriteria kualitas pelayanan yang diharapkan di berbagai bidang ; pendidikan, kesehatan, transportasi, ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain. Bidang-bidang pelayanan apa yang perlu mendapatkan prioritas, bagaimana cara menentukan prioritas, oleh siapa dan dimana pelayanan itu diberikan, bagaimana agar pelayanan dapat efektif dan efesien

merepresentasikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat dan masih banyak kriteria lain yang perlu dijelaskan. Yang jelas penetapan semua kriteria tersebut dalam model demokrasi adalah sangat ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Kenyataan yang demikian tentunya tidak mudah, sangat tergantung pada perubahan visi, misi, strategi dan operasional pemerintahan daerah dalam menyelenggarakannya. Selama ini terdapat kecenderungan bahwa penentuan kualitas pelayanan publik adalah sangat ditentukan oleh pemerintah atau

lembaga yang memberikan pelayanan, bukan ditentukan secara bersama-sama antara yang memberikan pelayanan dengan citizen sebagai komunitas masyarakat pengguna jasa pelayanan; sebagai pencerminan demokrasi dan kemandirian. Padahal pelayanan yang diberikan seharusnya mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Wilayah Kabupaten yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang ada akan tertinggal dan tidak akan mampu memenuhi harapan serta kebutuhan rakyat yang berdomisili diwilayahnya. Kemampuan aparatur pemerintah untuk merencanakan, melaksanakan,

5 mengawasi dan mengendalikan pembangunan perlu ditingkatkan. Untuk itu perlu ditingkatkan mutu, kemampuan, dan kesejahteraan sumber daya

manusianya, organisasi, dan tata kerja termasuk koordinasi serta penyediaan sarana dan prasarana. Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 yang penyelenggaraannya dititikberatkan di Kabupaten/Kota, menyebabkan setiap daerah dituntut untuk mempersiapkan diri. Otonomi yang memberikan keleluasaan dalam mengatur diri dan rumah tangga daerah juga membawa konsekwensi terhadap pembiayaan semua pengeluaran

pembangunan, yakni berkurangnya daerah terhadap pemerintah pusat. Otonomi daerah sangat membutuhkan sumber daya aparatur pemerintah daerah yang berkualitas dan dapat diandalkan. Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Barito Kuala dalam rangka pertanggunggawaban publik sebalknya melakukan optimalisasi efektivitas pelayanan terhadap publik. Pelayanan publik yang efektif sebaiknya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sehingga harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat lebih mungkin

diwujudkan. Pelayanan publik dapat dikatakan efektif apabila kegiatan Dinas dapat melayani kebutuhan dan skala prioritas masyarakat. Berdasarkan aspek masyarakat dengan adanya peningkatan

efektivitas pelayanan publik oleh Dinas Perhubungan dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Kuala maka diharapkan dapat berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik yang baik oleh Dinas pada tahap berikutnya dapat memberikan manfaat yaitu terpenuhinya tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang baik (good govermance) dilingkungan

6 Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, khususnya dilingkungan dinas Perhubungan dan Telekomunikasi. Terwujudnya good Govermance melalui pelayanan publik yang efektif menjadi tantangan bagi Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Barito Kuala dalam menyediakan layanan prima bagi seluruh masyarakatnya. Masalah pembangunan dibidang perhubungan ini bukan menyangkut sarana dan prasarana saja, tetapi juga keterkaitan dengan masalah lain seperti tata ruang, pemukiman, mobilitas penduduk, dan pembangunan wilayah. Kompleksitas sub sistem sarana perhubungan darat sangat terasa di daerah Kota maupun Kabupaten diwilayah Provinsi Kalimantan Selatan adalah bagaimana membuat angkutan umum semakin menarik dalam rangka meningkatkan minat masyarakat menggunakan kendaraan pribadi dan merangsang peran serta pihak swasta dalam penyediaan jasa angkutan. Namun sampai saat ini, masalah yang dihadapi oleh hampir semua adalah kemacetan, kesemrawutan, kecelakaan lalu lintas, dan pencemaran udara. Hasil observasi awal menunjukkan adanya beberapa titik rawan kemacetan dan kesemrawutan terutama diwilayah perkotaan. Problem itu muncul, terutama setelah semakin banyaknya angkutan Kota maupun Kabupaten diwilayah Provinsi Kalimantan Selatan dengan rute pelayanan yang makin kompleks. Semua fenomena ketidak-beresan penataan sarana prasarana

perhubungan di Kabupaten Barito kuala Selatan-pedesaan tersebut tentunya tidak terlepas dari kinerja pegawai yang memberikan pelayanan. Oleh sebab

7 itu, dipandang urgen untuk dalam penataan prasarana dan sarana angkutan di Kabupaten Barito Kuala. Kesadaran akan tanggung jawab dan kewajiban sebagai aparatur pemerintah tergambar pada pegawai yang mampu melaksanakan bersatu padu, jujur, berdisplin dan mampu melaksanakan tugas perjuangan serta pengabdiannya dalam mengisi kemerdekaan, sebagai alat yang ampuh untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan umum serta memberikan

pelayanan kepada masyarakat. Dan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan Pembangunan Nasional tersebut akan

diperlukan

Recommended

View more >