Tiga Tuntutan KontraS untuk Presiden Jokowi

  • Published on
    17-Sep-2015

  • View
    4

  • Download
    2

DESCRIPTION

Tuntutan KontraS ini tak lepas dari pernyataan Jaksa Agung HM Prasetyo yang menawarkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu lewat jalan rekonsiliasi.

Transcript

  • Abraham Samad Menunggu Kelanjutan KasusnyaDeny Irwanto - 04 Juni 2015 17:21 wib

    Abraham Samad di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan---MTVN/Deny

    Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad masihmenunggu kelanjutan kasus yang menjerat dirinya. Abraham tetap berkeyakinan jika kasus yang menimpanyaadalah kriminalisasi.

    "Sebagai warga negara taat hukum, kami tinggal menunggu saja proses selanjutnya," kata Abraham di PengadilanNegeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera. Raya, Jakart Selatan, Kamis (4/6/2015).

    Abraham mengaku sedih. Sebab, kasus yang menimpa dirinya dirasa sebagai bentuk kriminalisasi kepada pimpinanKPK.

    "Ada kesedihan yang mendalam. Kasus yang menimpa pimpinan KPK dan penyidik itu krimininalitas," tandasnya.

    Penyidik Polda Sulawesi Selatan-Barat sudah melimpahkan berkas perkara Abraham Samad ke Kejaksaan TinggiSulawesi Selatan. Polisi juga menyerahkan berkas perkara Feriyani Lim dalam kasus yang sama. Abraham danFeriyani dituduh melanggar Pasal 263 ayat (2) subsider Pasal 264 ayat (2) lebih subsider Pasal 266 ayat (2) KUHPdan Pasal 93 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013tentang Administrasi Kependudukan.

    Keduanya diduga memalsukan dokumen sehingga terbit sebuah paspor atas nama Feriyani Lim. Abraham didugamemalsukan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk Feriyani.

    Pada akhir April lalu, Abraham kembali menjalani pemeriksaan di Polda Sulselbar. Usai menjalani pemeriksaanselama tujuh jam, penyidik memutuskan menahan Abraham. Namun tak lama kemudian, penyidik membebaskanpria asal Makassar itu.TII

  • http://news.metrotvnews.com/read/2015/06/04/401952/abraham-samad-menunggu-kelanjutan-kasusnya

  • Tiga Tuntutan KontraS untuk Presiden JokowiDamar Iradat - 04 Juni 2015 16:22 wib

    Kordinator KontraS Haris Azhar. Foto: Rommy Pujianto/MI

    Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak PresidenJoko Widodo agar tidak menghentikan penuntasan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa laludengan cara rekonsiliasi. Untuk itu, KontraS menuntut tiga hal.

    Tuntutan KontraS ini tak lepas dari pernyataan Jaksa Agung HM Prasetyo yang menawarkan penyelesaian kasuspelanggaran HAM masa lalu lewat jalan rekonsiliasi. Hal ini dianggap menyelewengkan niatan baik PresidenJokowi.

    "Pertama, Presiden Jokowi mengutamakan korban dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu denganmemastikan agar hak-hak para korban terpenuhi," tegas Kordinator KontraS, Haris Azhar dalam rilis yang diterimaMetrotvews.com, Kamis (4/6/2015).

    "Hak-hak yang dimaksud adalah hal untuk mengetahui kebenaran, hak untuk mendapatkan keadilan dan hak untukmendapatkan perbaikan hidup," lanjutnya.

    Adapun, tuntutan kedua adalah penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu melalui pendekatan restorativejustice dan retributive justice. Perlu digarisbawahi, kedua pendekatan tersebut adalah hak setiap korban untukmengetahui kebenaran, keadilan dan reparasi yang harus dipenuhi.

    "Ketiga, meningkatkan penegakan hukum dan kepastian hukum. Agenda pemenuhan keadilan akuntabilitaspenegakan hukum telah menjadi komitmen negara sebagaimana tertuang dalam UU nomor 26 tahun 2000 tentangpengadilan HAM," beber dia.

  • "Presiden sebaiknya membentuk tim untuk mendorong Jaksa Agung dan Komnas HAM bekerja pada proseshukum, sesuai UU pengadilan HAM dan UU nomo 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung RI, dan mengeluarkanKeputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan HAM ad hoc untuk enam kasus masa lalu," pungkasnya.

    Pada awal pemerintahan Jokowi-JK disepakati ada enam kasus pelanggaran HAM berat yang akan diselesaikan.Enam kasus tersebut adalah; kasus Talangsari, Wamena-Wasior, penghilangan orang secara paksa, penembakanmisterius, G30SPKI, dan kerusuhan Mei 1998.KRI

    http://news.metrotvnews.com/read/2015/06/04/401924/tiga-tuntutan-kontras-untuk-presiden-jokowi