TNI/POLR I

  • Published on
    16-Jan-2016

  • View
    78

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. PUSAT. UUD 1945. BPK. DPR. MPR. DPD. MA. MK. Presiden. KY. badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. kementerian negara. kpu. bank sentral. dewan pertimbangan. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

  • TNI/POLRI

    dewan pertimbangan

    kementerian negara

    badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakimanKYUUD 1945kpubank sentralDPRDPDMPRLEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAANmenurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945BPKMAMKPresidenPUSATDAERAHLingkungan Peradilan TUNLingkungan Peradilan MiliterLingkungan Peradilan AgamaLingkungan Peradilan UmumPerwakilan BPK ProvinsiPemerintahan Daerah ProvinsiDPRDGubernurPemerintahan Daerah Kabupaten/KotaDPRDBupati/Walikota*

  • *PENYELENGGARAAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARAUUUUD 1945Presiden adalah sebagai penyelenggara atau pemegang kekuasaan Pemerintahan NegaraDibantu oleh satu orang Wakil PresidenDalam menjalankan fungsinyaDibantu oleh Menteri-Menteri Negara

  • mengangkat dan menerima Duta[Pasal 13 (2)* dan (3)*]memberi grasi dan rehabilitasi[Pasal 14 (1)*]memberi amnesti dan abolisi[Pasal 14 (2)*]KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARAmenyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dan internasional lainnya[Pasal 11 (1)**** dan (2)***]memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur denganundang-undang(Pasal 15 *)menyatakan keadaan bahaya(Pasal 12)denganpersetujuandenganpertimbangandenganpertimbangandenganpertimbangan

    DPRMA*

  • Presiden

    dibantumenteri-menteri negara[Pasal 17 (1)]

    yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden[Pasal 17 (2)*] membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan[Pasal 17 (3)*]

    membentuk suatu dewan pertimbanganyang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden(Pasal 16) ****KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARAKementerian Negara dan Dewan PertimbanganPembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang[Pasal 17 (4) ***]14*

  • MPRselambat-lambatnya dalam waktu 60 hari menyelenggarakan sidang MPR untuk memilih WapresWapres terpilihKEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA Pemilihan Wakil Presiden Dalam Hal Terjadi Kekosongan Wakil Presiden[Pasal 8 (2)***]mengajukan dua calon WapresPresiden*

  • MPRPresidendanWapresKEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA Pemilihan Presiden dan Wakil Presidenselambat-lambatnya dalam waktu 30 hari menyelenggarakan sidang MPR untuk memilih parpol atau gabungan parpol yang pasangan calon Presiden dan Wapresnya meraih suara terbanyak pertama dalam pemilu sebelumnyamengusulkan pasangan calon Presiden dan Wapresparpol atau gabungan parpol yang pasangan calon Presiden dan Wapresnya meraih suara terbanyakkedua dalam pemilu sebelumnyamengusulkan pasangan calon Presiden dan Wapres*

  • *Memegang kekuasaan tertinggi AL,AD dan AUMenyatakan perang, perdamaianPerjanjian dg neg. Lain dg persetujuan DPRMenyatakan keadaan bahaya ditetetapkan dg UUMengangkat Duta dan Konsul memperhatikan DPRMemberi Grasi dan Rehabilitasi dg memperhatikan pertimbangan MAMemberik Abolisi dan Amnesti dg memperhatikan pertimbangan DPRMemberi gelar dan tanda jasaMembahas RUU utk mendapat persetujuan DPRMengesahkan RUU yg telah disetujui bersama DPR utk menjadi UUMengangkat dan memberhentikan anggota komisi yudisial dg persetujuan DPR

    Sebagai Kepala Negara, Presiden

  • Pasal 24 (1)***Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakanperadilan guna menegakkan hukum dan keadilan

    Pasal 4 (1)Memegang kekuasaan pemerintahanPresidenLembaga-lembaga Negara yang memegang kekuasaan menurut UUDPasal 20 (1)*Memegang kekuasaan membentuk UUDPR*

  • NASKAH RESMI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah (Risalah Rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 Sebagai Naskah Perbantuan Dan Kompilasi Tanpa Ada Opini)Naskah Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Umum MPR Tahun 1999)Naskah Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2000)Naskah Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2001)Naskah Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2002)Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959)*

  • PROSES PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945*

  • *PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANKESELURUHAN ASPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA DIATUR DG BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANTUJUANNYA ADALAH Menjamin kepastian Hukum, krn Indonesia adalah Negara HukumMelindungi masy. Dari tindakan aparatur dan pihak lain yg sewenang-wenangMelindungi aparatur dari tindakan masy. Melawan hukum

  • *TAP MPR No. III/MPR/2000 ttg sumber hukum dan tata urutan peraturan perundangan-undangan adalah sbb :UUD 1945 = Hukum dasar tertulis Negara RITAP MPR = Putusan MPR sbg pengembangan kedaultan rakyat yg ditetapkan dlm sidang MPRUU = dibuat oleh DPR bersama Presiden utk melaksanakan UUD 45 dan TAP MPRPERPU = Dibuat oleh presiden dlm ikhwal kegentingan yg memaksa dg ketentuan sbb: PERPU diajukan ke DPR dlm persidangan berikutnya DPR dpt menerima/menolaknya dg tdk mengadakan perobahan jika ditolak oleh DPR, Perpu tsb hrs dicabut.PERATURAN PEMERINTAH = dibuat oleh pemerintah utk melaksanakan perintah undang-undangKEPPRES dibuat oleh Presiden utk menjalankan fungsi dan tugas berupa pengaturan administrasi negara dan adm. pemerintahanPERDA = merupakan peraturan utk melaksanakan aturan daerah hukum diatasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah ybs.

  • UUD 1945TAP MPRUUPERPUPPKEPRESPERDAUUD 1945PPPERPRESPERDAUU/PERPUTAP MPR RI No. III/MPR/2000UU No. 10 Tahun 2004Substansi:Amanat TAP MPR No. I/MPR/2003:

    TAP MPR Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undanganSubstansi :Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan menurut ketetapan ini adalah:- UUD 1945 - TAP MPR - UU- PERPU - PP- KEPPRES - PERDAAmanat TAP MPR No. I/MPR/2003:Memerintahkan pembentukan undang-undang yang mengatur tentang tata urutan peraturan perundang-undangan.

    Hasil Kajian:Dengan telah terbentuknya UU No. 10/2004 yang didalamnya diatur tentangtata urutan peraturan perundang-undangan, maka ketetapan ini tidak berlaku lagi. Namun demikian Pasal 7 ayat (4) UU No. 10/2004 dan penjelasannya, menyatakan bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh MPR (sebagaimana yang ditetapkan dalam TAP MPR No. I/MPR/2003) masih diakui keberadaanya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003Pasal 4Hasil Kajian

  • *PERATURAN / KEPUTUSAN MA, BPK, BI, BADAN, LEMBAGA ATAU KOMISI SETINGKAT TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DG KETENTUAN YG DLM ATURAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN&SETIAP ATURAN HUKUM YG LEBIH RENDAH TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DG ATURAN YANG LEBIH TINGGI

  • *TATA CARA PENGAJUAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DARI PEMERINTAH DAN RANCANGAN PEMERINTAH SERTA TEKNIK PENYUSUNANNYA Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR, berhubungan dg itu dilingkungan Pemerintah telah diadakan pengaturan tata cara pembuatan RUU didasarkan pada Kepres No. 188 tahun 1998 dan diperbaharui dg No. 44 tahun 1999.Pimpinan lembaga (Menteri/ Pimpinan LPND) dpt mengambil prakarsa penyusunan RUU untuk mengatur masalah yg menyangkut bidang tugas masing-masing. Prakarsa tsb hrs dimintakan persetujuan terlebih dahulu kpd Presiden dg disertai penjelasan selengkapnya yg meliputi :Latar Belakang dan tujuan penyusunannyaSasaran yang ingin diwujudkanPokok-pokok pikiran, lingkup atau objek yg akan di aturJangkauan dan arah pengaturan

  • *Menteri/ pimpinan lembaga pemrakarsa penyusunan RUU wajib mengkonsultasikan terlebih dahulu konsepsi RUU-nya dg MENTERI KEHAKIMAN & HAM dan MENTERI serta pimpinan lembaga lainnya yg terkaitPersetujuan Presiden thd prakarsa penyusunan RUU diberitahukan secara tertulis oleh Sekretaris Kepada Menteri atau Pimpinan lembaga pemrakarsa dg tembusan Menteri Kehakiman dan HAM

  • *PANITIA ANTAR DEPARTEMEN DAN LEMBAGABERDASARKAN PERSETUJUAN PRESIDEN THD PRAKARSA PENYUSUNAN RUU, MENTERI ATAU PIMPINAN LEMBAGA PEMRAKARSA MEMBENTUK PANITIA ANTAR DEPARTEMEN DAN LEMBAGA YG DIKETUAI PEJABAT YG DITUNJUK UNTUK MENYUSUN RUUPERMINTAAN KEANGGOTAAN PANITIA INI DILAKUKAN LANGSUNG OLEH MENTERI ATAU PIMPINAN LEMBAGA PEMRAKARSA RUU KPD SEKNEG, MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM, MENTERI / PIMPINAN LEMBAGA YG TERKAIT DG MATERI YG DIATUR, DLM WAKTU 7 HARI KERJA SETELAH DITERIMANYA SURAT SEKNEG MENGENAI PEMBERITAHUAN PERSETUJUAN PRAKARSA

  • *KONSULTASI RUUPenyampaian RUU kepada Menteri Kehakiman dan HAM dan Menteri atau pimpinan lembaga lainnya yg terkait, utk memperoleh pendapat dan pertimbangan terlebih dahulu.Penyampaian pendapat dan pertimbangan tsb dilakukan paling lambat 30 hr kerja sejak tanggal diterimanya permintaan pendapat dan pertimbangan. Pendapat tsb dpt pula dimintakan kepada Perguruan Tinggi, Organisasi sosial, Politik, Profesi atau kemasyarakatan lainnya sesuai dg kebutuhanApabila RUU tsb memperoleh kesepakatan, maka Menteri/pimpinan lembaga pemraksa mengajukan RUU kepada Presiden dan sekaligus mempersiapkan amanat Presiden bagi penyampaian RUU kepada pimpinan DPR.

  • *PENYAMPAIAN RUU KEPADA DPRPenyampaian RUU disertai amanat Presiden . Apabila dlm pembahasan masalah yg bersifat prinsipil arah pembahasannya akan mengubah isi satu arah RUUMenteri mewakili Presiden waji b terlebih dahulu melaporkan nya kpd Presiden dg disertai saran pemecahannya yg diperlukan utk memperoleh keputusanPENGESAHAN, PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASANSekneg menyiapkan naskah RUU yg tlh disetujui DPR & selanjutnya men