Tolak BBM atau Terima BLT?

  • Published on
    24-Jan-2015

  • View
    244

  • Download
    0

DESCRIPTION

 

Transcript

  • 1. Tolak BBM atau Terima BLT?Oleh : Munzami HsKenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang direncanakan pemerintah mulai 1 Aprilmendatang merupakan suatu kebijakan yang sangat mengganggu stabilitas ekonomi negara,terutama roda perekonomian yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kecil.Berbagai aksi penolakan, mulai dari demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai elemenmasyarakat, perang opini di media, pro-kontra antar politisi di Senayan, hingga aksipenurunan foto Presiden SBY oleh mahasiswa di DPR menghiasi pemberitaan berbagaimedia massa baik media daerah, nasional bahkan internasional menjelang penetapankenaikan BBM per 1 April mendatang.Jika membaca opini Darmadi Sulaiman (Serambi, 20/3/2011), kenaikan BBM bersubsididigambarkan akan berdampak besar terutama bagi masyarakat kecil (buruh, petani, nelayan,tukang becak, dsb), hal sebaliknya terjadi dengan pihak pejabat eksekutif, legislatif maupunyudikatif (pusat dan daerah) yang mampu mengatasinya melalui tunjangan sana-sini yangbersumber dari APBN/D/K. Dampak kenaikan BBM memang sangat berpengaruh terhadapmasyarakat, namun dalam artikel ini, penulis tertarik untuk mencoba mengkaji perihalsumber masalah dinaikkannya BBM dan rencana pemerintah untuk memberikan subsidiBantuan Langsung Tunai (BLT) bagi 18,5 juta rumah tangga sasaran (RTS) miskin.Meningkatnya SubsidiPemerintah melalui Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Radjasa, menyatakankenaikan BBM disebabkan oleh subsidi yang terus membengkak dan melonjaknya hargaminyak mentah dunia sehingga berdampak terhadap kenaikan Indonesian Crude Price (ICP).Menurut pemerintah, besaran subsidi tanpa kenaikan harga BBM akan mencapai Rp 178,62triliun, tapi dengan kenaikan harga BBM, subsidi bisa ditekan Rp 137,38 triliun (Sumber:antaranews, 14/3/2012), artinya jika BBM dinaikkan pada 1 April mendatang makapemerintah bisa menekan biaya subsidi sebesar Rp 41,24 triliun.Muncul pertanyaan kemudian, jika hanya untuk menekan subsidi BBM sebesar Rp 41,24triliun diatas, apakah solusinya hanya dengan menaikkan BBM? Kemudian apakah langkahpemerintah menyiasati kenaikan BBM melalui bantuan terhadap 4 sektor; BLT atau BantuanLangsung Sementara Masyarakat(BLSM) yang nilainya mencapai Rp 25,6 triliun, bantuansiswa miskin Rp 3,4 triliun, subsidi transportasi massal Rp 5 triliun serta penyaluran raskinuntuk 18,5 juta RTS bisa tepat sasaran?Berbagai kalangan berpendapat, bahwa jika 4 sektor subsidi tersebut yang totalnya mencapaiRp 34 triliun (belum termasuk raskin) diterapkan pemerintah, maka bukan tidak mungkindana bantuan tersebut rawan praktek korupsi, mulai dari tingkat pusat, daerah hinggabirokrasi desa, terutama BLT yang totalnya mencapai 25,6 triliun.Kepala Divisi Monitoring dari Indonesia Coruption Watch (ICW), Ade Irawan, menilaipemberian BLT kepada masyarakat miskin pasca kenaikan BBM bersubsidi sangat rawankorupsi. Selain itu, pemberian BLT itu sangat tidak efektif karena banyak salah sasaranseperti yang terjadi beberapa waktu lalu ketika pemerintah memberikan bantuan yang samakepada masyarakat kurang mampu pasca kenaikan BBM (Sumber: voanews.com, 15/3/2012).Dari segi politis, kebijakan ini juga dianggap sebagai bentuk pencitraan pemerintah saat iniuntuk kepentingan Pemilu 2014.

2. Apabila diasumsikan BBM tak naik, BLT tetap dan tanpa ada penambahan subsidi, makasecara tidak langsung ratusan juta masyarakat (bukan hanya 18,5 juta RTS) akan ikutmerasakan subsidi karena masyarakat tidak perlu membeli premium/solar seharga Rp6.000/liter jika harga BBM jadi naik sebesar Rp 1.500/liter. Jika pemerintah tetap jugamenaikkan BBM, subsidi BLT/BLSM kemudian diterapkan, maka dikhawatirkan bantuansubsidi tersebut sangat rawan sunatan massal sehingga masyarakat miskin tetap saja miskindan harus ikut menanggung beban negara dalam hal pemenuhan kebutuhan minyak dalamnegeri.Disisi lain, jumlah masyarakat miskin penerima BLT seperti yang dirilis oleh pemerintahyaitu dari 17,5 RTS naik menjadi 18,5 juta RTS atau jika diasumsikan setiap RTS terdiri dari4 orang maka ada sekitar 74 juta jiwa masyarakat miskin di Indonesia. Angka ini tanpadisadari oleh pemerintah menunjukkan bertambahnya jumlah masyarakat miskin Indonesia.Kenaikan ICPDari sektor harga minyak, meningkatnya harga minyak dunia yang terus fluktuatif akibatkrisis global, terutama krisis Timur Tengah (Iran), juga membuat harga minyak mentahIndonesia (ICP) ikut naik, dari asumsi awal USD90 per barel (APBN 2012) menjadi USD105per barel, asumsi dalam APBN-P 2012.Dampak kenaikan ICP ini, salah satunya yaitu akibat dari menurunnya lifting minyak dalamnegeri dari 1,3 juta barel per hari pada awal masa pemerintahan SBY, kini menurun menjadi930 ribu barel per hari. Hal ini menunjukkan kinerja pemerintah dibidang pengelolaan energiterjadi penurunan dan ketidaksiapan pemerintah dan mengelola energi alternatif untukmenanggulangi merosotnya produksi minyak serta belum siapnya konversi dari BBM kebahan bakar gas.Akhirnya, penulis berkesimpulan bahwa dalam hal menyikapi kenaikan BBM, pemerintahtidak hanya berpatokan pada fluktusi harga minyak dunia. Perlunya strategi-strategi yanglebih bijak dan memihak rakyat untuk menutupi membengkaknya defisit APBN, diantaranya;memangkas anggaran yang tidak urgensi untuk belanja pegawai yang saat ini masih terlihatboros, memberantas mafia pajak supaya pendapatan sektor pajak meningkat, meningkatkanpengelolaan SDA migas agar produksi minyak mampu menutupi kebutuhan dalam negeri.Mengenai subsidi BLT pasca kenaikan BBM nantinya, penulis berasumsi bahwa bantuantersebut sifatnya non produktif (BLT, raskin, dan subsidi transportasi) kecuali beasiswa bagisiswa miskin. Opsi terakhir yang mungkin muncul terhadap krisis BBM saat ini, paling tidakmasyarakat dapat berandai-andai apakah menolak kenaikan BBM atau menerima BLTsebagai imbas dari kenaikan BBM jika pemerintah sudah final menaikkan BBM mulai 1April mendatang.* Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Unsyiah, saat ini sebagai Direktur EksekutifLembaga Kajian IDEAS Aceh. Email: munzamihs@yahoo.comArtikel ini dimuat di kolom opini Harian Serambi Indonesia, 27 Maret 2012.http://aceh.tribunnews.com/2012/03/27/tolak-bbm-atau-terima-blt