Tolak Kenaikan Harga Bbm

  • Published on
    03-Oct-2015

  • View
    11

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

jkbkjbjk

Transcript

TOLAK KENAIKAN HARGA BBM !!!Oleh: Faisal S Sallatalohy

Realisasi Subsisidi BBM pada semester pertama tahun 2014, meningkat sebesar 22,91 juta kilo liter dari jumlah kuota yang direncanakan sebesar 22,81 juta kilo liter. Untuk mencegah terjadinya over kuota lanjutan pada semester berikut ini, pemerintah meresponnya dengan mengeluarkan kebijakan pengendalian BBM bersubsidi. Upaya pengendalian antara lain, pengurangan mulut keran (nozzle) BBM subsidi di SPBU kota-kota besar. Pengurangan nozzle akan dimulai di wilayah Jakarta Pusat, dan selanjutnya meluas ke kota-kota lain. Selain itu, Pembatasan kendaraan truk dan bus wisata tidak memakai solar subsidi, serta taksi mewah tidak memakai premium bersubsidi. Upaya pengendalian ini akan berlangsung hingga akhir 2014.hal ini, disambut baik oleh Kepala BPH Migas Andy N Sommeng. Pasalnya Berdasarkan catatan BPH Migas, realisasi konsumsi BBM subsidi selama ini telah mencapai lebih dari 50%. Terdiri atas premium 14,44 juta kiloliter, minyak tanah 0,46 juta kiloliter, dan solar sebesar delapan juta kiloliter. Menurutnya, Kalau BBM tidak dikendalikan, maka pasokan solar bersubsidi hanya akan cukup sampai akhir November 2014. Sementara itu, kuota BBM bersubsidi jenis premium hanyaakan cukup hingga 19 Desember. Sementara itu, Ahmad Erani Yustika Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) menilai, Pemerintah dinilai masih akan terus mengalami masalah pembengkakan anggaran subsidi BBM. Oleh sebab itu, kebijakan pengendalian BBM bersubsidi harus dilakukan demi menyelamatkan keuangan negara. Pengamat industri minyak dan gas bumi Dr. Kurtubi menilai, jika pemerintah tidak melakukan pengendalian, maka defisit akan mengembang menjadi 144 triliun. Rasio defisit akan naik dari 1,8% menjadi 3,3%. Hal ini melanggar ketentuan dalam UU No.17/2003 tentang keuangan negara, dimana ketentuan defisit APBN adalah >3%.Pengendalian dengan cara menaikan harga BBM bersubsidi, memang dipahami sebagai upaya untuk mengatasi kebocoran APBN dan mencegah over kuota. Namun kebijakan itu saja tidak cukup, perlu adanya upaya lain agar pembenahan sektor migas lebih menyeluruh. Justru Menurut Dr. Kurtubi, kenaikan harga BBM bersubsidi akan berdampak pada peningkatan harga barang dan jasa, serta Inflasi akan naik sebesar 7,7 - 8%. Selain itu, keterangan pemerintah yang menganggap bahwa Subsidi BBM membebani APBN, sebenarnya masih patut dipertanyakan. Kesalahannya terletak pada struktur anggaran belanja negara. Sebab sejauh ini pemerintah didikte oleh industri otomotif, industri minyak dan industri keuangan. Selama pendiktean ini masih berlangsung, maka selama itu pula subsidi akan dianggap membebani APBN. Dengan menaikan harga BBM bersubsidi, intinya Susilo BambangYudhoyono (SBY) telah gagal dalam pengelolaan minyak mentah. Gagal pula dalam menumbuhkan kapasitas kilang minyak. faktanya 10 sampai 15 tahun terakhir, Industri Migas mengalami penurunan produksi. Kegiatan ekspor menurun, dan Impor menjadi kebutuhan abadi. Sedangkan Mengenai subsidi, amanat di UU Migas menyebutkan harga minyak tidak boleh dilepas ke mekanisme pasar. Hal ini sudah barang tentu akan mengakibatkan besaran BBM bersubsidi akan mengecil. harga BBM yang diserahkan kepada mekanisme pasar persaingan sebagai mana dimaksudkan dalam Pasal 28 ayat 2 UU Migas No.22/2001, sudah dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi dalam keputusannya atas Judicial Review UU no.22/2001 pada tahun 2004. Oleh karena itu, patokan penghitungan besaran subsidi BBM yang mengacu keharga pasar dunia (MOPS) melanggar Keputusan MK. Harus dirubah dengan menggunakan patokan biaya pokok BBM, seperti halnya penghitungan besaran subsidi listrik (cost of good sold), bukan harga pasar seperti yang terjadi saat ini.Kalupun saat ini pemerintah memilih untuk mengurangi subsidi BBM, menaikan harga sebaiknya menjadi opsi terakhir. Sebab Pengurangan bisa dilakukan dengan beberapa cara lain: Pertama, penghitungan biaya pokok subsidi BBM berdasar pada cost of good sol, maka beasaran subsidi akan lebih rendah, bila dibandingkan dengan menggunakan harga pasar MOPS+alpha.

Kedua, Percepat program konversike BBG gas, mempercepat pembangunan infrastruktur gas, yang selama ini tidak dioptimalkan oleh pemerintah. Ketiga, mengupayakan agar ekspor gas yang selama ini dijual dengan harga murah, agar bisa dijual dengan harga normal.

Keempat, efisiensi mekanisme impor minyak, mengingat impor telah menjadi kebutuhan abadi. Kelima, efisiensi pengelolaan cost recovery dengan mengupayakan agar investasi yang dikeluarkan oleh kontraktor, dikembalikan dalam bentuk uang (bukandalambentukfisik/minyakdan gas). Keenam, berusaha agar sasaran produksi/lifting minyak dalam APBN 2014 bisa terpenuhi.

Ketuju, restrukturisasi pengelolaan industry migas nasional, dengan cara melakukan perombakan total terhadap UU 22 tahun 2001. Sebab undang-undang ini selain bertentangan dengan konstitusi, juga terbukti merugikan negara secara finansial, telah mengakibatkan kondisi investasi migas menjadi paling buruk di Asia dan mengakibatkan kedaulatan negara terhadap migas menjadi hilang.

Kegagalan UU 22 tahun 2001 terbukti lewat rendahnya produksi migas Indonesia. Berdasarkan rilisan survey Fraser Institut Canada tahun 2012, dari 133 negara Indonesia berada di peringkat 111. Lebih buruk lagi dari Kamboja, Thailand, Vietnam, Cina, India dan sebagainya.

Sedangkan Kondisi investasi migas Indonesia paling buruk di kawasan Oceania. Berdasar rilisan survey Global Petroleum Survey tahun 2011, Indonesia menempati urutan kedua dari bawah. Lebih buruk dari pada PNG, Malaysia, Brunei, Philipina, dan hanya lebih sedikit tinggi dari Timor Leste.

Untuk menguranngi BBM bersubsidi, pemerintah mempunyai banyak opsi. Sayangnya pemerintah lebih memilih jalan pintas dengan cara menaikan harga. Pemerintah seolah lebih suka diintervensi oleh pasar. Selain itu, Dengan UU migas (UU No. 22/tahun 2001) yang melanggar konstitusi, pengelolaan Indutri migas nasional saat ini sangat buruk. Oleh sebab itu wajib mengembalikan kebijakan energi ke ekonomi konstitusi. Pemerintah wajib tunduk pada konstitusi Pasal 23 dan 33 UUD 1945. Kalau dikelola secara benar, sebetulnya negara ini sudah tidak mempunyai masalah soal BBM. Karena negara ini memiliki sumber daya alam yang tinggi, dan ingatlah bahwa Indonesia adalah produsen minyak tertua. Kita harus memerangi free market mechanism. Kita harus tolak kenaikan BBM.