Tolak Revisi UU KPK, Jokowi Kirim Surat Penolakan ke DPR

  • Published on
    13-Sep-2015

  • View
    215

  • Download
    3

DESCRIPTION

Pratikno menyebut Jokowi konsisten menolak revisi UU KPK. Jokowi menghendaki fokus merevisi UU KUHP dan KUHAP.

Transcript

  • http://bola.metrotvnews.com/read/2015/06/26/407762/hattrick-guerrero-bawa-peru-bungkam-bolivia-dan-lolos-ke-semifinal

  • Tolak Revisi UU KPK, Jokowi Kirim SuratPenolakan ke DPRDesi Angriani - 25 Juni 2015 19:10 wib

    Menteri Sekretaris Negara Pratikno--MI/Panca Syurkani

    Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah masih berupaya menolak Revisi UU KPK yang sudah masuk dalamProgram Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, Presiden sudahmengutus Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laolly untuk menyurati DPR.

    "Saya mendengar Menkumham itu telah mengirimkan surat pada pimpinan DPR. Mungkin surat yang disampaikanMenkumham berkaitan dengan itu (penolakan)," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Kompleks IstanaKepresidenan, Jakarta, Kamis (25/6/2015).

    Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada tersebut kembali menegaskan, sikap Presiden konsisten dengan menolakrevisi UU KPK. Jokowi menghendaki fokus merevisi Undang-Undang KUHP dan KUHAP.

    "Presiden tidak ada niatan untuk merevisi Undang-Undang KPK. Presiden menghendaki kita fokus untuk merevisiundang-undang tentang KUHP dan KUHAP yang memang itu sudah menjadi agenda lama yang harusdiprioritaskan," pungkas dia.

    Revisi Undang-undang (UU) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sah menjadi Program LegislasiNasional (Prelegnas) Prioritas Tahun 2015. Revisi UU KPK ini menggantikan revisi UU penyimpanan keuangganpusat dan daerah yang yang digeser menjadi tahun depan.

  • Keputusan DPR merevisi UU KPK dinilai berbagai pihak tidak tepat, apalagi salah satu yang menjadi target revisiyakni kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan dan penuntutan.REN

    http://news.metrotvnews.com/read/2015/06/25/407667/tolak-revisi-uu-kpk-jokowi-kirim-surat-penolakan-ke-dpr