Universal Coverage Di Indonesia

  • View
    66

  • Download
    9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

membahas tentang UHC di INA

Transcript

  • UNIVERSAL COVERAGE DI INDONESIAMata kuliah peminatan administrasi dan kebijakan kesehatan Asuransi kesehatan Semester VI Fakultas kesehatan masyarakat universitas jember

  • KELOMPOK 1Dita Mayantesa091010101036Siska Jufia Puspita 102110101013Nuzilah Fawqo Nur Rahmah102110101022Friskanti Putri Dwi Meikowati 102110101026Widya Noormalasari102110101028Luqman Suyanto P 102110101038

  • PEMBAHASANKonsep UCDasar hukum (SJSN, BPJS)Tantangan & hambatan dlm implementasideskripsi pelaksanaan UC di Thailand

  • KONSEP UCmerupakan sistem kesehatan di mana setiap warga di dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, yang bermutu dan dibutuhkan, dengan biaya yang terjangkau. Cakupan universal mengandung dua elemen inti:Akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga;Perlindungan risiko finansial ketika warga menggunakan pelayanan kesehatan (WHO, 2005).

  • AKSES PELAYANAN KESEHATAN YANG ADIL DAN BERMUTU BAGI SETIAP WARGAPrinsip keadilan vertikalKontribusi warga didasarkan pada kemampuan membayar (ability to pay)Pendapatan rendah, biaya rendah ; dan sebaliknyaneeded care, necessary care (biaya tidak jadi hambatan dptkn yankes)

  • PERLINDUNGAN RISIKO FINANSIAL KETIKA WARGA MENGGUNAKAN PELAYANAN KESEHATANsistem pembiayaan kesehatan pra-upaya (prepaid system) bukan langsung (direct payment, out-of-pocket payment, dan fee-for-service)

  • NEGARA UNIVERSAL COVERAGEAmerika serikat (negara maju)Mexico, Afrika Selatan, Thailand, dan Indonesia, merupakan beberapa di antara negara yang sedang mencoba mengimplementasikan pelayanan kesehatan universal (Sreshthaputra dan Indaratna, 2001; Prakongsai et al., 2009).

  • SISTEM PEMBIAYAAN KESEHATAN UNTUK UNIVERSAL COVERAGEpembayar tunggal (single payer)pembayar ganda (two-tier)sistem mandat asuransi

  • PEMBAYAR TUNGGAL (SINGLE PAYER)Pemerintah memberikan asuransi kepada semua warga dan membayar semua pengeluaran kesehatan, meskipun mungkin terdapat copayment dan coinsurance (Tabel 1). Sistem pembayar tunggal merupakan suatu bentuk monopsoni, karena hanya terdapat sebuah pembeli (pemerintah) dan sejumlah penjual pelayanan kesehatan. Biaya kesehatan berasal dari anggaran pemerintah yang diperoleh dari pajak, umum (general taxation) atau pajak khusus (misalnya, payroll tax).

  • NEGARA SINGLE PAYER

    Tabel 1 Daftar negara dengan sistem pembayar tunggal untuk cakupan universal pelayanan kesehatanNegaraTahunSistemNorwegia1912Pembayar TunggalJepang1938Pembayar TunggalInggris1948Pembayar TunggalKuwait1950Pembayar TunggalSwedia1955Pembayar TunggalBahrain1957Pembayar TunggalBrunei1958Pembayar TunggalKanada1966Pembayar TunggalItalia1978Pembayar TunggalPortugal1979Pembayar TunggalSiprus1980Pembayar TunggalSpanyol1986Pembayar TunggalEslandia1990Pembayar TunggalTaiwan1995Pembayar TunggalSumber: Truecostblog, 2009

  • PEMBAYAR GANDA (TWO-TIER)Dalam sistem ganda (dual health care system), pemerintah menyediakan pelayanan kesehatan atau memberikan cakupan asuransi katastrofik atau cakupan minimal untuk semua warga. Kemudian warga melengkapinya dengan membeli pelayanan kesehatan tambahan di sektor swasta, baik melalui asuransi sukarela atau membayar langsung (direct payment)

  • NEGARA TWO-TIER

    Tabel 2 Daftar negara dengan sistem pembayar ganda (two-tier) untuk cakupan universal pelayanan kesehatanNegaraTahunSistemNew Zealand1938Sistem gandaBelanda1966Sistem gandaDenmark1973Sistem gandaPerancis1974Sistem gandaAustralia1975Sistem gandaIrlandia1977Sistem gandaHong Kong1993Sistem gandaSingapore1993Sistem gandaIsrael1995Sistem gandaSumber: Truecostblog, 2009

  • SISTEM MANDAT ASURANSIPemerintah memberikan mandat (mewajibkan) agar semua warga memiliki asuransi dari perusahaan asuransi swasta, pemerintah, atau nirlabaDalam pelaksanaan mandat asuransi, pemerintah di sejumlah negara membatasi jumlah perusahaan asuransi. Di beberapa negara lainnya jumlah perusahaan asuransi yang beroperasi tidak dibatasi dan berlangsung dalam mekanisme pasar. Pemerintah melakukan regulasi dan standarisasi, misalnya larangan perusahaan asuransi untuk menolak untuk mengasuransi warga yang telah melangalami penyakit (pre-existing condition)

  • DASAR HUKUM (SJSN, BPJS)Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSNSistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosil yang bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

  • BPJSPerusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK);Perusahaan Perseroan (Persero) Dana tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN);Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI); danPerusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES);

  • TRANSFORMASI BPJSPT ASKES (Persero)Berubah menjadi BPJS Kesehatan dan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014 (Pasal 60 ayat (1) UU BPJS)PT (Persero) JAMSOSTEKBerubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Januari 2014 (Pasal 62 ayat (1) UU BPJS Ketenagakerjaan paling lambat mulai beroperasi pada tanggal 1 Juli 2015, termasuk menerima peserta baru (Pasal 62 ayat (2) huruf d UU BPJS)

  • TRANSFORMASI BPJSPT (Persero) ASABRIMenyelesaikan pengalihan program ASABRI dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029 (Pasal 65 ayat (1) UU BPJS)PT TASPEN (Persero)Menyelesaikan pengalihan program THT dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029 (Pasal 65 ayat (1) UU BPJS) Proses selanjutnya adalah pembubaran PT ASKES (Persero) dan PT (Persero) JAMSOSTEK tanpa likuidasi. Sedangkan PT (Persero) ASABRI dan PT TASPEN (Persero) tidak secara tegas ditentukan dalam UU BPJS.

  • PEMBENTUKAN BPJSBPJS dibentuk dengan Undang-Undang; dilaksanakan berdasarkan persetujuan bersama Presiden dan DPRdasar hukum pembentukannya adalah Undang-Undang yang menempati urutan ketiga dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan

  • PEMBUBARAN BPJSHanya dapat dibubarkan dengan Undang-UndangPersetujuan Presiden dan DPRBede dengan BUMN-> diputuskan dengan permenTidak Dapat Dipailitkandirancang untuk menyelenggarakan SJSN secara berkelanjutan

  • RAMBU-RAMBU BPJSBPJS wajib mengelola dan mengembangkan Dana Jaminan sosial secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai;BPJS mengelola pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;Subsidi silang antar program tidak diperkenankan;BPJS menerapkan keterbukaan informasi tentang akumulasi iuran dan hasil pengembangannya; danBPJS wajib membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktek aktuaria yang lazim dan berlaku umum.

  • TANTANGAN & HAMBATAN DLM IMPLEMENTASIperan daerah dalam upaya pencapaian Universal Coverage di Indonesia tidak dimunculkan dengan baikketerbatasan dana Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menyediakan premi asuransi kesehatan bagi seluruh masyarakatnyalebih dari setengah jumlah penduduk masih belum memiliki jaminan asuransi kesehatan, dan dampak fiskal dari program pemerintah untuk kaum miskin ini belum sepenuhnya ditelaah atau dirasakan.kelemahan-kelemahan yang signifikan dari efisiensi dan kepemerataan sistem kesehatan

  • TANTANGAN & HAMBATAN DLM IMPLEMENTASIKetersediaan sarana prasarana layanan kesehatan belum tersebar secara merata. Ketersediaan dan standardisasi mutu tenaga medis juga masih sangat terbatas. Mutu layanan kesehatan yang kurang baik

  • TANTANGAN & HAMBATAN DLM IMPLEMENTASIPihak Pengambil Kebijakan belum merasa perlu untuk menggunakan penelitian. Keputusan yang diambil lebih banyak berdasarkan pertimbangan pragmatis sesaat.Prinsip Evidence Based Policy belum dipergunakan. Demikian pula pihak perusahaan asuransi kesehatan.Para akademisi dan peneliti masih belum mempunyai strategi sebagai lembaga pemikir untuk sistem yang sangat kompleks.Belum ada pemikiran untuk mengembangkan sebuah think-tank ataupun sebuah konsorsium yang lengkap antar perguruan tinggi.

  • TANTANGAN & HAMBATAN DLM IMPLEMENTASIsistem pajak yang diproyeksikan dapat lebih feasibletantangan dari sisi pasokan sumber daya (jumlah dokter spesialis, RSU dan layanan kesehatan lain) berat karena masih belum meratanya tenaga dan fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia

  • TANTANGAN & HAMBATAN DLM IMPLEMENTASIevolusi dari sistem pembiayaan langsung (out-pocket payment) ke sistem pembiayaan pra-upaya (pre-paid system).

  • SEJUMLAH FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KECEPATAN TRANSISI MENUJU UNIVERSAL COVERAGE (WHO, 2005) : Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi meningkatkan kemampuan warga dalam memberikan kontribusi kepada skema pembiayaan kesehatanPertumbuhan sektor formal memudahkan penilaian pendapatan dan pengumpulan kontribusi (revenue collection)Ketersediaan tenaga terampil mempengaruhi kemampuan pengelolaan sistem asuransi kesehatan berskala nasional

  • SEJUMLAH FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KECEPATAN TRANSISI MENUJU UNIVERSAL COVERAGE (WHO, 2005) : Penerimaan konsep solidaritas oleh masyarakat mempengaruhi kemampuan penghimpunan (pooling) dana/ kontribusi asuransi dan integrasi berbagai skema asuransi kesehatanEfektivitas regulasi pemerintah pada sisi pembiayaan maupun penyediaan pelayanan kesehatan dalam sistem asuransi/ pra-upayaTingkat kepercayaan warga masy