WALIKOTA YOGYAKARTA - Blog Mengenai BPK Perwakilan ... ?· WALIKOTA YOGYAKARTA PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA…

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN

2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Peraturan Walikota Yogyakarta

Nomor 23 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah

Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan

Tertentu, maka perlu adanya revisi petunjuk pelaksanaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta

Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) Staatsblad Tahun

1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan

Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa

Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan yang Kedua atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tatacara

Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4488);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5161);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pe

9. doman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin

Gangguan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 65

Seri D);

11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang

Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah

(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 67, Seri D);

12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok Kecamatan dan

Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 68,

Seri D);

13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012

Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang

Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun

2012 Nomor 3);

15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2006 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 2 TAhun 2005

tentang Izin Gangguan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA

YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN

TERTENTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi termasuk prasarana dan sarana

bangunannya yang menyatu dengan tempat kedudukannya atau berdiri sendiri, sebagian atau

seluruhnya berada diatas dan atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat

manusia melakukan kegiatan hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha,

kegiatan sosial dan budaya maupun kegiatan khusus.

2. Prasarana dan sarana bangunan adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar bangunan

gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan yang menyatu dan atau

berdiri sendiri.

3. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan

oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah,

memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan

administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

4. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di

lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat

usaha /kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

5. Fungsi Bangunan adalah bangunan difungsikan sebagai fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi

sosial dan budaya, fungsi hunian dan fungsi campuran.

6. Fungsi campuran adalah bangunan gedung yang memiliki lebih dari satu fungsi usaha.

7. Perumahan yang dibangun masal adalah perumahan yang dibangun lebih dari 3 (tiga) unit atau

lebih oleh perorangan atau badan.

8. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu

yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang

pribadi atau badan.

9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin

kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian

dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam,

barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan

menjaga kelestarian lingkungan.

10. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi IMB adalah Pungutan

Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin mendirikan bangunan yang khusus

disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

11. Retribusi Izin Gangguan adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian

izin gangguan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk

kepentingan pribadi atau badan.

12. Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan

perundang-undangan retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk

pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.

13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib

Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang

bersangkutan.

14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti pembayaran atau

penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan

dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi

yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

16. Surat Pemberitahuan Pembayaran Retribusi Terutang yang selanjutnya disebut SPPRT adalah

surat yang berisi pemberitahuan bahwa pelayanan perizinan sudah selesai dan jumlah retribusi

yang harus dibayar.

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat

ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit

retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan

tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

19. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

20. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat

Daerah yang berwenang dalam pengelolaan Retribusi.

21. Dinas Perizinan adalah Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.

22. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

23. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,

perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha

milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk