Kamis, 30 April 2015

  • Published on
    19-Aug-2015

  • View
    154

  • Download
    7

Embed Size (px)

Transcript

<ol><li> 1. JAKARTA (Suara Karya): Eksekusi hukuman mati terhadap warga negara asing (WNA) yang menjadi terpidana kasus narkoba menimbulkan dampak hu- bungan diplomatik antara Indonesia dengan Australia, Brasil dan Prancis. Perdana Menteri Austra- lia Tony Abbot langsung memanggil duta besar Australia di Indonesia. Pemerintah Brasil sedang merancang sanksi, semen- tara Prancis langsung men- geluarkan pernyataan keras melalui Kedubesnya di Jakarta. Kami menghormati kedaulatan Indonesia tetapi kami menyesalkan apa yang telah dilakukan, dan ini tidak tidak bisa disebut sebagai hal yang biasa. Untuk itu, setelah semua upaya telah dilakukan oleh keluarga Chan dan Sukumaran, duta besar kami akan ditarik untuk konsultasi, kata Abbot se- perti dikutip dari The Sydney Morning Herald, Rabu (29/4). Abbott mengatakan hubungan Indonesia dengan Australia sangat penting. Tetapi, Australia harus me- nanggung penderitaan atas eksekusi hukuman mati ter- hadap dua warga negaranya di Nusakambangan. Abbot menyebut situasi ini sebagai momen gelap (dark moment). (afp/kra) Alexander Dubcek, juga Lech Walesa, memiliki lebih dari satu nyawa. Dari Cekoslowakia, lewat revolusi musim semi tahun 1968, Dubcek bergabung dengan buruh pabrik sepatu untuk melawan penguasaan Uni Soviet terhadap negara mereka. Sementara dari Galangan Kapal Lenin di kota Gdank (Polandia), montir listrik Lech Walesa memberi semangat kepada 10 juta buruh, agar nekat melawan ketidakadilan totalitarian yang diterap- kan oleh bos besar Uni Soviet. Siapa yang berani melawan penguasaan Eropa Timur oleh Uni Soviet, di mana Polandia dan Cekoslowakia ada di dalamnya? Ketegasan dan mudah menghilangkan siapa saja yang berani mencoba melepaskan diri dari Blok Timur, pasti akan berakhir tragis. Mati diracun atau jatuh bersama pesawat, seperti yang dialami oleh salah satu pemimpin komunis Tiongkok Lin Biao era 70- an. Lin Biao mengalami kecelakaan pesawat, sete- lah berbeda pendapat dengan Ketua Partai Mao Zedong. Lech Walesa bernasib baik, begitu juga dengan Alexander Dubcek yang terus hidup dan meninggal secara alamiah. Perjuangan mereka meng- gerakkan buruh, tak per- nah ragu walau sedetik pun. Satu ungkapan Lech Walesa yang paling memicu para buruh untuk nekat melepaskan diri dari tekanan kemiskinan yang ditularkan oleh paham komunis, kami para buruh adalah kaum ma- yoritas, dan buruh tak menginginkan kalian (komunis) lagi. Ketercengangan publik dunia pada kenekatan Lech Walesa, yang kemu- dian mendirikan Serikat Buruh Solidarnose, sung- guh luar biasa. Bagaimana mungkin, era 80-an, di saat blok komu- nis dunia yang dipimpin oleh kuartet yang sangat kuat: Leonid Brezhnev (Ketua Partai Komunis Uni Soviet), Nikolay Podgorny (Presiden Uni Soviet), Alexey Kosyigin (PM), dan Andrey Gromyko (Menlu) bisa ditembus dan dilawan para buruh Polandia. Ancaman serius per- gerakan buruh terhadap paham komunis Polandia, sangat mengusik Uni Soviet. Padahal, teriakan kaum pekerja dan buruh itu, sebe- narnya hanyalah reaksi dari beratnya beban ekonomi yang sebagian menjadi tang- gung jawab pemerintah dan pengusaha. Boleh dikata, mereka berteriak itu sebagai rantai yang tidak bisa terpisahkan akibat iklim investasi atau iklim usaha tanah air yang tidak mendukung, ujar pengamat ekonomi ECONIT, Hendri Saparini, Rabu (29/4), di Jakarta. Menurutnya, tidak salah jika buruh menuntut UMR tinggi, sementara pengusaha menyatakan keberatan un- tuk memenuhinya. Pengusaha perlu mela- kukan segala cara, utama- nya penghematan, untuk menjaga daya saing. Dan itu tidak mudah. Kalau mereka tidak bisa menjaga ini, ba- gaimana bisa memenuhi tuntutan para buruh? ta- nya Hendri. Karenanya, kata Hendri, jika ada pengusaha yang ke- beratan dengan tuntutan buruh untuk menaikkan UMR misalnya, maka tidak sepenuhnya salah. Karena, para pengusaha juga terhim- pit dengan situasi perekono- mian yang ada saat ini. Sulitnya memenuhi tun- tutan buruh adalah satu komponen kecil yang sering diabaikan pemerintah dan pengusaha. Tingginya harga sumber energi (BBM dan Gas), mahalnya biaya trans- portasi dan distribusi, me- rosotnya nilai tukar rupiah, justru menambah daftar panjang krisis ekonomi Indonesia. Yang diperhatikan saat ini hanya biaya tenaga kerja dan kapital atau suku bunga. Tapi yang lainnya tidak diper- hatikan. Akibatnya pro- duknya tidak kompetitif, pa- sarnya akan hilang. Pasar da- lam negeri akan digerogoti produk impor. Kalau sudah begitu makin tidak bisa mere- ka memenuhi tuntutan itu, jelas Hendri. (nov/rul/adi) Gerakan buruh sudah mengalami peningkat- an, baik dalam konteks kelembagaan yang ditandai dengan munculnya berba- gai organisasi serikat bu- ruh, maupun intensitas aksi-aksi ekstra parlemen- ter dalam mengartikulasi kepentingan buruh. Di satu sisi, begitu ma- sifnya aksi buruh membuat gerakan ini tak bisa diang- gap remeh. Di sisi lain, aksi turun ke jalan yang selalu ditunjukkan pada setiap aksi unjuk rasa tidak jarang disertai tindakan pembloki- ran jalan dan tindak anark- isme. Akibatnya, gerakan buruh dianggap sebagai gangguan keamanan dan buat resah masyarakat. Berikut wawancara war- tawan Suara Karya Sadono Priyo dengan Ketua Federasi Buruh Indonesia (FBI) M Hasan Basori; Bagaimana memaknai peringatan Hari Buruh se- dunia? Tanggal 1 Mei diper- ingati sebagai Hari Buruh, harus kita apresiasi positif. Sebagai salah satu pelaku sejarah penetapan 1 Mei sebagai hari libur nasional, saya berharap kepercayaan publik ini tidak disia-sia- kan. Aksi buruh jangan di- kotori dengan tindakan kontradiktif yang yang me- rugikan masyarakat. Memaknai Hari Buruh, esensinya sebenarnya bu- kan pada hari liburnya. Ta- pi bagaimana wujud ke- sejahteraan buruh di Tanah Air. Saya katakan masih jauh dari harapan. Bukan layak hidup loh, tapi per- juangan kita adalah buruh harus hidup layak. Poin kehidupan hidup layak (KHL) harus terus bertam- bah. Pada tahun ini, apa yang ingin diperjuangkan buruh? FBI khususnya mende- sak pemerintah Jokowi memperhatikan tuntutan kami yang tengah memper- juangkan kepemilikan sa- ham untuk buruh minimal 20 persen secara kolektif. Hal ini sudah lama diterap- kan di Jerman, Belgia, Je- pang, Korea Selatan, Aus- tralia. Singapura juga sudah menerapkan. Kami akan memperju- angkan (kepemilikan saham) itu untuk menjadi rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Jika hal ini terwujud, maka para buruh akan sejahtera dan tidak ada lagi tuntutan yang disebabkan keti- dakadilan. Karena buruh akan merasa memiliki sehingga dapat menjaga dan mengembangkan perusahaan. Selain itu, kami juga memperjuang- kan soal persoalan perburuhan seperi outsourching, hono- rer, revisi UMP, UMK dan UU kete- gakerjaan, dan ma- sih banyak lagi. Hasan Basori: Aksi Buruh Jangan Anarkistis Iklim Usaha Belum Dukung Tuntutan Buruh Belajar dari Lech Walesa... Dinamika gerakan (poli- tik) buruh di nusantara mengalami pasang surut. Sebagai organisasi, menurut Profesor John Ingleson, serikat buruh VSTP di tahun 1908 tidak hanya berperan penting dalam membangun kesadaran per- juangan nasional, melainkan juga tercatat sebagai organisasi modern pertama yang memiliki massa besar dan berani menyuarakan aspirasinya. Namun, nasib buruh hingga kini tak berubah: marginal, upah rendah dan tak sejahtera. Organisasi tempat buruh berhimpun pun terseok-seok dan ter- tatih-tatih. Bukan hanya tak mampu memper- juangkan aspirasi kaum buruh, serikat buruh terje- bak dalam sistem yang dikelola penguasa sebagai kepanjangan tangan kaum kapitalis. Lihat saja betapa tidak- berdayanya serikat-serikat buruh/pekerja menghadapi sistem outsourcing, upah rendah, pemecatan sepihak, cuti hamil dan lain-lain. Sementara perjuangan lewat pendirian partai politik, tidak dilirik untuk tidak mengatakan, tidak laku. Cita-cita pendirian partai politik sebagai saluran poli- tik dan menjalankan fungsi edukasi akan konstitusi ketenagakerjaan sebenarnya bukan barang baru. Cikal bakal pendirian partai poli- tik buruh sudah dimulai sejak tahun 1921 saat sejumlah elemen buruh melakukan demo besar- besaran menentang kebi- jakan PHK di berbagai perusahaan milik Belanda akibat harga beberapa komoditas anjlok. Sayangnya, upaya melakukan untuk meny- atukan suara buruh dalam sebuah partai politik tak pernah kesampaian karena tentara kolonial banyak melakukan penangkapan dan penembakan terhadap kaum buruh. JAKARTA (Suara Karya): Pegiat antikorupsi yang juga pengamat politik anggaran, Uchok Sky Khadafi menu- ding DPR kembali mengham- bur-hamburkan uang rakyat dengan pelesiran ke luar negeri. Kali ini, sasaran kritik Uchok adalah rombongan Komisi XI DPR yang berkun- jung ke Korea Selatan (Korsel). Dengan alasan kunjung- an kerja, rombongan Komisi XI DPR yang dipimpin lang- sung oleh Ketua Komisi XI Fadel Muhammad itu be- rangkat ke Korsel pada 25 April lalu dan rencananya pulang pada 1 Mei men- datang. Alasan kunker ke Korsel adalah untuk menyi- apkan Rancangan Undang- Undang Perbankan. Menurut Uchok, DPR se- olah-olah tidak peduli de- ngan merosotnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Yang penting bagi DPR, jatah dan nafsu jalan- jalan ke luar negeri jalan terus biarpun nilai rupiah merosot terus, katanya di Jakarta, Rabu (29/4). Ia menuding kunker ke Korsel itu memang bagian dari jatah jalan-jalan untuk Komisi XI DPR yang membidangi keuangan dan perbankan. Sebab, panitia kerja (panja) untuk menangani proses revisi RUU Perbankan belum jelas pembentukannya. Posisi draf RUU Per- bankan sendiri masih belum pernah diumumkan ke pub- lik. Ini artinya dikemas se- olah-olah perjalanan dinas agar tidak banyak hujatan dari publik, kata Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) itu. Berdasarkan informasi, rombongan yang berangkat itu berjumlah tujuh hingga sembilan anggota Komisi XI DPR. Dari hitungan CBA, menurut Uchok, perjalanan itu paling tidak mengha- biskan dana Rp723.060.000 dari uang negara melalui anggaran DPR. Perhitungan CBA dida- sarkan aturan pembelanjaan negara yang terangkum di dalam Peraturan Menteri Ke- uangan (PMK) Nomor 53/- PMK 02/2014 tentang stan- dar biaya masukan tahun anggaran 2015. (kar/rul) Nasib Buruh Tak Pernah Berubah * Memperjuangkan hak buruh atas kepemilikan saham pada setiap perusahaan * Memperjuangkan penegakan hukum seperti outsourching dan unibushing, revisi upah minimum regional (UMR) * Memperjuangkan penambahan upah minimum provinsi (UMP) * Memperjuangkan nasib guru honorer * Memperjuangkan Undang Undang Ketenagakerjaan * Memperjuangkan penambahan kebutuhan hidup layak (KHL) TUNTUTAN BURUH SETIAP HARI BURUH LANJUTAN: Belajar dari ... Hal 15 LANJUTAN: Nasib Buruh Tak ... Hal 15 LANJUTAN: Hasan Basori: ... Hal 15 S U A R A R A K Y A T M E M B A N G U N Rp 3.500,- Kamis, 30 April 2015 Nomor 14456 Tahun ke-44suarakarya.id @suarakaryaIDwww.suarakarya.id Perintis: Ali Moertopo, Soedjono Hoemardani, Sapardjo Pemimpin Umum: Bambang Soesatyo. Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Lalu Mara Satriawangsa Pemimpin Perusahaan: Robert Joppy Kardinal Berita Terkait Tak Ada Urgensi ... di halaman 15 Berita Terkait Hubungan Dagang ... di halaman 15 Berita Terkait Buruh dan ... di halaman 15 JAKARTA (Suara Karya): Peringatan hari buruh (May Day) 1 Mei, kerap dimaknai sebagai hari unjuk rasa dan demo yang sering anarkis. Ribuan buruh beramai-ramai turun ke jalan menyuarakan berbagai tuntutan agar didengar pemerintah. PERSIAPAN MAY DAY Seorang buruh menyiapkan atribut aksi demo hari buruh atau May day di sekretariat KASBI di Batuceper, Tangerang, Banten, Rabu (29/4). Antara RUSAK PARAH Kondisi kawasan Desa Guru Kinayan pasca erupsi Gunung Sinabung di Karo, Sumatera Utara, Rabu (29/4). Gunung Sinabung kemarin kembali meletus, menyebabkan sejumlah bangunan di desa dalam radius 4 km rusak parah. Antara KINERJA DPR Dikecam, Komisi XI Pelesir ke Korsel TIDAK TERBIT Jumat, 1 Mei 2015, Suara Karya tidak terbit sehubungan dengan libur nasional dalam rangka peringatan Hari Buruh 2015. Suara Karya kembali hadir ke hadapan sidang pemba- ca mulai Sabtu, 2 Mei 2015. Harap maklum. PENERBIT Australia Tarik Dubes, Brasil Siapkan Sanksi </li><li> 2. JAKARTA (Suara Karya): Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengatakan, In- telijen atau sering disebut dengan secret service adalah bagian integral dari fungsi pemerintahan yang penting untuk setiap negara demo- krasi modern. Menurut Moeldoko, fungsi itu makin penting ketika dihadapkan kepada tantangan keamanan nasio- nal dan internasional pada abad 21 ini yang semakin kompleks. Namun demikian, jelas Panglima, dalam konteks itu diperlukan intelijen yang profesional, namun tetap dalam koridor supremasi hukum negara demokrasi. "Secara hakiki pada per- spektif intelijen TNI, bahwa penguatan kapabilitas Inte- lijen TNI adalah to avoid sur- prise yang harus dijabarkan dalam berbagai aras, baik stratejik dan taktis maupun operasional, bagi kebutuhan politik, ekonomi, sosial, bu- daya, militer dan pertahan- an, baik pada skala low pro- bability sampai pada high impact", kata Panglima TNI. Pernytaan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko ter- kati intelijen tersebut disam- paikan saat memimpin upa- cara serah terima jabatan (Sertijab) Asintel Panglima TNI dari Laksamana Muda TNI Amri Husaini kepada Mayor Jenderal TNI (Mar) Achmad Faridz Washington, di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Rabu (29/4). (rul) "Hubungan diplomatik kita dengan beberapa negara sahabat dipastikan memburuk.Untuk itu kita harus dukung sikap konsis- ten Pemerintah dan bersama- sama dalam menghadapi reaksi keras dari masyarakat dunia," kata Tantowi dalam keterangan tertulisnya kemarin. Dikatakannya bahwa reaksi marah sudah ditunjukkan oleh PM Australia, rakyat dan persnya kepada Indonesia pasca diek- sekusinya Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Reaksi seru- pa tentu akan ditujunjukkan pula oleh negara-negara lain yang war- ganya dieksekusi. "Kita sedang memasuki fase berat dalam rangka penegakan kedaulatan hukum dan dalam rangka mendapatkan respek dari negara-negara lain," tandasnya. Diakuinya, hubungan Indonesia dengan Australia memang turun naik karena berbagai hal tapi saat ini kita sedang menuju salah satu titik terburuk dalam konteks diplo- matik, terutama setelah Abbot memanggil pulang Dubesnya di Jakarta. "Walau kita menyayang- kan sikap tersebut, namun kita dapat mengerti dan menghormati keputusan mereka," ujarnya. Meski demikian, katanya, Australia tidak perlu kita menge- luarkan pernyataan yang menam- bah perih dan duka mereka. Di hari-hari mendatang ini, lanjutnya, Kementerian Luar Ne- geri menghadapi tugas yang tidak mudah, terutama menjelaskan sikap kita dalam bahasa diplo- matik yang santun. Selain itu, para diplomat dan dubes juga harus mampu menjaga keselamatan WNI yang ada disana baik yang sedang menuntut ilmu maupun yang sedang bekerja. Ditegaskannya bahwa dalam situasi seperti ini, DPR mendu- kung sepenuhnya sikap Pemerin- tah terkait hukuman mati bagi para pengedar dan gembong nar- koba. Namun, dia meminta agar pemerintah tidak menyampaikan secara provokatif. "Kita harus tetap konsisten ka- rena hukuman mati adalah ba- gian dari hukum positif kita. Na- mun demikian pemerintah har...</li></ol>