Kepastian regulasi meminimalisasi panic buying

  • Published on
    06-Aug-2015

  • View
    150

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

  1. 1. KEPASTIAN REGULASI MEMINIMALISASI PANIC BUYING BBM BERSUBSIDI Oleh: Candra Fajri Ananda Gegap gempita pesta demokrasi yang penuh dengan dinamika politik telah selesai dengan menghasilkan anggota DPR/DPRD dan Presiden-wakil presiden yang baru periode 2014- 2019. Tahun 2014 yang diwarnai dengan pergolakan politik menjadi salah satu pendorong investor cenderung wait and see untuk bergerak ekspansif. Dampaknya, perekonomin nasional kurang bergeliat sehingga terjadi pelemahan pertumbuhan ekonomi dan capairnnya dibawah target asumsi APBN 2014. Salah satu konsekuensi dari tidak terpenuhinya asumsi pertumbuhan ekonomi adalah meningkatnya defisit APBN yang diperkirakan melebihi 3%. Defisit APBN yang membengkak disebabkan beban subsidi BBM dan energi (listrik PLN). Konsumsi BBM bersubsidi yang tinggi sebagai akibat dari peningkatan kendaraan bermotor yang terus meningkat dan disisi lain kebijakan mobil murah kurang berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kondisi ini diperparah dengan peningkatan kurs dollar yang di atas asumsi APBN 2014 (Rp.10.500/US dolar), dimana berdasarkan perhitungan pemerintah setiap penguatan dolar AS terhadap rupiah Rp 100 akan membuat defisit anggaran bertambah sekitar Rp 3-4 triliun. Situasi ini semakin memperlebar defisit APBN. Dalam konteks regulasi, defisit diatas 3% melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, dimana batas maksimal defisit APBN adalah 3%. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut dan sebagai salah satu upaya menghindari pelanggaran regulasi, maka pemerintah mengevaluasi kebijakan subsidi BBM dengan mengurangi kuota subsidi BBM dari 48 juta kilo liter menjadi 46 juta kilo liter. Kebijakan ini tertuang dalam APBN Perubahan (APBN-P) 2014 dan diharapkan defisit APBN 2014 berkisar 2,4%. Langkah-langkah konkret yang dilakukan untuk mendukung kebijakan tersebut adalah menghilangkan BBM bersubsidi di SPBU di wilayah Jakarta pusat dan SPBU di seluruh ruas jalan tol serta pembatasan waktu penjualan solar bersubsidi di kawasan tertentu. Selain itu, dilakukan juga pengurangan dan pengendalian kuota BBM bersubsidi di setiap SPBU di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini berdampak pada kelangkaan BBM bersubsidi di beberapa daerah dan antrean kendaraan bermotor di SPBU untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Kondisi ini juga mendorong masyarakat untuk membeli BBM bersubsidi yang lebih banyak karena kekhawatiran kelangkaan BBM di waktu yang akan datang, kondisi ini sering disebut panic buying. Dampaknya, muncul spekulan-spekulan di tingkat pedagang eceran sehingga terjadi kenaikan harga BBM bersubsidi yang tinggi di pedagang eceran. Panic buying ini juga menunjukkan lemahnya sosialisasi kebijakan ini sehingga pemahaman masyarakat asymmetric dengan tujuan dari pemberlakuan kebijakan tersebut. Efek berantai dari pengurangan dan pengendalian kuota BBM bersubsidi akan memicu inflasi yang dampaknya ancaman kenaikan tingkat kemiskinan dan pengangguran.
  2. 2. Kebijakan pengurangan BBM bersubsidi disertai dengan pengendalian distribusinya hanyalah solusi jangka pendek agar deficit APBN tidak melebihi 3% dan kuota BBM bersubsidi cukup sampai dengan akhir tahun 2014. Dengan beban subsidi yang semakin besar membuat ruang fiskal semakin kecil sehingga akselarasi pembangunan sangat lamban. Oleh karena itu, diperlukan solusi bersifat jangka panjang untuk memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah untuk mengalihkan subsidi BBM ke sektor produktif dan layanan publik yang berkualitas. Pengalihan subsidi BBM harus mampu meningkatkan layananan dasar seperti pendidikan dan kesehatan masyarakat yang dibingkai dalam sistem Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat oleh pemerintahan terpilih periode 2014-2019. Kualitas layanan dan akses pendidikan dan kesehatan harus merata di setiap daerah khususnya bagai masyarakat miskin, karena hal ini akan menjadi salah satu faktor utama untuk mengurangi ketimpangan antar daerah. Pengalihan subsidi BBM harus mampu menggerakkan sektor-sektor ekonomi produktif. Hal ini dapat dilakukan dengan menyelesaikan program-program pembangunan infrastruktur yang sudah terencana secara matang oleh pemerintah di era Presiden SBY. Pembangunan infrastruktur jalan tol, double track kereta api, moda trasportasi masal harus diprioritaskan untuk memperlancar mobilisasi faktor produksi sehingga akan mendorong akselarasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Selain itu, pembangunan infrastruktur pertanian harus terus ditingkatkan guna mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Di sisi lain, pembangunan dan pembenahan pelabuhan-pelabuhan Indonesia menjadi sangat strategis dalam perekonomian guna mendukung aktivitas perdagangan internasional maupun perdagangan antar pulau. Pelabuhan-pelabuhan besar seperti Tanjung Priok dan Tanjung Perak sudah overload sehingga menyebabkan biaya ekonomi tinggi (high cost economy) dalam aktivitas perekonomian. Pelabuhan-pelabuhan di Indonesia sangat penting dalam mewujudkan pos maritime sebagaimana rencana kebijakan Presiden terpilih 2014-2019. Di samping itu, pengalihan subsidi BBM harus mampu dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengeksplorasi secara mandiri kekayaan alam khususnya energi guna menjamin kepastian pasokan energi untuk masyakat dan sektor industri. Dengan peningkatan kualitas masyarakat melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan serta pembangunan infrastruktur maka diharapkan daya saing bangsa kita akan terus meningkat dalam menghadapi persaingan global baik ditingkat regional ASEAN maupun global. Untuk melakukan kebijakan ini dibutuhkan keberanian dari pemerintah untuk membuat regulasi yang jelas terkait pengalihan subsidi BBM. Dengan kepastian regulasi dan pengawasan yang ketat terhadap implementasi kebijakan, maka masyarakat dan kalangan dunia usaha akan dapat menerima kebijakan pengalihan subsidi BBM. Kepastian regulasi akan mampu menimalisir keresahan masyarakat seperti panic buying, demonstrasi dan gejolak politik yang berkepanjangan.