Poverty alleviation

  • Published on
    06-Aug-2015

  • View
    42

  • Download
    6

Embed Size (px)

Transcript

<ol><li> 1. PERCEPATAN DAN PERLUASAN PENANGGULAN KERENTANAN KEMISKINAN JAWA TIMUR Candra Fajri Ananda Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Surabaya, 25 November 2014 </li><li> 2. 16.68 15.26 13.85 13.08 12.72 10 12 14 16 18 Persentase PERTUMBUHAN EKONOMI, INFLASI, DAN TINGKAT KEMISKINAN JAWA TIMUR Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 2013, diolah 5.01 6.68 7.22 7.22 6.55 3.62 6.96 4.09 4.5 7.59 0 2 4 6 8 10 2009 2010 2011 2012 2013 Persentase Pertumbuhan Ekonomi Inflasi Poverty </li><li> 3. PDRB PER KAPITA &amp; PEMERATAAN PENDAPATAN VERSI BANK DUNIA 18,39 20,73 23,37 26,27 29,62 10000 15000 20000 25000 30000 35000 Rp.jUTA PENDAPATAN PER KAPITA (Rp.Juta) Pada tahun 2013 kelompok penduduk yang berpendapatan 40% bawah menikmati kue pembangunan sebesar 19,82 persen. Pada tahun 2013 kelompok Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 18,39 0 5000 10000 2009 2010 2011 2012 2013 Kelompok Pendapatan 2009 2010 2011 2012 2013 40 % bawah 19,86 20,81 21,09 20,15 19,82 40 % menengah 37,59 38,52 38,57 34,38 34,55 20 % atas 42,55 40,67 40,34 45,47 45,63 Pada tahun 2013 kelompok penduduk yang berpendapatan 20% atas menikmati kue pembangunan 45,63 persen </li><li> 4. PERSENTASE PENDUDUK DI ATAS GARIS KEMISKINAN 83.32 84.74 86.15 86.92 87.27 40 50 60 70 80 90 100 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 16.68 15.26 13.85 13.08 12.73 0 10 20 30 40 2009 2010 2011 2012 2013 Persentase penduduk di atas garis kemiskinan Persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk </li><li> 5. POVERTY TRAP ? </li><li> 6. KENAPA RENTAN JATUH KE JURANG KEMISKINAN? Penyebab Kerentanan: Sakit, PHK, bencana Alam, Krisis Ekonomi, gagal panen </li><li> 7. STRUKTUR BELANJA KAB/KOTA: Berpihak ke kemiskinan? Belanja Tidak Langsung, 59,97% Belanja Langsung, 40,03% Rata-rata kontribusi BTL &amp; BL Kab/kota terhadap Belanja APBD kab/kota di Jatim: BTL 59,97% &amp; 40,03%. Rata-rata Belanja Pegawai (di BTL) kab/kota terhadap total Belanja APBD Kab/kota sebesar 51,75%. Sumber: data DJPK per 15 Juli 2013, diolah </li><li> 8. PROSENTASE BELANJA LANGSUNG KAB/KOTA 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 PERSENTASE 40,03% Rata-rata kontribusi Belanja Langsung Kab/kota terhadap Belanja APBD kab/kota di Jatim sebesar 40,03%. Terdapat 17 kab/kota yang Belanaj Langsungnya diatas rata-rata BL kab/kota di Jatim. 0.00 10.00 20.00 Kab.Bangkalan Kab.Banyuwangi Kab.Blitar Kab.Bojonegoro Kab.Bondowoso Kab.Gresik Kab.Jember Kab.Jombang Kab.Kediri Kab.Lamongan Kab.Lumajang Kab.Madiun Kab.Magetan Kab.Malang Kab.Mojokerto Kab.Nganjuk Kab.Ngawi Kab.Pacitan Kab.Pamekasan Kab.Pasuruan Kab.Ponorogo Kab.Probolinggo Kab.Sampang Kab.Sidoarjo Kab.Situbondo Kab.Sumenep Kab.Trenggalek Kab.Tuban Kab.Tulungagung KotaBlitar KotaKediri KotaMadiun KotaMalang KotaMojokerto KotaPasuruan KotaProbolinggo KotaSurabaya KotaBatu Sumber: data DJPK per 15 Juli 2013, diolah </li><li> 9. IKF TINGGI &amp; SANGAT TINGGI (ST) IIKF SEDANG IKF RENDAH PROVINSI NILAI IKF PROVINSI NILAI IKF PROVINSI NILAI IKF RIAU 1,4030 SUMBAR 0,5305 ACEH 0,3237 DKI 7,1707 (ST) JAMBI 0,9360 SUMUT 0,4199 KALTENG 1,4946 KALBAR 0,6724 SUMSEL 0,2136 KALSEL 1,8407 SULUT 0,6210 BENGKULU 0,3440 KALTIM 5,3085 (ST) MALUT 0,8818 LAMPUNG 0,2259 BALI 1,5967 BANTEN 0,7023 JABAR 0,2956 BABEL 2,0774 (ST) PAPUA BARAT 0,8840 JATENG 0,1725 IKF PROVINSI DI INDONESIA BARAT KEP.RIAU 1,8416 DIY 0,2846 JATIM 0,2610 SULTENG 0,3257 SULSEL 0,4047 SULTRA 0,3603 NTB 0,0742 NTT 0,1148 MALUKU 0,3050 PAPUA 0,2096 GORONTALO 0,3369 SULBAR 0,3940Sumber: PERMENKEU NO. 226/PMK.07/2012, diolah </li><li> 10. IKF TINGGI &amp; SANGAT TINGGI (ST) IIKF SEDANG IKF RENDAH KAB/KOTA NILAI IKF KAB/KOTA NILAI IKF KAB/KOTAI NILAI IKF KOTA BLITAR 1,2150 KOTA KEDIRI 0,7271 KOTA MOJOKERTO 1,7934 KOTA MADIUN 0,5819 KOTA BATU 1,2587 IKF KAB./KOTA DI JAWA TIMUR TERDAPAT 33 KAB/KOTA DI JATIM DALAM KETEGORI IKF RENDAH Sumber: PERMENKEU NO. 226/PMK.07/2012, diolah RENDAH </li><li> 11. APA YANG HARUS DILAKUKAN? STANDAR PELAYANAN PUBLIK HARUS SAMA DI SETIAP DAERAHDI SETIAP DAERAH APBD TERBATAS, MARI BANGUN KEMITRAAN </li><li> 12. PENANGGULANGAN SEKTOR TENAGA KERJA SEKTOR PU Sarana-Parasarana Perhubungan, perumahan, sanitasi SEKTOR PEMERINTAHAN Akses administrasi kependudukan (terwujudnya single identity number) SEKTOR SOSIAL Pemberdayaan masyarakat, bantuan dana bergulir , bantuan sosial SEKTOR KESEHATAN Jaminan kesehatan (Total coverage), akses pelayanan kesehatan, peningkatan gizi masyarakat SEKTOR PENDIDIKAN Fasilitasi pendidikan, akses pelayanan pendidikan, beasiswa pendidikan (miskin _wajar 12 tahun), peningkatan SDM yang berdaya saing SEKTOR INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM Padat karya, bantuan alat produksi, pelatihan produktif Mendorong tumbuhnya dunia usaha, industri padat karya, guna membuka dan memperluas kesempatan kerja &amp; Arahan Program Penanggulangan Kemiskinan Per Sektor PENANGGULANGAN KEMISKINAN PENGUSAHA LOKAL Penumbuhan usaha baru MASYARAKAT Pemberdayaan masyarakat KOPERASI MASYARAKAT Pemberian kredit, Pengelolaan dana bergulir SEKTOR PERTANIAN SDM yang berdaya saing L S M / PERGURUAN TINGGI Pemberdayaan &amp; Pendampingan LEMBAGA RISET/DRD Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Penyediaan modal LEMBAGA KEUANGAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Peningkatan peran serta perempuan Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui pemberdayaan sektor pertanian memperluas kesempatan kerja &amp; berusaha </li></ol>