Budaya Politik XI IPS

  • Published on
    20-Aug-2015

  • View
    515

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<ol><li> 1. Budaya Politik </li><li> 2. 1. Pengertian Budaya Politik Budaya politik merupakan sistem nilai keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat.danMenurut para ahli :Pengertian budaya politik menurut beberapa para ahli ilmu politik: 1. Alan R. Ball Budaya politik adalah suatu susunan yang terdiri dari sikap, kepercayaan, emosi, dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik dan isu-isu politik. 2. Sidney verba Budaya politik adlah suatu sistem kepercayaan empirik, simbol-simbol ekspressif, dan nilai-nilai yang menegaskan suatu situasi dimana tindakan politik dilakukan. </li><li> 3. 3. Austin Ranney Budaya politik adalah seperangkat pandangan tentang politik dan pemerintahaan yang dipegang secara bersama-sama, sebuah pola orientasi terhadap objekobjek politik. 4.Larry Diamond Budaya politik adalah keyakinan,sikap,nilai, ide-ide, sentimen, dan evaluasi suatu masyarakat tentang sistem politik negeri mereka dan peran masingmasing individu dalam sistem itu. 5.Rusandi Sumintapura Budaya politik adalah pola tingkah laku individu dan oientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik. </li><li> 4. Untuk mempermudah pemahaman terhadap bidaya politik secara teoritis beberapa hal berikut dapat dijadikan sebagai pedoman. 1. Budaya politik adalah aspek politik dari nilai-nilai yang terdiri atas pengetahuan, adat istiadat, takhayul dan mitos. semuannya dikenal dan diakui oleh sebagian besar masyarakat. budaya politik tersebut memberikan alasan rasional untuk menolak atau menerima nilai-nilai dari norma lain. 2.budaya politik dapat dilihat dari aspek doktrin dan aspek generiknya. Pada aspek doktrin menekankan pada isi atau meteri, sama seperti sosialisme, demokrasi, atau nasionalisme. sedangkan aspek generik menganalisis bentuk, peranan, dan ciri-ciri budaya politik. 3.Hakikat dan ciri budaya politik yang menyangkut masalah nila-nilai adalah prinsip dasar yang melandasi suatu pandangan hidup yang berhubungan dengan masalah tujuan. 4.bentuk budaya politik menyangkut sikap dan norma, yaitu sikap terbuka dan tertutup. </li><li> 5. 2. Komponen komponen Budaya Politik Menurut Ranney, budaya politik memiliki dua komponen yaitu orientasi kognitif dan afektif. Sedangkan menurut Almond dan Verba, budaya politik mengandung tiga komponen, yaitu : 1. Orientasi kognitif mengacu pada pengetahuan dan kesadaran seseorang tentang sistem politik dan atributnyacontoh: a. tahu lambang negara b. tahu lagu kebangsaan negara c. tahu siapa presidan dan wapres </li><li> 6. 2. Orientasi afektif orientasi politik yang didalamnya berisikan perasaanperasaan dan emosi-emosi tentang objek-objek politik atau sistem politik contoh: penilaian masyarakat terhadap iklan kampanye para calon kandidat presidan RI 3. orientasi evaluatifmerupakan tingkat tertinggi karena seseorang sudah mampu membuat keputusan dan mendapat tentang objik-objek politik serta menyangkut kapasias individu dalam rangka memberikan penilaian terhadap sistem politik yang sedang berjalan. contoh: mahasiswa berdemo atas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. </li><li> 7. 3. Tipe tipe Budaya Politik : a. Berdasarkan Sikap Yg Ditunjukan - Budaya politik militan - Budaya politik toleransi b. Berdasarkan Orientasi Politiknya - Budaya politik parokial - Budaya politik kaula - Budaya politik partisipan </li><li> 8. 4. Sosialisasi Pengembangan Budaya Politik a. Pengertian umum Sosialisasi politik, merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik pada anggota masyarakat. b. Proses sosialisasi politikEaston dan Dennis mengutarakan ada 4 (empat) tahap dalam proses sosialisasi politik dari anak, yaitu sebagai berikut. 1. Pengenalan otoritas melalui individu tertentu, seperti orang tua anak, presiden dan polisi.2. Perkembangan pembedaan antara otoritas internal dan yang ekternal, yaitu antara pejabat swasta dan pejabat pemerintah. 3. Pengenalan mengenai institusi-institusi politik yang impersonal, seperti kongres (parlemen), mahkamah agung, dan pemungutan suara (pemilu). 4. Perkembangan pembedaan antara institusi-institusi politik dan mereka yang terlibat dalam aktivitas yang diasosiasikan dengan institusi-institusi ini. </li><li> 9. c. Agen-Agen sosialisasi politik Adapun sarana alat yang dapat dijadikan sebagai perantara/sarana dalam sosialisasi politik, antara lain : 1. Keluarga Wadah penanaman (sosialisasi) nilai-nilai politik yang paling efisien dan efektif adalah keluarga, orang tua dan anak sering melakukan obrolan ringan tentang segala hal yang menyangkut politik sehingga tanpa disadari terjadi transfer pengetahuan dan nilai-nilai politik tertentu yang diserap oleh si anak. 2. Sekolah Di sekolah melalui pelajaran civis education (pendidikan kewarganegaraan), siswa dan gurunya saling bertukar informasi dan berinteraksi dalam membahas topik-topik tertentu yang mengandung nilai-nilai politik, teoritis dan praktis. Dengan demikian siswa telah memperoleh pengetahuan awal tentang kehidupan berpolitik secara dini dan nilai-nilai politik yang benar dari sudut pandang akademis. </li><li> 10. 3. Partai politik Sosialisasi politik disini dimaksudkan sebagai proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat dan berlangsung seumur hidup yang diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal maupun secara tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari. Partai politik melakukan pendidikan politik melalui kegiatan kursus, latihan kepemimpinan, diskusi dan keikutsertaan dalam berbagai forum pertemuan untuk menyebarkan nilai dan simbol yang dianggap ideal dan baik. Selain melalui keluarga, sekolah dan partai politik, sosialisasi politik juga dapat dilakukan melalui peristiwa sejarah yang telah berlangsung (pengalaman toko-toko politik yang telah tiada). Melalui seminar, dialog, debat dan sebagainya yang disiarkan ke masyarakat toko-toko politik juga secara tidak langsung melakukan sosialisasi politik. </li><li> 11. 5. Peran serta dalam budaya politik partisipan a. Pengertian Partisipasi politikPartisipasi politik merupakan kegiatan warga negara yang mempunyai perhatian, kesadaran dan minat yang tinggi terhadap politik pemerintah. Dimana Individu dan masyarakatnya mampu memainkan peran politik baik dalam proses input (berupa pemberian dukungan atau tuntutan terhadap sistem politik) maupun dalam proses output (melaksanakan, menilai dan mengkritik terhadap kebijakan dan keputusan politik pemerintah). </li><li> 12. b. Bentuk - bentuk partisipasi politik Bentuk partisipasi politik menurut Gabriel Almond dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bentuk konvensional dan bentuk nonkonvensional.a. Bentuk konvensional Bentuk konvensional antara lain: 1) dengan pemberian suara (voting), 2) dengan diskusi kelompok, 3) dengan kegiatan kampanye, 4) dengan membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, 5) dengan komunikasi individual dengan pejabat politik/administratif, 6) dengan pengajuan petisi. </li><li> 13. b. Bentuk nonkonvensional Bentuk nonkonvensional antara lain: 1) dengan berdemonstrasi, 2) dengan konfrontasi, 3) dengan pemogokan, 4) tindakan kekerasan politik terhadap harta benda, perusakan, pemboman dan pembakaran, 5) tindak kekerasan politik manusia penculikan/pembunuhan, 6) dengan perang gerilya/revolusi. </li><li> 14. Sedangkan Ramlan Surbakti menyatakan bahwa partisipasi politik warga negara dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif.a. Partisipasi aktif Partisipasi aktif yaitu kegiatan warga negara dalam ikut serta menentukan kebijakan dan pemilihan pejabat pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi kepentingan bersama. Bentuk partisipasi aktif antara lain mengajukan usulan tentang suatu kebijakan, mengajukan saran dan kritik tentang suatu kebijakan tertentu, dan ikut partai politik. </li><li> 15. b. Partisipasi pasif Partisipasi pasif yaitu kegiatan warga negara yang mendukung jalannya pemerintahan negara dalam rangka menciptakan kehidupan negara yang sesuai tujuan. Bentuk partisipasi pasif antara lain menaati peraturan yang berlaku dan melaksanakan kebijakan pemerintah. Menurut Huntington dan Nelson, bentuk kegiatan utama dalam partisipasi politik dibagi menjadi lima bentuk, yaitu: a. kegiatan pemilihan, b. lobi, c. kegiatan organisasi, d. mencari koneksi, e. tindakan kekerasan. </li><li> 16. c. Tingkatan Partisipasi Politik 1. Menduduki jabatan politik/administratif 2. Mencari jabatan politik/administratif 3. Keanggotaan aktif suatu organisasi politik 4. Keanggotaan pasif suatu organisasi politik 5. Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik 6. Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik 7. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dll 8. Partisipasi dalam diskusi politik informal minat umum dalam bidang politik 9. Voting</li></ol>